Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.316
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Abdimas Bina Bangsa Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Journal of Islamic Studies Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Mizan: Journal of Islamic Law
Rohmah, Siti Ngainnur
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 110 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 110 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam Soleha, Anisatul; Rohmah, Siti Ngainnur
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37406

Abstract

The high number of narcotics abuse in Indonesia cannot be denied because of the minimum assistance or report from the community related to the presence of narcotics crime existing around them. In the perspective of Islamic Law, narcotics is like khamr in which if it is consumed then it will cause mind lost. Therefore, khamr is forbidden in Islam. This paper provides an understanding of legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to The Law Number 35 Year 2009 and to find out the legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to Islamic law. The author employed library research type with normative juridical approach. The research results showed that The Law Number 35 Year 2009 about narcotics gives legal protection towards the informant of narcotics crime allegation systematically. Started from the protection aspect towards the physique, protection towards the psychic, and legal assistance during the process of justice and right reinforcement, and obtain an award. Islamic law gives legal protection to the informant of khamr drinker. Islamic law gives the opportunity by giving the protection towards the informant of khamr drinker not to be punished and the khamr drinker must be punished to implement the punishment and had in line with Islamic teaching namely the execution of whiplash for 40 times.Keywords: Informant Legal Protection, Narcotics, Islamic Law.  AbstrakTingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minimnya bantuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang ada di sekitar mereka. Dalam perspektif hukum Islam, narkotika diqiyaskan dengan khamr, yang apabila diminum akan mengakibatkan hilangnya akal. Oleh karena itu khamr diharamkan dalam Islam. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika secara sistematik. Mulai dari aspek Perlindungan terhadap fisik, perlindungan terhadap psikis, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan, serta mendapatkan penghargaan. Hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor peminum khamr. Hukum Islam memberikan kesempatan dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor peminum khamr agar tidak dihukum dan wajib bagi seorang peminum khamr untuk melaksanakan hukuman atau had sesuai ajaran Islam, yaitu dengan terlaksananya dera sebanyak 40 kali.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pelapor, Narkotika, Hukum Islam
Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Fiqih Siyasah Al Fikri, Muhamad Mufid; Rohmah, Siti Ngainnur; Sajali, Munawir
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37144

Abstract

Government Employees with Employment Agreements (PPPK) are required to comply with regulations relating to employment and are required to have good behavior such as being loyal and obedient to the stateIn siyasa fiqh it is referred to as tabi'in (followers). Where tabi'in are required to obey and obey the orders and rules made by ulil amri (Leader). The purpose of this study is to find out the application of government employee discipline with work agreements (PPPK) according to PP no. 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK). Knowing the Application of Discipline for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) According to Fiqh Siyasah. The results of the study show that the application of disciplinary regulations for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) is confirmed in Government Regulation No. 49 of 2018 article 51 and article 52 but in these articles, it is explained that the imposition of disciplinary sanctions is carried out by government agencies that have the authority to impose sanctions on employees. In adhering to the Siyasah Fiqh principles in the application of employee discipline, employees must have the principles of sovereignty, the principles of justice, the principles of deliberation and Ijma', the principles of equality, the principles of the obligations of the state and the people and the principle of amar ma'ruf nahi munkar. Keywords: Work Discipline; PPPK; Fiqh Siyasah Abstrak Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian dan wajib berkelakuan baik seperti setia dan taat kepada negara. Dalam fiqh siyasah disebut sebagai tabi’in (pengikut). Dimana tabi’in diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri (Pemimpin). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengetahui Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan peraturan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditegaskan pada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 pasal 51 maupun pasal 52 namun didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberian sanksi disiplin dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Pegawai Pemerintah. Dalam menegakan prinsip Fiqih Siyasah pada penerapan disiplin pegawai harus memiliki prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan Ijma’, prinsip persamaan, prinsip hak kewajiban negara dan rakyat serta prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Kata Kunci: Disiplin Kerja; PPPK; Fiqih Siyasah
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam Abidin, Ibnu; Rohmah, Siti Ngainnur
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42135

Abstract

Child murder cases are a topic that the Indonesian people are widely discussing. The increase in this crime has raised significant concern for victims of child murder, either through violence or abuse. However, there are still children who are victims of murder by their biological parents, either intentionally or unintentionally. Children who are victims of murder need legal protection and fulfilment of their rights so that they can grow and develop according to their age and potential. The purpose of this study was to determine the legal protection for victims of child murder according to Law Number 17 of 2016 and Islamic Law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the survey indicate that legal protection for victims of child murder according to Law Number 17 of 2016, regulates acts of violence against child murder committed by parents. In Islam, parents who kill their children are not subject to qisas (retribution for murder), but are replaced with diyat (fines).Keywords: Protection; Child Murder; Law; Islamic Law AbstrakKasus pembunuhan anak menjadi topik yang sedang banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia. Peningkatan tindak kejahatan ini telah menimbulkan keprihatinan yang besar terhadap korban pembunuhan anak, baik melalui kekerasan maupun penganiayaan. Meskipun demikian, masih ada anak-anak yang menjadi korban pembunuhan oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Anak-anak yang menjadi korban pembunuhan membutuhkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensi yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah mengatur tindak kekerasan terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Dalam Islam, Orang tua yang membunuh anaknya tidak dikenai qisas (balasan pembunuhan), melainkan diganti dengan diyat (denda).Kata Kunci: Perlindungan; Pembunuhan Anak; Undang-Undang; Hukum Islam
Terminology of State in the Quran On the Dimensions of Constitutional Law Rohmah, Siti Ngainnur; Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 8, No 4 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v8i4.39170

Abstract

As the primary reservoir of Islamic doctrines, the Koran offers spiritual counsel and examines diverse facets of human existence, encompassing constitutional law. An essential aspect emphasised in the Koran is the vocabulary about the state or governance. This essay aims to elucidate the state language found in the Al-Quran and its significance in constitutional law. Additionally, it seeks to comprehend the ideas delineated in the Al-Quran concerning the organisation and operation of the state within the context of Islam. A profound comprehension of the specific vocabulary used in the Al-Quran about governance is crucial in establishing a solid conceptual basis for advancing Islamic constitutional law. This is particularly applicable in contemporary Muslim communities that require direction in establishing a government that aligns with Islamic ideals. The conclusion of the study indicates that the Al-Quran use the terms "Dawlah", "Daulah", and "Imarah" to emphasise the notion of state or leadership within the context of Islam. These two phrases highlight the significance of God's supremacy and fairness in governance. Through a comprehensive comprehension of this concept, Muslim communities can construct a nation founded upon authentic Islamic principles.
Terminology of Welfare State in the Quran On the Dimensions of Constitutional Law Rohmah, Siti Ngainnur; Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 8, No 5 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v8i5.39172

Abstract

This essay discusses the terminology of "welfare state" in the Quran from the constitutional law perspective. As the primary source of Islamic teachings, the Quran offers a deep and comprehensive concept of a welfare state that includes social justice, environmental sustainability, and a balance between individual rights and social obligations. This research explores three main aspects: fair law enforcement, infrastructure development that supports welfare, and community empowerment. In the Quran, the government has a significant responsibility to ensure the welfare of all society through transparency, justice and accountability in the management of state affairs. This essay concludes that the Quran provides moral and spiritual guidance and a comprehensive framework for creating a just and sustainable welfare state. Implementing these principles in constitutional law can form the basis for a government capable of bringing prosperity to all the people.
Terminology of Leadership in the Quran On the Dimensions of Constitutional Law Rohmah, Siti Ngainnur; Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 8, No 6 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v8i6.39210

Abstract

Leadership is a vital aspect of a country's social and political structure. Without effective leadership, a country is prone to experiencing chaos and instability. The Quran, as the sacred scripture of the Islamic community, provides comprehensive guidance on the concept of leadership. Terminologi seperti khalifah, imam, dan uli al-amr tidak hanya memberikan petunjuk spiritual tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam konteks hukum tata negara. This article explores and explains how leadership terminology in the Quran might be applied in constitutional law, focusing on implementing principles of justice, responsibility, and community participation. The leadership terminology in the Quran provides a solid moral and ethical foundation for building a just, transparent, and effective governance. Concepts such as Khalifah, imam, and uli al-amr offer guidelines that can be used to ensure that leadership in governance reflects the values of justice, integrity, and the well-being of the people. Thus, the Quran serves as a spiritual guide and a crucial source of ethics and morals in forming a just state law.
PERAN MA’HAD AL-ZAYTUN DALAM PENDIDIKAN MENURUT PASAL 31 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN FIQH SIYASAH Hadid, Umar; Rahim, Abdur; Rohmah, Siti Ngainnur
Journal of Islamic Studies Vol 2 No 3 (2024): Journal of Islamic Studies (November)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v2i3.087

Abstract

Pendidikan adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang. Pada UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang berkaitan pendidikan menjelaskan jika tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Peran satuan pendidikan sangat penting untuk negara ini, termasuk Ma’had Al-Zaytun. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai Peran Ma’had Al-Zaytun Dalam Pendidikan Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peran Ma’had Al-Zaytun Dalam Pendidikan Menurut Fiqih Siyasah. Penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, serta Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah Tentang Fiqih Siyasah. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Peran Ma’had Al-Zaytun dalam pendidikan menurut pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah: Pembangunan Keterampilan, Peningkatan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kesadaran dan Toleransi, peran Ma’had Al-Zaytun dalam pendidikan menurut fiqih siyasah, yaitu  senada dengan tujuan agama, meliputi jiwa (al-nafs), akal (al-aql), kehormatan (al-‘irdh), harta benda (al-mal), dan agama (al-din).
TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl TENTANG PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MICHAT Jannah, Miyatu Al; Rohmah, Siti Ngainnur; Rahim, Abdur
Journal of Islamic Studies Vol 2 No 3 (2024): Journal of Islamic Studies (November)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v2i3.089

Abstract

Di era covid-19 aplikasi MiChat menjadi media sosial paling laris dalam penyedia prostitusi online. Berlatar belakang tindak prostitusi online melalui aplikasi MiChat, pengadilan dalam putusan hakim nomor 17/Pid.Sus/2021/Pn Mjl menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 296 KUHP dan bagaimana prostitusi online melalui aplikasi MiChat ditinjau dalam perspektif Fiqih Jinayah. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui dan meninjau sanksi pidana yang diterima terdakwa dalam putusan hakim pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl serta untuk mengetahui tentang prostitusi online melalui aplikasi MiChat apabila ditinjau dalam perspektif fiqh jinayah. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah library research atau studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjl belum seimbang antara perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa dengan sanksi yang diterima. Sebab majelis hakim tidak menimbang bahwa prostitusi online yang dilakukan terdakwa juga melibatkan penggunaan aplikasi MiChat sebagai ladang pencariannya dalam menemukan konsumen serta sebagai media penyebaran foto/gambar para PSK guna menarik orang lain untuk menggunakan jasanya sebagai mucikari yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
TINJAUAN TENTANG SYARAT CALON PRESIDEN PELAJAR PERIODE 2024 BERDASARKAN SIYASAH IDARIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI MA’HAD AL-ZAYTUN Muhamad, Fiqri Rizaldi; Rohmah, Siti Ngainnur; Rahim, Abdur
Journal of Islamic Studies Vol 2 No 3 (2024): Journal of Islamic Studies (November)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v2i3.090

Abstract

Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun maka perlu diadakan penelitian di Yayasan Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun Indramayu. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan membahas tentang “Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Ma’had Al-Zaytun”. Karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar di Ma’had Al-Zaytun berdasarkan Siyasah Idariyah dan untuk mengetahui Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar 2024 di Ma’had Al-Zaytun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan obesrvasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Tinjauan syarat presiden pelajar menurut Siyasah Idariyah menekankan pada pentingnya keadilan, amanah, kompetensi, dan akhlak yang baik dalam kepemimpinan. Kriteria seperti integritas, kemampuan kepemimpinan, kesehatan fisik dan mental, serta visi dan misi yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa presiden pelajar yang terpilih mampu menjalankan tugas dengan baik, adil, dan bertanggung jawab.
QURANIC ELABORATION OF THE INTERPRETATION OF HUMAN RIGHTS VERSES Siti Ngainnur Rohmah; Nur Rohim Yunus; Refly Setiawan
Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol 14 No 2 (2023): Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Islam As-Syafiiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/alrisalah.v14i2.2745

Abstract

Basically, human rights in Islam are centered on five main things which are summarized in al-dloruriyat al-khomsah or also called al-huquq al-insaniyah fi al-islam (human rights in Islam). This concept contains five main things that must be guarded by every individual, namely hifdzu al-din (respect for religious freedom), hifdzu al-mal (respect for property), hifdzu al-nafs wa al-'ird (respect for the soul, rights to life and individual honor) hifdzu al-'aql (respect for freedom of thought) and hifdzu al-nasl (the obligation to protect offspring). Every human being has basic (fundamental) rights that cannot be revoked and relinquished simply because of differences in race, skin color, religion, gender, language, politics, nationality, and other statuses. Islam as a universal religion has taught the importance of human rights in general regardless of religion, race, ethnicity, and language. In writing this writing using qualitative research methods with a literature approach. The results of the research in this article provide an explanation regarding human rights in the Koran along with the interpretation and protection of human rights law according to the interpretation of the Koran which is in accordance with Islamic teachings.
Co-Authors Abdur Rahim Abdur Rahim Abdur Rahim, Abdur Abidin, Ibnu Abu Tamrin Ahmad Fachrur Akmal, Najmuddin Al Fikri, Muhamad Mufid Al Munawar, Kholil Alfad, Jihaddul Alfi Satria Ali Aminulloh Ali Sodikin Almaarif, Azhar Amalia Andini Aminulloh, Ali Andini, Amalia Anggi Safitri Anida Atulloh Hanifa Annisa Azzahra, Annisa Annisa Fitri Annisa Fitri, Annisa Arrasyid, Muhammad Ikhwan Asep Mahbub Junaedi Aulia Madaniah Azis Rijal Muklis Azizah, Jihadini Nur Azzahra Auliadin Badriyono Badriyono Barra Ma’rifah, Brilliant Budi Prastya Nugroho Budiyanto Budiyanto Dadan Mardani Dewanti, Tri Mustika Diding Sariding Difa Farid Al-Fajri Ebta Yulianto Erik Yudistira Fadilah Al-Madani Fadillah, Muhammad Haikal Fath, Imam Nur Sidiq Al Firdaus Al Kamil Fitri Rachmiati Sunarya Fitri, Anisa Fitria Al Munawar Fitriani Hakim Gunawan Pujiyanto Guntur Budi Prasetyo Hadid, Umar Haekal, Muhammad Haeru Risman Haq, Isa Anshori Al Hastuti, Yusriana Maida Haya, Nasywa Aqilah Ibnu Salam Al-Mawarid Ikmal, Muhammad Imam Fatkhan Mubin Imam Prawoto Imas Nur Jamillah Imas Nurjamillah Indah Hafizhah Isa Anshori Al Haq Islami, Bilat Nur Iwan Iwan Jannah, Miyatu Al Jihadini Nur Azizah Junaedi, Asep Mahbub Kamil, Ihsan Khisma Dina Khalisa M. Isa Asyrofuddin Marsudi Marsudi Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Muhamad Ramdan Muhamad, Fiqri Rizaldi Muhammad Abdul Jabar Muhammad Isa Asyrofuddin Muhammad Latief Munawir Sajali Nabilah, Khansa Silmi Nana Turyana Naufal Ghaly Rozani Nisa, Ikhfi Khoirun Nugroho, Budi Prastya Nur Anisa Al Maulida Nurhasan Nurhasan Nurmadhani, Wilda Nurrohman Nurrohman Pamungkas Alukman Nulhakim Paujiah, Syifa Prawoto, Imam Puji Puji Pungki Harmoko Putri, Amelia Fajri Ramlan Harun Rasyid Ashidiq Refly Setiawan Rijal, Ahlan Khoir Syah Risman, Haeru Roiddin, Farhan Sabililah, Sabi Sabrina, Ulla Sajali, Munawir Sakinah, Shakira Nurul Sapitri, Gina Setiawan, Rizal Ahmaludin Shabna Dafita Sidiq, kholaif Aulia SOBIRIN Soleha, Anisatul Sriyoto Suanda Suanda Sugimin Sujarwo Sujarwo Sukamto Sukasna Sukasna Suwito Suwito Syafri Rajabullah Taufiqurachman Taufiqurachman Teguh Rahayu Wiyono Thoriq Azhar Zulkarnain Tofa Fidyansyah Waryanto Waryanto Widiastuti, Nining Wildan Taska Wiyono, Teguh Rahayu Yadi Supriyatna Yunus, Nur Rohim Yusriana Maida Hastuti Zahra Putri Alhaqni