Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) International Journal of Law Reconstruction BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Jurnal Komunikasi Profesional GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS) International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Reformasi Hukum Lex Publica Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)
Yenny AS
Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti Pontianak
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU Yenny AS; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 3, No 3 (2020): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v3i3.2580

Abstract

Abstrak: Kriminalisasi guru yang dalam tataran empirisnya masih terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat pada dewasa ini. Kriminalisasi guru ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya pemahaman dari para guru batasan perlakukan penindakan pendisiplinan terhadap murid dengan konsepsi perlindungan anak, sehingga muncul di permukaan seakan guru melakukan kekerasan terhadap muridnya dan berujung pada kriminalisasi guru. Sementara terdapat juga faktor kehilangan kepercayaan orangtua terhadap sekolah ketika guru melakukan Tindakan pendisiplinan terhadap anaknya dinilai sebagai kekerasan, sehingga terjadi permasalahan antara orangtua, guru dan sekolah. Mendasari hal tersebut maka penting untuk dilakukan pengembangan komunikasi hukum melalui penyuluhan hukum kepada para guru tentang konsepsi dan arti penting perlindungan anak, disamping pentingnya juga konsepsi perlindungan guru diberikan kepada orangtua, keluarga dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan terhadap guru PAUD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum langsung berupa ceramah, diskusi kelompok, guna memperoleh peningkatan pemahaman dan pengetahuan para guru PAUD  tentang perlindungan anak.Abstract: The criminalization of teachers which in their empirical level still occurs in the current structure of community life. This criminalization of teachers occurs because it is influenced by various factors including the lack of understanding of teachers on disciplinary measures to discipline students with the conception of child protection, so that it appears on the surface as if the teacher is violent towards his students and results in the criminalization of the teacher. While there is also a factor in losing parents' trust in schools when teachers take disciplinary action against their children as violence, resulting in problems between parents, teachers and schools. Underlying this, it is important to develop legal communication through legal counseling to teachers about the conception and importance of child protection, in addition to the importance of the conception of teacher protection given to parents, families and the community. This legal counseling activity was carried out for PAUD teachers in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The method used is direct legal counseling in the form of lectures, group discussions, in order to gain increased understanding and knowledge of PAUD teachers about child protection.
Legal Protection for Human Trafficking Victim, Especially Women and Children in West Kalimantan Yenny AS; Nurfitriawati Nurfitriawati; Klara Dawi; Sri Ayu Septinawati
International Journal of Multi Discipline Science Vol 1, No 1 (2018): Volume 1 Number 1 February 2018
Publisher : STKIP Singkawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26737/ij-mds.v1i1.419

Abstract

West Kalimantan Province, as one of provinces in Indonesia which has specific geographical condition is bordering with East Malaysia through official Cross-Border Post between Entikong and Tebedu, Badau and Lubuk Antu, Aruk and Biawak, and no less than fifty path ways (not official) can be passed to get in and get out to and from East Malaysia region. This geographical encouraged trafficking improvement to abroad with various modes. In fact, trafficking was affected by many factors, including stigma, poverty, lack of education, family resilience, and other factors, where women and children are the victim. The aim of this research to reveal how is the legal protection for the victim. Although there were many studies had been done about it, but the focus of this research is the obstacles face to give legal protection for the victims of trafficking in West Kalimantan border, where the top of the problem is victims role, sometimes they don’t realize that they are the victims, so legal protection effort as stipulated in Trafficking Rules was not optimal. Through socio-legal research found an interesting thing, the lack of victim realized they were victims who have to get legal protection, so complicated a legal assistant for legal effort. Beside of that, trafficking as transnational crime and organized, it is complicated for legal enforcement, because of trafficking perpetrators are in the state border cross. The abstract contains: research objectives, implementation methods, analysis techniques and activity results. Typed with font Times New Roman letter 11, single space, and italicized.
Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum Purwanto; Rizki Amalia Fitriani; Yenny Aman Serah; Agustinus Astono; Weni Sentia Marsalena
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.72

Abstract

Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.  kelebihan dari penggunaan metode hybrid arbitration ialah memberikan putusan yang final,  Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan, dan Keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa. Kelemahan  hybrid arbitration, antara lain: Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai,  rentan dan dapat ditantang serta  Para pihak khawatir bila Arbitrator mungkin tampak, dan mungkin benar-benar menjadi berat sebelah. Penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode hybrid arbitration sebenarnya tidak berbeda jauh dengan metode penyelesaian sengketa perdata melalui arbitration karena metode hybrid arbitration merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan terlebih dahulu, apakah mediasi atau arbitrase. Penggunaan metode hybrid sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.
Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Desa Twi Mentibar Menuju Desa Sadar Hukum Rizki Amalia Fitriani; Yenny Aman Serah; Dami Dami; Angela Shierly Aprilia; Uray Putra Apriyandi
GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2022): GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/gervasi.v6i2.3535

Abstract

Kegiatan pengabdian bertujuan untuk mewujudkan  program  pemerintah  dalam  pencegahan  perkawinan  anak. Kampanye sosial ini menyasar pada masyarakat dan aparatur Desa Twi Mentibar, Kabupaten Sambas. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang warga desa dan diselenggarakan menggunakan dana hibah MBKM berbasis hasil penelitian oleh Universitas Panca Bhakti dan Kemenkumham Kanwil Kalbar.  Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat maupun pemerintah desa/ aparatur desa memiliki pemahaman terkait definisi anak menurut peraturan perundang-undangan, hak-hak anak yang dilindungi dalam Undang-undang, serta pemahaman kesadaran orang tua maupun anak perempuan terhadap buruknya dampak perkawinan anak. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan teknik kampanye sosial “CEPAK” sekaligus pengenalan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui metode ceramah serta diakhiri dengan sesi diskusi. Kegiatan ini dinyatakan berhasil berdasarkan hasil pengisian angket, masyarakat mengetahui dan menyadari hak-hak anak dan program sekolah gratis agar tidak dinikahkan ketika masih dalam fase anak.
Sosialisasi PERDA Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat St. Laksanto Utomo; Liza Marina; Setyo Utomo; Yenny AS; Salfius Seko; Lenny Nadriana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 4 (2022): JPMI - Agustus 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.677

Abstract

Sosialisasi pentingnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) agar dapat dipahami dan dapat menghindari konflik konflik atas ketidak tahuan masyarakat adat akan hak haknya yang telah dilindungi oleh pemerintah daerah setempat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat pada masyarakat adat Dayak Tobak dengan metode sosialisasi dan diskusi. Pokok materi yang diberikan adalah tentang hak hak masyarakat adat dalam mengelola kearifan lokalnya terkait dengan Perda setempat. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta lebih memahami dan mengetahui hal hak mereka agar dijadikan pegangan dalam berbagai aktifitas yang menyangkut aturan aturan adatnya.  
ASSIMILATION AND INTEGRATION FOR PRISONERS IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC BASED ON MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATIONS NUMBER 10 OF 2020 Raymundus Loin; Klara Dawi; Yenny Aman Serah; Didi Haryono; Liza Marina
Journal of Law and Policy Transformation Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v7i2.6791

Abstract

The provision of assimilation and integration programs is one of the answers to the problem of overcrowded prisons . As a result of being overcrowded, prisons cannot implement the health protocol, namely physical distancing recommended by the government. Policies for implementing assimilation programs during the Covid-19 pandemic should be accompanied by legal policies whose impacts can be beneficial for the legal system in Indonesia, especially regarding criminal policies, namely through reconstruction and/or reformulation of the criminal system and criminal sanctions through the application of social work criminal sanctions and prevention and/or or crime prevention through restorative justice efforts and this is taken into consideration as an effort to resolve the over capacity problem.
FUNGSI LEGISLASI DPD RI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Yenny AS
Lex Publica Vol. 1 No. 1 (2014)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.826 KB)

Abstract

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 92/PUU-X/2012, sistem pembentukan pera- turan perundang-undangan mengalami banyak perubahan, termasuk didalamnya kedudukan DPD dalam pembentukan undang-undang. Dalam rangka pelaksanaan Putusan MK tersebut, desain penyusunan RUU harus diubah dengan mengakomodasi Putusan MK. Lingkup DPD seuai UUD 1945. Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan kewenangan DPD dalam hal dapat mengajukan rancangan undang-undang yang terkait dengan daerah, MK menegaskan bahwa kata “dapat” dimaknai sebagai pilihan subjektif DPD untuk mengajukan atau tidak mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah.
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DI KALIMANTAN BARAT Yenny AS
Lex Publica Vol. 1 No. 2 (2015)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.327 KB)

Abstract

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika otonomi daerah Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Faktor belum menguatnya implementasi desentralisasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir tersebut masih terdapatnya dissinkronisasi dari regulasi dan kebijakaan yang ada serta Masih rendahnya daya akomodasi dan responsitas basis kultural akibat semangat kebijakan dan regulasi yang yang berkarakter sentralistik, sehingga compatible dengan signifikansi kearifan lokal masyarakatnya. Upaya mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dapat mengakomodasi keseimbangan kepentingan dan kelembagaan di Kalimantan Barat diharapkan Pemerintahan pusat semestinya dapat konsisten meninggalkan keengganan untuk membagi kewenangan dengan pemerintahan lokal dan memperbaiki kerangka kerja dan proses kebijakan dengan menghargai semangat desentralisasi. Sebagai upaya mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dapat mengakomodasi keseimbangan kepentingan dan kelembagaan, maka perlu dibangun pola pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat.
Persepsi dan opini publik atas tayangan sinetron bernuansa pedofilia di indosiar Henny Damaryanti; Klara Dawi Dawi; Yenny Aman Serah; Siswadi Siswadi; Temmy Hastian
Jurnal Komunikasi Profesional Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.469 KB)

Abstract

Zahra-related issues have received a lot of attention in early June 2021, with over 20,000 tweets. “Suara Hati Istri: Zahra” as one of Indonesia's leading soap operas that put Zahra as the main character has been criticized for promoting pedophilia. “Suara Hati Istri: Zahra” is also seen as a soap opera that encourages polygamy, pedophilia, and child marriage. Responding to the soap opera “Suara Hati Istri: Zahra” which aired on Indosiar, protests ensued. As a trigger, one of the actors Lea Chiarachel who is still 14 years old can play the third wife in the soap opera. They were punished not only because of their marital status, but also for showing scenes like husband and wife in soap operas. The purpose of this study is to find out how public opinion is on Indosiar pedophile soap operas. This study uses a quantitative approach with content analysis method in viewing tweets with the hashtag # Suarahatiistrizahra. The results of this study indicate that public opinion on the Indosiar pedophile soap opera with the hashtag # Suarahatiistrizahra is dominated by negative message content.
Opportunities and Challenges to Realize a Law-Aware Village Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Yenny Aman Serah; Adhytia Nugraha
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 5 No. 4: October 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v5i4.4300

Abstract

Efforts to build legal awareness of rural communities have long been made for the welfare of the community. Carrying out the achievement of community legal awareness towards a legally aware village/village will find challenges and opportunities. The challenges and opportunities of realizing a legally aware village in this are associated with the press perspective of Lawrence M Friedman's theory, namely the theory of the legal system, namely aspects of the substance, structure, and culture of the law. The method used in this study uses a qualitative method with a sociological approach (social, legal approach) through questionnaires, interviews, and discussions with relevant stakeholders. The results of this study explain that the facts show that the achievement of coaching in legal awareness and the process of realizing a legally aware village is still very low. This study revealed that there were challenges in realizing a law-conscious village, namely low legal awareness regarding early marriage and the lack of legally aware family groups (kadarkum) in rural communities. However, it does not rule out the possibility that behind the challenges faced, there are also opportunities obtained by the involvement of students in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program, which is organized by Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) as a companion for rural communities to helping to realize a law-conscious village. Researchers recommend further assessment actions as outlined in two policy texts.
Co-Authors Adhytia Nugraha Adhytia Nugraha Adhytia Nugraha Agustinus Astono Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Angela Shierly Aprilia Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus4 Ayu Septinawati, Sri Charlyna S Purba Dami Dami Dami Didi Haryono Febrianawati Febrianawati, Febrianawati Gautam Kumar Jha Hastian, Temmy Hazdan, Muhammad Fahmi Henny Damaryanti Klara Dawi Klara Dawi Klara Dawi Dawi Lenny Nadriana Lipi, Lipi Liza Marina Liza Marina M.Fahmi Hazdan Nugraha, Adhytia Nurfitriawati Nurfitriawati Purba, Charlyna S Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Rahmad Satria Raymundus Loin Raymundus Loin Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirat Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rizki Amalia Fitriani Salfius Seko Samuel Marpaung, Samuel Saragih, Hendrik Sebayang, Aleksander Setyo Utomo Siswadi Siswadi Siswadi Siswadi Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sri Ayu Septinawati Sri Ayu Septinawati St. Laksanto Utomo Temmy Hastian Temmy Hastian Thea Geneveva Josephine Jesajas Uray Andrey Indra Maulana Uray Putra Apriyandi Weni Sentia Marsalena Yuliastini, Anita