Claim Missing Document
Check
Articles

Edukasi dan Strategi Kepada Masyarakat Terkait Pencegahan Stunting Pada Balita Muthmainna, Waode Novita Ayu; Hadi Supriyanto; Mashendra; Waode Novianti
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 13 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kekurangan gizi seperti stunting, kurus, dan anemia, serta masalah kelebihan gizi atau obesitas. Stunting, yang merupakan salah satu dampak dari kekurangan gizi kronis, menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan. Metode yang penulis gunakan adalah metode empiris. upaya pencegahan stunting pada balita menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi, meliputi edukasi gizi dan kesehatan, regulasi pemerintah, peran petugas kesehatan dan kader kesehatan, pembentukan KADARZI, serta Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting), dapat mengurangi angka stunting pada balita dan memberikan pondasi kesehatan yang kuat bagi generasi mendatang.
Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia Melalui Cyber Notaris Hayun, Hayun; Mashendra, Mashendra; Hasri, Hasirudin; Aulia, Riska
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i1.11335

Abstract

This research aims to analyze the development of Indonesian economic law through the implementation of the cyber notary system. The method used is a normative approach. The data used are legal materials, both primary (legislation), secondary (doctrine, jurisprudence), and tertiary (dictionary, legal encyclopedia), to analyze and interpret legal norms. Data sources include laws and regulations, jurisprudence (court decisions), legal doctrine (opinions of legal experts), and other legal materials such as draft laws and minutes of discussion. The results show that cyber notarization increases the value of electronic documents by legalizing them, for example, in addition to digitizing notary operations. Nevertheless, the implementation of this project will take a considerable amount of time due to the many components that must be prepared. It is stipulated in Article 1868 of the Indonesian Civil Code that an authentic deed is a legal document made before a public official and in a certain form stipulated by law.
HUKUMAN PIDANA KE KEADILAN RESTORATIF: REINTEGRASI SOSIAL DI BAWAH KERANGKA KERJA PERADILAN PIDANA BARU INDONESIA Mashendra
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.2033

Abstract

This study aims to analyze the institutionalization of restorative justice in the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and identify obstacles to its implementation in the criminal justice system. The method used is normative legal research with a qualitative approach through legislative, conceptual, and comparative analysis. Data was obtained from primary and secondary legal materials, while the analysis technique was carried out through doctrinal analysis and comparison with restorative practices in Europe and China. The results of the study show that although restorative justice has been recognized normatively, its implementation is still uneven among law enforcement agencies. The police tend to be more prepared than the prosecutor's office and the courts, which are constrained by a lack of human resources, training, and procedural guidelines. The lack of a trauma-informed and gender-responsive approach also limits victim participation. The study emphasizes the need for codification of restorative procedures, improved inter-agency coordination, and strengthening of community-based mechanisms to support effective implementation.
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Mashendra, Mashendra; Karim, La Ode Muhammad; Hayun, Hayun; Hasri, Hasirudin
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau. Penelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum serta praktik nyata pemberian bantuan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan dua anak yang berkonflik dengan hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ABH diberikan oleh Konselor Masyarakat melalui penelitian komunitas dalam waktu 3 × 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Namun, implementasi bantuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya di pengadilan, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum, jumlah dan kapasitas Konselor Komunitas yang terbatas, serta dukungan anggaran yang minim. Kata kunci: Analisis Hukum; Pidana;Peradilan Anak;
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Mashendra, Mashendra; Karim, La Ode Muhammad; Hayun, Hayun; Hasri, Hasirudin
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau. Penelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum serta praktik nyata pemberian bantuan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan dua anak yang berkonflik dengan hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ABH diberikan oleh Konselor Masyarakat melalui penelitian komunitas dalam waktu 3 × 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Namun, implementasi bantuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya di pengadilan, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum, jumlah dan kapasitas Konselor Komunitas yang terbatas, serta dukungan anggaran yang minim. Kata kunci: Analisis Hukum; Pidana;Peradilan Anak;