Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.551
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Acta Comitas POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Media Akademik (JMA)
I Made Dedy Priyanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Penerapan Perlindungan E–Commerce Akibat Globalisasi Ekonomi Di PT Indria Putu Krisna Indira Yasana Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Globalisasi merupakan salah satu fenomena yang pesat terjadi di dunia khususnya dalam perkembangan kemajuan teknologi dan perdagangan bebas antar negara tanpa batas. Hal ini menunjukkan bagaimana cepatnya arus interaksi mengglobal dalam bidang ekonomi , social , politik , hukum , teknologi dan budaya. Melalui adanya pengaruh tersebut menyebabkan lahirnya aturan perdagangan bebas yang baru dan lebih terfokus kepada pengembangan pasar bebas dan bagaimana sistem perdagangan bebas tersebut. Salah satu bentuk dari adanya globalisasi tersebut ialah e – commerce yang menjadi cara alternative untuk melaksanakan perdagangan di seluruh dunia dengan sistem yang lebih mudah , cepat dan tetap mendapatkan perlindungan atas hukum yang berlaku pada setiap transaksinya. Penelitian ini mengambil judul Penerapan Perlindungan Globalisasi Akibat Globalisasi Ekonomi dengan maksud dan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan e – commerce di pt indria, mempelajari bagaimana kendala dan dampak pelaksanaan e – commerce yang tengah marak dilakukan masyarakat indonesia di pt indria, mendapatkan informasi menyeluruh melalui penelitian mengenai pelaksanaan atas adanya pengaturan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di pt indria. Metode penelitian yang di gunakan pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian yakni PT Indria adalah metode penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian berup kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen, kendala – kendala serta dampak pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik serta pelaksanaan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: E-Commerce, Perlindungan Hukum, Implementasi, Globalisasi Ekonomi Abstract Globalization is a phenomenon that is rapidly occurring in the world, especially in the development of technological advances and unlimited free trade between countries. This shows how fast the flow of global interactions in the fields of economy, social, politics, law, technology and culture. This influence led to the birth of new free trade rules and was more focused on the development of the free market and how the free trade system was. One form of globalization is e-commerce which is an alternative way to carry out trade around the world with a system that is easier, faster and still gets protection from the laws that apply to each transaction. This research takes the title Application of Globalization Protection Due to Economic Globalization with the aim and aim of knowing how the implementation of the agreement for parties involved in e-commerce activities at PT Indria, studying the obstacles and impacts of the implementation of e-commerce that is currently rife in Indonesian society at PT indria, get comprehensive information through research on the implementation of the provisions of Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions at PT Indria. The research method used in the company which is the object of research, namely PT Indria, is the research method used is juridical and empirical. The results of this study are to determine the implementation of agreements in the form of agreements made by businesses and consumers, the constraints and impacts of the implementation of electronic transaction activities and the implementation of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Keywords: E-Commerce, Legal Protection, Implementation, Economic Globalization
FUNGSI LEGISLASI DPR DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Epita Eridani; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.859 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu bentuk nyata dari hasil konsepsiperwakilan di Indonesia sehingga DPR dianggap mampu merumuskan keinginan rakyatyang dapat dimulai dari perencanaan, pembuatan, persetujuan suatu Rancangan Undang-Undang sampai disetujui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.setiap UU yangdisahkan akan memberikan konsekuensi dan keterikatan rakyat Indonesia terhadap UUtersebut. UU dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulanprisnsip yang mengaturkekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan diantara keduanya. DPR merupakanlembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPRmempunyai fungsi sebagai: Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.
TANGGUNG JAWAB PIHAK YOUTUBE TERHADAP PELANGGARAN VIDEO TANPA IZIN PENCIPTA Made Ari Yudia Krisna; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.606 KB)

Abstract

Permasalahan mengenai penyimpangan dalam penggunaan hak cipta khususnya karya video sinematografi di situs internet seperti YouTube dimana pelanggarannya seperti menkomersialkan video tanpa izin pencipta dan bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak karya cipta video sinematografi serta mengkaji bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube yang notabene sebagai platform apabila terjadi pelanggaran terkait video berhak cipta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut mengkaji berupa norma, konsep, asas, doktrin dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya pelanggaran hak cipta. Hasil studi ini menunjukan bahwa apabila terjadi pelanggaran seperti halnya menkomersilkan video sinematografi tanpa izin pencipta maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pemblokiran atau penonaktifan dari pihak YouTube yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai platform. Kata Kunci : Hak Cipta , Karya Sinematografi, YouTube
PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN TERITORIAL SERTA STATUS PENDUDUKAN PASUKAN ASING DI UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Melia Larassati; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.388 KB)

Abstract

Rusia terus melakukan pendudukan atas wilayah Crimea, Ukraina. Tindakan ini merupakanbentuk pelanggaran hukum internasional oleh Rusia terhadap kedaulatan Ukraina dan integritasterhadap kedaulatan dan integritas territorial Ukraina. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahuistatus pasukan asing dan bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan Ukraina terhadappasukan asing yang melakukan pendudukan di Crimea. Adapun kesimpulan dari tulisan iniadalah, Rusia melanggar Protokol Tambahan I tahun 1977 dan Piagan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK SELAKU PERUSAHAAN PENJAMIN (CORPORATE GUARANTEE) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERIKATAN DENGAN PIHAK KETIGA Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.503 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan tanggung jawab perusahaan induk selaku perusahaan penjamin terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga dalam perusahaan kelompok. Permasalahan yang terjadi bahwa ketentuan perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan perusahaan yang yang mandiri sehingga perusahaan induk tidak dapat ikut bertanggungjawab dalam perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan induk selaku peusahaan penjamin terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan. Di dalam penulisan ini digunakan dengan metode penulisan normatif dan menghasilkan bahwa hubungan perusahaan induk dan anak perusahaannya terdapat hubungan hukum kontraktual. Perusahaan induk dapat dimintai pertanggung jawaban apabila perusahaan induk turut serta dalam penjaminan yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan pihak ketiga. Kata Kunci : perusahaan induk, Hubungan hukum, Tanggung Jawab
Kepastian Hukum Jumlah Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya PP Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Ida Bagus Putra Pratama; I Made Dedy Priyanto
Acta Comitas Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i02.p11

Abstract

Research on legal certainty the amount of basic capital establishment of limited liability company based on the norms of conflict between article 32 paragraph (1) of the limted liability company law concerning "the limited liability company capital of at least Rp 50,000,000.00" with article 1 paragraph (3) of government regulations The limited liability of the company's capital of limited liability concerning "the founding capital of the company is determined by agreement”. 2 problem are formulated: (1) What is the form for deposit of stock capital on the provisions of article 33 of the limited liability company law, (2) How is the legal certainty of the number of basic capital of the limited liability After the validity of government regulation change of the limited liability company. This purpose research is finding form of the deposit of stock capital and the basic capital of the limited liability company before and after enforcement of government regulation of limited liability of the company. The legal research method used normative legal research method with statute approach and conceptual approach. Capital deposits of shares can be made in the form of money and other forms of immovable tangible objects such as land and intangible objects in the form of bill of Rights; and arrangements regarding the underlying capital applicable in the establishment of the limited liability company is Article 1 paragraph (3) of government regulation of the limited liability of the company.
Proses Pelaksanaan Roya Partial Pada Kantor Notaris Gilang Bella Saputra; I Made Dedy Priyanto
Acta Comitas Vol 5 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i03.p03

Abstract

Roya Partial is a new legal institution formed, by providing an alternative settlement of repayment on a credit basis by paying off a portion of the credit that goes by pulling some of its collateral. “Article 2 of the Law No. 4-year 1996 on land rights and objects relating to the land”, giving gaps in the performance of Roya Partial. Whereas article 1163 Civil Code states the rights of liabilities (mortgages) are not indivisible but bind all parts of the goods/moving objects. This can actually lead to a conflict of norms against both regulations. Based on that, formulated 2 problems 1) What is the legal basis of the implementation of a partial Roya, (2) How to process the implementation of Roya Partial in notary Office, the purpose of this research is to know the legal basis in the implementation of a partial roya and to know the process of implementing Roya Partial in notary office. The legal research method used is a normative legal research method of using a statutory approach, and a conceptual approach. Right to land that can be burdened by article 4 UUHT Jo article 25, 33, 39 UUPA namely: property rights, business rights, building rights, rights, houses and property rights in the unit and there are several procedures regarding the deletion of liabilities from the settlement to the execution of the force, then the method of implementation of a partial Roya notary office.
Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Bagi Etnis Tionghoa di Indonesia Nathasya Fransiska Nancy Kussoy; I Made Dedy Priyanto
Acta Comitas Vol 7 No 01 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i01.p10

Abstract

The writing of this article is to find out the application of the principle of equality before the law in according to the Regulation Of The Minister Of State For Agrarian/Head Of The National Land Agency number 3 of 1997 concerning The Implementation Of Government Regulation number 24 of 1997 concerning Land Registration Article 111 paragraph 1 letter (c) especially with regard to distribution community groups related to the processing of inheritance certificates after the enactment of Law number 40 of 2008 concerning the Elimintation of Racial and Ethnic Discrimination. To answer this, the author uses a normative legal research, namely a research method that places positive legal norms as the object of study, in order to support this research, form the results of study that the distribution of community groups related to the management of inheritance certificates does not apply the principle of equality before the law because in the processing of the certificate of inheritance has different requirements for Indonesian citizens (native) and Indonesian citizens of Chinese descent, for native Indonesian citizens, the processing of an inheritance certificate can be done through the local urban village office and does not require a fee, while the citizens Indonesians of Chinese descent can make arrangements through a Notary which obviously requires a fee.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG IDENTITASNYA DIGUNAKAN SEBAGAI EMERGENCY CONTACT PINJOL SECARA SEPIHAK Ni Putu Intan Mahadevi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini bertujuan guna menelaah pengaturan hukum dalam penyelenggaraan pinjol di Indonesia dan kepastian hukum dalam penjaminan perlindungan hukum terhadap orang yang identitasnya digunakan sebagai emergency contact pinjol secara sepihak. Studi berjenis penelitian hukum normatif ini dituliskan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil studi menemukan bahwa Pengaturan hukum terkait penyelenggaraan pinjaman online didasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memberikan legalitas terhadap lembaga jasa keuangan untuk mengadakan pinjol sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Kemudian berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap orang yang identitasnya digunakan sebagai emergency contact pinjaman online secara sepihak dapat menempuh langkah hukum terhadap penyelenggara pinjol melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPer. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Emergency Contact, Sepihak ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements in the administration of loans and loans in Indonesia and legal certainty in guaranteeing legal protection for people whose identities are used as emergency contact loans unilaterally. This normative legal research type study is written using a statutory approach, a concept approach, and a historical approach. The results of the study found that the legal arrangements related to the implementation of online loans are based on the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services which provide legality for financial service institutions to conduct lending and borrowing as technology-based money-lending services. Then with regard to legal protection for people whose identity is used as an online loan emergency contact, they can unilaterally take legal steps against the loan provider through filing a lawsuit against the law to the court in accordance with the provisions of Article 1365 of the Criminal Code. Key Words: Legal Protection, Emergency Contact, One-sided.
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah terkait Bocornya Data Nasabah berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan Gusti Putu Krisna Bhagaskara; I Made Dedy Priyanto
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1099

Abstract

The purpose of this study is to examine the role of bank secrets in carrying out their duties as protection against leaking customer data. This study uses normative legal research methods with a statutory and comparative approach. The results showed that bank secrets provide protection against leakage of banking customer data, but there is expected to be additional sansk for lawbreakers leaking bank secrets in the future
Co-Authors A. A Sri Indrawati A. A. Gde Agung Kumara Jaya A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A Ayu Indah Mahardani A.A Sagung Galuh Rismayanti. P A.A Sri Indrawati Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Ayu Wulandari Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra Anak Agung Dicky Arianto Anak Agung Gede Mahardhika Geriya Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Lita Cintya Dewi Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Sri Indrawati Arick Hermawan Cavalera Ayu Putu Kusuma Wardhani Bagas Wahyu Prasetyo Bagus Reyzaldy Hasandinata Baruna Kiswara, Cokorda Anom Daniel Fenetiruma Darma Putri, Ni Kadek Melinda Darmadi Charisma Putra Dellano Here Bessie, Jayvenson Christopher Desak Putu Wulan Purnamasari Dewa Ayu Kade Indah Cahyani Dewi Dewa Gde Rudy Dewa Putu Thresna Andyanatha Diva Danica Eky Putra Wahyu Permana Ely Kristina Wulandari Epita Eridani Febyanca Sukarya Gede Herda Virgananta Gede Nopta Ari Putra Gilang Bella Saputra Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gusti Ayu Angie Martika Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Putu Krisna Bhagaskara Haikal Hafizd Darmawan Haris Rinaldy Gultom Hendra Adinata I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Ketut Alit Putra Jayantara I Gede Wahyu Dananjaya I Gst Ngr Aditya Wikrama I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Nyoman Agung I Kadek Anjas Pajar Sedayu I Kadek Roy Adi Putra I Kadek Singa Sunjaya I Kadek Suryawan I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Hendra Winata I Ketut Markeling I Ketut Satria Wiradharma S. I Ketut Suardita I KETUT WESTRA I Komang Bagus Trypermana I Komang Cri Khrisna I Made Aditya Mantara Putra I Made Asta Arma Putra I Made Dwi Anugrah Putra I Made Eri Prastikanala Sastrawan I Made Sarjana I Made Satria Wibawa I Made Teguh Adinata I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Wita I Putu Adi Gunawan I Putu Dika Pratama Putra I Wayan Maydy Pradana Putra Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada Ida Ayu Dyv Darmani Ida Ayu Hangganararas Dhaneswara Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi Ida Bagus Gede Ambara Artha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Pratama Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Sony Andara Putra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Ida Bagus Widnyana Ida Bagus Yoga Raditya Irma Anggi Pratiwi Kadek Ayu Intan Lestari Kadek Dedy Sanistya Kadek Sarna Karin Rimenda Ketut Sandhi Sudarsana Komang Adi Artawan Komang ` Tatik Triana Robed Luh Dita Yanti Made Ara Denara Asia Amasangsa Made Ari Yudia Krisna Made Ary Suta Made Pramita Arimanu Putri Melia Larassati Nathasya Fransiska Nancy Kussoy Ngakan Ketut Dunia Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Asri Mas Lestari Ni Made Dwi Julia Patria Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Widiya Kartika Sani Ni Nengah Nuri Sasmita NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Intan Mahadevi Ni Putu Via Nita Ika Santi Nyoman A Martana Oktaviana Surya Putri Putu Dian Junintya Dewi Putu Dina Marta Ratna Sari Putu Krisna Indira Yasana Putri Putu Mas Anandasari Stiti Putu Novita Darmayanti Raymond Bagus Nurchandra Rosari, Merry Ruth Gladys Sembiring Selvi Marcellia Silvia Syarafina Soraya Taufik Supastika, I Komang Susi Hertati Tambunan Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi Tri Mustika Putri Suprapto