Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.803
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YUSTISI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal de jure Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Journal of Law Science Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesian Journal of Legality of Law Journal of Community Development Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) SWARNA Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI AIQU: Journal Multidiscipliner of Science
mashendra, Mashendra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada UMKM Desa Balo Bone Mashendra, Mashendra; Kahar, Amrun; Karim, La Ode Muhammad; Hasri, Hasirudin; Hayun, Hayun; Satria, Eko; Safira, Nabila
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1475

Abstract

The purpose of this community service activity is to facilitate a comprehensive understanding of the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) among Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Balo Bone Village. This socialization was motivated by the lack of awareness and understanding of MSME actors of the importance of IPR protection in protecting their products, trademarks, and innovations from the threat of infringement. The method used consisted of interactive counseling, group discussions, and simulations of IPR registration through official government platforms. The results of this activity show that participants' understanding of the concept of intellectual property rights (IPR), the benefits of legal protection, and the technical procedures associated with IPR registration has increased. The increase in participants' understanding of Intellectual Property Rights (IPR) reached an average of 43%. Indicators of improvement include an understanding of the concept of IPR which increased by 30%, the benefits of IPR protection increased by 45%, and the technical procedures for IPR registration increased by 55%. Evaluation was carried out through pre-test, post-test, and interactive simulation. These results demonstrate the effectiveness of the socialization in increasing participants' awareness and understanding, supporting them to protect their innovations and business brands independently. It is expected that this activity will enable MSMEs in Balo Bone Village to effectively utilize intellectual property rights (IPR) protection to ensure the sustainability and competitiveness of their enterprises in local and global markets.
Aspek Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Korban Malpraktik menurut Hukum Positif di Indonesia Hasri, Hasirudin; Mashendra; Hayun; Safira, Nabila; Nisa, Fias Nurul
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 1 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i1.7047

Abstract

Malpraktik medis merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam dunia kesehatan dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pasien. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang menjadi korban malpraktik serta mekanisme penyelesaian hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek-aspek perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban malpraktek oleh dokter, sebagaimana dituangkan dalam hukum Indonesia, antara lain: (1) Secara preventif: berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang malpraktek, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Kedokteran. Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) dan secara represif: orang yang melakukan malpraktek akan dipidana apabila perbuatannya menimbulkan kerugian. Apabila perbuatannya menimbulkan kerugian, maka oknum yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan sanksi perdata yang meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana yang mengganti kerugian. sanksi pidana.
PENEGAKAN HUKUM PENYELUDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAUBAU Mashendri; Yulinang, Dewi; Yopi, La; Mashendra; Rahayu, Jalita Sri
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19866

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan atau merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab lapas kelas IIa Baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskripsi dan diberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Tanggungjawab lapas kelas IIa baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba yaitu diantara Sub bagian dari layanan narapidana bertanggung jawab atas administrasi, pemeliharaan, perwakilan hukum, dan konseling narapidana. penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau antara lain kurangnya sumber daaya manusia (SDM) masih kuragnya pelatihan atau pengetahuan yang komprehensif tentang masalah keamanan dari lembaga pengembangan sumber daya manusia. Jumlah sipir yang terbatas Aspek ini dapat menimbulkan kerentanan dalam upaya memerangi infiltrasi narkoba ke dalam Lapas/Rutan.
ANALISIS SISTEM PENANGANAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Hayun, Hayun; Mashendra, Mashendra; Hasri, Hasiruddin; Mulia, Wa Ode Anggun Rahmadhani
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6034

Abstract

Hukum pidana merupakan ranah hukum yang digunakan sebagai mekanisme untuk memastikan pemilu yang transparan dan adil.  Penggunaan hukum pidana atau strategi pidana bertujuan untuk menangani berbagai pelanggaran untuk menjamin proses pemilu berjalan secara adil.  Meskipun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, efektivitas hukum pidana dalam menata pemilu terbukti tidak memadai.  Hal ini disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang kerangka hukum pemilu, yang meliputi hukum pidana pemilu, mekanisme pelaksanaan undang-undang pemilu, dan praktik-praktik kultural para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Criminal law is a legal domain that is used as a mechanism to ensure transparent and fair elections.  The use of criminal law or criminal strategies aims to deal with various violations to ensure that the electoral process runs fairly.  Nonetheless, in its regulation and implementation, the effectiveness of criminal law in organizing elections has proven to be inadequate.  This is due to almost all of the legal subsystems that underpin the electoral legal framework, which include the electoral criminal law, the mechanisms for implementing electoral laws, and the cultural practices of the parties involved in organizing elections.
KEJAHATAN CYBERCRIME DAN PENANGGULANGANNYA DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL Hasri, Hasirudin; Mashendra, Mashendra; Hayun, Hayun; Nisa, Fias Nurul
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6240

Abstract

Kejahatan siber merupakan masalah yang signifikan di Indonesia dan berakar pada hukum global internasional. Meningkatnya kejahatan siber dipengaruhi oleh faktor penyebab yang sulit dibuktikan dengan bukti dalam kasus-kasus kejahatan siber. Ketika internet dapat diakses oleh siapa saja, individu dapat mengejar tujuan apa pun dengan menargetkan upaya mereka. Kejahatan siber adalah masalah yang lazim terjadi dan memerlukan penyelesaian melalui tindakan hukum yang ketat. Untuk mengatasi masalah kejahatan siber di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan peraturan dan regulasi khusus yakni Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memerangi kejahatan siber yang tidak hanya menangani situs-situs cabul atau pornografi, tetapi juga menetapkan peraturan untuk transaksi elektronik, sehingga memberikan kerangka hukum untuk hukum siber di Indonesia. Cybercrime is a significant problem in Indonesia and is rooted in international global law. The rise of Cybercrime is influenced by causal factors that are difficult to prove with evidence in Cybercrime cases. When the internet is accessible to anyone, individuals can pursue any goal by targeting their efforts. Cybercrime is a prevalent problem and requires resolution through strict legal action. To address the issue of Cybercrime in Indonesia, the government has enacted specific rules and regulations, namely Law Number 11 of 2008 governing Electronic Information and Transactions to combat Cybercrime that not only addresses obscene or pornographic websites, but also establishes regulations for electronic transactions, thus providing a legal framework for cyber law in Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM PENYELUDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAUBAU Mashendri; Yulinang, Dewi; Yopi, La; Mashendra; Rahayu, Jalita Sri
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19866

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan atau merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab lapas kelas IIa Baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskripsi dan diberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Tanggungjawab lapas kelas IIa baubau dalam upaya dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba yaitu diantara Sub bagian dari layanan narapidana bertanggung jawab atas administrasi, pemeliharaan, perwakilan hukum, dan konseling narapidana. penghambat dalam pencegahan masuknya penyeludupan narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Baubau antara lain kurangnya sumber daaya manusia (SDM) masih kuragnya pelatihan atau pengetahuan yang komprehensif tentang masalah keamanan dari lembaga pengembangan sumber daya manusia. Jumlah sipir yang terbatas Aspek ini dapat menimbulkan kerentanan dalam upaya memerangi infiltrasi narkoba ke dalam Lapas/Rutan.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bermedia Sosial di Desa Kolowa Kabupaten Buton Tengah Hasirudin Hasri; Mashendra; Hayun; Nabila Safira
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 15 No 1 (2025): Juli 2025
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jpkm.v15i1.3718

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seputar penggunaan media sosial di masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan di Desa Kolowa, Kabupaten Buton Tengah, dengan membahas berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan kondisi spesifik masing-masing masyarakat. Masyarakat harus menyadari pentingnya media sosial untuk mendorong kemajuan masyarakat. Di era yang didominasi digital ini, masih banyak terjadi pelanggaran di media sosial. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Peserta adalah masyarakat, terutama perempuan, dan tokoh masyarakat. Masyarakat kurang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pemanfaatan media sosial. Inisiatif penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan media sosial secara efektif untuk tujuan yang konstruktif dan berhati-hati dalam penggunaannya. Pemahaman hukum diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat.
Penyuluhan Hukum kesehatan tentang Tanggung Jawab Etik dan Legal Perawat kepada Mahasiswa Keperawatan: Pengabdian La Ode Muhammad Karim; Rizki Mustika Suhartono; Amrun Kahar; Mashendra; La Gurusi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.2198

Abstract

Health law counseling is a preventive effort to equip nursing students with a strong understanding of ethical and legal responsibilities in nursing practice. This activity was conducted through an educational and interactive approach based on health law counseling. This community applied a descriptive qualitative method involving 30 nursing students as participants selected purposively. Data were collected through observation, in-depth interviews, and written reflections. The results of the activity showed a significant increase in students' understanding of legal issues such as malpractice, informed consent, and the scope of professional authority. Students also demonstrated increased confidence in responding to legal dilemmas during clinical practice. Law counseling based on case studies and simulation proved effective in building students’ legal awareness and professionalism. The result of this community service affirms the importance of integrating health law into the nursing education curriculum and highlights the need for continuous legal education programs as part of the strategy to improve the ethical and legal competencies of future nurses.
Comparative Legal Study on Gender Equality and Female Leadership in Indonesian and Dutch Higher Education Suhartono, Rizki Mustika; Mashendra, Mashendra; Ribeiro, Leonito; Suhartono, Mutia Aprilia; Rachman, Sulyanti
SASI Volume 31 Issue 3, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i3.3035

Abstract

Introduction: This article explores the ongoing global issue of gender equality and female leadership in higher education. While many countries have adopted gender-inclusive policies, practical implementation remains inconsistent. Western countries such as the Netherlands demonstrate measurable progress, whereas Southeast Asian nations like Indonesia face persistent cultural and structural barriers. Prior studies tend to focus on sociological or institutional aspects, with limited comparative legal analysis.Purposes of the Research: The aim of this study is to explore and compare legal guarantees, national policies, and institutional practices that affect women's access to leadership positions in universities in Indonesia and the Netherlands, to identify legal barriers and propose normative strategies in support of more inclusive academic leadership.Methods of the Research: This research employs normative legal methods with a comparative law approach. It analyzes constitutional provisions, gender equality statutes, higher education regulations, and leadership policies from both countries, supported by literature review and document study.Results of the Research: The findings show that the Netherlands has established stronger legal enforcement for gender equality in academic leadership through comprehensive legal instruments and monitoring mechanisms. In contrast, Indonesia, despite recognizing gender equality in its legal framework, lacks effective implementation mechanisms. The novelty of this research lies in its comparative legal perspective and its recommendation to integrate normative legal approaches with contextual cultural values to promote inclusive governance in higher education.
The Role of the Pamong Praja Police Unit in Enforcing Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the Implementation of Peace, Public Order, and Community Protection Almuzamil Falaq; Mashendra; Putra, L.M. Ricard Zeldi; Waode Novita Ayu Muthmainna
AIQU: Journal Multidiscipliner of Science Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER, AIQU: Journal Multidiscipliner of Science
Publisher : Institute Journal and Publication Muhammadiyah University of Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, as the world's largest archipelagic country, possesses an extensive coastline of 99,093 kilometers, making it rich in marine biodiversity and fisheries potential. Coastal areas provide significant economic benefits, serving as both a livelihood source for local communities and a major attraction for marine tourism. However, these regions are increasingly threatened by environmental degradation due to rapid population growth, illegal settlements, excessive resource exploitation, and poor waste management. These issues necessitate strong regulatory frameworks to ensure sustainable coastal management. This study examines the enforcement of Buton Regency Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning Orderly Coastal Areas, with a focus on the role of Satpol PP (Civil Service Police Unit) in maintaining public order and environmental conservation in Kambula-Bulana Village. Utilizing an empirical legal research approach, data was collected through field observations and interviews with key stakeholders. Findings indicate that regulatory enforcement remains suboptimal due to inadequate funding, low public awareness, and weak cross-sector coordination. Illegal construction and improper waste disposal persist as major challenges, emphasizing the need for stronger law enforcement, community engagement, and integrated policy implementation to achieve sustainable coastal governance.
Co-Authors Abdul Rahim Agusalim Agusalim Ahmad Zein L Waru Ahmad Zein L Waru Almuzamil Falaq Amrun Kahar Aulia, Riska Cecep Nuryadin, Safrin Edy & Chatimah, Nurul Ambiyaa Corrin, Jennifer Deddy Mursanto Edy Nurcahyo Eko Satria Eko Satria Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Ernawati Gurusi, La Hadi Supriyanto Hadi Supriyanto Hasiruddin Hasri Hasirudin Hasri Hasri, Hasiruddin Hasri, Hasirudin Hayatul Jannah Ar-Rayyan Hayun Hayun Hayun Hayun Hayun, Hayun Ibrahim, Kayode Muhammed Indah Kusuma Dewi Jamil Jamil Jayanto Jayanto Kahar, Amrun Karim, La Ode Muhammad La Gurusi La Gurusi La Ode Muh. Karim La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra La Ode Muhram LM Karim LM Karim Mansyah, Muh Sutri Masdiana Masdiana Masdiana Masdiana Masdiana Mashendri Muh Sutri Mansyah Mulia, Wa Ode Anggun Rahmadhani Muthmainna, Waode Novita Ayu NABILA SAFIRA Nasrin Nasrin Nisa, Fias Nurul Nurcahyo, Edy Putra, L. M. Ricard Zeldi Rachman, Sulyanti Rahayu, Jalita Sri Ribeiro, Leonito Richard Zeldi Putra Riski Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rizki Mustika Suhartono Rukmana, Auliah Andika Rusli La Isi Safira, Nabila Safrin Salam Samsul Sariati Sariati Serah, Yayan Suhartono, Mutia Aprilia Suhartono, Rizki Mustika Tarno Tarno Waode Novianti Waode Novita Ayu Muthmainna Waode Novita Ayu Muthmainna Waru, Ahmad Zein L Yayan Serah Yopi, La Yulinang, Dewi Zubair, Zubair