Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Jurnal Konstitusi Jurnal Selat Hasanuddin Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Nagari Law Review Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks RIO LAW JURNAL UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Journal Research of Social Science, Economics, and Management Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development ULJLS LamLaj
Elwi Danil
Fakulltas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika Nazif Firdaus; Elwi Danil; Fadillah Sabri; Irsal Habibi
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.811 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v3i2.290

Abstract

Tulisan ini hendak mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang dihubungkan dengan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Dari kasus tindak pidana narkotika tersebut diketahui bahwa dalam salah satu kasus mengupayakan diversi terhadap anak sedangkan terhadap kasus yang lain tidak diupayakan diversi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dengan didukung data primer yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Diversi Anak yang hanya mengharuskan hakim untuk melakukan upaya diversi dengan tidak melakukan konsolidasi dengan penegak hukum yang lain membuat ketidakpastian hukum dan merusak hakekat dari sistem peradilan pidana anak.Kata Kunci: Anak, Diversi, Kepastian Hukum, Tindak Pidana Narkotika. AbstractThis paper asks to review the application of Supreme Court (MA) Regulation Number 4 of 2014 concerning Diversity Implementation Guidelines that discuss narcotics crimes committed by children in the Legal Area of the Tanjung Pati District Court. From the narcotics crime case, one of the cases sought diversion to children while the other cases were not attempted the diversion. The research method used in this study is a normative juridical method. The type of research is descriptive by using secondary data and be supported by primary data then analyzed qualitatively. The results of the study on the Issuance of Childhood Diversity Supreme Court Regulation are only asking for an assessment to diversify by not consolidating with the existing law enforcers to make permits and to damage the essence of the juvenile justice system.Keywords: Children, Diversion, Legal Certainty, Narcotics Crime.
Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Rahma Noviyanti; Elwi Danil; Yoserwan Yoserwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.856 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v3i1.236

Abstract

AbstrakTindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakimAbstractCorruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is normatif juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG Lovely Fortuna; Elwi Danil; Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.607

Abstract

Criminal offenses related to gambling are regulated in Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Article 303 bis of the KUHP. Additionally, the criminalization of gambling conducted through electronic media is addressed in Article 27 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the effective implementation of this law has not yet been enforced in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort. The research aims to address the following issues: (1) What efforts are being made by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? (2) What are the inhibiting factors or obstacles faced by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? This research adopts an empirical juridical approach and a descriptive method. Primary data collection involves interviews conducted at the Padang Panjang City Police Resort, while secondary data collection entails document analysis. The research findings reveal that law enforcement efforts against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort can be carried out through preventive measures such as public awareness campaigns and collaborations with relevant parties. Repressive measures include gathering information from the community, investigation and prosecution, site blocking, and providing rehabilitation for offenders. The obstacles faced by the police authorities include weaknesses in the Electronic Information and Transactions Law No. 11 of 2008, lower penalties for online gambling offenses compared to those in Article 303 of the KUHP, difficulties in obtaining evidence through the internet, lengthy case processing, and inadequate understanding and skills of investigators in the field of information technology.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman) Pengki Sumardi; Elwi Danil; Muhammad Hasbi
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1025

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang penggelapan dengan adanya perbuatan wanprestasi dalam pengadaan  barang dan jasa, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan adanya wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dari hasil penelitian diperoleh data dan analisis yakni bahwa terdakwa pada dasarnya telah melakukan wanprestasi, namun dalam masa wanprestasi melakukan upaya penggelapan dengan cara membuka rekening dan mengalihkannya sehingga perbuatan tersebut baik dalam dakwaan mapun putusan hakim masuk dan terpenuhi unsur tindak pidana penggelapan sehingga dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses hukum acara pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sehingga terdakwa diputus bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan penjara. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memiliki keterkaitan antara hukum perdata dan hukum pidana agar dalam menangani perkara dilakukan secara cermat dan teliti.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Wanprestasi dan PerselisihanPrayudisial (prejudisieelgeschill).
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG Suryadinata LBN Gaol; Elwi Danil; Aria Zurnetti
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.806

Abstract

Investigators, social counselors and professional social workers must work together and coordinate with each other so that the stages as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 Years Old, the initial initiative for implementing this government regulation in The investigator's hand is supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or put in LPKS. The type of research used in this study is an empirical juridical approach and is descriptive analysis in nature. The roles of Investigators, Community Counselors and Professional Social Workers have their respective roles in coordinating the decision making of perpetrators of children under the age of 12 as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Underage Children 12 years old. the initial initiative for implementing these government regulations lies in the hands of investigators supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or admitted to LPKS.
Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang Suryadinata LBN Gaol; Elwi Danil; Aria Zurnetti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.898

Abstract

Investigators, social counselors and professional social workers must work together and coordinate with each other so that the stages as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 Years Old, the initial initiative for implementing this government regulation in The investigator's hand is supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or put in LPKS. The type of research used in this study is an empirical juridical approach and is descriptive analysis in nature. The roles of Investigators, Community Counselors and Professional Social Workers have their respective roles in coordinating the decision making of perpetrators of children under the age of 12 as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Underage Children 12 years old. the initial initiative for implementing these government regulations lies in the hands of investigators supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or admitted to LPKS.
Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status Probation atau Masa Percobaan di Kota Padang Sherly Mutya; Elwi Danil; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.959

Abstract

The fulfillment of workers' rights in the form of health insurance is a program in accordance with the mandate of the Constitution. Realized through Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System regulates the basic rights to a sense of security owned by workers /employees. Among them, the right to welfare includes health insurance programs, work accident insurance (JKK), death insurance (JKM), and old age insurance (JHT). The formulation of the problem in this study is: 1). How is the arrangement or protection of health insurance for private workers with probation status or probation period in Padang City?, 2) Factors that play a role in fulfilling the right to health insurance for workers with probation status or probation period in Padang City?. This research uses normative juridical methods that focus their studies by viewing law as a complete system, including a set of legal principles, legal norms, and legal rules, in this study in addition to using secondary data also using empirical data, but does not eliminate the nature of this research as normative research. The results of this study are: 1) Non-implementation of the Law and all regulations governing health insurance for private workers with Probation status in general, 2) There must be a policy issued by the government strictly regarding the sanctions given if workers do not get health insurance.
Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Angga Pratama; Elwi Danil; Azmi Fendri
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.964

Abstract

This research will examine the analysis of the judge's considerations regarding the element of unlawfulness in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Study of the Padang District Court Corruption Court. The research method used is normative research or literature study assisted by interviews as supporting data. This research is a descriptive analysis because this research is expected to provide a concrete picture regarding the interpretation of the unlawful element in Article 2 paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The results of the research are that the element of unlawfulness in material terms no longer has binding legal force, while formally the element of unlawfulness in criminal acts of corruption still has binding legal force, which means that a person can be punished if the act is committed. violate statutory regulations.
Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi Hendri Joni; Elwi Danil; Yuslim Yuslim
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1011

Abstract

Sampai hari ini, silang pendapat dan bahkan perdebatan terkait penentuan yurisdiksi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana khususnya dalam rumpun pidana korupsi masih belum menemukan titik kesepahaman, khususnya terkait dengan unsur melawan hukum dalam regulasi tindak pidana korupsi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam regulasi administrasi negara.. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah karena munculnya dua pemahaman; yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Kedua, Perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi amat ditentukan dari keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi.
KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KLAUSA KERUGIAN KONSEKUENSIAL DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1106.K/Pdt/2016 Dharma Yuda Putra; Elwi Danil; Muhammad Hasbi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 7 (2023): June
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i7.1181

Abstract

Consequential Losses are losses on benefits received by the applicant at a later date or losses on lost profits received at a later date by the applicant, Considerations of Judges in Giving Decisions Related to Legal Certainty regarding the implementation of the consequential loss clause as a result of default, there is already a Supreme Court Decision Number.1106K/ Pdt/2016, but there are still many people who do not know about the Supreme Court Decision. With this research, the authors hope to be able to add to the knowledge of writers and the public as well as provide reference material for judges as a consideration if a similar problem occurs. The process of resolving the problem of claims for consequential loss clauses as a result of default can be submitted to court and prosecuted for immaterial damages. The form of compensation received by the parties due to default can be in the form of giving compensation as a result of default on an agreement, can be given in various combinations, including the provision of compensation (in the form of losses, costs and interest). Furthermore, in the literature and jurisprudence there are also several models of compensation for default, as follows: first, compensation specified in the agreement, second, expected compensation, third, cost reimbursement, fourth, restitution, compensation in the form of restitution, fifth, quantum meruit, Sixth, implementation of the agreement, in the provision of compensation in the form of implementation of the agreement is an obligation to carry out the agreement even though it is too late, with or without compensation.
Co-Authors A. Irzal Rias Ade Candra, Ade Adrian Bima Putra Aldyans Rio Pratra Anak Agung Gede Sugianthara Angga Pratama Angga Pratama Aria Zurnetti, Aria Ayu Efritadewi Azmi Fendri Bagas, Alkautsar Chandra, Yonatan Iskandar Dafit Riadi Dafit Riadi Dharma Yuda Putra Edi Yunara Edita Elda Ekaputra, Mohammad Elda, Edita Elvia Puspita Siregar Fadillah Sabri Fadillah Sabri Fortuna, Lovely Gaol, Suryadinata LBN Hendri Joni Hengki Andora Ikhwan, Indah Indah Ikhwan Indah Nadilla Irsal Habibi Irwandi Syahputra, Irwandi Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iwan Kurniawan Iwan Kurniawan Jenny Susmita Susilo Joni, Hendri Kamila Hesti Khairani Khairani Khairani Khairani Khairun Nissa, Zakiyah Kurniati, Dea Eling LBN Gaol, Suryadinata Lovely Fortuna Mahmud Mulyadi Muhammad Hasbi Muthia Anggela Mawadhaty Putry Mutya, Sherly Nadilla, Indah Nani Mulyati Nazif Firdaus Neneng Oktarina Nursafitri, Kharisma Oksep Adhayanto Oktarina, Neneng Partynia Nur Imantya Pengki Sumardi Pradana, Rido Prihatin Ningsih, Chyntia Puspita Siregar, Elvia Putra, Adrian Bima Putra, Vananda Putry, Muthia Anggela Mawadhaty Rafifa, Dhiyaul Okasha Rahma Noviyanti Rembrandt, Rembrandt Rias, A. Irzal Ridho Ilham, Ridho Ridho Ridho Ilham Rina Melati Sitompul Rina Rusman Rina Rusman Robensyah, Andes Rosmalinda, Rosmalinda Saibih, Junaedi Sarah Qurrata A’yun Sayutis, Sayutis Sherly Mutya Shinta Agustina Sipayung, Ronald Fredy Christian Siska Elvandari Sofyan, Syofirman Stella Dea Firsty Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Suryadinata LBN Gaol Suryadinata LBN Gaol Susmita Susilo, Jenny Syofiarti Syofirman Sofyan Topo Santoso Topo Santoso Vananda Putra Wetria Fauzi Yasniwati, Yasniwati Yofirsta, Rova Yohanes Yohanes Yohanes Yohanes Yonatan Iskandar Chandra Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yuslim Yuslim Zainul Daulay Zakaria, Iqbal