Articles
<![CDATA[ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Made Agus Arya Wirawan]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.418 KB)
<![CDATA[Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia terjadi pula peningkatan aktivitas masyarakat dengan segala permasalahan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih konperesif. Beberapa permaslahannya yang terlihat antara lain tingginya tingkat penggunaan media elektronik dalam membantu masyarakat melakukan aktivitas sehari hari, seperti melakukan jual beli melalui media elektronik. Di Indonesia yang merupakan Negara yang sedang berkembang pesat dengan kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata maka sudah tentu sangat memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban dalam melakukan aktivitasnya.Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan dilakukan dengan judul Analisis Perjanjian Jual Beli melalui Media Elektronik. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sahnya perjanjian jual beli melalui elektronik menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli melalui media elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Dalam hal sahnya suatu jual beli harus kembali melihat pada Kitab Undang Hukum Perdata terlebih dahulu karena menjadi sumber dari segala sumber hokum perdata di Indonesia, dan dari segi bentuk penyelesaian wanprestasinya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara letigasi dan non letigasi. Kedepannya diharapkan pemerintah membuat lembaga khusus untuk mengatur para pengguna jual beli melalui elektronik agar dapat dikontrol dan menjadi alat bantu yang aman untuk digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA PADA RUMAH SAKIT BALI MEDICAL INTERNASIONAL DENPASAR ]]>
<![CDATA[Kadek Yudi Hartawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.246 KB)
<![CDATA[Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk mengasuransikan tenaga kerjanya dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan pengambilan alih resiko perusahaan dalam hal penggantian kerugian maupun pembayaran biaya perawatan dan pengobatan. Salah satu perusahaan yang memberikan jaminan keselamatan kerja adalah Rumah Sakit Bali Medical Internasional. Bahwa dari total 238 pekerja pada tahun 2018, terdapat 30 karyawan outsourcing yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari Rumah Sakit Bali Medical Internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi pekerja pada Rumah Sakit Bali Medical Internasional dan untuk mengetahui faktor penghambat yang menyebabkan tidak seluruh karyawan dari Rumah Sakit mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja pada Rumah Sakit sudah seluruhnya dilakukan bagi karyawan yang memiliki kontrak langsung dengan Rumah Sakit Bali Medical Internasional, namun beberapa pekerja outsourcing tidak seluruhnya memilii jaminan sosial BPJS tenaga kerja, karena pihak Rumah Sakit telah bekerja sama dengan pihak perusahaan pengelola karyawan outsourcing. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak seluruh karyawan dari Rumah Sakit Bali Medical Internasional mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja adalah dimana sebagian pekerja di Rumah Sakit merupakan pekerja outsourcing, dimana pihak Rumah Sakit tidak dapat melakukan pengurusan BPJS kepada karyawan yang memiliki status kontrak kerja dengan perusahaan lain. Maka tanggung jawab dari keikutsertaan BPJS bagi tenaga kerja outsourcing tersebut adalah tanggung jawab dari perushaan outsourcing tersebut. Kata Kunci : BPJS, Rumah Sakit, Tenaga kerja]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENDIRIAN BANGUNAN DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Asmari Utami Gandhi]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.218 KB)
<![CDATA[Dewasa ini di saat segala sesuatunya berkembang dengan pesat, kemungkinan untuk terjadinya perbenturan kepentingan maupun ruginya orang lain atas sesuatu perbuatan yang dilakukan orang lain juga semakin meningkat, sudah sewajarnya antara orang-orang sebagai pemilik bangunan yang bertetangga berhati-hati dalam pendirian bangunan, penggunaan serta perbaikan sarana yang dimiliki maupun yang digunakan secara menimbulkan risiko yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik bangunan yang bertetangga dan kerugian ini dapat dituntut. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan yaitu tanggung jawab pemilik bangunan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pendirian bangunan dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan [1]sengketa perbuatan melawan hukum dalam pendirian bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis dan pengolahaan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diolah secara kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis. Hasil penelitian menunjukkan (1) Tanggung jawab pemilik bangunan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pendirian bangunan harus diganti dan/atau yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti suatu kerugian. Bentuk ganti rugi yaitu dengan mengembalikan kondisi tembok pembatas pada keadaan semula dengan membeton kembali tembok pembatas dan membuat bagian besi penyangga tersendiri pada bangunan kanopi seutuhnya tanpa menggunakan tembok pembatas dari pemilik bangunan tetangganya tersebut.(2) Upaya menyelesaikan sengketa dalam terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pendirian bangunan dilakukan dengan dua cara yaitu non-litigasi dan/atau litigasi melalui gugatan ke pengadilan. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pendirian Bangunan, Bangunan]]>
<![CDATA[PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR OLEH TOKO BEACH BOY DI DENPASAR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 101/Pid.B/2001/PN.Dps) ]]>
<![CDATA[A. A. Ngr Gede Krisnadinatha]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.652 KB)
<![CDATA[Development of the technology at this point is expanded so greatly facilitate theperson in carrying out its work and in its development activities there are manyillegalities that occurred in the community so it is very easy to forge a brand alreadyregistered. One case that occurred in Denpasar is the counterfeiting registeredtrademarks held by beach boy, of an offence the Denpasar District Court hasestablished the award number :101/Pid.B2001/PN.Dps.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK TANAH MAKAM MUSLIM DI DESA BANYU BIRU KABUPATEN JEMBRANA ]]>
<![CDATA[Dicky Virdianto Joened]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.966 KB)
<![CDATA[Tanah makam merupakan tanah/tempat peristirahatan terakhir bagi manusia setelah meninggal. Tanah makam muslim pada umumnya satu bidang tanah hak milik yang telah diwakafkan, berbeda dengan tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana tanah makam tersebut tanah hak milik yang dimiliki setiap individu. Permasalahan yang diangkat yaitu apakah jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan untuk mengetahui perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten jembrana. Metode penelitian digunakan adalah penelitian empiris yaitu gejala hukum yang diamati dalam kehidupan nyata. Hasil pembahasan yaitu bahwa jual beli hak milik tanah makam muslim sah menurut hukum pertanahan Indonesia sebagaimana mengacu pada UUPA dan Fatwa MUI No 9 Tahun 2014. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah makam yaitu pengalihan hak atas tanah kepada orang lain.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA MINI MARKET(STUDI KASUS : INDOMARET KEBO IWA DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Eka Prasetya Purnomo]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.931 KB)
<![CDATA[Di Kota Denpasar masih sering terjadi masalah-masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan khususnya di minimarket. Fenomena yang terlihat terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan di minimarket ini, antara lain; jumlah tenaga kerja yang terus meningkat setiap tahunnya, masih banyaknya perusahaan-perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja di minimarket tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masih banyaknya pekerja minimarket wanita yang dipekerjakan di malam hari, masih banyaknya hak-hak dari tenaga kerja yang tidak diberikan seperti hak mendaptkan perlidungan hukum ketika mengalami kecelakaan kerja, serta masih banyaknya terdengar terjadinya kasus-kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat fisik, mental hingga meninggal dunia.Dalam tulisan ini penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja di minimarket.Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya secara jelas dan tegas telah melindungi hak-hak dari tenaga kerja. Pemerintah Kota Denpasar juga telah berperan terhadap perlindungan tenaga kerjamelalui pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan, dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dalam menggunakan tenaga kerja di perusahaannya. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah bentuk perlindungan tenaga kerja yang diberikan oleh perusahaan secara preventif dan juga represif, serta jaminan kecelakaan kerja diluar dari Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Minimarket.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA WANITA DALAM PERJANJIAN KERJA PADA MELASTI BEACH RESORTKSPA ]]>
<![CDATA[Ranggapandu Cindarputera]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (514.433 KB)
<![CDATA[Dewasa ini pariwisata menjadi tempat penyerapan tenaga kerja yang dilakukannya cukup besar. Pariwisata yang bergerak dalam perdagangan jasa ini penyerapan tenaga kerjanya diperoleh dari lingkungan sosial. Dalam pariwisata, tenaga kerja wanita banyak di serap sehingga perlindungan yang lebih intensif lagi harus ditegakkan agar nantinya tidak terjadi bias gender. diperlukan adanya suatu jaminan sosial dalam bidang kesehatan sebagai penunjang untuk majunya penyerapan tenaga kerja wanita. Spa yang sangat berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja ini harus lebih memikirkan kesehatan dari pekerja wanita yang cenderung lebih harus dilindungi, karena bila disamakan antara jaminan yang diberikan antara pria dan wanita tentu akan sangat memberatkan wanita. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentukoojaminanppkesehataniikerjakkbagimmpekerja wanitasspadaddMelastizzBeachccResortnnSpa dan bagaimana implementasiiojaminanttkesehatansdkerja terhadap produktivitas kinerjajjpekerjahhwanitaggpadarrMelastihgBeach Resort Spa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu (1) bentuk jaminan kesehatan kerja bagi pekerja wanita pada Melasti Beach Resort Spa yaitu; Cuti baik itu cuti sakit, cuti acara maupun cuti tahunan, (2) Jaminan kesehatan yang diberikan akan mampu mendorong pemanfaatan kemampuan pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Pekerja Wanita, Perjanjian Kerja.]]>
<![CDATA[KELAYAKAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Renhat Marlianus Siki]]>;
<![CDATA[I Gusti Nyoman Agung]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (23.833 KB)
<![CDATA[Property right over land can be transferred through the sale and purchase. By buyingand selling, title for the land to move from the land owner as the seller to another partyas a buyer. Land purchase agreement is set forth in the deed of sale of land issued bythe Land Deed Official (PPAT) is a proof of the above legal actions that lead to the civilright of a person or corporation on the ground. In the making of deed of sale of landrequired witnesses who knew about the contents of the deed. Purpose research is toknow what the terms to be a witness in making of deed of sale of land title before LandDeed Official (PPAT) and Land Deed Official (PPAT) how the role of witness todetermine feasibility in making the deed of sale land rights which have not beenregistered and has been registered. This type of research is used in this paper is a typeof normative study that describes the requirements to become a witness in the making ofdeed of sale of land titles before the Land Deed Official (PPAT). Requirements tobecome a witness in the manufacture of a dedd of sale of land titles contained in Law of40 number (1) on job title notary. Land Deed Official (PPAT) role in determining thefeasibility of a witness in the making of deed of sale of land titles which have not beenregistered, Land Deed Official (PPAT) can use at least two witnesses, namely the headof the village and a member of village government or village lies the respective plots ofthe local environment.Where as in determining the feasibility of a witness in a deedselling land titles were certified, the witness used by Land Deed Official (PPAT) is LandDeed Official (PPAT) employees who meet the requirement to become a witness in theinauguration of deed.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PENYEWA KAMAR KOS YANG MENGALAMI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT KOS ]]>
<![CDATA[Kadek Lony Sasmitadewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.963 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p10
<![CDATA[ABSTRAK Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh perjanjian sewa menyewa kamar kos yang di dalamnya kerap terjadi permasalahan diluar dugaan kedua pihak baik itu penyewa dan pemilik kos. Masalah tersebut yaitu kehilangan barang milik penyewa yang menempati suatu kamar kos yang disewakan. Dari latar belakang masalah tersebut munculah pertanyaan yang kemudian penulis angkat sebagai permasalahan sekaligus tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu bagaimana akibat hukum bagi penyewa kamar kos yang mengalami kehilangan barang di tempat kos. Serta siapa pihak yang pertanggung jawaban jika terjadi kehilangan barang milik penyewa di tempat kos. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif, yaitu mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan bersifat normatif. Kesimpulan tulisan ini pertama, dalam kaitannya dengan permasalahan kehilangan barang milik penyewa kamar kos, terlebih dahulu dilihat bagaimana status dari barang tersebut. Jika barang tersebut merupakan barang titipan maka pihak yang dititipkan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Namun jika bukan merupakan barang titipan dan tidak pernah ada perjanjian penitipan barang maka akibatnya siapapun tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban karena barang yang hilang tersebut sepenuhnya ada pada kuasa si pemilik barang, selain itu barang yang hilang tersebut bukan merupakan obyek perjanjian antara penyewa kamar kos dan pemilik rumah kos. Kata Kunci: Akibat Hukum, Penyewa Kamar Kos, Kehilangan Barang]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS TAYANGAN IKLAN DI TELEVISI YANG MENYESATKAN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Ratih Purnamasari]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.287 KB)
<![CDATA[Iklan tentu saja merupakan media informasi dimana informasi tersebut dapat mengakibatkan permasalahan, semata untuk dapat menguntungkan pihak produsen, sering mempromosikan yang tidak sesuai dengan apa yang ditayangkan di media pertelevisian dan juga berkesan menyesatkan. Di Indonesia sudah terdapat aturan hukum mengenai iklan, siapa yang akan bertanggungjawab atas tayangan iklan di televisi yang menyesatkan untuk menuntut kerugian, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terkait tayangan iklan di televisi yang menyesatkan konsumen tersebut. Jenis penulisan Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas, peraturan dan yang terakhir konsep-konsep. Pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan dapat dilihat pada produsen, jika sebuah iklan yang ditayangkan atas permintaan produsen baik bentuk maupun isinya, maka pelaku usaha periklanan berbentuk pasif maka dalam arti bahwa mereka hanya membuat secara utuh sesuai dengan permintaan produsen. Maka yang harus bertanggungjawab dalam hal ini adalah produsen. Kata Kunci : Tanggungjawab Pelaku Usaha, Konsumen, Iklan Menyesatkan.]]>
