Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.725
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Law Reconstruction BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Jurnal Komunikasi Profesional GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS) International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Reformasi Hukum Lex Publica Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)
Yenny AS
Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti Pontianak
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat: Legal Protection Against Child Victims of Commercial Sexual Exploitation In the Border Region of West Kalimantan Yenny Aman Serah; Temmy Hastian; Rini Setiawati; Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus4; Raymundus Loin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i11.4363

Abstract

Kalimantan Barat memiliki kondisi geografis spesifik yang langsung berbatasan dengan luar negeri (Malaysia Timur) melalui jalur pintu masuk resmi Pos Lintas Batas (PLB) Entikong dan Tebedu dan tidak kurang ada sekitar 50 (lima puluh) jalur setapak (tidak resmi) yang dapat dilalui untuk masuk dan keluar ke dan dari wilayah Malaysia Timur. Letak geografis mendorong semakin meningkatnya berbagai kejahatan lintas batas, diantaranya eksploitasi seksual komersialisasi anak. Keterlibatan jaringan sindikat kriminal internasional melalui Pos Lintas Batas Negara (transnasional) tidak terlepas dari posisi strategis tersebut, dimana arus lalu lintas manusia tidak mengalami kesulitan keluar dan masuk. Hal ini menjadikan lalu lintas perdagangan manusia menjadi lebih mudah dan terjadinya praktek eksploitasi seksual komersial. Penelitian ini akan mengungkap masalah bagaimana fakta ekspolitasi seksual komersialisasi anak tersebut terjadi di wilayah perbatasan dan upaya perlindungan hukumnya. Melalui metode penelitian socio-legal terungkap hasil penelitian bahwa eksploitasi seksual komersial anak terjadi melalui sindikat jaringan internasional dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antar para pihak serta anak sebagai korban belum berperan dalam pengungkapan terjadinya eksploitasi seksual komersial terhadap dirinya
Upaya Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual Anak Melalui Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak Dari Kekerasan Seksual (KILAS) Aman Serah, Yenny; Setiawati, Rini; Sebayang, Aleksander; Siswadi, Siswadi; Ayu Septinawati, Sri; Hastian, Temmy
J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 8 No 3 (2023): Desember
Publisher : Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/j-dinamika.v8i1.3087

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dalam realitasnya masih marak terjadi dan memprihatinkan. Kekerasan seksual anak  memiliki  risiko buruk bagi kesehatan anak, bahkan menimbulkan dampak prikologis termasuk harga diri yang rendah, kecemasan, dan depresi yang berkepanjangan. Tulisan ini mengungkapkan bagimana upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah maraknya kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Melalui pelibatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan dapat meminimalisir maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Pelibatan peran PKK dimaksud karena keanggotaannya merekrut sampai lapisan bawah masyarakat yaitu keluarga, diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat agar anak dapat terhindar dari korban kekerasan seksual. Pelibatan peran PKK dimaksud dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bermitra TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual yang dikenal dengan istilah KILAS.
Challenges in Law Enforcement of Land and Forest Fires in West Kalimantan Temmy Hastian; Aman Serah, Yenny; M.Fahmi Hazdan
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 2: April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i2.4804

Abstract

This article explores the challenges faced by law enforcement against forest and land fires. Forest and land fires in West Kalimantan are environmental problems that often occur every year, especially during the dry season, and have an impact on various aspects of life in the community. Although the laws and regulations have regulated the imposition of sanctions on forest and land-burning perpetrators, as stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Article 69 paragraph (1) letter h, in reality, there are still various interpretations. in its application. The problems revealed in this study are what factors influence the optimization of environmental law enforcement against the act of clearing land by burning. Through the normative juridical research method, it was revealed that the results of the study were still finding various interpretations of the prohibition on setting land clearing by burning, which is a factor that affects the non-optimal enforcement of environmental law due to land clearing by burning, especially perceptions of exceptions to the prohibition on setting up land clearing by burning, paying close attention to really local wisdom in their respective areas
Strategy for Increasing Legal Awareness Village Achievements Through Involvement of the Role of the Driving Team Empowering Village Family Welfare Aman Serah, Yenny; Setiawati, Rini; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i1.17426

Abstract

The aim to be achieved in this research is to realize the achievement of a Legal Awareness Village by increasing the role of Family Welfare Empowerment (PKK) at the Village Level. The PKK, which recruits members down to the lower levels of society is expected to be able to bring about prosperous family conditions, namely families that can fulfill basic human needs both materially, socially, mentally, and spiritually, as well as empowered families, namely families that live prosperously, progressively and independently, including families who are obedient and adhere to the rules of law, so that fulfillment of the Legal Awareness Village achievement indicators can be achieved through the strategic role of the PKK Movement in the village. This research is socio-legal research with a qualitative approach. The data used in this research are secondary (literature, documents, laws, and regulations) and primary data (interviews, questionnaires, and focused discussions) with the focus of the research carried out in ArangLimbung Village, Sei Raya District, Kubu Raya Regency. The research results show the urgency of forming a Village PKK level group which can be a forum for achieving the fulfillment of the Law Awareness Village indicators.
Pencegahan dan Penanggulangan Bullying Melalui Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pelajar Sekolah Sadar Hukum dan HAK: Prevention and Handling of Bullying Through the Formation and Development of School Student Groups Aware of Law and Rights Aman Serah, Yenny; Dami; Sri Ayu Septinawati; Rini Setiawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6135

Abstract

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah. dan berdampak negatif terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis. Salah satu paya untuk menangani bullying adalah dengan membentuk dan membina sekolah sadar hukum. Sekolah sadar hukum adalah sekolah yang memiliki budaya hukum yang kuat, sehingga seluruh warga sekolah memahami dan menaati hukum. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah tentang hukum dan hak asasi manusia, meningkatkan kemampuan warga sekolah untuk menyelesaikan konflik secara damai, dan meningkatkan peran serta warga sekolah dalam mencegah dan menangani bullying. Target yang akan dicapai dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya Kelompok Sekolah Sadar Hukum dengan SK Kepala Sekolah dan terpenuhinya indikator capaian Sekolah Sadar Hukum dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat. Kegiatan ini akan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi penyuluhan tentang bullying dan pembentukan sekolah sadar hukum dan HAM dengan sasaran mitra SMA Kemala Bhayangkari, Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya dengan sasaran siswa sejumlah lebih kurang 30 orang dan guru sejumlah 5 orang serta pelibatan mitra penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pencapaian target pemeneuhan indikator Sekolah Sadar Hukum dan HAM. Hasil dari kegiatan ini peserta teredukasi dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan bullying serta terbentuknya KelompokSekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pembentukan kadarkum PKK desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Serah, Yenny Aman; Setiawati, Rini
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22286

Abstract

Dalam mendukung pencapaian kesejateraan masyarakat menuju desa sadar hukum, sangat perlu dilakukan sosisalisasi masyarakat. Sosialisasi masyarakat dilakukan dengan melalui metode penyuluhan hukum berupa pendampingan kepada oprganisasi kemasyarakatan yang ada. Berkaitan dengan pencapaian desar sadar hukum, maka diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) dengan pelibatan peran dari organiasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Salah satu bagian dimensi implementasi hukum untuk pemenuhan indeks pencapaian desa sadar hukum yang harus dicapai adalah tidak adanya angka perkawinan anak di desa, realitasnya masih adanya perkawianan anak yang terjadi di Desa Arang Limbung. Pengabdian ini berkerjasama dengan TP PKK Desa Arang Limbung yang berjumlah 30 orang. Hasil pengabdian ini menunjukan perlu dilakukan pendampingan terhadap anak dan orangtua di desa, selain itu terbentuknya kelompok kadarkum oleh PKK desa sebagai penyuluh desa untuk membantu pelaksanaan upaya pencapaian desa sadar hukum dalam memaksimalkan pencegahan perkawinan anak. Melalui pendampingan terhadap PKK Desa Arang limbung, maka diharapkan dapat melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat setempat mengenai Gerakan Cegah Perkawinan Anak (CEPAK).
Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B Astono, Agustinus; Satria, Rahmad; Serah, Yenny Aman; Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.372

Abstract

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga di masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak buruk yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Metode pelaksanaan penyuluhan mencakup pemberian materi presentasi dan diskusi interaktif yang melibatkan tim penyuluh hukum, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik, peningkatan ketertiban hukum, serta pengurangan praktik perkawinan di bawah tangan. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi peningkatan literasi hukum tentang pencatatan perkawinan melalui kerja sama antara akademisi, instansi terkait, dan masyarakat, penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, serta keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam memantau dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan.
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang: Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking Aman Serah, Yenny; Purwanto; Temmy Hastian; Rini setiawati; Adhytia Nugraha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6417

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional kompleks yang melibatkan eksploitasi fisik dan psikologis terhadap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Faktor struktural seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini di Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi paksa, dan perbudakan hutang, yang seringkali diawali dengan penipuan atau pemaksaan oleh pelakunya. Dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, partisipasi masyarakat sangat penting, antara lain dengan berperan aktif dalam deteksi dini, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai risiko eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan, memberdayakan kelompok rentan, dan membatasi pergerakan pelaku. Upaya kolektif, mulai dari pelatihan keterampilan hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar, berkontribusi dalam mengurangi kerentanan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan partisipasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam memutus rantai kejahatan.
Contextualization of Progressive Law in Designing Hybrid Legal Counseling Methods as an Effort to Build Public Legal Awareness Serah, Yenny Aman; Purwanto, Purwanto; Febrianawati, Febrianawati; Mutiara Sirait, Resmaya Agnesia; Astono, Agustinus
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 2 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i2.40062

Abstract

Conservatism, combined with a positivist view of the law, causes the law to become rigid and merely an artificial construct. Legal actors, who should be reformist agents of change, now focus solely on rules. The implications of this static application of the law by legal actors, particularly in relation to legal counselling methods, hinder legal counselling programs aimed at building public legal awareness. Based on this, it is necessary to find a legal counselling method that is more relevant to current times—one that aligns with public aspirations, is creative, innovative, and can be effectively implemented in the community. The problem formulation in this study is how to contextualize progressive law in designing a hybrid legal counselling method as an effort to build public legal awareness. The purpose of this study is to explore and contextualize progressive law in designing such a method. This study employs an empirical legal research method with a sociological-juridical approach. The research was conducted in West Kalimantan Province, focusing on Bengkayang Regency and Landak Regency. The conclusions of this study were drawn deductively. This study concludes that the contextualization of progressive law within the hybrid legal counselling method in West Kalimantan must be based on legal awareness and the needs of the community. This method aims to liberate society from conservative rules. Additionally, the effectiveness of this method is highly dependent on the ability of legal counsellors to continuously innovate and progress while upholding legal ethics.
Raising Public Legal Awareness in the Digital Age: Global Practices and Indonesia’s Path Forward Serah, Yenny Aman; Jha, Gautam Kumar; Purwanto; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Astono, Agustinus
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 1 (2025): January, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i1.19654

Abstract

This article explores the utilization of digital technology to enhance public legal awareness from a comparative global perspective. In the digital era, technology has become a significant tool for expanding access to legal information and empowering individuals to understand their legal rights and obligations. This study analyzes various global practices, including digital initiatives such as law-based mobile applications, e-learning platforms, social media-based legal awareness campaigns, and online legal aid systems. Furthermore, the article evaluates the necessary legal reforms to effectively support the use of digital technology in legal contexts, with a focus on Indonesia. By comparing approaches in countries such as the United States, the United Kingdom, and Scandinavian nations, this research provides recommendations to strengthen inclusive and equitable digital legal awareness strategies. The article underscores the importance of technological innovation in fostering a legally informed society and supporting legal transformation in the digital age.
Co-Authors Adhytia Nugraha Adhytia Nugraha Adhytia Nugraha Agustinus Astono Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Angela Shierly Aprilia Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus4 Ayu Septinawati, Sri Charlyna S Purba Dami Dami Dami Didi Haryono Febrianawati Febrianawati, Febrianawati Gautam Kumar Jha Hastian, Temmy Hazdan, Muhammad Fahmi Henny Damaryanti Klara Dawi Klara Dawi Klara Dawi Dawi Lenny Nadriana Lipi, Lipi Liza Marina Liza Marina Liza Marina M.Fahmi Hazdan Nugraha, Adhytia Nurfitriawati Nurfitriawati Purba, Charlyna S Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Rahmad Satria Raymundus Loin Raymundus Loin Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirat Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rini Setiawati Rizki Amalia Fitriani Salfius Seko Samuel Marpaung, Samuel Saragih, Hendrik Sebayang, Aleksander Setyo Utomo Siswadi Siswadi Siswadi Siswadi Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sri Ayu Septinawati Sri Ayu Septinawati St. Laksanto Utomo Temmy Hastian Temmy Hastian Thea Geneveva Josephine Jesajas Uray Andrey Indra Maulana Uray Putra Apriyandi Weni Sentia Marsalena Yuliastini, Anita