Articles
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIANNOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN GIANYAR OLEH ORANG ASING ]]>
<![CDATA[I Gede Putu Aditya Dharma]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[A. A. Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (33.39 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian NomineeDalam Kepemilikan Tanah Di Kabupaten Gianyar Oleh Orang Asing”. Adapuntujuan dari pemulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang dibuatnyaperjanjian nominee di Kabupaten Gianyar dan akibat hukum apabila terjadi sengketadiantara pihak yang membuat perjanjian nominee di Kabupaten Gianyar. Metodeyang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridisempiris, yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secaralangsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Mengenai latarbelakang dibuatnya perjanjian nominee adalah karena kurangnya pengetahuan dariNotaris, selain itu terdapat faktor ekonomis-pragmatis yang menjadi masing-masingpihak yang membuat perjanjian nominee. Selanjutnya akibat hukum terhadapperjanjian nominee adalah perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumkarena perjanjian tersebut dibuat atas causa yang palsu.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGENAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PADA PT. SPA SUKSES PRATAMA KUTA (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BADUNG) ]]>
<![CDATA[I Gst Ngr Agung Septyadi]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.013 KB)
<![CDATA[Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Di wilayah Kabupaten Badung perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, salah satunya PT.SPA Sukses Pratama. Penggunaan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama dikaji dengan bentuk-bentuk pengawasan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, serta diimbangi dengan kebijakan pengenaan dana retribusi terhadap perusahaan penyerta tenaga kerja asing disetiap perpanjangan ijin tenaga kerjanya yang ditujukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja lokal dan pendapatan daerah. Penulis mengkaji mengenai bentuk pengawasan oleh Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Badung terhadap pelaksanaan pengenaan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dan kendala-kendala pengenaan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan pengenaan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama Kuta oleh Dinas Sosil dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung adalah berdasarkan pendekatan hukum preventif dan represif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kasus dan tindak lanjut dari dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut berdasarkan bentuk pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengenaan retribusi perijinan tertentu yang tidak luput dari kendala-kendala yang merugikan tenaga kerja lokal dan daerah, serta upaya hukum baik administratif maupun pidana yang dikenakan sehingga tujuan dari pengenaan retribusi perpanjangn ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dapat terwujud di dalam aktifitas ketenagakerjaaan dan pembangunan daerah.]]>
<![CDATA[BATALNYA PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT. SRIKANDI ]]>
<![CDATA[Ni Made Utami Jayanti]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[A. A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.282 KB)
<![CDATA[Dalam suatu transaksi jual beli akan timbul hubungan antara pihak perusahaan pengembang dengan pihak pembeli. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, pihak perusahaan pengembang dan pihak pembeli membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan pengikatan perjanjian jual beli. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi yaitu mengenai pihak perusahaan pengembang melakukan pengikatan perjanjian jual beli kepada pihak lain dengan obyek yang sama dengan pihak pembeli pertama. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dengan ini akan dibahas mengenai alasan-alasan batalnya pengikatan perjanjian jual beli dan akta kuasa menjual yang dilakukan oleh PT. Srikandi serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengikatan perjanjian jual beli tersebut pada pihak pembeli di Perumahan Bukit Residence Jimbaran, Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Pengikatan Perjanjian Jual Beli antara pihak PT. Srikandi dengan pihak Susilawati dapat dibatalkan. Oleh karena pihak PT. Srikandi telah melakukan pengikatan perjanjian jual beli terlebih dahulu kepada pihak Suastini, dengan demikian pengikatan perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh dan diantara pihak PT. Srikandi dengan Pihak Susilawati setelah tanggal 14 Juni 2011 merupakan perbuatan melawan hukum (melanggar hak orang lain) dengan demikian pengikatan perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibat hukum dari batalnya pengikatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yaitu adanya ganti rugi materiil maupun immateriil.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PEKERJA GOJEK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 ]]>
<![CDATA[Dian Puspitawati]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.889 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p11
<![CDATA[Peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas atau “difable” (differently abled people) perlu diperhatikan sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu perlindungan hukum terhadap hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut Perusahaan GOJEK memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas tuna rungu untuk bermitra dengan perusahaan GOJEK karena perusahaan GOJEK berkomitmen membuka kesempatan yang sama dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam hak kerja kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pengaturan perlindungan hukum sebagai pekerja GOJEK bagi penyandang disabilitas tuna rungu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penulisan jurnal hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pengkajian kepustakaan dengan jenis pendekatan perundang-undangan serta menggunakan berbagai data sekunder seperti buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Kesimpulan pokok dari jurnal ini adalah regulasi terkait hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu sudah cukup memadai yang ditandai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 67 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : penyandang disabilitas, hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM MENGENAI KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DILUAR LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA (LPPRT) ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Andya Dyaksa Sukma]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.955 KB)
<![CDATA[Pekerja Rumah Tangga, istilah ini ingin menguatkan dan memberi pengakuan terhadap orang yang berkerja pada suatu rumah tangga”.”Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum mengenai keselamatan kerja bagi pekerja rumah tangga (PRT) diluar lembaga penyalur pekerja rumah tangga (LPPRT)”. Cara yang dapat dilakukan PRT untuk melindungi hak keselamatan kerjanya Seperti yang kita ketahui, perlindungan hukum mengenai pekerja rumah tangga diatur dalam Peraturan Meneteri Tenaga Kerja No.”2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun pada kenyataannya Peraturan Meneteri Tenaga Kerja tersebut tidaklah melindungi hak-hak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum layaknya para pekerja disektor formal yang dilindungi secara meneyeluruh oleh Undang-undang No”. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang salah satunya mengenai keselamatan kerja bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan norma dan menimbulkan kerugian tersendiri bagi Pekerja Rumah Tangga. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, PRT, LPPRT.o]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO 87 TAHUN 2018 TERHADAP PEMBERIAN UPAH MINIMUM PEKERJA PADA CV.DWI MAKMUR ABADI ]]>
<![CDATA[I Gusti Made Chandra Wijaya]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.897 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan peraturan gubernur No 87 tahun 2018 terhadap pemberian upah minimum bagi pekerja di kota Denpasar, pada saat ini masih menimbulkan permasalahan, sehingga akan berdampak bagi kehidupan layak seorang pekerja ada beberapa permasalahaan yaitu Bagaimana pelaksanaan peraturan gubernur no 87 tahun 2018 terhadap pemberian upah minimum di kota Denpasar ? dan faktor-faktor penghambat atas tidak terpenuhinya pemberian upah minimum provinsi bagi pekerja di kota Denpasar ?,Metode yang dipergunakan ialah “metode empiris, serta jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian” di CV Dwi Makmur Abadi dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM. Melalui penelitian skripsi ini, “adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan peraturan gubernur no 87 tahun 2018 tentang upah minimum” pada CV dwi Makmur abadi belum ditegakan secara efektif yang dimana para pekerja masih mendapatkan upah di bawah upah minimum yang dimana pengusaha belum mengetahui terhadap peraturan yang menegaskan bahwa upah minimum wajib di berikan kepada pekerja yang dimana upah salah satu hak pekerja agar dapat mendapatkan kehidupan yang layak dan kurang pengawasan dari pihak-pihak terkait dalam menegakan peraturan ini ; 2) Pengawasan yang tidak efektif akibat aparatur pemerintah yang terbatas mengakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dan terjalinnya kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, pekerja, dan pemerintah merupakan kendala-kendala guna melaksanakan perlindungan bagi pekerja itu sendiri. Kata Kunci: Upah Minimum, Pekerja]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR: 01/PDT.SUS-PHI/2015/PN.DPS ]]>
<![CDATA[I Gusti Bagus Oka Budi Sudarma]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.064 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pdt.Sus-Phi/2015/Pn.Dps”. Suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh seringkali tidak sejalan seperti apa yang diharapkan, sehingga sering menimbulkan perselisihan. Seperti salah satunya PHK yang dialami oleh I Kadek Agus Mulyawan, terhadap PT. Ocean Beach Hotel. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian PHK di Pengadilan Negeri Denpasar atas Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Dps berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 dan mengetahui akibat hukum dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 01/Pdt.Sus-PHI/2015/Pn.Dps. Penelitian ini mengunakan metode yuridis empiris yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Proses penyelesaian PHK pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Denpasar telah melalui tahap non litigasi dan litigasi sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2004 dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu pekerja dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[I Nengah Putra Wijaya Ronthi]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.551 KB)
<![CDATA[“Kekosongan norma mengenai ketentuan pelaksana dari akta pengikatan hibah tersebut, menyebabkan terganggunya penegakan fungsi hukum maupun keabsahan dan kekuatan hukum dari akta pengikatan hibah dalam proses hibah hak milik atas tanah, yang mana akta pengikatan hibah dalam prakteknya sangat diperlukan dalam hal-hal tertentu. Maka dari itulah perlu dikaji lebih lanjut mengenai kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu, bagaimanakah kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan dan bagaimanakah mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah sesuai peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan analisis konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui perjanjian hibah yang dibebankan hak tanggungan dan mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah sesuai peraturan Perundang-undangan. Dan dari rumusan masalah tersebut didapatkan bahwa Kekuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dibebankan hak tanggungan terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait di dalamnya. Mekanisme peralihan hak atas tanah melalui hibah belum diatur secara khusus” “dan detail oleh peraturan perundang-undangan, namun masih mengacu pada Pasal 1666 KUHPerdata yang mana hibah memenuhi unsur-unsur, ada orang yang memberikan sesuatu dengan sukarela dalam keadaan masih hidup, ada orang yang menerima, dan ada objek yang diberikan. Kata kunci: Hibah, Akta, Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.503 KB)
<![CDATA[Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung. Melahirkan suatu persoalan baru terhadap pengaturan perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian perkawinan tetap berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dengan mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung sesuai dengan amar putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Syarat sahnya perjanjian perkawinan meliputi syarat formil, dan syarat materiil. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pengaturan, Syarat]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN MELALUI PEMESANAN (PRE-PROJECT SELLING)* ]]>
<![CDATA[Ketut Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.588 KB)
<![CDATA[Salah satu cara pelaku usaha untuk melakukan penjualan rumah susun yaitu melalui pemesanan atau pre-project selling. Penjualan dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu dari konsumen dengan melakukan pembayaran uang muka terhadap satuan unit rumah susun yang dipesan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli satuan rumah susun melalui pemesanan (pre-project selling) serta perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli satuan rumah susun melalui pemesanan (pre-project selling). Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), hasilnya seperti berikut ini. Terhadap pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah susun melalui pemesanan (pre-project selling) konsumen dapat menuntut tanggungjawab dari pihak developer. Perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan pembelian rumah susun melalui pemesanan (pre-project selling) belum diatur secara terperinci di dalam UU Rumah Susun baik mengenai nominal ganti rugi maupun jenis ganti rugi yang dapat diberikan kepada pembeli akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak developer. Pembeli rumah susun harus teliti sebelum melakukan penandatanganan perjanjian jual beli, pihak pelaku usaha hendaknya melaksanakan isi perjanjian pengikatan jual beli rumah susun melalui pemesanan dengan itikad baik. Kata kunci: wanprestasi, jual-beli, rumah susun.]]>
