Claim Missing Document
Check
Articles

Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum: Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD Aulia Madaniah; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24789

Abstract

The battle between Islam and the state is well-known, as it began during the process of establishing the Indonesian state, resulting in the division of the country into two groups: Islamic nationalists and secular nationalists. Pancasila, according to Mahfud MD, is a collection of factors aimed at resolving divisions. The purpose of this study is to describe how Moh. Mahfud MD views the link between Islam and the state, what his background is, and how the relationship between Islam and the state functions in a state of law. The author compares the viewpoints of many figures on this subject using a qualitative method with a normative approach. According to the study's findings, Moh. Mahfud MD believes that while religion does not rule the state, the state's structure is a creation rather than a product of political science. The reason for Moh. Mahfud MD's ideas is that they bear a resemblance to Nahdatul Ulama, as Mahfud is involved in alumni activities and was formerly a member. Islam and the state in a state of law share a shared goal: both maintain the democratic system in order to protect human rights.Keywords: Islam; State; State of Law; Pancasila AbstrakPerdebatan Islam dan negara sudah tidak asing lagi, mengingat konflik ini dimulai ketika menentukan dasar negara Indonesia yang mengakibatkan perpecahan menjadi dua golongan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Mahfud MD menyatakan bahwa Pancasila merupakan gabungan aspek yang bertujuan untuk mendamaikan perpecahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan Moh. Mahfud MD tentang hubungan Islam dan negara, apa yang melatar belakangi pemikiran Moh. Mahfud MD, serta bagaimana hubungan Islam dan negara dalam negara hukum? Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk membandingkan pendapat para tokoh terkait hal ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Moh. Mahfud MD memandang agama tidak mengatur negara akan tetapi bentuk negara merupakan ciptaan daripada ilmu politik. Hal yang melatar belakangi pemikiran Moh. Mahfud MD yaitu adanya kemiripan dengan Nahdatul Ulama dikarenakan Mahfud aktif dalam kegiatan alumni sekaligus pernah menjadi anggotanya. Adapun hubungan Islam dan negara dalam negara hukum mempunyai persamaan yaitu sama-sama menjunjung tinggi sistem demokrasi guna menjunjung tinggi hak asasi manusia.Kata Kunci: Islam, Negara, Negara Hukum, Pancasila.
Implikasi Perubahan Konstitusi 1945-1959 Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia Nana Turyana; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19656

Abstract

The Indonesian constitution has undergone several changes, namely in 1949, 1959, and during the reform era. Changing the constitution in a country can result in changing the system of government in that country. Each law that is made can carry its own characteristics, including in the government system regulated in the 1945 Constitution. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are the constitution of Indonesia have long of history. The canges on constitution therefor implication to system of goverment because the constitution are rules.Keywords: Implication. Constitution, System, Governance AbstrakKonstitusi Indonesia sudah mengalami perubahan beberapa kali yaitu pada tahun  1949, 1959, dan pada masa reformasi. Berubahnya konstitusi pada suatu negara dapat mengakibatkan berubahnya sistem pemerintahan di negara tersebut. Setiap hukum yang dibuat dapat membawa ciri khas tersendiri, termasuk dalam sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Konstitusi di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Perubahan pada konstitusi berdampak sistemik terhadap berubahnya sistem pemerintahan karena konstitusi adalah aturan sedangkan pemerintahan adalah alat untuk mencapai tujuan yang tertuang pada aturan (konstitusi). Kata Kunci: Implikasi, Konstitusi, Sistem, Pemerintahan
Pelaksanaan Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Puji Puji; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.21126

Abstract

The village information system in the village of Mekarjaya not using a website-based information system. This is the concern of previous authors so difficult to find information Village from the official site of the Village. This paper discusses the management of village information is the implementation of Village-based information website. This research uses normative legal research methods, with a law approach and historical approach. Primary legal material namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Additional State Gazette Number 5495), Secondary Legal Materials contained in the book, legal and internet journals. Research result (1) Local Governments both from the district until village levels are obliged to hold good Village Information facilities. (2) Village officials in Mekarjaya must provide minimal information facilities for information boards to Website-based Village Information services.Keywords: Village Law, Transparency, Village information, website AbstrakSistem informasi Desa yang ada di Desa Mekarjaya belum menggunakan sistem informasi yang berbasis Website. Hal ini yang menjadi perhatian penulis karena sebelumnya begitu sulit mencari informasi Desa dari situs resmi Desa. Tulisan ini membahas pengelolaan informasi desa yaitu Pelaksanaan informasi Desa yang berbasis website. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), Bahan Hukum Skunder yang ada  di dalam buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil Penelitian (1) Pemerintah Daerah baik dari tingkat kabupaten hingga Desa berkewajiban mengadakan sarana Informasi Desa yang baik. (2) Pejabat Desa Mekarjaya dalam kesahariannya harus memberikan sarana Informasi minimal papan Informasi hingga pelayanan Informasi Desa  yang berbasis Website.Kata Kunci: Undang-Undang Desa; Transparansi; informasi Desa; website
Efektifitas Pembelajaran Daring bagi Siswa dan Orang Tua Siswa di Desa Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Muhammad Isa Asyrofuddin; Siti Ngainnur Rohmah; Alfi Satria; Syafri Rajabullah; Wildan Taska
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.23392

Abstract

Since the emergence of the COVID-19 pandemic in Indonesia, the Ministry of Education and Culture has been forced to stop face-to-face learning at schools and on campus. Learning is done online (in the network). Over time, there are many obstacles that are felt by students and parents of students during online learning. This is a strong reason for them to return to face-to-face learning at school. The purpose of this study is to explain the effectiveness of online learning in the Curug Village Community, Bojongsari District, Depok City. The type of research used is qualitative. Data were obtained from observations and surveys of parents of students in Curug Village, Bojongsari District, Depok City. The results of this study indicate that online learning is less effective for students in Curug Village, Bojongsari District, Depok City. This is influenced by the lack of supervision from parents, because not all parents can guide their children (students) during online learning due to other activities at the same time. More attention is needed from the Ministry of Education and Culture to improve the online learning system during this COVID-19 period, if possible, face-to-face learning will be implemented in stages.Keywords: Effectiveness, Online Learning, Parents, Students   AbstrakSejak munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia, Kemendikbud terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah maupun di kampus. Pembelajaran  dilakukan secara daring (dalam jaringan). Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat banyak kendala yang dirasakan oleh para Siswa dan Orang Tua Siswa selama pembelajaran daring. Hal ini menjadi alasan kuat bagi mereka untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.  Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan efektifitas pembelajaran daring di lingkungan Masyarakat Desa Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualititaf. Data diperoleh dari observasi dan survey kepada Orang Tua Siswa di Desa Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembelajaran daring kurang efektif bagi Siswa di Desa Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dari Orangtua Siswa, karena tidak semua orang tua Siswa dapat membimbing Anaknya (Siswa) di saat pembelajaran daring disebabkan kesibukan lainnya dalam satu waktu yang sama. Perlu perhatian lebih dari Kemendikbud untuk meningkatkan sistem pembelajaran daring di masa COVID-19 ini, bila memungkinkan segera kembali diberlakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap.Kata Kunci: Efektifitas, Pembelajaran daring, Orang Tua, Siswa
Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia Ahmad Fachrur; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20832

Abstract

Legal institutions are norms and laws that are considered important to support activities in the community. With it, peace and tranquility are created and good habits of behavior are created. MUI is a place to complain for Muslims in Indonesia about matters related to problems in society. With the fatwa produced by the MUI, it will answer the needs of Muslims, its existence can also help ease the task of the government. This study uses a qualitative descriptive research method, with a literature approach. The results of the study state that in legal institutions, the fatwa of the MUI ulama can become legally binding if it is formalized into laws or derivative regulations under it.Keywords: Islamic Law Institutions; Fatwa; MUI Abstrak:Pranata Hukum merupakan suatu norma dan hukum yang dianggap penting untuk mendukung kegiatan di masyarakat. Dengannya, tercipta ketenangan dan kedamaian serta kebiasaan perilaku yang baik. MUI merupakan tempat untuk mengadu bagi Umat Islam di Indonesia mengenai hal-hal yang terkait permasalahan di masyarakat. Dengan fatwa yang diproduksi oleh MUI akan terjawab kebutuhan umat Islam, keberadaanya juga dapat membantu meringankan tugas pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pranata hukum, fatwa ulama MUI dapat menjadi legalitas hukum yang mengikat apabila diformalkan menjadi undang-undang atau peraturan turunan dibawahnya.Kata Kunci: Pranata Hukum Islam; Fatwa; MUI
Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran dan Hukum Positif Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.14963

Abstract

AbstractThe phenomenon of cases of harassment and opposition to women in Indonesia is not in accordance with Islamic teachings. Because basically Islam is very glorifying women and upholds the dignity of women. There are several verses which are often wrong and are used as evidence to legitimize the action. This paper presents the interpretation of specific Qur'anic verses on the interpretation of adabi ijtima'i related to the equal rights of men and women in society. There are two interpretations that will be the object of this research, namely Safwah al-Tafasir by Muhammad ‘Ali al-Sabuni and Tafsir al-Misbah by Muhammad Quraish Shihab. This paper examines the analysis and critical discussion of Muhammad ‘Ali al-Sabuni and Muhammad Quraish Shihab on the correctional of women and equality of women in Islam.Keywords: Discrimination, Women, Men, and Breeding AbstrakFenomena kasus pelecehan dan diskriminasi terhadap kaum wanita di Indonesia sesungguhnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena pada dasarnya Islam sangat memuliakan wanita dan menjunjung tinggi martabat wanita. Ada beberapa ayat yang sering salah dipahami dan dijadikan dalil untuk melegitimasi tindakan tersebut. Tulisan ini menyajikan penafsiran ayat-ayat Alquran khususnya tafsir adabi ijtima’i terkait dengan persamaan hak kaum laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Ada dua tafsir yang akan menjadi objek penelitian ini, yaitu Safwah al-Tafasir karya Muhammad ‘Ali al-Sabuni dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Tulisan ini mengupas secara analitis dan mengeksplorasi secara kritis pandangan Muhammad ‘Ali al-Sabuni dan Muhammad Quraish Shihab terhadap pemuliaan perempuan dan persamaan hak kaum laki-laki dengan perempuan di dalam Islam.Kata Kunci: Diskriminasi, Perempuan, Laki-laki, dan Pemuliaan
Pemimpin Non Muslim Dalam Negara Mayoritas Islam Menurut Al-Mawardi: Kajian Hukum Di Indonesia Difa Farid Al-Fajri; Siti Ngainnur Rohmah; Mufidah Mufidah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25578

Abstract

Leadership in a Muslim's life is something that is very urgent in achieving common goals. In managing a dynamic and interactive life, it is required to have a leader whose job is to carry out, guide and carry work towards achieving goals. The purpose of this study is to explain the concept of Non-Muslim Leaders in Muslim-majority countries according to Al-Mawardi. This research method is qualitative with a normative approach. Based on the Qur'an and Sunnah regarding non-Muslim leadership, the majority of scholars are still adamant that, under normal conditions for Muslims in an Islamic country, it is unlawful to elect non-Muslim leaders. However, according to al-Mawardi, in times of emergency, such as Muslims who are currently under political oppression, they are allowed to elect non-Muslim leaders.Keywords: Leader; Ahlu Dzimmah (non-Muslims); Al-Mawardi's thoughts AbstrakKepemimpinan dalam sebuah kehidupan seorang muslim adalah suatu hal yang sangat urgen dalam mencapai cita-cita bersama. Dalam menata kehidupan yang dinamis dan interaktif, dituntut adanya seorang pemimpin yang bertugas melaksanakan, memandu dan membawa pekerjaan ke arah tercapainya sasaran. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konsep Pemimpin Non Muslim di dalam negara mayoritas Islam menurut Al-Mawardi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Berdasarkan al-Qur’ân dan Sunnah terkait kepemimpinan non-Muslim, mayoritas ulama masih tetap teguh berpendapat, dalam kondisi normal kaum Muslimin di negara Islam, haram hukumnya memilih pemimpin non-Muslim. Akan tetapi, menurut al-Mawardi di saat darurat, seperti umat Islam yang sedang berada dalam ketertindasan politik, mereka dibolehkan memilih pemimpin non-Muslim.Kata Kunci: Pemimpin; Ahlu Dzimmah (non muslim); Pemikiran al-Mawardi
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah; Studi Kasus di Baitul Maal Wat Tamwil Ta’awun Finance Jakarta Selatan Fitria Al Munawar; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23343

Abstract

Baitul Maal Wat Tamwil Ta 'awun Finance (BMT tawfin) is one of the financial institutions that provide financing product likes murabahah. Many people think this product is borrowing the money, even though the contract is the same as in trade. Based on that the authors are interested to do the research and are curious about the financing practices at BMT Tawfin reviewed Islam law and positive law.  The methodology in this study used a qualitative descriptive approach with field research. The data collection procedure by observation, interviews, and documentation in order to obtain data directly by describing what had been found in the field and analyzing it. The result at BMT Tawfin, South Jakarta, it can be concluded that the practice of Murabahah Financing based on the terms of the ruling council of Shari 'ah national NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Of the murabahah and also in KHES the book ii of akkad chapter iii reconciliation, The requirements, the legal category, 'disgrace, effect, and interpretation of akkadian chapters 22, 23, 24, 25 are in accordance with Islamic law.  According to the law, the practice of Murabahah financing at BMT tawfin is consistent with the country's positive law, because in the practice of financing murabahah according to the regulation of the joint ministry and small and medium-size efforts (KUKM) of the Republic of Indonesia NO: 16/Per/M/KUKM/IX/2015 about the sharia-loan and sharia-financing operations are conducted by the cooperation In chapter I common clause chapter 1 verse 44 and chapter 1 verse 2, and BMT Tawfin already has the legality of the corporation number of the ministry of cooperation and the small and medium enterprises of the republic of Indonesia through recognition No. 109/BH/M.KUKM.2/X/2012 On October 2, 2012. At present, microfinance institutions need to add a permit from the OJK otherwise their status becomes illegal, even though they already have a legal entity number from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia. It is in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2013 about Microfinance Institutions.Keywords: Law, Murabahah Financing, BMT AbstrakBaitul Maal Wat Tamwil Ta’awun Finance (BMT Tawfin) merupakan salah satu dari lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan produk murabahah sebagai bentuk pembiayaan. Namun banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa pembiayaan murabahah ini adalah pinjam uang, padahal akadnya adalah jual beli. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui praktik pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Ta’awun Finance Jakarta Selatan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan  pendekatan normative empiris. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data-data secara langsung dengan memaparkan data-data yang telah ditemukan di lapangan dan menganalisisnya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Baitul Maal Wat Tamwil Ta’awun Finance Jakarta Selatan dapat disimpulkan bahwa Praktik Pembiayaan Murabahah berdasarkan ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan juga dalam KHES Buku II Tentang Akad Bab III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, ‘Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad pasal 22, 23, 24, 25 adalah sesuai dengan Hukum Islam. Sedangkan berdasarkan hukum positif praktik pembiayaan Murabahah di BMT Tawfin sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena dalam praktik pembiayaan murabahah menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia NO: 16/Per/M/KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 44 dan Pasal 1 ayat 2, serta BMT Tawfin sudah memiliki legalitas Nomor Badan Hukum dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui pengesahan No. 109/BH/M.KUKM.2/X/2012 pada tanggal 2 Oktober 2012. Pada saat sekarang Lembaga Keuangan Mikro perlu menambah izin dari OJK jika tidak statusnya menjadi ilegal, walaupun sudah memiliki legalitas nomor badan hukum dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.Kata Kunci: Hukum, Pembiayaan Murabahah, BMT.
Peran Pelaksanaan Kepemimpinan Lurah Terhadap Semangat Pegawai Di Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Yadi Supriyatna; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21775

Abstract

Dalam perkembangannya dengan semakin beragam dan kompleks kebutuhan hidupnya, maka kelompok yang telah terbentuk tersebut juga menyesuaikan dalam bentuk yang lebih tertib dan teratur, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Keadaan yang demikian itu telah mendorong manusia untuk berorganisasi dalam setiap aktifitas hidupnya.Dalam kehidupan modern, keberadaan suatu organisasi mutlak dibutuhkan oleh setiap orang, karena sebagai anggota/warga organisasi maka segala kepentingan dan tujuan pribadinya dapat terpenuhi.
Pengaturan Larangan Hoaks Dalam Al-Quran dan Hukum Positif Siti Ngainnur Rohmah
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.16618

Abstract

AbstractInformation and communication technology is developing very rapidly. The community is directed to use communication channels that are personal, effective and efficient. This condition leads to the allure of communication via the internet. The allure of internet communication is because the internet frees information and users to move without restrictions. Ignorance of internet users to access news from healthy sources, and spontaneity to share news without checking and rechecking, resulting in hoaks easily spread in the community.Keyword: Hoaks, Internet, Social Media AbstrakTeknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Masyarakat terarah untuk menggunakan saluran komunikasi yang bersifat pribadi, efektif dan efisien. Kondisi ini mengarah kepada daya pikat komunikasi melalui internet. Daya pikat komunikasi internet disebabkan karena internet membebaskan informasi dan penggunanya untuk bergerak tanpa batasan. Ketidaktahuan pengguna internet untuk mengakses berita dari sumber yang sehat, dan spontanitas berbagi berita tanpa check dan recheck, mengakibatkan hoaks mudah tersebar dalam masyarakat.Keyword: Hoaks, Internet, Media Sosial
Co-Authors Abdur Rahim Abdur Rahim Abdur Rahim, Abdur Abidin, Ibnu Abu Tamrin Ahmad Fachrur Akmal, Najmuddin Al Fikri, Muhamad Mufid Al Munawar, Kholil Alfad, Jihaddul Alfi Satria Ali Aminulloh Ali Sodikin Almaarif, Azhar Amalia Andini Aminulloh, Ali Andini, Amalia Anggi Safitri Anida Atulloh Hanifa Annisa Azzahra, Annisa Annisa Fitri Annisa Fitri, Annisa Arrasyid, Muhammad Ikhwan Asep Mahbub Junaedi Aulia Madaniah Azis Rijal Muklis Azizah, Jihadini Nur Azzahra Auliadin Badriyono Badriyono Barra Ma’rifah, Brilliant Budi Prastya Nugroho Budiyanto Budiyanto Dadan Mardani Dewanti, Tri Mustika Diding Sariding Difa Farid Al-Fajri Ebta Yulianto Erik Yudistira Fadilah Al-Madani Fadillah, Muhammad Haikal Fath, Imam Nur Sidiq Al Firdaus Al Kamil Fitri Rachmiati Sunarya Fitri, Anisa Fitria Al Munawar Fitriani Hakim Gunawan Pujiyanto Guntur Budi Prasetyo Hadid, Umar Haekal, Muhammad Haeru Risman Haq, Isa Anshori Al Hastuti, Yusriana Maida Haya, Nasywa Aqilah Ibnu Salam Al-Mawarid Ikmal, Muhammad Imam Fatkhan Mubin Imam Prawoto Imas Nur Jamillah Imas Nurjamillah Indah Hafizhah Isa Anshori Al Haq Islami, Bilat Nur Iwan Iwan Jannah, Miyatu Al Jihadini Nur Azizah Junaedi, Asep Mahbub Kamil, Ihsan Khisma Dina Khalisa M. Isa Asyrofuddin Marsudi Marsudi Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Muhamad Ramdan Muhamad, Fiqri Rizaldi Muhammad Abdul Jabar Muhammad Isa Asyrofuddin Muhammad Latief Munawir Sajali Nabilah, Khansa Silmi Nana Turyana Naufal Ghaly Rozani Nisa, Ikhfi Khoirun Nugroho, Budi Prastya Nur Anisa Al Maulida Nurhasan Nurhasan Nurmadhani, Wilda Nurrohman Nurrohman Pamungkas Alukman Nulhakim Paujiah, Syifa Prawoto, Imam Puji Puji Pungki Harmoko Putri, Amelia Fajri Ramlan Harun Rasyid Ashidiq Refly Setiawan Rijal, Ahlan Khoir Syah Risman, Haeru Roiddin, Farhan Sabililah, Sabi Sabrina, Ulla Sajali, Munawir Sakinah, Shakira Nurul Sapitri, Gina Setiawan, Rizal Ahmaludin Shabna Dafita Sidiq, kholaif Aulia SOBIRIN Soleha, Anisatul Sriyoto Suanda Suanda Sugimin Sujarwo Sujarwo Sukamto Sukasna Sukasna Suwito Suwito Syafri Rajabullah Taufiqurachman Taufiqurachman Teguh Rahayu Wiyono Thoriq Azhar Zulkarnain Tofa Fidyansyah Waryanto Waryanto Widiastuti, Nining Wildan Taska Wiyono, Teguh Rahayu Yadi Supriyatna Yunus, Nur Rohim Yusriana Maida Hastuti Zahra Putri Alhaqni