p-Index From 2021 - 2026
6.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BAHASANTODEA ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum JURNAL MAHKAMAH Mazahib SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Fish Protech Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial ADHKI: Journal of Islamic Family Law Journal of Islamic Law Al-Adyan: Journal of Religious Studies El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Fruitset Sains : Jurnal Pertanian Agroteknologi Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Journal Of Human And Education (JAHE) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tasyri' Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Lunggi Journal Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies FENOMENA: Journal of Social Science Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdurrauf Journal of Islamic Studies Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Abdurrauf Law and Sharia Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Journal of Dual Legal Systems RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Journal of Indonesian Progressive Education Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Jurnal Tarbiyatuna
Claim Missing Document
Check
Articles

Marginalisasi Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pernikahan Dini Asman, Asman
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i1.131

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang masalah marginalisasi perempuan dan relevansinya terhadap nikah dini dalam tinjauan hukum. Pernikahan dini sering dikatakan oleh sebgaian masyarakat pernikahan yang tidak terpenuhi secara pencatatan atau tidak sah secara negara, karena pernikahan dini ini pernikahan yang dilakukan usia dibawah umur dengan alasan hamil duluan, maslah ekonomi dan maslah pendidikans sehingga dianggap tabu di lingkungan masyarakat. Sedangkan secara agama syarat dan rukun nikah pernikahan dini sah apabila terpenuhi hanya saja tidak tercatat di negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis library research sedangkan pendekatan dalam penelitian ini pendekatan normatif. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum terhadap marginalisasi perempuan terhadap pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini adalah Pernikahan dini jelas tidak konsisten secara hukum dan melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang perkawinan perkawinan karena pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan usia perkawnan perempuan dan laki-laki 19 tahun yang dijelaskan pada pasal 7 (1). Dari pernikhan dini perempuan yang selalu menjadi korban dari pernikahan dini tersebut salah satunya terdampak mudah terjadinya KDRT dalam rumah tangga sehingga salah satu pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur atau di bawah umur, maka pernikahan yang tampak “dipaksakan” tersebut bisa jadi berdampak negatif terhadap kedua pihak laki-laki maupun perempuan dalam membina rumah tangga.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Asman, Asman
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v1i1.15

Abstract

This study discusses the tension of domestic violence which this researcher studies in terms of a comparative approach, namely by examining national law and Islamic law. The Law on the Protection of Victims of Domestic Violence changes the concept of violence not only as an act that causes physical suffering, but also psychological suffering. Violence in terms of being a criminal act of persecution and a criminal act of psychological morality, sexual, and family neglect. Meanwhile, the focus of this study is how the form of domestic violence from the perspective of national law and Islamic law. This study uses a qualitative method that is literary, while the approach in this study uses a normative approach. The result of this study is that there are two elements of physical violence in the PKDRT Law, namely first, the actions taken and the impact they cause. Acts of physical violence or persecution include punches, kicks, pinching, pushing, either with hands/feet or using tools or weapons. Second, the impact of acts of domestic violence is the appearance of pain and injuries on the body as a consequence. Perpetrators of physical violence against wives will be punished with imprisonment and fines. In addition, perpetrators of criminal acts other than life will be subject to qisas and takzir punishments. If qisas cannot be enforced, the punishment will be replaced by diat. [Abstrak: Penelitian ini membahas tengang kekerasan dalam rumah tangga yang mana penelitia ini dikaji dari segi pendekatan komeratif yaitu dengan telaah hukum nasional dan hukum islam. Undang-Undang Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengubah konsep kekerasan bukan hanya sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis. Kekerasan dalam hal merupakan sebagai tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana kesusilaan psikologis, seksual, serta penelantaran keluarga. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga perespektif hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kepustakaan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua unsur kekerasan fisik dalam UU PKDRT, yaitu pertama, tindakan yang dilakukan dan dampak yang diakibatkannya. Tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan meliputi pukulan, tendangan, cubitan, dorongan, baik dengan tangan/kaki maupun menggunakan alat atau senjata. Kedua, dampak dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah munculnya rasa sakit dan luka pada tubuh sebagai konsekuensinya. Pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri akan dihukum dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, pelaku tindak pidana atas selain jiwa akan dikenai hukuman qisas dan takzir. Jika qisas tidak dapat dilaksanakan, hukuman akan diganti dengan diat.]
Analisis Metode Pembelajaran BTQ terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa Kelas V DDI Pasangkayu Asman, Asman
Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Vol 4 No 3: Oktober (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajpp.v4i3.1804

Abstract

Penelitian ini memiliki dua tujuan: 1) untuk mengetahui metode pembelajaran BTQ yang diterapkan dalam MIS DDI Pasangkayu dan 2) untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an setelah menggunakan metode pembelajaran. Siswa kelas lima MIS DDI Pasangkayu diambil sebagai subjek penelitian ini. Untuk mengidentifikasi peningkatan siswa dalam membaca Al-Qur'an, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, tampilan data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran BTQ adalah metode Qira'ah. Temuan lain adalah bahwa ada peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an setelah penerapan metode Qira'ah. Hal ini menunjukkan bahwa metode Qira'ah efektif dalam pembelajaran BTQ di tingkat MI. Penelitian ini merekomendasikan agar metode Qira'ah dalam pembelajaran BTQ diterapkan secara konsisten dan terstruktur dalam kegiatan pembelajaran agama islamix di sekolah.
Focus Group Discussion mengenai Analisis Pemenuhan Prinsip-Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sambas Akbar, Reza; Asman, Asman; Karman; Syamsiah, Nur; Miswinda
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/pkm.v5i3.4491

Abstract

This Community Service Program (PKM) aims to analyze the fulfillment of the principles of electoral district (dapil) delineation and seat allocation in the administration of the 2024 General Election (Pemilu) in Sambas Regency. Conducted through a collaboration between the General Election Commission (KPU) of Sambas Regency and the Institute for Research and Community Service (LP2M) of Sultan Muhammad Syafiuddin University Sambas, this activity took the form of a Focus Group Discussion (FGD) involving academics, election organizers (KPU and Bawaslu), the Sambas Office of National Unity and Politics (Kesbangpol), and university students. The study was based on seven fundamental principles of electoral district delineation, namely equality of vote value, proportionality, adherence to the proportional electoral system, territorial integrity, coterminous, cohesiveness, and continuity. The results indicate that the seven-district model is more ideal than the five-district model, as it better fulfills the principles of territorial integrity, cohesiveness, and proportional seat allocation, although the five-district model performs better in terms of vote value equality and continuity. Therefore, the delineation of seven electoral districts in Sambas Regency is considered to reflect a more just, democratic, and contextually relevant balance of political representation according to the region’s socio-geographical characteristics.
DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA : ANALISIS PLURALISME HUKUM DI PENGADILAN AGAMA DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Asman, Asman
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2025): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v6i2.2420

Abstract

The dispensation of underage marriage is an important issue in the legal and child protection system in Indonesia. Although Law Number 16 of 2019 has set the minimum age of marriage for men and women to 19 years, the practice of granting dispensation is still rampant. This dispensation is filed through religious courts for Muslims and state courts for non-Muslims on urgent grounds such as out-of-wedlock pregnancies or socio-cultural pressures. This study uses a normative-comparative approach by analyzing national regulations and principles of Islamic Family Law, including references to the Compilation of Islamic Law (KHI), fiqh nikah, and sharia maqashid. The results showed that the majority of dispensation requests were due to unplanned pregnancies and family pressure, which impacted the child's reproductive health, psychological condition, and education. From the perspective of sharia maqashid, this practice is often contrary to the goals of the protection of the soul (hifz al-nafs), heredity (hifz al-nasl), and reason (hifz al-'aql). This study identified  a research gap in the form of a lack of harmonization between the application of Islamic law and national law in the protection of children from the practice of early marriage. Academically, this research contributes to the development of the study of Islamic Family Law by offering a more integrative child protection paradigm, based on sharia maqashid, and in line with national legal policies. This research contributes to understanding the harmonization of Islamic Family Law and national law in protecting minors, emphasizing the urgency of holistic approaches through education, legal enforcement, and community awareness to prevent early marriage.
Pemahaman Generasi Z terhadap Sighat Taklik: Studi Kasus di Kabupaten Sambas Asman, Asman
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.154

Abstract

This study discusses the understanding of millennial brides of Generation Z towards sighat taklik after ijab kabul in brides and grooms who carry out weddings at the Sambas Religious Affairs Office, West Kalimantan. The understanding of millennial brides about sighat talik in KUA is that every millennial bride and groom after carrying out ijab kabul, especially men (husbands), some recite sighat taklik and some do not pronounce sighat taklik whose manuscript is in the marriage book. From this case, the pros and cons of the bride and groom after ijab kabul arise, so the question arises whether the pronunciation of sighat taklik is an obligation or not?. The focus of this research is how millennial brides of generation Z understand sighat taklik after ijab kabul at KUA Sambas, West Kalimantan?. The method in this study is to use a qualitative field approach while the approach in this study uses phenomenology. The findings in this study from eight respondents interviewed, namely the bride and groom, four of the bride and groom did not know the existence of sighat taklik and did not pronounce sighat taklik and four bride couples knew and pronounced the sighat taklik in the marriage book. The conclusion in this study is the occurrence of pros and cons to the sighat taklik in the marriage book, the lack of emphasis on socialization from the BP4 in the premarital material to the prospective bride and groom, and the lack of knowledge of the bride and groom in the affirmation of knowledge of the Marriage Law No. 1 of 1974, article 29 of the marriage agreement, and the understanding of the Compilation of Islamic Law article 46 concerning taklik talaq.
Pandangan Theodore Noldeke Dan W. Montgomerry Watt Tentang Kesejarahan Wahyu Al-Quran Asman, Asman; Muliyani, Muliyani; Amin, Amin
RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 (2024): Religi, Juni 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/religi.v2i1.669

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis serta membandingkan pemikiran tokoh orientalis yang mengkaji Al-Quran serta memberikan pandangan cendekiawan muslim dalam melihat perkembangan pemikiran orientalis. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana perbandingan dan perbedaan pendapat orientalis dalam melakukan pengkajian Alquran. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif diskriptif Sumber data penelitian ini berasal dari berbagai literature baik buku, jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan kedua tokoh orientalis dalam mengkritik Al-Quran. Perbedaan yang terdapat ialah Noldeke lebih cenderung melihat Al-Quran dari sisi sejarah turunya Al-Quran dan proses penulisan Al-Quran, sedangkan Watt ia lebih mempersoalkan ayat-ayat Al-Quran yang dianggap ditambahkan oleh Muhammad sesuai dengan kebutuhan umat saat itu. Serta pandangan cendekiawan muslim yang menganggap pandangan orientalis tersebut terlalu obyektif.
Inter State Marriage Trends and Their Relevance to Domestic Harmony: A Study in Sambas West Kalimantan Asman, Asman; Aamer, Mohammaed
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v9i1.338

Abstract

The phenomenon of inter-country marriage is one of the social trends that is growing rapidly in various border areas, including in Sambas Regency, West Kalimantan, which borders Malaysia directly. This interstate marriage is not only about administrative and civic aspects, but also has implications for domestic life, especially in terms of harmony, religious values, and culture. This study aims to examine the trend of interstate marriage in the Sambas region and analyze its relevance to domestic harmony in the perspective of Islamic Family Law. This study uses a qualitative approach with field study methods, in-depth interviews, and documentation of transnational married couples, and local religious leaders. The results of the study show that the main motives for interstate marriage in Sambas include economic factors, the openness of border areas, and social and cultural relations that have been established for a long time. However, in practice, intercountry marriages often face serious challenges such as cultural differences, worship practices, maintenance obligations, and marriage legal status that is not always clear nationally or internationally. From the perspective of Islamic Family Law, domestic harmony is highly dependent on the principles of mawaddah, rahmah, and shared responsibility between husband and wife, which must be built on an understanding of religious values and a strong commitment. Therefore, legal regulation and the development of cross-border premarriage are urgently needed so that interstate marriage does not become a source of conflict, but rather strengthens family ties and Islamic values in the midst of globalization dynamics. [Fenomena perkawinan antar negara menjadi salah satu tren sosial yang berkembang pesat di berbagai wilayah perbatasan, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Perkawinan antar negara ini tidak hanya menyangkut aspek administratif dan kewarganegaraan, tetapi juga membawa implikasi terhadap kehidupan rumah tangga, khususnya dalam hal keharmonisan, nilai-nilai agama, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tren perkawinan antar negara di wilayah Sambas serta menganalisis relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri lintas negara, dan tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif utama terjadinya perkawinan antar negara di Sambas meliputi faktor ekonomi, keterbukaan wilayah perbatasan, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin sejak lama. Namun, dalam praktiknya, perkawinan antar negara seringkali menghadapi tantangan serius seperti perbedaan budaya, praktik ibadah, kewajiban nafkah, serta status hukum perkawinan yang tidak selalu jelas secara nasional maupun internasional. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada prinsip mawaddah, rahmah, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, yang harus dibangun di atas kesepahaman nilai agama dan komitmen yang kuat. Oleh karena itu, regulasi hukum dan pembinaan pranikah lintas negara sangat dibutuhkan agar perkawinan antar negara tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru memperkuat ikatan keluarga dan nilai-nilai keislaman di tengah dinamika globalisasi.]
Mass Divorce Filings Among Government Employees with Employment Agreements: Legal Analysis from Maslahah Mursalah Perspective Handoko, Handoko; Asman, Asman; Amaluddin, Zainal; Asmak, Asmak
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 17, No 1 (2026): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v17i1.33662

Abstract

This study examines the increasing phenomenon of divorce filings among teachers employed under the Government Employees with Employment Agreements (PPPK) scheme in Blitar Regency. The issue has generated social, moral, and religious concerns, particularly due to work placement policies that often separate spouses and potentially weaken family resilience. Existing studies predominantly focus on administrative and employment aspects of PPPK policies, while limited attention has been given to their implications for family welfare and the objectives of Maqasid al-Shari‘ah. This research employs a qualitative method with a normative-literature approach, analyzing maslahah mursalah in Islamic law, scholarly works, statutory regulations, and relevant media reports. The findings indicate that although divorce is legally permissible in Islam, the growing number of marital dissolutions associated with bureaucratic and placement-related pressures reflects insufficient consideration of public welfare and family protection. From the perspective of maslahah mursalah, public policies should not only pursue administrative efficiency but also safeguard family stability as a fundamental social institution. The study concludes that PPPK placement policies require greater integration of family-oriented considerations and that strengthening family resilience programs is necessary to minimize the risk of household disintegration and promote socially responsible governance.
Pandangan Theodore Noldeke Dan W. Montgomerry Watt Tentang Kesejarahan Wahyu Al-Quran Asman, Asman; Muliyani, Muliyani; Amin, Amin
RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 (2024): Religi, Juni 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/religi.v2i1.669

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis serta membandingkan pemikiran tokoh orientalis yang mengkaji Al-Quran serta memberikan pandangan cendekiawan muslim dalam melihat perkembangan pemikiran orientalis. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana perbandingan dan perbedaan pendapat orientalis dalam melakukan pengkajian Alquran. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif diskriptif Sumber data penelitian ini berasal dari berbagai literature baik buku, jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan kedua tokoh orientalis dalam mengkritik Al-Quran. Perbedaan yang terdapat ialah Noldeke lebih cenderung melihat Al-Quran dari sisi sejarah turunya Al-Quran dan proses penulisan Al-Quran, sedangkan Watt ia lebih mempersoalkan ayat-ayat Al-Quran yang dianggap ditambahkan oleh Muhammad sesuai dengan kebutuhan umat saat itu. Serta pandangan cendekiawan muslim yang menganggap pandangan orientalis tersebut terlalu obyektif.