Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.316
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Abdimas Bina Bangsa Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Journal of Islamic Studies Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Mizan: Journal of Islamic Law
Rohmah, Siti Ngainnur
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 110 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 110 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
URGENSI OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN SOSIAL BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LIGKUNGAN PEKERJAAN DAN AKADEMIS Siti Ngainnur Rohmah; Imas Nur Jamillah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3665

Abstract

Kekerasan seksual sering terjadi pada siapa saja, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta kasus terjadinya kekerasan seksual di Indonesia, mengetahui penegakan hukum dan sosial yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual dan mengetahui urgensi optimalisasi perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan dan akademik. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data penelitian diambil dari kepustakaan, yaitu dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia relatif tinggi, pada tahun 2021 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai  lembaga layanan di masa pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, akan tetapi Komnas Perempuan menerima kenaikan  pengaduan yaitu sebesar 3.838 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.134 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 1.704 kasus (80%) di tahun 2021. Akan tetapi, perlindungan hukum dan sosial di Indonesia masih kurang efektif dengan melihat catatan tahunan Komnas Perempuan yang menunjukan tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan seksual diantaranya adalah peningkatan komitmen Lembaga-lembaga penegak hukum, meningkatkan peran dan kepedulian dari Lembaga-lembaga bantuan hukum.
Mekanisme Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileungsi Kidul Bogor Gunawan Pujiyanto; Siti Ngainnur Rohmah; Mufidah Mufidah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31118

Abstract

Misappropriation of funds or straying from the set course of action are both things that supervision seeks to prevent. With proper oversight, it should be possible to more efficiently and effectively implement the decided-upon policies and reach the desired outcomes. The study's goal is to describe the system in place in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency, to keep track of and account for the village's money. Qualitative research employing a legal concept analysis strategy is employed here (conceptual approach). Interviews, observations, and written records are the three main methods of data collection. Descriptive data presentation and analysis According to the findings, a system of monitoring the management of funds is essential to preventing the misuse of financial resources. The villagers, BPD, APIP, Camat, and BPK are all part of the village fund's oversight process. Direct and indirect mechanisms of village fund supervision by the Village Consultative Body (BPD) in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency.Keywords: Supervision; Fund; Village Abstrak Penyalahgunaan dana atau penyimpangan dari tindakan yang ditetapkan adalah dua hal yang ingin dicegah oleh pengawasan. Dengan pengawasan yang tepat, seharusnya dimungkinkan untuk menerapkan kebijakan yang diputuskan secara lebih efisien dan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem yang berlaku di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban uang desa. Di sini digunakan penelitian kualitatif dengan strategi analisis konsep hukum (pendekatan konseptual). Wawancara, observasi, dan catatan tertulis adalah tiga metode utama pengumpulan data. Penyajian dan analisis data deskriptif Menurut temuan, sistem pemantauan pengelolaan dana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya keuangan. Masyarakat desa, BPD, APIP, Camat, dan BPK menjadi bagian dari proses pengawasan dana desa. Mekanisme pengawasan dana desa secara langsung dan tidak langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.Kata kunci:  Pengawasan; Dana; Desa 
Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal Sujarwo Sujarwo; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31501

Abstract

AbstractThis research is motivated by the free market of the Asean Economic Community (AEC), many products circulating in Indonesia do not only come from within the country, but also many products that will enter from MEA member countries themselves. So there is concern about the halalness of these products. The purpose of this study was to determine the urgency of hisbah institutions in the Indonesian constitutional system and to determine the function and role of hisbah institutions in guaranteeing halal products in Indonesia. The approach method used in this study is the approach of laws, regulations, and related books. The type of research conducted by the author includes the type of qualitative research. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. The results of the research state that the function and role of the hisbah institution in the constitutional system in Indonesia has strong and strategic legal power, so it is very necessary. The hisbah institutions include the POM Agency, LPPOM MUI, and the Ministry of Religion. BPJPH has supervised products labeled halal by carrying out unannounced inspections every six months while in the market it depends on the level of risk of the product, low and moderate 2x (twice) a year at least while high ones every 3 (three) months.Keywords: Urgency; Hisbah Institution; Supervision; Halal Products AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi adanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), banyak produk-produk yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak produk yang akan masuk dari negara anggota MEA sendiri. Sehingga muncul kekhawatiran terhadap kehalalan dari produk-produk tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan untuk mengetahui fungsi dan peran lembaga hisbah dalam menjamin produk halal di indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang terkait. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa fungsi dan peran lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang kuat dan strategis, sehingga sangat diperlukan. Adapun lembaga-lembaga hisbah tersebut antara lain Badan POM, LPPOM MUI, dan Departemen Agama. BPJPH sudah melakukan pengawasan terhadap produk berlabel halal dengan melakukan inspeksi mendadak enam bulan sekali sedangkan di pasaran tergantung tingkat resiko produknya, yang rendah dan sedang setahun 2x (dua kali) minimal sedangkan yang tinggi per 3 (tiga) bulan.Kata Kunci: Urgensi, Lembaga Hisbah, Pengawasan, Produk Halal.
Perceraian Akibat Orang Ketiga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Sukasna Sukasna; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31676

Abstract

The phenomenon of family disunity that has been happening lately seems to have become a culture. This can be seen from the rise of adultery, divorce and marriage, then the increase in the number of street children seems to show negative symptoms in the community environment. The purpose of this study is to find out how divorce is due to a third person in a positive law perspective in the South Jakarta Religious Court and to find out how divorce is due to a third person in the Perspective of Islamic Law in the South Jakarta Religious Court. This research method is a qualitative research with a legal concept analysis approach. The results of the study show that: Divorce due to a third person in a positive legal perspective at the South Jakarta Religious Court in 2022 is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce in the view of Islam is not something that is prohibited but Allah hates the existence of a divorce. If forced, divorce is the last resort when all efforts to maintain the household have been made but to no avail.Key words: Divorce due to third party, South Jakarta Religious Court Abstrak Fenomena perpecahan keluarga yang banyak terjadi belakangan ini seolah menjadi suatu budaya. Ini dapat dilihat dari maraknya perselingkuhan, kawin cerai, kemudian ditambah meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif pada lingkungan masyarakat. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan untuk mengetahui perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.Kata kunci: Perceraian Akibat Orang Ketiga Pengadilan Agama Jakarta Selatan
REPOSITION OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS IN THE STATE LEGAL SYSTEM Nurrohim Yunus; Refly Setiawan; Siti Ngainnur Rohmah
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.7304

Abstract

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is the foundational human rights declaration. The United Nations adopted it on December 10, 1948. The Universal Declaration of Human Rights is a global reference that establishes universal principles for achieving human rights. Although the Universal Declaration of Human Rights lacks official legal power, its fundamental concepts have become universal standards and are regarded as international law by many nations. Human rights have been codified in numerous international, national, provincial, and local/municipal legal texts. In this piece, the author employs a qualitative descriptive research methodology. It is said to be 'universal' because this right is stated to be a part of every human being's humanity, regardless of skin color, gender, culture, or religion; and it is said to be 'attached' because anyone possesses this right by virtue of his birth as a human being and not because of the grant of any authority institution. This privilege cannot be revoked by anyone because it is "attached." On the basis of the articles of all applicable Indonesian constitutions, it is possible to assert that the conceptualization of human rights in Indonesia has undergone a rigorous and protracted dialectical process. Incorporating human rights into the constitution demonstrates a commitment to upholding the law and human rights. In addition, different human rights provisions in the Indonesian constitution have been crafted to satisfy the needs and requirements for human rights protection in the personal, family, community, and national contexts.
Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ibnu Salam Al-Mawarid; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31973

Abstract

For Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.Keywords: Halal Product Act; BPJPH; MUI AbstrakBagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indoesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.Kata Kunci: Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MUI
Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Rasyid Ashidiq; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31970

Abstract

Decision making by leaders in an organization is quite difficult. Moreover, if the organization is the largest state-owned organization, it is necessary to hold a deliberation to reach a consensus, but whether the deliberation is appropriate or not according to Islamic teachings. The purpose of this research is to find out how the concept of syuro and its implementation by the MPR RI? This study uses a qualitative method. The results of this study state that in the context of siyasa Syar'iyah the concept of Shura is a constitutional principle in Islamic monocracy that must be implemented, and shura is placed as the main principle in solving social, political, and governmental problems. This is to prevent the birth of decisions that are detrimental to the public interest or the people. This shows that the concept of deliberation applied by the MPR is in accordance with the concept of shura formed by Rasulullah in terms of making rules, because making decisions that are public in Islam it must be based on decisions resulting from deliberations for consensus, just like during the MPR RI in designing a statutory regulation, namely the deliberation system.Keywords: Deliberation; MPR RI; Siyasa Sharia  AbstrakPengambilan keputusan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang cukup sulit. Apalagi kalau organisasi tersebut adalah organisasi terbesar milik negara, maka perlu dilakukan sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apakah musyawarah yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum menurut ajaran Islam.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman konsep syuro dan implementasinya oleh MPR RI? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks siyasah Syar’iyah konsep Syura merupakan suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan, dan syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Hal ini menunjukan bahwa konsep musyawarah yang diterapkan oleh MPR RI, telah sesuai dengan konsep syura yang dibentuk oleh Rasulullah dari segi pembuatan aturan, karena dalam pengambilan keputusan yang bersifat untuk umum dalam Islam haruslah dengan keputusan hasil musyawarah untuk mufakat, sama seperti halnya saat MPR RI dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dengan sistem musyawarah.Kata Kunci: Musyawarah; MPR RI; Siyasah Syariah
Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih Siyasah Nur Anisa Al Maulida; Siti Ngainnur Rohmah; Munawir Sajali
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31974

Abstract

Bappeda of West Java Province was formed to carry out the regional development planning mechanism in the future and is required to increasingly prioritize development planning that is transparent, accountable, and participatory. The aim of this research is to find out the implementation of work programs of Bappeda of West Java Province according to Law No. 25 of 2004 in the perspective of Fiqh Siyasah. The author uses a type of qualitative research with a normative juridical approach. The results of the research show that the Implementation of the Bappeda Work Program in West Java Province according to Law no. 25 of 2004 is in accordance with the implementation of accountability for the main tasks in development planning. Bappeda of West Java Province in implementing its work program is in accordance with the 4 foundations of Siyasah Fiqh, namely: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, and Tazkiyah. This is in accordance with the concept of the development of Imam Al-Mawardi.Keywords: Implementation; Work program; Bappeda West Java Province; Law Number 25 of 2004; Fiqh Siyasa AbstrakBappeda Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable, dan partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat menurut UU No. 25 Tahun 2004 sudah sesuai dengan implementasi pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dalam perencanaan pembangunan. Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam implementasi program kerjanya sudah sesuai dengan 4 landasan Fiqih Siyasah yaitu: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, dan Tazkiyah. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan Imam Al-Mawardi.Kata Kunci: Implementasi; Program Kerja; Bappeda Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Fiqih Siyasah
Peran Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Konvensional dan Islam Marsudi Marsudi; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31971

Abstract

Opposition parties still have a negative image in Indonesian society, so parties that lose in elections are often reluctant to call their party an opposition party. This is due to the dark history of the Indonesian nation. Islam stipulates deliberation as one of the Islamic rules of life and obliges a leader to hold deliberations and obliges his people to criticize what his leader, known as the opposition, has done. The purpose of this research is to find out the role of the opposition parties in the conventional and Islamic constitutional systems. This research uses the library method. Research data comes from sources of literature and journals that are relevant to the title above, either directly or indirectly. The results of the discussion show that the role of the opposition party in the conventional and Islamic constitutional system is as a loyal opposition or can be called a party that supports the government but remains critical of pro-people government policies and acts as a check and balance or as a supervisor and counterweight in government. In essence, humans are in the wrong place and make mistakes so the party as a forum for people's aspirations should be tasked with overseeing the performance of the government. As for Islam, it is manifested in the form of Amar Ma'ruf Nahi Munkar.Keywords: Opposition; state administration; Islam; conventional AbstrakPartai oposisi masih memiliki image negatif dalam masyarakat Indonesia, sehingga partai yang kalah dalam pemilu seringkali enggan menyebut partainya sebagai partai oposisi. Hal ini dikarenakan sejarah bangsa Indonesia yang kelam. Islam menetapkan musyawarah sebagai salah satu kaidah hidup yang islami dan mewajibkan seorang pemimpin untuk melakukan musyawarah serta mewajibkan umatnya untuk mengkritisi apa yang telah dilakukan pemimpinnya yang dikenal dengan oposisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan konvensional dan Islam. Penelitian ini menggunakan metode pustaka. Data penelitian berasal dari sumber kepustakaan dan jurnal yang ada relevansinya dengan judul di atas baik langsung maupun tidak langsung. Hasil dari pembahasan menunjukan bahwa peran partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan konvensional dan Islam adalah sebagai loyal oposisi atau dapat disebut sebagai partai yang mendukung pemerintah namun tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan berperan sebagai chek and balance atau sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pemerintahan. Pada hakekatnya manusia tempatnya salah dan khilaf sehingga partai sebagai wadah aspirasi rakyat hendaknya bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Adapun dalam Islam diwujudkan dalam bentuk Amar Ma’ruf Nahi Munkar.Kata kunci: Oposisi; Ketatanegaraan; Islam; Konvensional
PEMBUATAN MINUMAN HERBAL KAYU SECANG UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BLOK GOMBANGAN, DESA SANCA, GANTAR, INDRAMAYU Abdur Rahim; Siti Ngainnur Rohmah; Khisma Dina Khalisa; Indah Hafizhah; Muhamad Ramdan; Firdaus Al Kamil; Shabna Dafita; Suanda Suanda
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i1.436

Abstract

Covid 19 has changed the fabric of social life. People who are essentially social beings are prevented from interacting with each other and consequently in their efforts to fulfill the basic needs of human life. To avoid the possibility of contracting Covid 19, people need to adjust the way they interact with each other. But on the other hand, people have to work to provide for themselves and their families. The community of Sanca Blok Gombangan Village cannot be separated from the impact of Covid 19. This service adopts the ABCD method, which is a service that focuses on improving living standards by utilizing assets owned by the community. Local assets are sometimes neglected and not used optimally due to people's ignorance. Therefore, this method was adopted to reintroduce existing assets to the community so that they can be used to improve the standard of living. Based on our research, we found that various plant resources, including the sappan tree (Caesalpinnia sappan L), have not been used optimally. Various studies have shown that sap fruit can be processed into hot drinks that are delicious and healthy. Based on this, the residents of Sanca Village were taught how to make herbal drinks from turtle trees and how to sell them to improve the health and economy of Sanca Village
Co-Authors Abdur Rahim Abdur Rahim Abdur Rahim, Abdur Abidin, Ibnu Abu Tamrin Ahmad Fachrur Akmal, Najmuddin Al Fikri, Muhamad Mufid Al Munawar, Kholil Alfad, Jihaddul Alfi Satria Ali Aminulloh Ali Sodikin Almaarif, Azhar Amalia Andini Aminulloh, Ali Andini, Amalia Anggi Safitri Anida Atulloh Hanifa Annisa Azzahra, Annisa Annisa Fitri Annisa Fitri, Annisa Arrasyid, Muhammad Ikhwan Asep Mahbub Junaedi Aulia Madaniah Azis Rijal Muklis Azizah, Jihadini Nur Azzahra Auliadin Badriyono Badriyono Barra Ma’rifah, Brilliant Budi Prastya Nugroho Budiyanto Budiyanto Dadan Mardani Dewanti, Tri Mustika Diding Sariding Difa Farid Al-Fajri Ebta Yulianto Erik Yudistira Fadilah Al-Madani Fadillah, Muhammad Haikal Fath, Imam Nur Sidiq Al Firdaus Al Kamil Fitri Rachmiati Sunarya Fitri, Anisa Fitria Al Munawar Fitriani Hakim Gunawan Pujiyanto Guntur Budi Prasetyo Hadid, Umar Haekal, Muhammad Haeru Risman Haq, Isa Anshori Al Hastuti, Yusriana Maida Haya, Nasywa Aqilah Ibnu Salam Al-Mawarid Ikmal, Muhammad Imam Fatkhan Mubin Imam Prawoto Imas Nur Jamillah Imas Nurjamillah Indah Hafizhah Isa Anshori Al Haq Islami, Bilat Nur Iwan Iwan Jannah, Miyatu Al Jihadini Nur Azizah Junaedi, Asep Mahbub Kamil, Ihsan Khisma Dina Khalisa M. Isa Asyrofuddin Marsudi Marsudi Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Muhamad Ramdan Muhamad, Fiqri Rizaldi Muhammad Abdul Jabar Muhammad Isa Asyrofuddin Muhammad Latief Munawir Sajali Nabilah, Khansa Silmi Nana Turyana Naufal Ghaly Rozani Nisa, Ikhfi Khoirun Nugroho, Budi Prastya Nur Anisa Al Maulida Nurhasan Nurhasan Nurmadhani, Wilda Nurrohman Nurrohman Pamungkas Alukman Nulhakim Paujiah, Syifa Prawoto, Imam Puji Puji Pungki Harmoko Putri, Amelia Fajri Ramlan Harun Rasyid Ashidiq Refly Setiawan Rijal, Ahlan Khoir Syah Risman, Haeru Roiddin, Farhan Sabililah, Sabi Sabrina, Ulla Sajali, Munawir Sakinah, Shakira Nurul Sapitri, Gina Setiawan, Rizal Ahmaludin Shabna Dafita Sidiq, kholaif Aulia SOBIRIN Soleha, Anisatul Sriyoto Suanda Suanda Sugimin Sujarwo Sujarwo Sukamto Sukasna Sukasna Suwito Suwito Syafri Rajabullah Taufiqurachman Taufiqurachman Teguh Rahayu Wiyono Thoriq Azhar Zulkarnain Tofa Fidyansyah Waryanto Waryanto Widiastuti, Nining Wildan Taska Wiyono, Teguh Rahayu Yadi Supriyatna Yunus, Nur Rohim Yusriana Maida Hastuti Zahra Putri Alhaqni