Claim Missing Document
Check
Articles

Examine The Concept of Forgiveness in Juvenile Cases as Per Article 70 of The Judicial System Act Regarding Children's Criminal Responsibility Mashendra
AIQU: Journal Multidiscipliner of Science Vol. 2 No. 2 (2024): JUNE, AIQU: Journal Multidiscipliner of Science
Publisher : Institute Journal and Publication Muhammadiyah University of Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to explore the meaning of forgiveness of judges set out in Article 70 Law No. 11 of 2012 on juvenile criminal justice system (SPPA). When examined further, the explanation of Article 70 of the law only contains the word”self-explanatory". This normative research uses legislation and conceptual approach. The results showed that the meaning of Article 70 of the SPPA law is punishment to the child can only be applied as a last resort by basing value of humanity and justice for children by basing on the philosophical basis of value- values of Pancasila and the Constitution of 1945, and rests on the implementation of the principles child protection
An Example of a Model for the Protection of the Right to Education for Children Who Work Mashendra
AIQU: Journal Multidiscipliner of Science Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH, AIQU: Journal Multidiscipliner of Science
Publisher : Institute Journal and Publication Muhammadiyah University of Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right of children who are employed to receive an education is called into question in this study. In order to develop an optimal model for protecting the right to education for working children, the purpose of this research is to identify the regulations that govern working children in Indonesian laws and regulations. A normative legal research approach is utilized in this study. A study of laws was carried out by researchers in order to compare and contrast the various pieces of legislation. In the process of analyzing the findings of research, both human rights theory and statutory theory are utilized as analytical tools. The findings of this study lead to the conclusion that, first and foremost, the government has protected the rights of children in accordance with a number of laws and other rules. Regarding the rights of minors who are employed, there are regulations that are quite clear. Second, the utilization of a circle of protection is the most appropriate and perfect model for safeguarding the educational rights of children who are employed. Protecting children who are employed in order to ensure that they are able to exercise their right to receive an education is the purpose of the circle of protection. There are various parties within the circle of protection that are responsible for protecting children who are employed. These parties include the government, parents, employers, and the community.
Analysis of DPRD Performance in Implementing the Right of Initiative in the Formation of Regional Regulations Rusli La Isi; La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra; Mashendra
AIQU: Journal Multidiscipliner of Science Vol. 3 No. 2 (2025): JUNE, AIQU: Journal Multidiscipliner of Science
Publisher : Institute Journal and Publication Muhammadiyah University of Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Buton Regency Regional People's Representative Council (DPRD) in implementing the right of initiative in the formation of Regional Regulations (Perda), and to identify factors that hinder its implementation. This study uses an empirical legal approach with qualitative methods. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, with the main sources being the Chairman of the DPRD and the Chairman of the Regional Regulation Formation Agency (Bapemperda). The results of the study indicate that the implementation of the legislative function by the DPRD in using the right of initiative has not been running effectively. During the 2019–2024 period, not a single Regional Regulation originated from the DPRD's initiative, out of a total of 27 Perda that have been passed. The DPRD's performance is considered still weak when viewed from public organization performance indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. In addition, there are several inhibiting factors in the implementation of the right of initiative, including limited human resources, internal differences of opinion among DPRD members, the characteristics of the legislative institution as a complex democratic institution, and the busy work schedules of council members. This study recommends improving the capacity of Regional People's Representative Council (DPRD) members to understand the substance of regulations and social dynamics, as well as fostering synergy and collective awareness in carrying out their legislative function. This way, the DPRD's right of initiative can be optimized to produce regulations that are more aspirational and responsive to the needs of local communities.
Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Membentuk Mahasiswa Intelektual yang Membudayakan Minat Baca dan Terampil dalam Menulis Muhammad Yusnan; La Ode Asrianto; Teti Susliyanti; Nining Fitrianti; Kamasiah; Farisatma; Anisa Rizkayati; Wa Ode Sitti Herlina; Mashendra
Termasyhur: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lambaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya etika penulisan dalam konteks akademik. Selain kesenjangan dalam aspek teknis penulisan, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dari karya tulis ilmiah. Faktor lingkungan juga berperan dalam mempengaruhi minat baca dan keterampilan menulis mahasiswa. Ketika lingkungan sekitar tidak mendorong atau bahkan menghargai kegiatan membaca dan menulis, mahasiswa cenderung kurang termotivasi untuk melakukannya. Terlebih lagi, jika kurikulum pendidikan kurang memberikan perhatian pada pengembangan literasi, baik membaca maupun menulis, maka hal ini dapat menyulitkan mahasiswa untuk memperoleh kemampuan tersebut secara memadai. Metode yang diterapkan dalam Seminar Penulisan Karya Tulis Ilmiah bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi individu yang memiliki kecakapan intelektual yang mendalam serta kebiasaan membaca yang berwawasan luas. Kegiatan seminar ini tidak hanya fokus pada pelatihan keterampilan menulis, tetapi juga memperkuat fondasi pembacaan yang kuat. Kegiatan yang dilakukan dalam Seminar Penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk membentuk mahasiswa intelektual yang memupuk minat baca dan keterampilan menulis: 1) Pelatihan Keterampilan Menulis; 2) Diskusi; 3) Sesi Pembacaan dan Analisis; dan 4) Mentoring Individual.
Penguatan Literasi Hukum Pemilu Kelompok Pemuda Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas Hayun; Mashendra; Hasirudin Hasri; Eko Satria; La Ode Rahman Fadila
Termasyhur: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2025): TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lambaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/termasyhur.v3i3.7784

Abstract

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Namun, praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maraknya politik uang, serta minimnya pemahaman generasi muda tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih. Kondisi ini dapat menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum bagi kelompok pemuda agar mampu berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, serta simulasi proses pemilu. Sasaran kegiatan adalah kelompok pemuda pada tingkat SMA dan mahasiswa di Kota Baubau. Materi yang diberikan mencakup dasar hukum pemilu, peran pemilih pemula, bahaya politik uang, serta mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang regulasi pemilu dan kesadaran untuk menolak praktik kecurangan, khususnya politik uang dan kampanye hitam. Peserta juga lebih memahami pentingnya partisipasi aktif sebagai pemilih cerdas yang berintegritas. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi langkah preventif dalam menciptakan generasi muda yang kritis, sadar hukum, serta berkomitmen menjaga nilai demokrasi.
Edukasi Hukum Pidana Berbasis Digital sebagai Strategi Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Mashendra; La Ode Muhammad Karim; Hayun; Hasirudin Hasri; Amrun Kahar
Termasyhur: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2025): TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lambaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/termasyhur.v3i4.8112

Abstract

Rendahnya tingkat literasi hukum pidana masyarakat masih menjadi persoalan serius di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran hukum yang dilakukan akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap norma, hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui edukasi hukum pidana berbasis digital sebagai strategi pembelajaran yang adaptif dan efektif. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memanfaatkan berbagai media digital, seperti materi visual, video edukasi, dan diskusi interaktif secara daring. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum dengan latar belakang pendidikan dan tingkat pemahaman hukum yang beragam. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test serta kuesioner untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terhadap konsep dasar hukum pidana, termasuk jenis tindak pidana, hak dan kewajiban hukum, serta dampak hukum dari pelanggaran pidana. Selain itu, pemanfaatan media digital terbukti meningkatkan partisipasi, minat belajar, dan efektivitas penyampaian materi hukum. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum pidana berbasis digital merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan serta direplikasi pada komunitas lain.
Legal Analisis Of Judge Consideration In Settlement Of Divorce Decision Case (Study Of Baubau Pa Decision Number 0298/Pdt/2019/Pa.Bb) Suhartono, Rizki Mustika; Mashendra, Mashendra; Muh. Karim, La Ode; Sariati, Sariati; Ar-Rayyan, Hayatul Jannah
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 7 No. 2 (2023): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v7i2.3338

Abstract

This study aims to determine: to know and examine how judges consider in the settlement of divorce divorce cases. The research method used in Ziniz's research is Empirical Normative Law research. Legal research is a research method that seeks to find the law in the law that is actually or should be, examines how the law works in society, then uses research methods, the quality of the method. The collection of data and information was carried out at the Bau-Bau Religious Court. The second stage used in this research consists of: Primary, secondary and tesier legal instruments. Depending on the nature of the research and the research material, all available information will be carefully analyzed, with the help of which the collected data are sorted according to their categories and explained in the search for answers to research questions. By using the reduction method, conclusions are drawn from the prepared data and research results.The judge's consideration in deciding the decision on parental responsibility is very appropriate by considering the income of the parents based on the evidence brought before the trial.
Edukasi Trend Kejahatan Cyber Pada SMA Negeri 2 Baubau Mashendra Mashendra; Safrin Salam; Amrun Kahar; Eko Satria; La Ode Muhammad Karim; Muhammad Sutri Mansyah; Abdul Rahim; Yayan Serah
Journal of Community Development Vol. 5 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v5i2.291

Abstract

In an increasingly digitally connected world, it is imperative to provide education on network and information technology crime trends. Where networks and information technology are an integral part of everyday life. Nevertheless, a small number of individuals are vulnerable to cybercrime, including data theft, phishing emails, and computer viruses, as a result of a lack of education and understanding of information technology trends. Therefore, it is imperative to have a comprehensive understanding of cybercrime threats, including phishing, scam/malware viruses, and Distributed Denial of Service (DDoS) attacks on a network. This will increase awareness and security in the use of information technology in the community, especially among students of SMA Negeri 2 Baubau, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. The method used to implement abdimas for students of SMA Negeri 2 Baubau. This method consists of four stages: Laying the groundwork, planning, information gathering/analysis, and following up on findings The results of the students' CPD activities showed an increased awareness and understanding of cyber threats and how to protect themselves online. Indicators of success are changes in student behavior in safer internet use, such as changing passwords regularly and being more careful in sharing personal information online. It is hoped that this education on crime trends in the field of information technology and networking can be useful in developing self-awareness, self-protection, and mitigating the impact of cybercrime attacks in the digital realm.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada UMKM Desa Balo Bone Mashendra Mashendra; Amrun Kahar; La Ode Muhammad Karim; Hasirudin Hasri; Hayun Hayun; Eko Satria; Nabila Safira
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1475

Abstract

The purpose of this community service activity is to facilitate a comprehensive understanding of the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) among Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Balo Bone Village. This socialization was motivated by the lack of awareness and understanding of MSME actors of the importance of IPR protection in protecting their products, trademarks, and innovations from the threat of infringement. The method used consisted of interactive counseling, group discussions, and simulations of IPR registration through official government platforms. The results of this activity show that participants' understanding of the concept of intellectual property rights (IPR), the benefits of legal protection, and the technical procedures associated with IPR registration has increased. The increase in participants' understanding of Intellectual Property Rights (IPR) reached an average of 43%. Indicators of improvement include an understanding of the concept of IPR which increased by 30%, the benefits of IPR protection increased by 45%, and the technical procedures for IPR registration increased by 55%. Evaluation was carried out through pre-test, post-test, and interactive simulation. These results demonstrate the effectiveness of the socialization in increasing participants' awareness and understanding, supporting them to protect their innovations and business brands independently. It is expected that this activity will enable MSMEs in Balo Bone Village to effectively utilize intellectual property rights (IPR) protection to ensure the sustainability and competitiveness of their enterprises in local and global markets.
Co-Authors Abda Abda Abdul Rahim Agusalim Agusalim Ahmad Zein L Waru Ahmad Zein L Waru Almuzamil Falaq Amrun Kahar Anisa Rizkayati Ar-Rayyan, Hayatul Jannah Aulia, Riska Cecep Nuryadin, Safrin Edy & Chatimah, Nurul Ambiyaa Corrin, Jennifer Deddy Mursanto Edy Nurcahyo Eko Satria Eko Satria Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Farisatma Gurusi, La Hadi Supriyanto Hadi Supriyanto Hasiruddin Hasri Hasirudin Hasri Hasirudin Hasri Hasri, Hasiruddin Hasri, Hasirudin Hayun Hayun Hayun Hayun Hayun Hayun Ibrahim, Kayode Muhammed Indah Kusuma Dewi Jamil Jamil Jayanto Jayanto Kahar, Amrun Kamasiah Karim, La Ode Muhammad La Gurusi La Gurusi La Ode Asrianto La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra La Ode Muhram La Ode Rahman Fadila LM Karim LM Karim Mansyah, Muh Sutri Masdiana Masdiana Masdiana Masdiana Masdiana Mashendri Muh. Karim, La Ode Muhammad Sutri Mansyah Muhammad Yusnan Mulia, Wa Ode Anggun Rahmadhani Muthmainna, Waode Novita Ayu Nabila Safira NABILA SAFIRA Nasrin Nasrin Nining Fitrianti Nisa, Fias Nurul Nurcahyo, Edy Putra, L. M. Ricard Zeldi Rachman, Sulyanti Rahayu, Jalita Sri Ribeiro, Leonito Richard Zeldi Putra Riski Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rukmana, Auliah Andika Rusli La Isi Safira, Nabila Safrin Salam Samsul Samsul Sariati Sariati, Sariati Serah, Yayan Suhartono, Mutia Aprilia Suhartono, Rizki Mustika Tarno Tarno Teti Susliyanti Wa Ode Sitti Herlina Waode Novianti Waode Novita Ayu Muthmainna Waru, Ahmad Zein L Yayan Serah Yayan Serah Yopi, La Yulinang, Dewi Zubair, Zubair