Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.615
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YUSTISI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal de jure Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Journal of Law Science Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesian Journal of Legality of Law Journal of Community Development Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) SWARNA Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI AIQU: Journal Multidiscipliner of Science Muwazah: Jurnal Kajian Gender TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Mashendra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Baubau: Indonesia Satria, Eko; Zubair, Zubair; Mashendra, Mashendra; Serah, Yayan
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4823

Abstract

Negara memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, pertumbuhan lapangan kerja tidak sejalan dengan perluasan angkatan kerja, yang mengakibatkan munculnya wirausaha mandiri yang tidak terorganisir, khususnya di sektor informal. Tujuan perlindungan hukum bagi pekerja di sektor informal adalah untuk memastikan bahwa urgnsi Peraturan Daerah Ketenagakerjaan mengatur perlindungan para pekerja informal serta memastikan pemetaan jenis aktifitas jasa dan usaha dari para pekerja di sector informal di Kota Baubau melalui kebijakan Pemerintah Daerah. Pekerja informal kota baubau, kota baubau memiliki jumlah usaha sebesar 2450 usaha yang tersebar, yang memiliki izin usaha sebanyak 1805 usaha dan yang tidak memiliki izin sebanyak 653 usaha. Sektor pekerja informal dari segi Pengusaha Informal kota baubau, jumlah Pengusaha Informal kota baubau yang terdaftar terdapat 436 dan hanya 58 perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya. Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal di Kota Baubau yang di butuhkan, Diperlukan sarana Peraturan Daerah yang fokus pada sektor ketenagakerjaan, untuk itu skema yang akan mengarah pada bentuk perlindungan hukum yang di maksud dalam penelitian ini harus memiliki sasaran pengaturan berupa Peraturan Daerah yang jelas seperti subjek hukum itu sendiri, yakni para pekerja sector informal dan para pemberi kerja.
Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Upaya Memerangi Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Kalangan Remaja Mashendra; Hadi Supriyanto; Amrun Kahar; La Ode Muhammad Karim; La Gurusi; Ahmad Zein L Waru; Masdiana
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 13 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagian besar generasi muda saat ini dalam berbagai kasus pelanggaran hukum, yang paling serius adalah penyalahgunaan narkoba, yang dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang mereka. Berangkat dari hal tersebut, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan anak muda Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja tentang tindak pidana kejahatan narkotika semakin meningkat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja tentang tindak pidana kejahatan narkotika masih minim. Saat ini sudah ada kesadaran yang lebih baik tentang kejahatan yang terkait dengan opioid. Hasil kegiatan ini dideskripsikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sehingga dapat bermanfaat baik bagi civitas akademika maupun masyarakat secara keseluruhan.
Edukasi dan Strategi Kepada Masyarakat Terkait Pencegahan Stunting Pada Balita Muthmainna, Waode Novita Ayu; Hadi Supriyanto; Mashendra; Waode Novianti
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 13 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kekurangan gizi seperti stunting, kurus, dan anemia, serta masalah kelebihan gizi atau obesitas. Stunting, yang merupakan salah satu dampak dari kekurangan gizi kronis, menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan. Metode yang penulis gunakan adalah metode empiris. upaya pencegahan stunting pada balita menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi, meliputi edukasi gizi dan kesehatan, regulasi pemerintah, peran petugas kesehatan dan kader kesehatan, pembentukan KADARZI, serta Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting), dapat mengurangi angka stunting pada balita dan memberikan pondasi kesehatan yang kuat bagi generasi mendatang.
Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia Melalui Cyber Notaris Hayun, Hayun; Mashendra, Mashendra; Hasri, Hasirudin; Aulia, Riska
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i1.11335

Abstract

This research aims to analyze the development of Indonesian economic law through the implementation of the cyber notary system. The method used is a normative approach. The data used are legal materials, both primary (legislation), secondary (doctrine, jurisprudence), and tertiary (dictionary, legal encyclopedia), to analyze and interpret legal norms. Data sources include laws and regulations, jurisprudence (court decisions), legal doctrine (opinions of legal experts), and other legal materials such as draft laws and minutes of discussion. The results show that cyber notarization increases the value of electronic documents by legalizing them, for example, in addition to digitizing notary operations. Nevertheless, the implementation of this project will take a considerable amount of time due to the many components that must be prepared. It is stipulated in Article 1868 of the Indonesian Civil Code that an authentic deed is a legal document made before a public official and in a certain form stipulated by law.
HUKUMAN PIDANA KE KEADILAN RESTORATIF: REINTEGRASI SOSIAL DI BAWAH KERANGKA KERJA PERADILAN PIDANA BARU INDONESIA Mashendra
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.2033

Abstract

This study aims to analyze the institutionalization of restorative justice in the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and identify obstacles to its implementation in the criminal justice system. The method used is normative legal research with a qualitative approach through legislative, conceptual, and comparative analysis. Data was obtained from primary and secondary legal materials, while the analysis technique was carried out through doctrinal analysis and comparison with restorative practices in Europe and China. The results of the study show that although restorative justice has been recognized normatively, its implementation is still uneven among law enforcement agencies. The police tend to be more prepared than the prosecutor's office and the courts, which are constrained by a lack of human resources, training, and procedural guidelines. The lack of a trauma-informed and gender-responsive approach also limits victim participation. The study emphasizes the need for codification of restorative procedures, improved inter-agency coordination, and strengthening of community-based mechanisms to support effective implementation.
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Mashendra, Mashendra; Karim, La Ode Muhammad; Hayun, Hayun; Hasri, Hasirudin
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau. Penelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum serta praktik nyata pemberian bantuan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan dua anak yang berkonflik dengan hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ABH diberikan oleh Konselor Masyarakat melalui penelitian komunitas dalam waktu 3 × 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Namun, implementasi bantuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya di pengadilan, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum, jumlah dan kapasitas Konselor Komunitas yang terbatas, serta dukungan anggaran yang minim. Kata kunci: Analisis Hukum; Pidana;Peradilan Anak;
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Mashendra, Mashendra; Karim, La Ode Muhammad; Hayun, Hayun; Hasri, Hasirudin
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau. Penelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum serta praktik nyata pemberian bantuan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan dua anak yang berkonflik dengan hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ABH diberikan oleh Konselor Masyarakat melalui penelitian komunitas dalam waktu 3 × 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Namun, implementasi bantuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya di pengadilan, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum, jumlah dan kapasitas Konselor Komunitas yang terbatas, serta dukungan anggaran yang minim. Kata kunci: Analisis Hukum; Pidana;Peradilan Anak;
Harmonization of the Implementation of Restorative Justice in Indonesia in a Gender Perspective: A Normative Empirical Assessment of Legal Consistency and Effectiveness Mashendra
MUWAZAH : jurnal kajian gender Vol 17 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v17i2.14142

Abstract

This study analyzes the harmonization of the implementation of restorative justice in Indonesia through a comparative normative empirical approach involving five countries, namely New Zealand, Australia, Canada, South Africa, and Indonesia. The type of research used is normative-empirical legal research with legislative, conceptual, comparative law, and sociological legal approaches. Normative analysis of restorative justice regulations is combined with empirical data to assess legal consistency, institutional capacity, and integration of socio-cultural values in practice. Data collection was carried out through document studies of laws and regulations, institutional policies, and scientific literature, as well as in-depth interviews with law enforcement officials, restorative justice facilitators, and community leaders. The validity of the data is maintained through triangulation of sources and methods. Data analysis was carried out qualitatively using content analysis, comparative analysis between countries, and the Miles and Huberman interactive analysis model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results show that New Zealand has the highest level of effectiveness through a comprehensively integrated legislative framework, while Indonesia still faces sectoral regulatory fragmentation with limited implementation beyond children's cases. Comparisons show Indonesia scores lowest in system integration and institutional support, despite having strong potential in community-based mediation practices and customary values. The main challenges include weak legal harmonization and limitations in monitoring and evaluation systems. This study contributes to the development of a contextual and sustainable model of restorative justice implementation in a pluralistic legal system.
The Role of the Pamong Praja Police Unit in Enforcing Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the Implementation of Peace, Public Order, and Community Protection Almuzamil Falaq; Mashendra; L.M. Ricard Zeldi Putra; Waode Novita Ayu Muthmainna
AIQU: Journal Multidiscipliner of Science Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER, AIQU: Journal Multidiscipliner of Science
Publisher : Institute Journal and Publication Muhammadiyah University of Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, as the world's largest archipelagic country, possesses an extensive coastline of 99,093 kilometers, making it rich in marine biodiversity and fisheries potential. Coastal areas provide significant economic benefits, serving as both a livelihood source for local communities and a major attraction for marine tourism. However, these regions are increasingly threatened by environmental degradation due to rapid population growth, illegal settlements, excessive resource exploitation, and poor waste management. These issues necessitate strong regulatory frameworks to ensure sustainable coastal management. This study examines the enforcement of Buton Regency Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning Orderly Coastal Areas, with a focus on the role of Satpol PP (Civil Service Police Unit) in maintaining public order and environmental conservation in Kambula-Bulana Village. Utilizing an empirical legal research approach, data was collected through field observations and interviews with key stakeholders. Findings indicate that regulatory enforcement remains suboptimal due to inadequate funding, low public awareness, and weak cross-sector coordination. Illegal construction and improper waste disposal persist as major challenges, emphasizing the need for stronger law enforcement, community engagement, and integrated policy implementation to achieve sustainable coastal governance.
LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF LOSS OF LIFE WITH CHILDREN AS PERPETRATORS IN CASES OF TRAFFIC ACCIDENT VIOLATIONS Mashendra
AIQU: Journal Multidiscipliner of Science Vol. 1 No. 4 (2023): DECEMBER, AIQU: Journal Multidiscipliner of Science
Publisher : Institute Journal and Publication Muhammadiyah University of Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the application of criminal provisions for children in traffic accidents that result in loss of life and to find out the responsibility of children in traffic accidents that result in the loss of life of others. The result of the research shows that: (1) The application of the law of children who cause traffic accidents that result in the death of others must be subject to criminal charges expressly in Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts, then the provisions of the Criminal Procedure Code apply as a general rule in this case. Based on Article 7 of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is special treatment for children, in the sense that there is a separation between children and adults in the legal system. These two laws were passed in 1997 and 2012 respectively. (2) The form of liability that can be imposed on a child who causes a traffic accident that results in the death of another person is vicarious liability. Because this case was resolved through the concept of restorative justice that uses a diversion pattern. Every child in conflict with the law should follow the juvenile justice process until the final stage.
Co-Authors Abda Abda Abdul Rahim Agusalim Agusalim Ahmad Zein L Waru Ahmad Zein L Waru Almuzamil Falaq Amrun Kahar Anisa Rizkayati Ar-Rayyan, Hayatul Jannah Aulia, Riska Cecep Nuryadin, Safrin Edy & Chatimah, Nurul Ambiyaa Corrin, Jennifer Deddy Mursanto Edy Nurcahyo Eko Satria Eko Satria Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Farisatma Gurusi, La Hadi Supriyanto Hadi Supriyanto Hasiruddin Hasri Hasirudin Hasri Hasirudin Hasri Hasri, Hasiruddin Hasri, Hasirudin Hayun Hayun Hayun Hayun Hayun Hayun Ibrahim, Kayode Muhammed Indah Kusuma Dewi Jamil Jamil Jayanto Jayanto Kahar, Amrun Kamasiah Karim, La Ode Muhammad La Gurusi La Gurusi La Ode Asrianto La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra La Ode Muhram La Ode Rahman Fadila LM Karim LM Karim Mansyah, Muh Sutri Masdiana Masdiana Masdiana Masdiana Masdiana Mashendri Muh. Karim, La Ode Muhammad Sutri Mansyah Muhammad Yusnan Mulia, Wa Ode Anggun Rahmadhani Muthmainna, Waode Novita Ayu NABILA SAFIRA Nabila Safira Nasrin Nasrin Nining Fitrianti Nisa, Fias Nurul Nurcahyo, Edy Putra, L. M. Ricard Zeldi Rachman, Sulyanti Rahayu, Jalita Sri Ribeiro, Leonito Richard Zeldi Putra Riski Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rukmana, Auliah Andika Rusli La Isi Safira, Nabila Safrin Salam Samsul Samsul Sariati Sariati, Sariati Serah, Yayan Suhartono, Mutia Aprilia Suhartono, Rizki Mustika Tarno Tarno Teti Susliyanti Wa Ode Sitti Herlina Waode Novianti Waode Novita Ayu Muthmainna Waru, Ahmad Zein L Yayan Serah Yayan Serah Yopi, La Yulinang, Dewi Zubair, Zubair