Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Standing and Qualifications of the Petitioner in the Judicial Review from the Perspective of Fiqh Siyasah Waryanto Waryanto; Siti Ngainnur Rohmah
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v6i1.32163

The delay in development is the same as the delay in efforts to realize prosperity for the people of Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) noted that state financial losses arising from corruption cases throughout 2021 reached Rp 62.9 trillion. This amount exceeded the previous year with a total loss of Rp 56.7 trillion. Pungki Harmoko, revealed in his application for judicial review in 2015, the facts of losses to the state and society due to corruption, that: (1) Corruption is increasingly prevalent; (2) There is a desire from the people represented by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah so that corruptors get the death penalty. However, the Constitutional Court decided that the Petitioner did not have the legal standing to file the a quo petition. The researcher tries to explore the legal standing and qualifications of the applicant in the Judicial Review and is reviewed in the fiqh siyasah. After researching that the legal standing and qualifications of the applicant in the Judicial Review of the decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XIII/2015, are in accordance with the Constitutional Court Law. Thus Pungki Harmoko does not have legal standing as an applicant. Likewise with the Legal Standing and Qualifications of the Petitioners in the Judicial Review from the Fiqh Siyasah Perspective. In the review of the decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XIII/2015, it has also been in accordance with what is argued in the Constitutional Court Law.Kata Kunci: Judicial Review,Legal Standing, Kualifikasi Pemohon AbstrakTerhambatnya pembangunan sama dengan terhambatnya usaha mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kerugian keuangan negara yang timbul akibat kasus korupsi sepanjang 2021 mencapai Rp 62,9 triliun. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya dengan jumlah kerugian sebesar Rp 56,7 triliun. Pungki Harmoko, mengungkapkan dalam permohonan uji materinya pada tahun 2015, fakta-fakta kerugian negara dan masyarakat akibat korupsi, bahwa: (1) Korupsi yang semakin menggurita; (2) Adanya keinginan dari rakyat yang terwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar para koruptor mendapat hukuman mati. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Peneliti mencoba menggali legal standing dan kualifikasi pemohon dalam Judicial Review dan ditinjau dalam fiqh siyasah. Setelah diteliti bahwa Legal standing dan kualifikasi pemohon dalam Judicial Review putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XIII/2015, telah sesuai dengan UU MK. Dengan demikian Pungki Harmoko tidak memiliki legal standing sebagai pemohon. Begitu juga dengan Legal Standing Dan Kualifikasi Pemohon Dalam Judicial Review Perspektif Fiqh Siyasah. Dalam Review putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XIII/2015, juga telah sesuai dengan yang didalilkan dalam UU MK.Keywords: Judicial Review, Legal Standing, Applicant Qualifications

Legal Standing and Qualifications of the Petitioner in the Judicial Review from the Perspective of Fiqh Siyasah Waryanto Waryanto; Siti Ngainnur Rohmah
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v6i1.32163

The delay in development is the same as the delay in efforts to realize prosperity for the people of Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) noted that state financial losses arising from corruption cases throughout 2021 reached Rp 62.9 trillion. This amount exceeded the previous year with a total loss of Rp 56.7 trillion. Pungki Harmoko, revealed in his application for judicial review in 2015, the facts of losses to the state and society due to corruption, that: (1) Corruption is increasingly prevalent; (2) There is a desire from the people represented by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah so that corruptors get the death penalty. However, the Constitutional Court decided that the Petitioner did not have the legal standing to file the a quo petition. The researcher tries to explore the legal standing and qualifications of the applicant in the Judicial Review and is reviewed in the fiqh siyasah. After researching that the legal standing and qualifications of the applicant in the Judicial Review of the decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XIII/2015, are in accordance with the Constitutional Court Law. Thus Pungki Harmoko does not have legal standing as an applicant. Likewise with the Legal Standing and Qualifications of the Petitioners in the Judicial Review from the Fiqh Siyasah Perspective. In the review of the decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XIII/2015, it has also been in accordance with what is argued in the Constitutional Court Law.Kata Kunci: Judicial Review,Legal Standing, Kualifikasi Pemohon AbstrakTerhambatnya pembangunan sama dengan terhambatnya usaha mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kerugian keuangan negara yang timbul akibat kasus korupsi sepanjang 2021 mencapai Rp 62,9 triliun. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya dengan jumlah kerugian sebesar Rp 56,7 triliun. Pungki Harmoko, mengungkapkan dalam permohonan uji materinya pada tahun 2015, fakta-fakta kerugian negara dan masyarakat akibat korupsi, bahwa: (1) Korupsi yang semakin menggurita; (2) Adanya keinginan dari rakyat yang terwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar para koruptor mendapat hukuman mati. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Peneliti mencoba menggali legal standing dan kualifikasi pemohon dalam Judicial Review dan ditinjau dalam fiqh siyasah. Setelah diteliti bahwa Legal standing dan kualifikasi pemohon dalam Judicial Review putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XIII/2015, telah sesuai dengan UU MK. Dengan demikian Pungki Harmoko tidak memiliki legal standing sebagai pemohon. Begitu juga dengan Legal Standing Dan Kualifikasi Pemohon Dalam Judicial Review Perspektif Fiqh Siyasah. Dalam Review putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XIII/2015, juga telah sesuai dengan yang didalilkan dalam UU MK.Keywords: Judicial Review, Legal Standing, Applicant Qualifications

Konsep Geostrategi Untuk Kedaulatan Dalam Persepektif Keamanan Negara dan Fiqih Siyasah Budi Prastya Nugroho; Siti Ngainnur Rohmah; Mufidah Mufidah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32495

Geostrategi merupakan cara untuk mempertahankan teritorial. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya harus memiliki strategi tersendiri dalam penguasaan seluruh pulau yang ada. Strategi ini merupakan upaya dalam menciptakan satu kedaulatan. Masih banyaknya gangguan yang terjadi di Indonesia baik dari luar dan dari dalam negara harus menjadi perhatian utama untuk mengatur strategi dalam menjaga negara kesatuan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep geostrategi untuk kedaulatan dalam keamanan negara dan untuk mengetahui konsep Kedaulatan Negara dalam menjaga kemanan negara dalam persepektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh dengan mengkaji buku terkait Geostrategi Indonesia dan Kedaulatan Negara. Adapun data sekunder, berupa tulisan-tulisan dari artikel jurnal yang membahas mengenai geostrategi dan kedaulatan secara umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Geostrategi atau penguasaan wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Dengan penguatan geostrategi, negara Indonesia akan mampu untuk mengendalikan dan menata negara dengan baik, geostrategi secara jelas termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. 2. Wawasan Nusantara merupakan pondasi dalam penguatan geostrategi Indonesia karena dengan penguatan Wawasan Nusantara mampu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Kajian Fiqih Siyasah menerangkan bahwa kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi yang bersifat mutlak, manusia adalah sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan keamanan untuk kedaulatan negaranya..Kata kunci: Kedaulatan Negara, Geostrategi, Keamanan Negara, Fiqih Siyasah

Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dan Hukum Islam Naufal Ghaly Rozani; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32496

Child commercial sex is an issue that is being widely discussed in Indonesian society. The increase in crime networks has raised great attention to the exploitation of children in the form of sexual, physical and psychological activities. Children who are victims of sexual exploitation need protection and fulfillment of their rights so that they can grow and develop according to their age and potential. The purpose of this study was to determine the protection of victims of commercial sex of minors according to Law number 17 of 2016 and Islamic law. The author uses a type of qualitative research with a legal research approach that is carried out in a normative juridical manner. The data sources that the authors use are primary data sources, namely Law Number 17 of 2016 and Islamic law books, as well as secondary data sources, namely books, journals, documents, laws and regulations, and so on. The results of the study show that provisions regarding the commercial sex of children in Indonesia have been regulated in Law Number 17 of 2016 which imposes stricter sanctions for people who commit sexual crimes against minors. Islamic law also prohibits all forms of violence and exploitation of children. These two legal systems can complement each other and strengthen protection for victims. There are several similarities in the application of child protection between the two laws, such as fulfilling children's rights and punishment for perpetrators which aim to maintain justice and create a deterrent effect.Keywords: Child Protection; Commercial Sex; Positive Law; Islamic law AbstrakSeks komersial anak merupakan isu yang sedang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Peningkatan jaringan kejahatan telah menimbulkan perhatian besar terhadap eksploitasi anak dalam bentuk kegiatan seksual, fisik, dan psikis. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap korban seks komersial anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan hukum Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan buku hukum Islam, serta sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai seks komersial anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberlakukan sanksi yang lebih tegas untuk orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Hukum Islam juga melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi pada anak. Kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dan memperkuat perlindungan bagi korban. Terdapat beberapa persamaan dalam penerapan perlindungan anak antara kedua hukum tersebut, seperti pemenuhan hak-hak anak dan hukuman bagi pelaku yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menimbulkan efek jera.Kata Kunci: Perlindungan Anak; Seks Komersial; Hukum Positif; Hukum Islam

QURANIC ELABORATION OF THE INTERPRETATION OF HUMAN RIGHTS VERSES Siti Ngainnur Rohmah; Nur Rohim Yunus; Refly Setiawan
Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol 14 No 2 (2023): Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Islam As-Syafiiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/alrisalah.v14i2.2745

Basically, human rights in Islam are centered on five main things which are summarized in al-dloruriyat al-khomsah or also called al-huquq al-insaniyah fi al-islam (human rights in Islam). This concept contains five main things that must be guarded by every individual, namely hifdzu al-din (respect for religious freedom), hifdzu al-mal (respect for property), hifdzu al-nafs wa al-'ird (respect for the soul, rights to life and individual honor) hifdzu al-'aql (respect for freedom of thought) and hifdzu al-nasl (the obligation to protect offspring). Every human being has basic (fundamental) rights that cannot be revoked and relinquished simply because of differences in race, skin color, religion, gender, language, politics, nationality, and other statuses. Islam as a universal religion has taught the importance of human rights in general regardless of religion, race, ethnicity, and language. In writing this writing using qualitative research methods with a literature approach. The results of the research in this article provide an explanation regarding human rights in the Koran along with the interpretation and protection of human rights law according to the interpretation of the Koran which is in accordance with Islamic teachings.

SINERGISITAS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI MASA COVID-19: (Studi Pada Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri) Sriyoto; Siti Ngainnur Rohmah
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i3.182

Non-governmental organizations have a focus on improving the welfare of the community. One of its branches is the foundation. The presence of the foundation also plays an important role in improving the welfare of the community. The existence of the Covid-19 virus has become an obstacle for people to meet their needs due to restrictions on activities by the government. Therefore, the synergy of the foundation is needed to be one of the ways to overcome these problems. The focus of the research in this thesis is on how the synergy between the law on social welfare and the Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri and the role of the Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri in improving community welfare during Covid-19. The purpose of the research focus is to determine the success of the synergy between the law on social welfare and the role of the Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri in improving community welfare during Covid-19. This study uses qualitative methods with descriptive approach legislation and social. Data collection is done by interview, observation, and documentation techniques. To check the validity of the data using source triangulation and triangulation of data collection. The results of this study indicate that there is a conformity to the synergy between the law on social welfare and also the continuity of the role of the Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri in improving community welfare during Covid-19.

ANALISIS HAK KEADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Sukamto; Siti Ngainnur Rohmah
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i3.191

The law enforcement process in Indonesia is still not going well. The problem of law enforcement is still not felt by the lower classes of society. Limited ability both in education, economy and social. even though it is the lower middle class who are very vulnerable to criminal acts. So that this Legal Aid Institute is very much needed by the lower middle class or the poor. The purpose of this study is to determine the implementation of legal aid for the community based on Law No. 16 of 2011 and to determine the granting of justice rights to the community through the Legal Aid Institute. In this study, the author uses a legal research approach that is carried out in a normative juridical manner. normative juridical research is conceptualized as what is written in legislation (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The results of the study can be concluded that the implementation of providing legal assistance to the poor in order to seek legal justice has not been implemented properly. Because there is still limited information and education for people who can't afford legal aid.

PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) KOTA TANGERANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM Sugimin; Siti Ngainnur Rohmah
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i3.192

This thesis examines the role of Posbakumadin in Tangerang City in providing legal assistance. The first main problem of this research is the implementation of providing legal aid according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid Article 3 and the role of Posbakumadin in Tangerang City in providing legal assistance. The purpose of this research is to know and understand about the role of Posbakumadin in Tangerang City in providing legal aid. The main problem of this research is the implementation of providing legal aid according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid Article 3 and the role of Posbakumadin in Tangerang City in provide legal assistance. This research method uses a qualitative approach with a problem approach technique through interviews, observation and in-depth documentation to the Advocates of Posbakumadin Tangerang City, Secretary and Staff and parties or clients who are accompanied by the case by Posbakumadin Tangerang City at the Tangerang District Court. The results of the study indicate that the implementation of providing legal aid according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid Article 3 has existed, exists and is used for the people of Tangerang City but the benefits have not been fully felt by the community and the role of Posbakumadin in Tangerang City in providing legal assistance is to provide information. , consultation or legal advice that does not reach the stage of accompanying or representing in the courtroom, making the documents needed for applicants for Posbakum services who are unable and providing information on a list of legal aid organizations that can provide legal assistance for free (prodeo).

URGENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (DEWAS KPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN FIQIH SIYASAH Anggi Safitri; Siti Ngainnur Rohmah
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol 1 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Melati Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59004/metta.v1i4.241

Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK), as the first regulation that became the institutional basis for the Corruption Eradication Commission (KPK). Then, it was revised into Law No.19 of 2019. The issuance of the new KPK Law caught the attention of the public, the most highlighted thing in the amendment to the KPK Law was the presence of the Supervisory Board as a new organ in the Corruption Eradication Commission (KPK) institution. The birth of this new organ within the Corruption Eradication Commission (KPK) received pros and cons from the Indonesian people. The purpose of this study was to find out and understand the urgency of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (DEWAS KPK) according to Law No.19 of 2019 and the Urgency of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (DEWAS KPK) according to Fiqh Siyasah. This research was a literature research with a normative legal approach (normative juridical). Data collection techniques were carried out by collecting library materials from primary and secondary data sources, namely from writings, books, journals or other writings such as published legal expert opinions. The results of this study indicated that the urgency of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (DEWAS KPK) according to Law No.19 of 2019 is the authority of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (DEWAS KPK) in granting wiretapping, search, and/or confiscation permits. Furthermore, the appointment of members of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (DEWAS KPK) which are not in accordance with the ideals of the Pancasila Law. Then, the urgency of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (DEWAS KPK) according to Fiqh Siyasah which was narrowed down in Siyasah Duturiyah indicate that the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (DEWAS KPK) is not needed because if there is a violation of the code of ethics by the Corruption Eradication Commission (KPK), it is enough to hold a trial as an effort the imposition of sanctions under the supervision of the Corruption Eradication Commission (KPK) which is supervised in amar ma'ruf nahi mungkar. In addition, the authority of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (DEWAS KPK) in granting wiretapping, search and/or confiscation permits is too broad thus it adds to the complexity of the bureaucracy and is feared that there will be intervention against the Corruption Eradication Commission (KPK) in carrying out the eradication of corruption. Whereas according to fiqh siyasah the rules are made to prevent negative things (Sad al-dzari'ah). Thus, both existing and amending laws and regulations must bring benefit to the people.

Penistaan Agama atau Perbedaan Pandangan? Kajian Pemikiran Kontroversi Syaykh As Panji Gumilang Ali Aminulloh; Siti Ngainnur Rohmah; Nurrohman Nurrohman; Dadan Mardani; Ramlan Harun
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34057

Today the virtual world is excited about the controversy regarding the thoughts of Shaykh Al-Zaytun. In fact, differences in understanding and thinking in understanding the text of the verses of the Qur'an and hadith are common. Even from ancient times, there were differences in understanding and thinking. This is proven by the existence of many schools of thought in fiqh and theology. However, currently, these differences in understanding and thinking are used as a tool to justify minority groups who differ from the majority group as a heretical group. The purpose of this research is to explain the thoughts of Shaykh AS Panji Gumilang's controversy about religious blasphemy or differences of opinion. The research method used is qualitative, with normative and empirical approaches. The results of this study state the views of Shaykh AS. Panji Gumilang, which is considered controversial, is a difference of opinion, not a misguidance. This actually exists in the academic realm, so the judgment of social media and religious institutions against Shaykh Al-Zaytun becomes counter-productive to the development of thought that should be turned on. The attitude of freedom of spirit, freedom of thought, and freedom of knowledge needs to be inflamed in Indonesian society, so that they can be more open in accepting different views. It's not easy to blame people for being different from mainstream views, before the facts and scientific basis are clear, and not just dragging them into cases of blasphemy.Keywords: Blasphemy of Religion; Controversy; Difference of Views AbstrakDewasa ini jagat maya sedang heboh dengan kontroversi terkait pemikiran Syaikh Al-Zaytun. Sebenarnya perbedaan pemahaman dan pemikiran dalam memahami teks ayat-ayat Al-qur’an dan hadis adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan dari zaman dahulu perbedaan pemahaman dan pemikiran itu sudah ada. Hal ini terbukti dengan adanya banyak madzhab dalam fiqih dan teologi. Namun saat ini perbedaan pemahaman dan pemikiran tersebut dijadikan sebagai alat menjustifikasi kelompok minoritas yang berbeda pendapat dengan mayoritas kelompok sebagai kelompok yang sesat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pemikiran kontroversi Syaykh AS Panji Gumilang itu penistaan agama atau perbedaan pandangan? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan-pandangan Syaykh AS. Panji Gumilang yang dianggap kontroversi, merupakan perbedaan pendapat, bukan suatu kesesatan. Hal ini sebenarnya ada pada ranah akademik, maka penghakiman media social dan lembaga keagamaan terhadap Syaykh Al-Zaytun, menjadi kontra produktif dengan pengembangan pemikiran yang seharusnya dihidupkan. Sikap merdeka ruh, merdeka fikir, dan merdeka ilmu perlu digelorakan kepada masyarakat Indonesia, supaya bisa lebih terbuka dalam menerima perbedaan pandangan. Tidak mudah menyalahkan orang karena berbeda dengan pandangan mainstream, sebelum jelas faktanya dan dasar keilmuannya, dan tidak asal menyeretnya pada kasus penistaan agama.Kata Kunci: Penistaan Agama; Kontroversi; Perbedaan Pandangan

Title

Found 110 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 110 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 110 Documents
Search