Articles
<![CDATA[PIHAK YANG BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP DEBITUR DALAM KREDIT SINDIKASI ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Krisna Aditya Putra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.968 KB)
<![CDATA[Pengaturan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ( UU Kepailitan dan PKPU). Pengaturan terhadap pihak yang dapat menjadi pemohon pailit masih menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi pada proses kepailitan terhadap debitur dalam kredit sindikasi yang masih menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya oleh karena dalam UU Kepailitan dan PKPU belum mengatur secara khusus melainkan hanya berupa penjelasannya saja, sehingga penting untuk diangkat permasalahan perihal pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap debitur dalam kredit sindikasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. UU Kepailitan dan PKPU secara definitif telah menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon pailit, namun untuk pemohon pernyataan pailit dalam kredit sindikasi masih memunculkan dualisme yang timbul akibat karakteristik khas yang dimiliki kredit sindikasi yaitu terdapat agen yang bertindak sebagai kuasa dari peserta sindikasi untuk mewakili kepentingannya. Pada prinsipinya perjanjian kredit sindikasi hanya terdapat satu kreditur yaitu sindikasi kredit yang diwakili oleh agen, dan dikarenakan agen mewakili kepentingan-kepentingan dari peserta sindikasi, maka agen mempunyai kewenangan yang kuat untuk melakukan tindakan hukum termasuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, dengan persetujuan dari kreditur mayoritas. Kata Kunci : Kredit Sindikasi, Pailit, Agen Fasilitas, Peserta Sindikasi]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KETENTUAN PEKERJA ASING SEBAGAI PEKERJA PADA ALILA VILLA’S ULUWATU ]]>
<![CDATA[Ragil Prawira Ramadhan]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.492 KB)
<![CDATA[Indonesia sebagai Negara hukum memerlukan pembangunan guna mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) selain membatasi jabatan serta bidang kerja, juga membatasi perihal waktu kerja mereka di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 4 UUK, tenaga kerja asing di Indonesia hanya bekerja untuk jabatan dan waktu tertentu. Pasal 56 ayat 2 UUK memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang salah satunya dibuat berdasarkan jangka waktu. Dengan demikian tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia dengan menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),pendekatan fakta (The Fact Approach ), serta Pendekatan Analisa Konsep Hukum (Analitical & Conceptual Approach) dalam rangka pemecahan terhadap suatu isu hukum yang berkembang di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2015 tentang cara penggunaan Tenaga Kerja Asing dan data lapangan. Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian hukum ini, berdasarkan pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan perjanjian kerja tertentu yang didasarkan atas jangka waktu paling lama yaitu selama 3 tahun. Namun dalam pelaksanaan masa kerja waktu tertentu pekerja asing yang ada di alila villa’s uluwatu tidak sesuai dengan pengaturan yang ada yaitu salah satu pekerja asing telah bekerja selama 4 tahun.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN STUDI DI BANK BNI CABANG GATSU BARAT ]]>
<![CDATA[Putu Ikaputri Ayu Paramitha]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.503 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat respresif serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan bersifat preventif dan bersifat respresif. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BNI cabang Gatsu Barat. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BNI cabang Gatsu Barat. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini berdasarkan fakta di lapangan. Hasil pembahasan menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kreditur terdapat pada perjanjian itu sendiri yang tertuang dalam bentuk tertulis. Mengenai upaya penyelesaian kredit pada Bank BNI cabang Gatsu Barat dilakukan langkah pertama yaitu restructuring, reconditioning, dan rescheduling kemudian langkah kedua dengan penyelesaian secara damai dan langkah terakhir yaitu lelang.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA HOTEL MELASTI KUTA ]]>
<![CDATA[Ngurah Agung Khrisna Kusuma Kepakisan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pekerja harian sering digunakan pelaku usaha terutama perhotelan dikarenakan memiliki tingkat efisiensi anggaran yang baik bagi pihak manajemen, tetapi biasanya pekerja harian tidak memiliki jaminan sosial oleh pemberi kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja, pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial berupa BPJS. Meski pemerintah sudah mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS, masih ada beberapa pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS salah satunya terdapat pada Hotel Melasti Kuta. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian oleh hotel Melasti Kuta dan apa yang menjadi kendala pihak hotel Melasti kuta dalam melaksanakan program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian pada hotel Melasti Kuta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan perlindungan hukum program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian pada hotel Melasti Kuta yaitu menerapksan sistem upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum represif, (2) Kendala pihak hotel Melasti Kuta dalam melaksanakan program kecelakaan kerja terhadap pekerja harian pada hotel Melasti Kuta yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara lisan sehingga perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti, jadi jika terjadi sesuatu terhadap pekerja, perjanjian tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. . Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Program Kecelakaan Kerja, Pekerja Harian Lepas.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA PADA HOTEL RAMADA BALI SUNSET ROAD KUTA ]]>
<![CDATA[Cokorda Gde Wiyarta]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.052 KB)
<![CDATA[Upaya pembangunan bangsa Indonesia bertumbuh menjadi tantangan beserta tuntutan penanganan berbagai masalah yang belum terpecahkan. Maka itu ,dirasa perlu adannya Jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja. Menurut Iman soepomo Hukum ketenagakaerjaan yang dahulu dikenal dengan hukum perburuhan adalah himpunan perturan , baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang di tujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab akibat, seperti meninggal dunia, cacat total tetap atau telah mencapai usia pensiun (56 tahun). Didalam pelaksaannya piha***k perusahaan yang kali ini adalah Hotel Ramada Bali sunset road wajib mengikut sertakan setiap pekerjanya dalam program jaminan hari tua. Sebagaimana sebagai perusahaan memiliki tugas yang penting dalam menjalankan program ini agar dapat berjalan dengan lancar , yang menjadi pokoknya adalah dengan melakukan pembayaran iuran pekerja setiap bulannya dengan tepat waktu . karena apabila tidak dilaksanakan dengan baik akan berdampak buruk terhadap perusahaan itu sendiri.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara pada Hotel Ramada Bali Sunset Road dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum.Konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta program jaminan hari tua adalah, Perusahaan yang diverifikasi untuk lalai oleh BPJS Ketenagakerjaan, akan menerima konsekuensi hukum dalam bentuk sanksi administratif. Sanksi hukum terhadap perusahaan yang terlambat membayar iuran bulanan dari program tabungan hari tua yaitu, perusahaan yang terlambat akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda. upaya antisipasi pemerintah dalam menegakkan hukum telah dilakukan. penundaan pembayaran kontribusi kepada majikan selain dari administrator negara dikenakan denda 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan dihitung dari kontribusi yang harus dibayarkan oleh majikan selain dari administrator negara. "Denda keterlambatan pembayaran sepenuhnya ditanggung oleh majikan selain negara dan pembayaran dilakukan bersamaan dengan kontribusi bulan depan.Kata Kunci : Ketenagakerjaan ,Jaminan sosial , Program Jaminan Hari Tua.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIMANFAATKAN PADA INDUSTRI KARAOKE ]]>
<![CDATA[Dewa Made Supradnyana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[I Ketut Sandi Sudarsana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.47 KB)
<![CDATA[Copyright is an exclusive right granted to a creator (author) of the works of art.Intellectual property rights are property rights arising from intellectual ability or bornmanusia. HKI indeed make works that arise or born due to human intellectual abilitiesthat must be protected. Therefore, the author will explain What are the obstacles to thepayment of royalties to the composer of the song used in the karaoke industry. Theresearch is empirical research juridical law. obstacles in the payment of royalties to thesongwriter of the song used in the service industry karaoke, the royalty payments fromthe industry it is not all karaoke services provided or paid to the collective managementorganizations which is YKCI and Wami, and the use of some types of songs that may beconsidered or fit for use in a karaoke service industry must be selected in advance, sotake the time to wait for results from that a song.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP TANAH JAMINAN DEBITUR YANG DISITA TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Ni Made Zelly Lonanza Andara Lofa]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.71 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Tanah Jaminan Debitur Yang Disita Terkait Tindak Pidana Korupsi. Latar belakang dari jurnal ini adalah penyitaan benda tidak bergerak yang telah menjadi objek hak tanggungan karena debitur terkait dengan tindak pidana korupsi dan debitur tersebut berada dalam ketidakmampuan membayar hutangnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan terhadap objek jaminan yang disita oleh negara dan apa perlindungan hukum bagi kreditur jika objek jaminan disita oleh Negara terkait dengan tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian normatif menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terbagi menjadi bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan hokum tersier. Hasil dari penulisan ini adalah 1) kedudukan kreditur selaku pemegang hak tanggungan terhadap objek jaminan yang disita oleh Negara adalah bahwa kreditur selaku pemegang hak tanggungan yang kedudukannya adalah kreditur yang di utamakan dari kreditur-kreditur lainnya menjadi terabaikan hak-haknya dalam pendahuluan pelunasan hutang-hutang debitur karena tanah jaminan debitur statusnya beralih menjadi milik negara. 2) perlindungan hukum bagi kreditur jika objek jaminan disita oleh Negara terkait dengan tindak pidana korupsi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur yaitu mengajukan gugatan perdata terhadap putusan pengadilan yang telah imelakukan penyitaan terhadap objekJajaminan hak tanggungan tersebut. Upaya hukum lainnya adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap harta kekayaan lain milik debitur untuk mengambil pelunasan dari hutang debitur.]]>
<![CDATA[RINGKASAN SKRIPSI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Trisna Febri Jayanti]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[A.A Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.371 KB)
<![CDATA[Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan di dalam hukum normatif yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Karena apabila suatu perkawinan sudah dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Pembatalan perkawinan ini sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun di dalam penulisan karya tulis ini akan ditekankan kepada penerapan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT SERTIFIKAT TANAH YANG BUKAN MILIK DEBITUR PADA PT. BPR. DEWATA CANDRADANA DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Swandewi -]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.752 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan dan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan surat sertifikat tanah yang bukan milik debitur pada PT.BPR Dewata Candradana di Denpasar. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah, persyaratan perjanjian kredit dengan jaminan surat sertfikat tanah yang bukan milik debitur harus adanya surat kuasa menjaminkan kredit. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui mekanisme musyawarah, peringatan tertulis, dan eksekusi jaminan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) MENYELESAIKAN PERKARA PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Ni Luh Gede Eka Susilayanti]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.131 KB)
<![CDATA[Komisi pengawas persaingan usaha merupakan komisi yang di bentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kewenangan yang di berikan kepada Komisi pengawas persaingan usaha yaitu kewenangan untuk mengawasi, tetapi dalam pelaksanaan undang - undang Komisi Pengawas Persaingan usaha bukan hanya sebagai pengawas saja melainkan ia juga di berikan kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa dan memutus atau menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran persaingan usaha. Latarbelakang di bentuknya Komisi ini yaitu sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang nomor 5 Tahun 1999 pasal 30 bahwa Komisi di bentuk untuk mengawasi persaingan usaha, dengan demikian maka timbul pemikiran bagaimana sifat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani Perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana latarbelakang yuridis kewenangan komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelesaikan perkara persaingan usaha. Metode penelitian yang di gunakan untuk masalah tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat kewenangan Komisi pengawas persaingan usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu bersifat quasi yudisial karena kewenangan pokoknya hanya sebagai pengawas dan kewenangan yang lain hanya sebagai kewenangan tambahan dari tugas yang di berikan oleh Undang-Undang. Latar belakang yuridis kewenangan komisi pengawas persaingan usaha menyelesaikan perkara persaingan usaha yaitu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Kata Kunci : KPPU, Pelaku Usaha, Persaingan Usaha Tidak Sehat]]>
