Articles
<![CDATA[Hak dan Kewajiban Pekerja Bagi Karyawan Yang Dirumahkan Akibat Dari Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rizka Khalida Utami]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.447 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitan menganalisis pengaturan hukum, hak dan kewajiban pekerja serta kendala pekerja dalam menjalankan hak dan kewajibannya selama dirumahkan akibat dari pandemi Covid-19. Populasi penelitian ini adalah beberapa karyawan PT. Yuma Saranakarya (Upnormal Coffee Roaster Nipah Mall Makassar) dan CV. Tang Food Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Makassar khususnya PT. Yuma Saranakarya dan CV. Tang Food Indonesia menerapkan peraturan yang dibuat oleh Menteri ketenagakerjaan melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 dengan kebijakan bagi karyawan yang dirumahkan selama masa pandemi Covid-19 akan diberlakukan unpaid leave (upah tidak berjalan) sehingga hak dan kewajibannya tidak berjalan, namun bagi karyawan yang tetap bertugas selama masa pandemi Covid-19 maka akan menerima upah berupa daily rate (upah harian) sehingga karyawan tetap mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. The Research objective to analyze legal arrangements, workers' rights and obligations as well as workers' obstacles in carrying out their rights and obligations while being dismissed as a result of the Covid-19 pandemic. The population of this study were several employees of PT. Yuma Saranakarya (Upnormal Coffee Roaster Nipah Mall Makassar) and CV. Tang Food Indonesia. The results showed that in Makassar City, especially PT. Yuma Saranakarya and CV. Tang Food Indonesia applies regulations made by the Minister of Manpower through Circular Number M/3/HK.04/III/2020 of 2020 with a policy for employees who are laid off during the Covid-19 pandemic, unpaid leave will be applied so that their rights and their obligations do not run, but for employees who remain on duty during the Covid-19 pandemic, they will receive wages in the form of a daily rate (daily wages) so that employees continue to get their rights and carry out their obligations according to applicable company regulations.]]>
<![CDATA[Peranan PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Bagi Pengguna Jasa Penumpang Angkutan Laut Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Isnayani Isnayani]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[St Ulfah]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.474 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peranan PT Jasa Raharja (Persero) bagi pengguna jasa penumpang angkutan laut di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris, Populasi penelitian ini yakni semua pimpinan dan karyawan kantor PT Jasa Raharja (Persero) Kota Makassar Cabang Sulawesi Selatan serta para penumpang angkutan laut Kota Makassar. Hasil penelitian bahwa, peranan PT Jasa Raharja (Persero) bagi pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar yakni berperan dan bertanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas angkutan laut, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan. Dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan laut di Kota Makassar, yakni meningkatkan peran dan bertanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas angkutan laut, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan. The Research objective to analyze The purpose of this research is to analyze the role of PT Jasa Raharja (Persero) for sea transportation passenger service users in Makassar City. This study uses an empirical normative legal research type. The population of this research is all the leaders and employees of the office of PT Jasa Raharja (Persero) Makassar City, South Sulawesi Branch and the Makassar City sea transportation passengers. The results of the study show that the role of PT Jasa Raharja (Persero) for sea transportation service users in Makassar City is to play a role and be responsible in an effort to provide guarantees and protection to victims/heirs of victims of sea transportation traffic accidents, both those who die, are seriously injured or light will still get compensation. And the government's efforts in realizing services to users of sea transportation services in Makassar City, namely increasing their role and responsibility in an effort to provide guarantees and protection for victims/heirs of victims of sea transportation traffic accidents, both those who die, serious or minor injuries will remain. get compensation.]]>
<![CDATA[Efektifitas Kesepakatan Dalam Tata Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Mulky Asrory Ilyas]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.269 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis program Perhutanan Sosial di bidang Hutan Kemasyarakatan dapat diterima pada masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe Penelitian ini adalah Tipe Penelitian Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyakatan yang dilakukan pada Gapoktan Tandung Billa tersebut efektif (sangat menyambut dan merespon dengan baik adanya program tersebut). Faktor-faktor yang mempengaruhi mempunyai pengaruh yang positif terhadap masyarakat dikarenakan : a. Faktor Pengaruh Hukum, dapat mengelola hutan secara legal dan faktor keamanan lingkungan sangat kondusif dengan adanya aturan yang jelas: b. Faktor Ekonomi, yakni memberikan akses pengelolaan yang baik kepada masyarakat, sehingga jenis usaha mereka semakin berkembang yang berpengaruh positif pada perekonomian masyarakat setempat. c. Faktor Kebudayaan, dalam hal nilai-nilai budaya sesuai dengan yang terkadung dalam kehidupan masyarakat. The Research objective to analyze the Social Forestry program in the field of Community Forest that was acceptable to the people of Battang and West Battang Villages, Wara Barat District, Palopo City; and the factors that influence it. This type of research is the type of empirical research. The results of this study indicate that the Social Forestry Program with the Community Forest Scheme carried out at the Tandung Billa Gapoktan is effective (very welcome and responds well to the existence of the program). The influencing factors have a positive influence on society due to: a. Legal Influence Factors, being able to manage forests legally and environmental safety factors are very conducive with clear rules: b. Economic factors, namely providing access to good management for the community, so that their type of business is growing which has a positive effect on the economy of the local community. c. Cultural factors, in terms of cultural values in accordance with those contained in people's lives.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan (Passing Off) Pada Praktek Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Abdullah Syafi’i]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Dachran S Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (654.666 KB)
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas merek terkenal di Indonesia. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian bahwa Passing Off merupakan Tindakan pendomplengan terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang merek. Passing Off dapat dikatakan sebagai Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun Hukum. Tindakan tersebut pelaku usaha tidak jujur seringkali terjadi dalam praktek perdagangan kaitannta pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. (2) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis setidaknya terdapat 2 fungsi yang dapat dijalankan oleh apparat penegak hukum, fungsi tersebut diantaranya fungsi preventif dan fungsi repersif. Fungsi preventif berupa penolakan pendaftaran dari otoritas yang berwenang yakni Ditjen HKI atas pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan berdasarkan iktikad tidak baik sebagaimna yang telah di atur dalam pasal 21, dan fungsi refresif terdapat dalam pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.. The purpose of this study is to analyze the legal protection of intellectual property for well-known brands in Indonesia. The type of research is normative legal research. The results of the study that Passing Off is an act of accompanying a well-known brand that can harm the brand holder. Passing Off can be said as an act that tries to gain profit through shortcuts in all kinds of ways and pretexts by violating business ethics, moral norms, and the law. Such actions by dishonest business actors often occur in trading practices related to violations of Intellectual Property Rights. (2) In Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, there are at least 2 functions that can be carried out by law enforcement officials, these functions include preventive functions and repersive functions. The preventive function is in the form of refusal of registration from the competent authority, namely the Directorate General of Intellectual Property Rights for the registration of a mark which has similarities in principle and based on bad faith as regulated in article 21, and the repressive function is contained in article 66, article 67, article 68, and Article 69 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.]]>
<![CDATA[Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru ]]>
<![CDATA[A. FK. Majid]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.393 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data primer dianalisis secara kualitatif (yuridis dan empiris) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa Penelitian ini telah membuktikan bahwa tidak cukup hanya Personal Background, Political Background, Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Organisasi maupun Pengetahuan anggota DPRD Tentang Anggaran, sudah dapat menjamin Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah di Kabupaten Barru. The research objective to analyze the implementation of the supervisory function of the Regional House of Representatives on the performance of the government in Barru Regency. The data analysis method used by the author is that primary data is analyzed qualitatively (juridical and empirical) which includes the stages of data reduction, data presentation, verification or drawing conclusions. The results of the research and discussion obtained from this study are, that this research has proven that it is not enough that only Personal Background, Political Background, Education and Training, Organizational Experience and Knowledge of DPRD members about the Budget, can guarantee the implementation of DPRD oversight function on the performance of the Government in Barru County.]]>
<![CDATA[Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Fotocopy Ijazah Sesuai Aslinya ]]>
<![CDATA[Wahyu Furgani Fauzi]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Hasbuddin Khalid]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.813 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah; (2) Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018, definisi ijazah adalah bukan surat yang seperti secara umum menjadi kewenangan Notaris untuk mengesahkan sesuai aslinya, akan tetapi dokumen pengakuan prestasi belajar/lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Implikasi hukum foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris adalah: Munculnya penolakan terhadap pengesahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap beberapa instansi atau lembaga-lembaga penerima kerja dan perguruan tinggi, Berpotensi terjadinya kerugian lebih besar, sehingga Notaris bisa digugat untuk mengganti kerugian; Membuka peluang lolosnya atau adanya pengesahan ijazah palsu yang lagi marak di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. The research objective to analyze the authority of a Notary who is authorized to ratify a photocopy of a diploma; (2) To know and understand the legal implications of a photocopy of a diploma ratified by a Notary. This research is an empirical juridical law research. The results of the study that based on the Regulation of the Minister of Research. Technology and Higher Education No. 59 of 2018, the definition of a diploma is not a letter which as generally becomes the authority of a Notary to ratify the original, but a document acknowledging learning achievement/passing exams held by universities. The legal implications of a photocopy of a diploma ratified by a Notary are: The emergence of rejection of the ratification made by a Notary against several agencies or institutions accepting employment and universities, Potential for greater losses, so that the Notary can be sued for compensation; Opening up opportunities for escape or the ratification of fake diplomas that are currently rife in the community by irresponsible people.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng ]]>
<![CDATA[Fachri Waris]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.17 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik namun belum optimal: (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan sistem pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng yaitu faktor prosedur pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. The research objective to analyze the implementation of an electronically integrated mortgage service system at the Bantaeng Regency Land Office and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the implementation of an electronically integrated mortgage service system at the Bantaeng Regency Land Office has been carried out well but not optimally: (2). The factors that influence the implementation of an electronically integrated mortgage service system at the Land Office of Bantaeng Regency are service procedure factors, service officer discipline, service officer ability, justice in getting services, reasonableness of service fees, environmental comfort and service security.]]>
<![CDATA[Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan ]]>
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>;
<![CDATA[Munarsi Sanusi]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.856 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tujuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin belum efektif tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang karena dilihat dari banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan didukung dengan banyaknya permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin di kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 regarding the minimum age limit for marriage in the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The purpose of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage has not been effectively achieved in Sidenreng Rappang Regency because it is seen from the number of marriages carried out by children under the age of 19 (nine twelve) years and is supported by the many applications for dispensation that have been submitted to the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency. (2) Factors that affect the implementation of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage in Sidenreng Rappang district are cultural factors, social environmental factors, educational factors and economic factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng ]]>
<![CDATA[Andi Erlina Ramadan]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Andika Prawira Buana]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.537 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian dengan data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan Quesioner. Hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng kurang efektif, sehingga masih perlu adanya peningkatan dan penambahan fasilitas yang menunjang bagi masyarakat dalam hal ini Orang Tua Anak yang mengurus Kartu Identitas Anak. Faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan sarana dan prasarana. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Population and Civil Registry Office in Soppeng Regency and the influencing factors. This research is an empirical research. Empirical research is research with field data as the main data source such as the results of interviews and questionnaires. The results of research on the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Office of Population and Civil Registry of Soppeng Regency are less effective, so there is still a need for improvement and addition of supporting facilities for the community, in this case the Child's Parents who take care of the Child's Identity Card. The factors that influence the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Population and Civil Registry Office of Soppeng Regency are legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, and facilities and infrastructure.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Terhadap Putusan Banding Nomor 08/Pdt.G/2017 Atas Perkara Putusan Pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp ]]>
<![CDATA[Andi Sudasri Anugrah]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.267 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis putusan hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Tinjauan hukum kasus perkara putusan banding Nomor 08/Pdt.G/2017 atas perkara putusan pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp di Pengadilan Tinggi Agama Makassar). Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (doctrinal) berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma aturan perundang- undangan termasuk surat edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal hukum, teori hukum, maupun asas- asas hukum. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam harta bersama disebut juga dengan syirkah. Jika terjadi perceraian maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut perimbangan sejauh mana usaha mereka dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. The research objective to analyze the judge's decision in the Settlement of Joint Assets Disputes (Review of the case law of the appeal decision case Number 08/Pdt.G/2017 on the case of the first decision No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp at the Makassar Religious High Court). This type of research is using a normative legal research approach (doctrinal) oriented towards approaches to various statutory norms including circulars of the Supreme Court, various legal references, legal journals, legal theories, and legal principles. The results of the study authors found that Joint Assets are assets obtained by husband and wife during the marriage that lasts until the end of the marriage. In Islamic law, joint property is also known as syirkah. If a divorce occurs, the syirkah assets are divided between husband and wife according to the balance of the extent of their efforts in obtaining the property. Article 97 of the Compilation of Islamic Law states that divorced widows or widowers are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not stipulated otherwise in the marriage agreement.]]>
