Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.615
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YUSTISI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal de jure Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Journal of Law Science Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesian Journal of Legality of Law Journal of Community Development Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) SWARNA Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI AIQU: Journal Multidiscipliner of Science Muwazah: Jurnal Kajian Gender TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Mashendra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS SISTEM PENANGANAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Hayun, Hayun; Mashendra, Mashendra; Hasri, Hasiruddin; Mulia, Wa Ode Anggun Rahmadhani
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6034

Abstract

Hukum pidana merupakan ranah hukum yang digunakan sebagai mekanisme untuk memastikan pemilu yang transparan dan adil.  Penggunaan hukum pidana atau strategi pidana bertujuan untuk menangani berbagai pelanggaran untuk menjamin proses pemilu berjalan secara adil.  Meskipun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, efektivitas hukum pidana dalam menata pemilu terbukti tidak memadai.  Hal ini disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang kerangka hukum pemilu, yang meliputi hukum pidana pemilu, mekanisme pelaksanaan undang-undang pemilu, dan praktik-praktik kultural para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Criminal law is a legal domain that is used as a mechanism to ensure transparent and fair elections.  The use of criminal law or criminal strategies aims to deal with various violations to ensure that the electoral process runs fairly.  Nonetheless, in its regulation and implementation, the effectiveness of criminal law in organizing elections has proven to be inadequate.  This is due to almost all of the legal subsystems that underpin the electoral legal framework, which include the electoral criminal law, the mechanisms for implementing electoral laws, and the cultural practices of the parties involved in organizing elections.
KEJAHATAN CYBERCRIME DAN PENANGGULANGANNYA DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL Hasri, Hasirudin; Mashendra, Mashendra; Hayun, Hayun; Nisa, Fias Nurul
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6240

Abstract

Kejahatan siber merupakan masalah yang signifikan di Indonesia dan berakar pada hukum global internasional. Meningkatnya kejahatan siber dipengaruhi oleh faktor penyebab yang sulit dibuktikan dengan bukti dalam kasus-kasus kejahatan siber. Ketika internet dapat diakses oleh siapa saja, individu dapat mengejar tujuan apa pun dengan menargetkan upaya mereka. Kejahatan siber adalah masalah yang lazim terjadi dan memerlukan penyelesaian melalui tindakan hukum yang ketat. Untuk mengatasi masalah kejahatan siber di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan peraturan dan regulasi khusus yakni Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memerangi kejahatan siber yang tidak hanya menangani situs-situs cabul atau pornografi, tetapi juga menetapkan peraturan untuk transaksi elektronik, sehingga memberikan kerangka hukum untuk hukum siber di Indonesia. Cybercrime is a significant problem in Indonesia and is rooted in international global law. The rise of Cybercrime is influenced by causal factors that are difficult to prove with evidence in Cybercrime cases. When the internet is accessible to anyone, individuals can pursue any goal by targeting their efforts. Cybercrime is a prevalent problem and requires resolution through strict legal action. To address the issue of Cybercrime in Indonesia, the government has enacted specific rules and regulations, namely Law Number 11 of 2008 governing Electronic Information and Transactions to combat Cybercrime that not only addresses obscene or pornographic websites, but also establishes regulations for electronic transactions, thus providing a legal framework for cyber law in Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM PENYELUDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAUBAU Mashendri; Yulinang, Dewi; Yopi, La; Mashendra; Rahayu, Jalita Sri
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19866

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan atau merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab lapas kelas IIa Baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskripsi dan diberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Tanggungjawab lapas kelas IIa baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba yaitu diantara Sub bagian dari layanan narapidana bertanggung jawab atas administrasi, pemeliharaan, perwakilan hukum, dan konseling narapidana. penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau antara lain kurangnya sumber daaya manusia (SDM) masih kuragnya pelatihan atau pengetahuan yang komprehensif tentang masalah keamanan dari lembaga pengembangan sumber daya manusia. Jumlah sipir yang terbatas Aspek ini dapat menimbulkan kerentanan dalam upaya memerangi infiltrasi narkoba ke dalam Lapas/Rutan.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial di Desa Kolowa Kabupaten Buton Tengah Hasirudin Hasri; Mashendra; Hayun; Nabila Safira
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 15 No 1 (2025): Juli 2025
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jpkm.v15i1.3718

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seputar penggunaan media sosial di masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan di Desa Kolowa, Kabupaten Buton Tengah, dengan membahas berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan kondisi spesifik masing-masing masyarakat. Masyarakat harus menyadari pentingnya media sosial untuk mendorong kemajuan masyarakat. Di era yang didominasi digital ini, masih banyak terjadi pelanggaran di media sosial. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Peserta adalah masyarakat, terutama perempuan, dan tokoh masyarakat. Masyarakat kurang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pemanfaatan media sosial. Inisiatif penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan media sosial secara efektif untuk tujuan yang konstruktif dan berhati-hati dalam penggunaannya. Pemahaman hukum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat.
Penyuluhan Hukum kesehatan tentang Tanggung Jawab Etik dan Legal Perawat kepada Mahasiswa Keperawatan: Pengabdian La Ode Muhammad Karim; Rizki Mustika Suhartono; Amrun Kahar; Mashendra; La Gurusi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.2198

Abstract

Health law counseling is a preventive effort to equip nursing students with a strong understanding of ethical and legal responsibilities in nursing practice. This activity was conducted through an educational and interactive approach based on health law counseling. This community applied a descriptive qualitative method involving 30 nursing students as participants selected purposively. Data were collected through observation, in-depth interviews, and written reflections. The results of the activity showed a significant increase in students' understanding of legal issues such as malpractice, informed consent, and the scope of professional authority. Students also demonstrated increased confidence in responding to legal dilemmas during clinical practice. Law counseling based on case studies and simulation proved effective in building students’ legal awareness and professionalism. The result of this community service affirms the importance of integrating health law into the nursing education curriculum and highlights the need for continuous legal education programs as part of the strategy to improve the ethical and legal competencies of future nurses.
Comparative Legal Study on Gender Equality and Female Leadership in Indonesian and Dutch Higher Education Suhartono, Rizki Mustika; Mashendra, Mashendra; Ribeiro, Leonito; Suhartono, Mutia Aprilia; Rachman, Sulyanti
SASI Volume 31 Issue 3, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i3.3035

Abstract

Introduction: This article explores the ongoing global issue of gender equality and female leadership in higher education. While many countries have adopted gender-inclusive policies, practical implementation remains inconsistent. Western countries such as the Netherlands demonstrate measurable progress, whereas Southeast Asian nations like Indonesia face persistent cultural and structural barriers. Prior studies tend to focus on sociological or institutional aspects, with limited comparative legal analysis.Purposes of the Research: The aim of this study is to explore and compare legal guarantees, national policies, and institutional practices that affect women's access to leadership positions in universities in Indonesia and the Netherlands, to identify legal barriers and propose normative strategies in support of more inclusive academic leadership.Methods of the Research: This research employs normative legal methods with a comparative law approach. It analyzes constitutional provisions, gender equality statutes, higher education regulations, and leadership policies from both countries, supported by literature review and document study.Results of the Research: The findings show that the Netherlands has established stronger legal enforcement for gender equality in academic leadership through comprehensive legal instruments and monitoring mechanisms. In contrast, Indonesia, despite recognizing gender equality in its legal framework, lacks effective implementation mechanisms. The novelty of this research lies in its comparative legal perspective and its recommendation to integrate normative legal approaches with contextual cultural values to promote inclusive governance in higher education.
Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) Mashendra, Mashendra; Gurusi, La; Karim, La Ode Muhammad; Satria, Eko; Hayun, Hayun; Hasri, Hasiruddin; Kahar, Amrun; Mansyah, Muh Sutri; Waru, Ahmad Zein L
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.655

Abstract

Sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pejabat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa yang secara proaktif berhubungan dengan masyarakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami hal-hal yang berkaitan dengan perumusan peraturan di dalam Peraturan desa, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi standar. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk membahas aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Standar-standar yang baik ditegakkan dalam peraturan desa terkait aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebagai hasil dari pengabdian masyarakat ini, perangkat desa telah memperoleh pengetahuan tentang proses teoritis dan teknis yang terlibat dalam pembuatan peraturan di tingkat desa, termasuk peraturan yang spesifik untuk desa dan peraturan kepala desa. Keahlian dan pengetahuan aparatur desa dalam pembuatan peraturan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dirumuskan secara konsisten menguntungkan bagi desa dan untuk memastikan bahwa masyarakat desa selalu mendapatkan manfaat dari pembuatan peraturan desa.
Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Sosialisasi Hukum Di Desa Napa Kecamatan Mawasangka Hayun, Hayun; Mashendra, Mashendra; Hasri, Hasirudin; Safira, Nabila
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1942

Abstract

Saat ini, penyebaran narkoba di Indonesia telah memasuki zona krusial. Cakupan penyebarannya semakin meluas dan berusaha untuk menjangkau semua kalangan. Sangat penting bagi semua aspek masyarakat untuk mengambil tindakan serius dan menerapkan langkah-langkah penanggulangan dalam menanggapi situasi ini. Sebagai contoh, salah satu metode yang paling berhasil untuk mengatasi penanggulangan narkoba yaitu upaya peningkatkan keterlibatan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan salah satu teknik efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan di tingkat pemerintahan untuk mengatasi dan menangani permasalahan sosial seperti permasalahan narkoba. Strategi pencegahan penggunaan narkoba dapat dilakukan melalui program penyuluhan hukum yang secara rutin diberikan kepada masyarakat di tingkat desa oleh lembaga-lembaga yang relevan dengan masalah tersebut. Melalui program ini, masyarakat desa dapat memperoleh pengetahuan dan kesadaran yang diperlukan untuk memahami dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh narkoba terhadap diri mereka sendiri, serta ketertiban dan ketentraman lingkungan.
Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Hasri, Hasirudin; Mashendra, Mashendra; Hayun, Hayun; Satria, Eko; Safira, Nabila; Nisa, Fias Nurul
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1943

Abstract

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kabupaten Buton Tengah , terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”). Ada berbagai jenis usaha di antara UMKM ini, seperti Perdagangan, Industri Pertanian, dan Industri Non-Pertanian. Namun, masih banyak pelaku usaha dalam bisnis UMKM yang belum mendaftarkan merek dagang mereka karena tidak punya uang atau tidak tahu betapa pentingnya merek tersebut. Tujuan dari program PKM ini adalah untuk membantu para pelaku bisnis UMKM di Desa Wakambangura akan pentingnya pendaftaran merek bagi palaku usaha UMKM. 2. Menyadarkan para pelaku usaha UMKM akan pentingnya merek dan pendaftaran merek bagi UMKM di Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah; dan 3. Mendorong para pelaku usaha UMKM untuk melindungi produk baru mereka melalui kekayaan intelektual (KI) melalui penyampaian materi penyuluhan hukum. Selain itu, metodologi yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini melibatkan pendekatan lokakarya, dilengkapi dengan ceramah pada sesi tanya-jawab di akhir acara.
Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia Mashendra, Mashendra; Corrin, Jennifer; Rukmana, Auliah Andika
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.001-018

Abstract

The current Dutch colonial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) needs to be replaced with an updated Indonesian Criminal Code. Legal scholars, especially those specializing in criminal law, have long debated the overhaul, reformulation, modification, and even reformation of the Criminal Code to conform to the guiding principles of the Indonesian nation as a whole and this discussion has been ongoing for quite some time. This research intends to evaluate the policy basis of the expansion of the definition of adultery and the values protected from the expansion as stipulated in Article 411 of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code This research is a descriptive study that uses a normative legal approach. Secondary data and document study are used in data collection. A qualitative approach was used to analyze the data. The research findings show that the criminal policy perspective is the basis for the expansion policy that contains a definition of the offense of adultery that is problematic as a policy because it does not reflect the principles that guide Indonesian society and the nation as a whole. With the way the article is currently written, for every person who has sexual intercourse with anyone as long as he is not his husband or wife and does not regulate the imposition of punishment for convicts who are single. The findings in this study highlight the importance of policy implementation of expanding the concept of adultery to ensure that justice is maintained and equal protection is given to all parties accused without sufficient evidence.
Co-Authors Abda Abda Abdul Rahim Agusalim Agusalim Ahmad Zein L Waru Ahmad Zein L Waru Almuzamil Falaq Amrun Kahar Anisa Rizkayati Ar-Rayyan, Hayatul Jannah Aulia, Riska Cecep Nuryadin, Safrin Edy & Chatimah, Nurul Ambiyaa Corrin, Jennifer Deddy Mursanto Edy Nurcahyo Eko Satria Eko Satria Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Farisatma Gurusi, La Hadi Supriyanto Hadi Supriyanto Hasiruddin Hasri Hasirudin Hasri Hasirudin Hasri Hasri, Hasiruddin Hasri, Hasirudin Hayun Hayun Hayun Hayun Hayun Hayun Ibrahim, Kayode Muhammed Indah Kusuma Dewi Jamil Jamil Jayanto Jayanto Kahar, Amrun Kamasiah Karim, La Ode Muhammad La Gurusi La Gurusi La Ode Asrianto La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra La Ode Muhram La Ode Rahman Fadila LM Karim LM Karim Mansyah, Muh Sutri Masdiana Masdiana Masdiana Masdiana Masdiana Mashendri Muh. Karim, La Ode Muhammad Sutri Mansyah Muhammad Yusnan Mulia, Wa Ode Anggun Rahmadhani Muthmainna, Waode Novita Ayu NABILA SAFIRA Nabila Safira Nasrin Nasrin Nining Fitrianti Nisa, Fias Nurul Nurcahyo, Edy Putra, L. M. Ricard Zeldi Rachman, Sulyanti Rahayu, Jalita Sri Ribeiro, Leonito Richard Zeldi Putra Riski Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rukmana, Auliah Andika Rusli La Isi Safira, Nabila Safrin Salam Samsul Samsul Sariati Sariati, Sariati Serah, Yayan Suhartono, Mutia Aprilia Suhartono, Rizki Mustika Tarno Tarno Teti Susliyanti Wa Ode Sitti Herlina Waode Novianti Waode Novita Ayu Muthmainna Waru, Ahmad Zein L Yayan Serah Yayan Serah Yopi, La Yulinang, Dewi Zubair, Zubair