Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.901
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Law Reconstruction BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) Bina Hukum Lingkungan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Jurnal Komunikasi Profesional GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) IJPD (International Journal Of Public Devotion) Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS) International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Lex Publica Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Yenny AS
Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti Pontianak
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Opportunities and Challenges to Realize a Law-Aware Village Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Yenny Aman Serah; Adhytia Nugraha
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 5 No. 4: October 2023 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v5i4.4300

Abstract

Efforts to build legal awareness of rural communities have long been made for the welfare of the community. Carrying out the achievement of community legal awareness towards a legally aware village/village will find challenges and opportunities. The challenges and opportunities of realizing a legally aware village in this are associated with the press perspective of Lawrence M Friedman's theory, namely the theory of the legal system, namely aspects of the substance, structure, and culture of the law. The method used in this study uses a qualitative method with a sociological approach (social, legal approach) through questionnaires, interviews, and discussions with relevant stakeholders. The results of this study explain that the facts show that the achievement of coaching in legal awareness and the process of realizing a legally aware village is still very low. This study revealed that there were challenges in realizing a law-conscious village, namely low legal awareness regarding early marriage and the lack of legally aware family groups (kadarkum) in rural communities. However, it does not rule out the possibility that behind the challenges faced, there are also opportunities obtained by the involvement of students in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program, which is organized by Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) as a companion for rural communities to helping to realize a law-conscious village. Researchers recommend further assessment actions as outlined in two policy texts.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat: Legal Protection Against Child Victims of Commercial Sexual Exploitation In the Border Region of West Kalimantan Yenny Aman Serah; Temmy Hastian; Rini Setiawati; Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus4; Raymundus Loin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i11.4363

Abstract

Kalimantan Barat memiliki kondisi geografis spesifik yang langsung berbatasan dengan luar negeri (Malaysia Timur) melalui jalur pintu masuk resmi Pos Lintas Batas (PLB) Entikong dan Tebedu dan tidak kurang ada sekitar 50 (lima puluh) jalur setapak (tidak resmi) yang dapat dilalui untuk masuk dan keluar ke dan dari wilayah Malaysia Timur. Letak geografis mendorong semakin meningkatnya berbagai kejahatan lintas batas, diantaranya eksploitasi seksual komersialisasi anak. Keterlibatan jaringan sindikat kriminal internasional melalui Pos Lintas Batas Negara (transnasional) tidak terlepas dari posisi strategis tersebut, dimana arus lalu lintas manusia tidak mengalami kesulitan keluar dan masuk. Hal ini menjadikan lalu lintas perdagangan manusia menjadi lebih mudah dan terjadinya praktek eksploitasi seksual komersial. Penelitian ini akan mengungkap masalah bagaimana fakta ekspolitasi seksual komersialisasi anak tersebut terjadi di wilayah perbatasan dan upaya perlindungan hukumnya. Melalui metode penelitian socio-legal terungkap hasil penelitian bahwa eksploitasi seksual komersial anak terjadi melalui sindikat jaringan internasional dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antar para pihak serta anak sebagai korban belum berperan dalam pengungkapan terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap dirinya
Upaya Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual Anak Melalui Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak Dari Kekerasan Seksual (KILAS) Aman Serah, Yenny; Setiawati, Rini; Sebayang, Aleksander; Siswadi, Siswadi; Ayu Septinawati, Sri; Hastian, Temmy
J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 8 No 3 (2023): Desember
Publisher : Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/j-dinamika.v8i1.3087

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dalam realitasnya masih marak terjadi dan memprihatinkan. Kekerasan seksual anak  memiliki  risiko buruk bagi kesehatan anak, bahkan menimbulkan dampak prikologis termasuk harga diri yang rendah, kecemasan, dan depresi yang berkepanjangan. Tulisan ini mengungkapkan bagimana upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah maraknya kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Melalui pelibatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan dapat meminimalisir maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Pelibatan peran PKK dimaksud karena keanggotaannya merekrut sampai lapisan bawah masyarakat yaitu keluarga, diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat agar anak dapat terhindar dari korban kekerasan seksual. Pelibatan peran PKK dimaksud dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bermitra TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual yang dikenal dengan istilah KILAS.
Strategy for Increasing Legal Awareness Village Achievements Through Involvement of the Role of the Driving Team Empowering Village Family Welfare Aman Serah, Yenny; Setiawati, Rini; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i1.17426

Abstract

The aim to be achieved in this research is to realize the achievement of a Legal Awareness Village by increasing the role of Family Welfare Empowerment (PKK) at the Village Level. The PKK, which recruits members down to the lower levels of society is expected to be able to bring about prosperous family conditions, namely families that can fulfill basic human needs both materially, socially, mentally, and spiritually, as well as empowered families, namely families that live prosperously, progressively and independently, including families who are obedient and adhere to the rules of law, so that fulfillment of the Legal Awareness Village achievement indicators can be achieved through the strategic role of the PKK Movement in the village. This research is socio-legal research with a qualitative approach. The data used in this research are secondary (literature, documents, laws, and regulations) and primary data (interviews, questionnaires, and focused discussions) with the focus of the research carried out in ArangLimbung Village, Sei Raya District, Kubu Raya Regency. The research results show the urgency of forming a Village PKK level group which can be a forum for achieving the fulfillment of the Law Awareness Village indicators.
Pembentukan kadarkum PKK desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Serah, Yenny Aman; Setiawati, Rini
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22286

Abstract

Dalam mendukung pencapaian kesejateraan masyarakat menuju desa sadar hukum, sangat perlu dilakukan sosisalisasi masyarakat. Sosialisasi masyarakat dilakukan dengan melalui metode penyuluhan hukum berupa pendampingan kepada oprganisasi kemasyarakatan yang ada. Berkaitan dengan pencapaian desar sadar hukum, maka diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) dengan pelibatan peran dari organiasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Salah satu bagian dimensi implementasi hukum untuk pemenuhan indeks pencapaian desa sadar hukum yang harus dicapai adalah tidak adanya angka perkawinan anak di desa, realitasnya masih adanya perkawianan anak yang terjadi di Desa Arang Limbung. Pengabdian ini berkerjasama dengan TP PKK Desa Arang Limbung yang berjumlah 30 orang. Hasil pengabdian ini menunjukan perlu dilakukan pendampingan terhadap anak dan orangtua di desa, selain itu terbentuknya kelompok kadarkum oleh PKK desa sebagai penyuluh desa untuk membantu pelaksanaan upaya pencapaian desa sadar hukum dalam memaksimalkan pencegahan perkawinan anak. Melalui pendampingan terhadap PKK Desa Arang limbung, maka diharapkan dapat melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat setempat mengenai Gerakan Cegah Perkawinan Anak (CEPAK).
Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B Astono, Agustinus; Satria, Rahmad; Serah, Yenny Aman; Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.372

Abstract

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga di masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak buruk yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Metode pelaksanaan penyuluhan mencakup pemberian materi presentasi dan diskusi interaktif yang melibatkan tim penyuluh hukum, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik, peningkatan ketertiban hukum, serta pengurangan praktik perkawinan di bawah tangan. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi peningkatan literasi hukum tentang pencatatan perkawinan melalui kerja sama antara akademisi, instansi terkait, dan masyarakat, penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, serta keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam memantau dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan.
Contextualization of Progressive Law in Designing Hybrid Legal Counseling Methods as an Effort to Build Public Legal Awareness Serah, Yenny Aman; Purwanto, Purwanto; Febrianawati, Febrianawati; Mutiara Sirait, Resmaya Agnesia; Astono, Agustinus
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 2 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i2.40062

Abstract

Conservatism, combined with a positivist view of the law, causes the law to become rigid and merely an artificial construct. Legal actors, who should be reformist agents of change, now focus solely on rules. The implications of this static application of the law by legal actors, particularly in relation to legal counselling methods, hinder legal counselling programs aimed at building public legal awareness. Based on this, it is necessary to find a legal counselling method that is more relevant to current times—one that aligns with public aspirations, is creative, innovative, and can be effectively implemented in the community. The problem formulation in this study is how to contextualize progressive law in designing a hybrid legal counselling method as an effort to build public legal awareness. The purpose of this study is to explore and contextualize progressive law in designing such a method. This study employs an empirical legal research method with a sociological-juridical approach. The research was conducted in West Kalimantan Province, focusing on Bengkayang Regency and Landak Regency. The conclusions of this study were drawn deductively. This study concludes that the contextualization of progressive law within the hybrid legal counselling method in West Kalimantan must be based on legal awareness and the needs of the community. This method aims to liberate society from conservative rules. Additionally, the effectiveness of this method is highly dependent on the ability of legal counsellors to continuously innovate and progress while upholding legal ethics.
Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Kelompok Kadarkum PKK Desa Yenny Aman Serah; Purwanto Purwanto; Temmy Hastian; Rini Setiawati; Adhytia Nugraha
Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) Vol. 7 No. 1 (2025): February
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/sasambo.v7i1.2511

Abstract

Program Keluarga Indonesia Anti Trafficking (KIAT) bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat dalam mencegah perdagangan manusia (TPPO), khususnya di Kelurahan Benua Mas, Kabupaten Bengkayang. Mitra utama dalam program ini adalah PKK Kelurahan Benua Mas yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga. Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum berbasis komunitas melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pemanfaatan media digital seperti video edukasi dan grup WhatsApp. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep TPPO, modus operandi pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum, dengan peningkatan skor pemahaman hingga 55%. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) PKK juga menjadi langkah strategis dalam keberlanjutan program. Kesimpulannya, program KIAT efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas komunitas dalam mencegah TPPO. Rekomendasi utama meliputi penguatan literasi digital bagi kader PKK, perluasan cakupan program ke wilayah lain, serta sinergi dengan pemangku kepentingan untuk kebijakan pencegahan TPPO yang lebih sistematis.  An Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) Through Legal Counseling for the Kadarkum PKK Village Group  The Indonesian Anti-Trafficking Family (KIAT) program aims to enhance legal literacy and public awareness in preventing human trafficking (TPPO), particularly in Benua Mas Village, Bengkayang Regency. The main partner in this program is the Benua Mas PKK, which plays a strategic role in empowering women and families. The primary method used is community-based legal counseling through interactive lectures, group discussions, case simulations, and the use of digital media such as educational videos and WhatsApp groups. The program results show an increase in participants' understanding of TPPO concepts, perpetrators' modus operandi, and legal protection mechanisms, with knowledge scores improving by up to 55%. The formation of the PKK Legal Awareness Group (Kadarkum) is also a strategic step in ensuring the program's sustainability. In conclusion, the KIAT program effectively raises legal awareness and strengthens community capacity to prevent TPPO. Key recommendations include strengthening digital literacy for PKK members, expanding the program to other regions, and fostering synergy with stakeholders for a more systematic anti-trafficking policy.  
Law and Human Rights Awareness School Group: A Multi-Dimensional Study to Build a Law-Cultured Society Aman Serah, Yenny; Rini Setiawati; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.457

Abstract

The purpose of this study is to examine the effectiveness of the establishment and development of Law and Human Rights Aware Schools that commit to instilling legal values in their students in improving and building a law-cultured society. Through qualitative research methods and multi-dimensional studies, the results of the research show that the Law and Human Rights Awareness School coaching programme is effective in increasing students' knowledge and understanding of applicable laws and regulations. In addition, the programme also succeeded in shaping students' positive attitudes towards legal compliance and encouraging their active participation in law-related activities. A further implication is that there is a positive impact on the legal awareness of the community as a whole, where students who have participated in the Law and Human Rights Aware Schools programme become agents of change who spread legal values to their surrounding environment. Therefore, it is recommended that the Law and Human Rights Aware Schools programme be expanded and integrated more widely into the education curriculum to build a law-abiding society.
Financial Cerdas, Bebas Risiko: Workshop Literasi Keuangan dan Hukum Digital untuk Ibu-Ibu PKK Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya Febrianawati; Yenny Aman Serah; Uray, Andrey Indra Maulana
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/pkm.v5i2.3811

Abstract

A low understanding of digital financial management, the risks of online fraud, and the legal aspects of digital transactions prompted the Community Service Program themed “Smart Finance, Risk-Free: Workshop on Financial and Digital Legal Literacy for PKK Mothers in Sui Raya District, Kubu Raya Regency.” The main objective of this activity is to enhance the understanding and skills of PKK mothers in managing finances digitally in a safe and efficient manner, to raise awareness about the dangers of online fraud and prevention methods, and to provide knowledge about personal data protection and digital legal aspects. The method used is an interactive workshop that includes material presentation, discussions, and hands-on practice with financial applications. The targeted outcomes include an increase in participants' understanding, as measured by pre-test and post-test results, with a minimum improvement of 20% in financial literacy and 15% in digital legal literacy. Additional outcomes include documentation of the activities in the form of a video uploaded to online mass media platforms and the publication of the results in a scientific journal on PKM. This program equips participants to be able to optimally utilize digital technology and avoid financial and legal risks.
Co-Authors Adhytia Nugraha Adhytia Nugraha Adhytia Nugraha Agustinus Astono Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Angela Shierly Aprilia Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitoru Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus4 Aris Yulia Ayu Septinawati, Sri Charlyna S Purba Dami Dami Dami Didi Haryono Febrianawati Febrianawati Febrianawati, Febrianawati Hastian, Temmy Hazdan, Muhammad Fahmi Henny Damaryanti Klara Dawi Klara Dawi Klara Dawi Dawi Lenny Nadriana Lipi, Lipi Liza Marina Liza Marina Liza Marina Liza Marina M.Fahmi Hazdan Mella Ismelina Farma Rahayu Nugraha, Adhytia Nurfitriawati Nurfitriawati Purba, Charlyna S Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Rahmad Satria Rahmad Satria Raymundus Loin Raymundus Loin Raymundus Loin Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirat Rini Setiawat Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rizki Amalia Fitriani Salfius Seko Samuel Marpaung Samuel Marpaung, Samuel Saragih, Hendrik Sebayang, Aleksander Setyo Utomo Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara Siswadi Siswadi Siswadi Siswadi Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sri Ayu Septinawati Sri Ayu Septinawati Sri Ayu Septinawati Sri Ayu Septinawati Septinawati St. Laksanto Utomo Syarifah Arabiyah Temmy Hastian Temmy Hastian Temmy Hastian Temmy Hastian Thea Geneveva Josephine Jesajas Uray Andrey Indra Maulana Uray Putra Apriyandi Weni Sentia Marsalena Yuliastini, Anita