Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : International Journal of Demos

Evaluasi Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Serang Tahun 2017 Hardiyanti, Inne; Stiawati, Titi; Indriyany, Ika Arinia
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.334 KB) | DOI: 10.37950/ijd.v1i1.6

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh permasalahan kemiskinan pada lingkup keluarga. Salah satu upaya pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan pada lingkup keluarga ialah dengan membentuk Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). Pada  penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bagiamana Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2017 Di Kecamatan Mancak yang mana seyogyannya program tersebut menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan pada dilingkup desa binaan. Teori yang digunakan ialah teori Evaluasi William N Dunn (2008) yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan ialah triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Program Pelatihan Menjahit yang dilaksanakan di Desa Sangiang dan Desa Bale Kencana belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan pelatihan yang dilakasanakan hanya selama 25 hari, sehingga tidak maksimal. Selain itu, mesin jahit yang pakai pelatihan hanya mesin jahit biasa dan jumlahnya terbatas, sehingga kemampuan para peserta pun terbatas, dan menyebabkan keterampilan yang dimiliki belum cukup untuk membuka usaha sendiri maupun bekerja pada perusahaan.This research is based on the background of the problems poverty in the family sphere. One of the government's efforts to poverty countermeasures in the family sphere is to by forming Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). In this researching, researchers focused on  how to Evalution Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Program (P2WKSS) Departement of Labor and Transmigrastion Serang Regency 2017 in Mancak ,which is program  the solution to the problem of poverty in the surrounding villages.Theory used in research is are theory of Evalution by William N Dunn in Nugroho (2008), The Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. The method used  this study is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried by interview, observation and documentation. The  validity technique that the researcher uses is source triangulation. The selection of informants by purposive technique.The results of this study indicate that the Tailoring Training Program implemented in Sangiang Village and Bale Kencana Village was not optimal. This is because the training carried out only for 25 days, is not optimal. In addition, sewing machines that can be used are only ordinary and limited, so that the participants' abilities are limited, and the ability needed to work in a company 
Fulfillment of the Rights of Children with Disabilities through the Involvement of Civil Society Organizations, Case of Yayasan Sayap Ibu Handaningtias, Uliviana Restu; Indriyany, Ika Arinia; Ismalia, Lily
ijd-demos Volume 3 Issue 2 August 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i2.106

Abstract

AbstractThe rights of children with disabilities are still an unfinished discourse. In the big cities and remotes areas in Indonesia, sometimes we can hear cases of neglecting children with disabilities. The Indonesian government carries out various programs to eradicate cases of child neglect; one of the efforts taken is to permit social foundations that have special orphanages for children with disabilities to implement a legal adoption system. The question that then arises is, is the system sufficient to fulfill the rights of children with disabilities as mandated by Law No. 23 of 2002 on Child Protection? What components of rights were then successfully fulfilled through this adoption system, and what are the next steps for the government. This study seeks to provide an overview of how the adoption system fulfills children's rights with disabilities. This study using a qualitative method with a case study approach, the study's results photograph the reality experienced by foster children through the adoption system. The study results show that several main components as part of children's rights: the right to life, the right to grow without discrimination, the right to express opinions, and the right to get the best. Thus, from the results of this study, further research is needed to examine how the adoption system can be applied more effectively to reach the fulfillment of the rights of children with disabilities more optimally.Keywords Rights of children with disabilities, adoption system, social foundations for children with disabilities AbstrakHak anak disabilitas masih menjadi wacana yang belum selesai. Kasus penelataran anak disabilitas masih terdengar baik di kota besar maupun di pelosok daerah di Indonesia. Pemerintah Indonesia melaksanakan beragam program untuk mengentaskan kasus penelantaran anak, salah satu upaya yang di tempuh adalah dengan memberikan ijin bagi yayasan sosial yang memiliki panti asuhan khusus anak disabilitas untuk menerapkan sistem adopsi secara legal. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah sistem tersebut cukup untuk memenuhi hak anak disabilitas sebagaimana diamatkan oleh Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? komponen hak apa sajakah yang kemudian berhasil dipenuhi melalui sistem adopsi ini dan bagaimana langkah pemerintah selanjutnya. Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem adopsi memenuhi hak anak disabilitas. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, hasil penelitian memotret realitas yang di alami oleh anak asuh melalui sistem adopsi tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa komponen utama yang terpenuhi sebagai bagian dari hak anak, yaitu: hak hidup, hak tumbuh tanpa diskriminasi, hak menyampaikan pendapat, dan hak memperoleh yang terbaik. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menelaah bagaimana sistem adopsi dapat diterapkan lebih efektif untuk menjangkau peneuhan hak anak disabilitas dengan lebih optimal. Kata kunci : hak anak disabilitas, sistem adopsi, yayasan anak disabilitas
Gender Responsive Climate Change Adaptation and Mitigation Analysis through Flamboyan Climate Group in Tangerang City Utami, Wahyu Kartiko; Indriyany, Ika Arinia
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 3 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i3.508

Abstract

AbstractThe issue of gender equality is still not a priority in the government's climate change adaptation and mitigation efforts, even though climate change indirectly interacts with conditions of gender inequality and produces impacts that can be detrimental to women. The climate village programme, as one of the government's efforts to overcome climate change, is a programme that cannot be separated from gender issues. The aim of this research is to analyse climate change adaptation and mitigation efforts through the climate village programme and examine the presence of women in the programme. Using a case study approach, researchers analysed the efforts made by the Flamboyan group in overcoming climate change in Tangerang City. Through the climate village programme, the Flamboyan group succeeded in getting an award from the local government for its efforts in climate change even though it was only formed in 2022. The results of the research show that before the climate group was formed by the government, this group headed and dominated by women had independently fought for climate change since 2012 in various ways, starting from planting plants in people's yards, waste banks, clean and healthy lifestyles (PHBS) and so on. These efforts were carried out independently for a long time and consistently before finally being formed as a climate group by government in 2022. Therefore, even though it was only formed in 2022, this group managed to receive various awards from the government in 2023 for its efforts in climate change. This group also proves that women can not only be present in domestic affairs, but also public affairs and succeed in bringing change to their environment. The impact on the economy, social and environment has been felt by local groups and communities.Keywords: Climate Village Programme, Climate Change, Adaptation, Mitigation AbstrakIsu kesetaraan gender masih belum menjadi prioritas dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah, padahal perubahan iklim secara tidak langsung berinteraksi dengan kondisi ketidaksetaraan gender dan menghasilkan dampak yang dapat merugikan perempuan. Program kampung iklim sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim menjadi salah satu program yang tidak lepas akan permasalahan gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung proklim serta mengkaji kehadiran perempuan dalam program tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh kelompok proklim Flamboyan dalam mengatasi perubahan iklim di Kota Tangerang. Melalui program kampung proklim, kelompok proklim Flamboyan berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah atas upayanya dalam perubahan iklim meskipun baru terbentuk di tahun 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum dibentuk kelompok proklim oleh pemerintah, kelompok yang di ketuai dan didominasi oleh perempuan ini telah secara mandiri memperjuangkan perubahan iklim sejak tahun 2012 dengan berbagai cara, mulai dari penanaman tanaman dipekarangan rumah warga, bank sampah, pola hidup bersih dan sehat (phbs) dan lain sebagainya. Upaya-upaya ini dilakukan secara swadaya untuk waktu yang lama dan konsisten sebelum akhirnya dibentuk sebagai kelompok poklim di tahun 2022. Oleh sebab itu, meskipun baru terbentuk 2022 namun kelompok ini berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah di tahun 2023 atas upayanya dalam perubahan iklim. Kelompok ini juga membuktikan bahwa perempuan tidak hanya bisa hadir di urusan domestik, namun juga urusan publik dan berhasil membawa perubahan pada lingkunganya. Dampak terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan telah dirasakan oleh kelompok serta masyarakat sekitar.Kata kunci: Kampung Iklim, Perubahan Iklim, Mitigasi, Adaptasi
Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap Polisi: Studi Mengenai Wacana Public Dalam #Percumalaporpolisi Dengan Pendekatan Big Data Analysis Handaningtias, Uliviana Restu; Praceka, Puspita Asri; Indriyany, Ika Arinia
International Journal of Demos (IJD) Volume 4 Issue 3 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i3.280

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk melihat social network analysis antara akun satu dengan yang lain mengenai diskursus publik berdasarkan tagar #Percumalaporpolisi dan #PolriSesuaiProsedur. Penelitian ini menjadi penting karena penelitian ini akan menunjukkan sejauh mana kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Penelitian akan dilakukan dalam 3 tahapan. Pertama analisis big data untuk melihat jaring pembicaraan netizen terkait tagar #Percumalaporpolisi dan tagar yang menjadi kontranya. Kedua, survey kuantitatif di 5 kab/kota di Provinsi Banten. Ketiga, FGD untuk memperkuat gambaran komprehensif terkait pembicaraan publik mengenai kepercayaan pada kepolisian. Hasil data menggambarkan bahwa tag #Percumalaporpolisi menggambarkan isu yang organik dibandingkan #PolriSesuaiProsedur yang lebih berpusat pada satu posisi. Hasil penelitian juga memperlihatkan bagaimana masyarakat merespon tagar tersebut dan menghasilkan efek filter buble yang mendorong munculnya opini dan perilaku yang seragam di masyarakat.Keywords:  Big Data Analysis, Kepercayaan public, Tagar, Polisi
Collaborative Governance: Potret Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang Prastio, Luki Oka; Indriyany, Ika Arinia
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 1 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i1.481

Abstract

AbstractThis research is motivated by the high unemployment rate in Karawang Regency, which is higher than the national unemployment rate of 5%, dominated by the local workforce. This condition contradicts the image of Karawang Regency as the area with the most significant industrial area in Southeast Asia. This problem impacts the massive flow of urbanization into Karawang Regency and is exacerbated by discriminatory recruitment of the local workforce. This writing aims to analyze the current achievements of the collaborative governance of the Karawang Regency government together with APINDO (Indonesian Entrepreneurs Association), KADIN (Indonesian Chamber of Commerce), and the community in administering employment. This research uses the collaborative governance theory (Ansell & Gash, 2007), which focuses on Intermediate Outcomes. The results of the study show that the achievements of collaboration in organizing employment in Karawang Regency in the form of apprenticeships have not been able to reduce the high unemployment rate, improve community welfare, and provide guaranteed security for workers with low incomes below the district minimum wage, weak bargaining power of workers, and prone to violations in practice.Keywords:  Collaborative Governance, National Apprenticeship AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5% didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance (Ansell & Gash, 2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya.Kata kunci: Collaborative Governance, Pemagangan Nasional, Pengangguran
Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cilegon melalui Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Ningrum, Kheria Yulia; Indriyany, Ika Arinia; Prastio, Luki Oka
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 4 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i4.520

Abstract

AbstrakSurvei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Kondisi ini dinilai sangat memperhatinkan bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah memegang peranan kunci dalam upaya penurunan stunting tersebut. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam penerapan program Percepatan Penurunan Stunting melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kota Cilegon. Sebagai regulator, pemerintah Kota Cilegon memiliki peraturan pelaksanaan program DASHAT yang dilegalkan dalam Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 440/Kep.342-DP3AP2KB/2023 Tentang Pembentukan Dapur Sehat Atasi Stunting Di Kota Cilegon. Sedangkan, sebagai controller, pemerintah Kota Cilegon memegang tanggung jawab penuh atas pelaksanaan program DASHAT di Kota Cilegon. DP3AP2KB Kota Cilegon mengemban tugas tersebut sebagai tim pelaksana program DASHAT.Kata kunci: Cilegon, DASHAT, Stunting. AbstractThe Indonesian Toddler Nutrition Status Survey (SSGBI) in 2019 stated that the prevalence rate of stunting in Indonesia reached 27.7%. This condition is considered very alarming for the future of Indonesia. Therefore, President Joko Widodo issued Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. The government plays a key role in the stunting reduction effort. This research will look at how the government's role in implementing the Acceleration of Stunting Reduction program through the Healthy Kitchen to Overcome Stunting (DASHAT) in Cilegon City. As a regulator, the Cilegon City government has regulations for the implementation of the DASHAT program which are legalized in the Cilegon Mayor Decree Number: 440/Kep.342-DP3AP2KB/2023 Regarding the Establishment of a Healthy Kitchen to Overcome Stunting in Cilegon City. Meanwhile, as the controller, the Cilegon City government holds full responsibility for the implementation of the DASHAT program in Cilegon City. DP3AP2KB Cilegon City carries out this task as the DASHAT program implementation team.Keywords:  Cilegon, DASHAT, Stunting