Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.321
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Abdimas Bina Bangsa Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Journal of Islamic Studies Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Mizan: Journal of Islamic Law
Rohmah, Siti Ngainnur
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 109 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 109 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
HIJAB DAN NIQAB: KEWAJIBAN ATAUKAH ANJURAN? (ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ALI AL-SHABUNI DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG JILBAB DAN NIQAB) Rohmah, Siti Ngainnur; Prawoto, Imam
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20266

Abstract

Mayoritas ulama sepakat bahwa memakai jilbab adalah wajib bagi setiap muslimah, baik orang Arab maupun orang ’Ajam. Di sisi lain sebagian ulama berpendapat bahwa memakai jilbab tidak wajib. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa tidak semua ayat yang mengandung perintah bermakna perintah, namun bisa juga bermakna anjuran. Tulisan ini menyajikan penafsiran ayat-ayat Alquran seputar jilbab dan cadar. Ada dua buah tafsir yang dijadikan objek utama dalam penelitian ini, yaitu Shafwah al-Tafasir karya Muhammad ‘Ali al-Shabuni dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan literatur. Tulisan ini akan mendeskripsikan secara analitis dan mengeksplorasi secara kritis pandangan Muhammad ‘Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab seputar jilbab dan cadar.
RELEVANSI HAK KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PASAL 28E AYAT 3 UNDANG UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KAJIAN FIQIH SIYASAH Junaedi, Asep Mahbub; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20272

Abstract

Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui tulisan, lisan, dan lain-lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Secara umum kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Begitu pula selain dalam UUD 1945 NRI, kebebasan mengeluarkan pendapat pun merupakan suatu hak yang dikaji secara mendalam dalam hukum Islam khususnya dalam fiqih siyasah baik secara teori maupun praktek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hak kebebasan mengeluarkan pendapat, yaitu Undangundang Dasar 1945 NRI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan dan prinsip universalitas. Tujuan keduanya adalah untuk menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), karena manusia menurut kodratnya mencita-citakan kebebasan berpendapat dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi dalam konsep pengaturan hak kebebasan mengeluarkan pendapat antara keduanya.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA MASA PENDEMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF; STUDI KASUS DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA KECAMATAN HAURGEULIS Hastuti, Yusriana Maida; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20297

Abstract

BMT NU Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan untuk membantu modal bagi anggota dalam usaha produktif. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan Murabahah, dimana harga perolehan dan margin diketahui oleh kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif denganpendekatan sosiologis empiris dan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi berasal dari faktor eksternal yaitu force majeure, dimana keadaan memaksa dalam situasi Pandemi. Pandangan hukum Islam terhadap model penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera belum sesuai syariah dalam fatwa DSN MUI No. 47. Pandangan hukum positif terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera sudah sesuai peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS dan Unitunit Syariah dan peraturan OJK No. 11 tahun 2020 serta pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata.
KORELASI KONSEP KEMENTERIAN (WIZARAH) MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IMPLEMENTASINYA DI KEMENTERIAN INDONESIA Haq, Isa Anshori Al; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20305

Abstract

Kementerian merupakan salah satu lembaga penting dalam pemerintahan. Fungsinya adalah membantu tugas Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Kementerian di Indonesia dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sejarahnya, dunia Islam pernah ada tokoh yang mengemukakan konsep Kementerian, tepatnya padamasa kekhalifahan Abbasiyah. Pemikir tersebut bernama Imam Al Mawardi. Konsep Kementerian menurut Imam Al Mawardi dituangkan di dalam karyanya yang berjudul AlAhkam Al-Shulthaniyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab klasik karya Imam Al-Mawardi dengan judul Al-Ahkam Al-Shulthaniyah dan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam AlMawardi membagi konsep wizarah (Kementerian) menjadi dua, yaitu wizarah tafwidh dan wizarah tanfidzh. Dari kedua konsep Imam Al Mawardi tersebut terdapat korelasi antara konsep wizarah (Kementerian) tanfizh dengan konsep Kementerian di Indonesia. Perbedaannya tidak adanya partai politik pada masa Imam Al-Mawardi, sedangkan pada pemerintahan Indonesia ada partai politik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI YANG BELUM BERBADAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM; STUDI KASUS DI KOPERASI PAGUYUBAN MADINAH Andini, Amalia; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 1 (2022): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i1.20330

Abstract

Koperasi merupakan bagian tata susunan penting dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan koperasi turut serta dalam bagian tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik untuk anggotanya maupun masyarakat sekitar. Koperasi sebagai wadah organisasi dalam kesejahteraan bersama dengan melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Paguyuban Madinah ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Paguyuban Madinah belum memenuhi persyaratan koperasi dikarenakan belum berbadan hukum. Tidak ada perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi yang belum berbadan hukum. Dibutuhkan suatu perlindungan hukum untuk para nasabah sehingga nasabah yakin dirinya terjamin oleh hukum, sebagaimana dijelaskan dalam UU No 8 tahun 1999 pasal 3 tentang perlindungan konsumen.
BATAS KEBEBASAN PERS DAN HATESPEECH DI INDONESIA DALAM DEMOKRASI DAN FIQH SIYASAH Risman, Haeru; Rahim, Abdur; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20342

Abstract

Kebebasan pers merupakan pilar keempat demokrasi kebebasan yang akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan kinerja pemerintah dapat diketahui, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Namun faktanya, kebebasan pers terkadang menimbulkan hate speech. Tulisan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana batas kebebasan pers dan Hate Speech dalam demokrasi dan bagaimana batas kebebasan pers dan Hate Speech dalam fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Kesimpulan (1) Kebebasan pers dibatasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (2) Batasan kebebasan pers dalam fiqh siyasah adalah yang mengikat semua hak yang bermuara pada kemasalahatan luas, seperti yang termaktub dalam QS AlHujurat ayat 12. Ujaran kebencian (Hate Speech) yang dapat dikategorikan sebagai fitnah dalam siyasah dapat dijatuhi hukuman ta’zir karena mengganggu kemaslahatan umum.
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Azizah, Jihadini Nur; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20343

Abstract

Grasi dikenal secara umum sebagai pengampunan yang diberikan kepada terpidana. Kewenangan pemberian grasi dimiliki oleh presiden. Di Indonesia, presiden memberikan grasi kepada terpidana kasus kejahatan biasa maupun terpidana kasus kejahatan luar biasa. Salah satu pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana kasus kejahatan luar biasa adalah pemberian grasi kepada terpidana narkoba. Pemberian grasi ataupun penolakan pemberian grasi oleh presiden terhadap kasus narkoba mendapatkan berbagai kritikan dan tanggapan dari masyarakat. Selain itu, istilah pemberian grasi telah dikenal pada masa pemerintahan Islam. Akan tetapi, pemberian grasi kepada terpidana narkoba belum pernah terjadi pada masa itu. Oleh sebab itu, penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai kewenangan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana narkoba perspektif fiqihsiyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, kamus dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah kewenangan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana narkoba menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilakukan. Pemberian grasi kepada terpidana narkoba tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melarang pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana narkoba. Dalam perspektif fiqih siyasah, pemberian grasi kepada terpidana narkoba juga dapat dilakukan dan merupakan kewenangan dari kepala negara atau presiden yang mana dalam pemberian grasi tersebut harus bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam pemberian grasi kepada terpidana narkoba, presiden juga harus benar-benar mempertimbangkan dampak dan bahaya akibat pemberian grasi tersebut.
ANALISIS PEMANFAATAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN PANJI NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Fitri, Annisa; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20354

Abstract

Umat Islam ingin mengelola wakaf dengan baik karena memiliki banyak manfaat. Harta wakaf dikelola, dipelihara, digunakan dan didistribusikan oleh lembaga yang mengawasi wakaf. Penelitian deskriptif kualitatif normatif empiris digunakan. Kajian menemukan bahwa Yayasan Panji Nusantara menerapkan wakaf tunai secara transparan, menggunakan akad tabarru', melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan selalu berterima kasih kepada donatur yang telah menyetor minimal Rp 1.000.000. Yayasan Panji Nusantara mendirikan panti asuhan, rumah tahfidz dan perusahaan peternakan untuk memanfaatkan aset wakaf tunai. UU No 41 Tahun 2004, PP No 42 Tahun 2006, UU Wakaf, BWI dan Buku III Kompendium Hukum Islam Fatwa MUI semuanya menyatakan bahwa harta benda wakaf bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Yayasan Panji Nusantara menggunakan harta benda wakaf tunai yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan wakaf.
PEMBERIAN PESANGON UNTUK WAKIL MENTERI DI MASA PANDEMI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH Wiyono, Teguh Rahayu; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20362

Abstract

Wakil Menteri setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perpres No 60 Tahun 2012, tidak mendapatkan uang pesangon. Dalam perjalanannya mengalami perubahan melalui Perpres No 77 Tahun 2021 yang mengatur pemberian pesangon kepada Wakil Menteri setelah berakhir masa jabatannya. Nominal pesangon yang didapat sesuai Perpres adalah Rp 580 juta. Perpres ini lahir dilatar belakangi adanya persamaan hak antara Menteri dan Wakil Menteri. Namun yang menjadi persoalan adalah waktu dikeluarkannya Perpres. Dimana negara dan masyarakat tengah mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian pesangon untuk para Wakil Menteri di masa pandemi ini tidak memiliki urgensi. Hal ini disebabkan kurang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara. Menurut Fiqh Siyasah dikaitkan dengan konsep darurat ketatanegaraan Islam, terbitnya Peraturan Presiden No 77 Tahun 2021 tidak sesuai dengan maqasid syariah memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan. Juga kurang sesuai dengan kaidah-kaidah darurat ketatanegaraan Islam.
Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqh Al-Bi’ah di Asrama Al-Fajr Ma’had Al-Zaytun Imam Fatkhan Mubin; Siti Ngainnur Rohmah; Taufiqurachman Taufiqurachman
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1407

Abstract

The implementation of environmental management is an important aspect in shaping ecological behavior within educational settings. Law No. 32 of 2009 emphasizes the responsibility of individuals and institutions to preserve the environment, in line with the principles of Fiqh Al-Bi’ah in Islam. Al-Fajr Dormitory of Ma’had Al-Zaytun serves as an example of this application through the daily activities of its students. This study aims to describe the implementation of environmental management at Al-Fajr Dormitory based on Articles 67–68 of Law No. 32 of 2009 and the Fiqh Al-Bi’ah perspective. Using a descriptive qualitative method through observation, interviews, and documentation, data were obtained from dormitory administrators, students, and relevant literature. The results show that environmental management is carried out through routine activities such as cleaning duties, waste management, facility maintenance, and the prudent use of resources. From the perspective of Fiqh Al-Bi’ah, these practices reflect the values of stewardship (khalifah), trust (amanah), and balance (mīzān). The synergy between state regulations and Islamic principles fosters disciplined, responsible students with strong ecological awareness as part of sustainable environmental development.
Co-Authors Abdur Rahim Abdur Rahim Abdur Rahim, Abdur Abi Qisthon Abidin, Ibnu Abu Tamrin Ahmad Asrof Fitri Ahmad Fachrur Akmal, Najmuddin Al Fikri, Muhamad Mufid Al Munawar, Kholil Alfad, Jihaddul Alfi Satria Ali Aminulloh Ali Sodikin Almaarif, Azhar Amalia Andini Aminulloh, Ali Andini, Amalia Anggi Safitri Anida Atulloh Hanifa Annisa Azzahra, Annisa Annisa Fitri Annisa Fitri, Annisa Arrasyid, Muhammad Ikhwan Asep Mahbub Junaedi Aulia Madaniah Azis Rijal Muklis Azizah, Jihadini Nur Azzahra Auliadin Badriyono Badriyono Barra Ma’rifah, Brilliant Budi Prastya Nugroho Budiyanto Budiyanto Dadan Mardani Dewanti, Tri Mustika Diding Sariding Difa Farid Al-Fajri Ebta Yulianto Eddy Junaedi Erik Yudistira Fadilah Al-Madani Fadillah, Muhammad Haikal Fath, Imam Nur Sidiq Al Firdaus Al Kamil Fitri Rachmiati Sunarya Fitri, Anisa Fitria Al Munawar Fitriani Hakim Gunawan Pujiyanto Guntur Budi Prasetyo Hadid, Umar Haekal, Muhammad Haeru Risman Haq, Isa Anshori Al Hastuti, Yusriana Maida Haya, Nasywa Aqilah Ibnu Salam Al-Mawarid Ikmal, Muhammad Imam Fatkhan Mubin Imam Prawoto Iman Budiman Imas Nur Jamillah Imas Nurjamillah Indah Hafizhah Irvan Iswandi Isa Anshori Al Haq Islami, Bilat Nur Iwan Iwan Jannah, Miyatu Al Jihadini Nur Azizah Kamil, Ihsan Khisma Dina Khalisa M. Isa Asyrofuddin Marsudi Marsudi Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Muhamad Ramdan Muhamad, Fiqri Rizaldi Muhammad Abdul Jabar Muhammad Isa Asyrofuddin Muhammad Latief Munawir Sajali Nabilah, Khansa Silmi Nana Turyana Naufal Ghaly Rozani Nisa, Ikhfi Khoirun Nugroho, Budi Prastya Nur Anisa Al Maulida Nurhasan Nurhasan Nurmadhani, Wilda Nurrohman Nurrohman Pamungkas Alukman Nulhakim Paujiah, Syifa Prawoto, Imam Puji Puji Pungki Harmoko Putri, Amelia Fajri Ramlan Harun Rasyid Ashidiq Refly Setiawan Rijal, Ahlan Khoir Syah Risman, Haeru Roiddin, Farhan Sabililah, Sabi Sabrina, Ulla Sajali, Munawir Sakinah, Shakira Nurul Sapitri, Gina Setiawan, Rizal Ahmaludin Shabna Dafita Sidiq, kholaif Aulia SOBIRIN Soleha, Anisatul Sriyoto Suanda Suanda Sugimin Sujarwo Sujarwo Sukamto Sukasna Sukasna Suwito Suwito Syafri Rajabullah Taufiqurachman Taufiqurachman Teguh Rahayu Wiyono Thoriq Azhar Zulkarnain Tofa Fidyansyah Waryanto Waryanto Widiastuti, Nining Wildan Taska Wiyono, Teguh Rahayu Yadi Supriyatna Yunus, Nur Rohim Yusriana Maida Hastuti Zahra Putri Alhaqni