Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.551
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Acta Comitas POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Media Akademik (JMA)
I Made Dedy Priyanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA LAGU DAN MUSIK YANG DIBAWAKAN OLEH WEDDING SINGER UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL I Putu Adi Gunawan; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.954 KB)

Abstract

Adanya permasalahan mengenai penyimpangan penggunaan hak cipta khususnya karya lagu dan musik yang dibawakan oleh wedding singer maupun penyelenggara acara tanpa memperoleh ijin dari Pencipta lagu maupun Pemegang Hak Cipta. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis status yang mengkaji perlindungan hukum hak cipta lagu dan musik serta mekanisme dan prosedur perijinan bagi wedding singer dan/atau penyelenggara acara yang seharusnya kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta Lagu. Metode yang di gunakan ialah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut yang mengkaji berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya pelanggaran Hak Cipta khususnya karya lagu dan musik. Hasil studi ini menunjukan bahwa Apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran hukum seperti halnya mempergunkan Hak Cipta Lagu tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Kata kunci: Perlindungan hukum, karya lagu, wedding singer, pencipta lagu, pemegang hak cipta
PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA PADA BALI SAFARI AND MARINE PARK Kadek Dedy Sanistya; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.566 KB)

Abstract

Pekerja memiliki peranan penting dalam pembangunannasional dengan meningkatnya tantangan serta resiko yangdihadapinya, maka perlu diberikan perlindungan sebagai dasaruntuk memenuhi kebutuhan minimum bagi pekerja. Adakalanyaperusahaan tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaansebagai perlindungan terhadap pekerja.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiperlindungan yang diberikan perusahaan terhadap pekerja. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum emperisyang dapat diamati dalam kehidupan nyata.Perlindungan pekerja terkait pelaksanaan Badan PenyelenggaraJaminan Sosial ketenagakerjaan pada Bali safari and marine parksesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggaraan Jaminan Sosial, belum sesuai, karena hanyapekerja tetap dan kontrak saja yang di daftarkan sedangkankhususnya pekerja harian lepas (daily worker) belum diikut sertakandalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan, Karena masa kerja yang hanya 1-3 bulan saja, danbel um tentu juga akan diperpanjang karena sudah ada pekerja tetapatau pun kontrak di bidangnya.Kata Kunci : Perlindungan Pekerja, BPJS ketenagakerjaan
PENGATURAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA BERBASIS ONLINE Ni Made Asri Mas Lestari; I Made Dedy Priyanto; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.843 KB)

Abstract

Judul dari penulisan jurnal ini adalah Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online. Adapun masalah yang diangkat adalah pengaturan mengenai pendaftaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UHC), dan bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta secara online. Hasil analisa dari tulisan ini adalah, bahwa di dalam UHC hanya diatur mengenai ketentuan umum pencatatan ciptaan, dan secara lebih lanjut harus dituangkan dalam peraturan pemerintah. Mengenai pendaftaran hak cipta online pun tidak di jabarkan di dalam UHC tersebut. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa mengenai pencatatan ciptaan belumlah lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sehingga masih mengacu pada UHC saja. Sedangkan prosedur pendaftaran hak cipta secara online dapat dilihat dalam buku panduan E-Hak Cipta yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dalam didownload secara bebas.
AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT Ely Kristina Wulandari; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.235 KB)

Abstract

Bankruptcy of a company is impact on the working relationship between workers and employers. Legal consequences arising after the company cut off bankruptcy should be known by each party in the company, both the workers and the employers. So that when the company actually experienced bankruptc, neither party feels aggrieved and prepare for the possibility of it.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBATPEKERJA MELAKUKAN PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA DI KOPERASI SAMUAN AMERTHA DENPASAR I Gede Jiyestha Rika Putra; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.047 KB)

Abstract

Denpasar is the provincial capital of Bali so the position is as a center ofthe economy. Various businesses including cooperatives are often found in thecity of Denpasar and among these cooperatives is KoperasiSamuanAmerthaDenpasar who was never a case of employment termination unilateral in the sensethat the cooperative is to fire one of its employees without giving advancewarning, and without giving severance pay for employees who are laid off. It isknown by the data pre-study. There fore, I'm interested to write ajournal bylifting the title "Employment Termination Due to Breach Covenant WorkersDoing Work In KoperasiSamuanAmertha Denpasar"
Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Ni Made Lalita Sri Devi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.197 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p02

Abstract

Penulisan jurnal ini berlatar belakang terhadap Perseroan Terbatas atau yang disebut PT yang belum berstatus badan hukum. Dari latar belakang tersebut diangkat masalah yaitu, akibat hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang pailit dan belum berstatus badan hukum. Penulisan ini Pertujuan untuk mengetahui lebih dalam terhadap akibat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan mengetahui tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang pailit dan belum berstatus badan hukum. Penulisan ini menggunakan hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Kesimpulan dalam penulisan ini akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit yaitu beralihnya kewenangan pada Direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan dan tanggung jawab Direksi juga menjadi tanggung jawab pribadi, tidak mengikat pada Perseroan.Kata kunci : Tanggung jawab, Perseroan Terbatas, Direksi, Pailit.
HAK ANAK ANGKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN Putu Novita Darmayanti; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.759 KB)

Abstract

Kehadiran seorang anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri. Akan tetapi, kenyataannya beberapa pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak, sementara mereka sangat ingin adanya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk pengangkatan atau adopsi anak, lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung. Dimata hukum tujuan dalam pengangkatan anak ialah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri.Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah untuk mengetahui hak anak angkat serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana dalam penelitian ini mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang.Anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat sama dengan anak kandung di dalam keluarga yang mengangkatnya.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA Ni Made Dwi Julia Patria Dewi; I Made Dedy Priyanto; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.759 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul pertanggungjawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian Negara, pokok permasalahannya adalah bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian Negara. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literature terkait. Kesimpulan Pertanggung jawaban perdata ahli waris pelaku tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 32,33,34, Ahli waris dapat dituntut secara perdata terhadap harta benda yang bisa dibuktikan harta benda tersebut dari hasil kejahatan korupsi. Tetapi jika tidak bisa dibuktikan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris bukan dari hasil korupsi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian negara. Kata kunci : pertanggungjawaban perdata, ahli waris, tindak pidana korupsi.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA Haris Rinaldy Gultom; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.539 KB)

Abstract

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran strategisdan merupakan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Maka, seorang anak perlumendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang denganwajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebagaimana telah diketahuiIndonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum UntukDiperbolehkan Bekerja, dengan kata lain ratifikasi ini menjamin hak-hak anak untuktidak dieksploitasi tenaganya di dunia ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap pekerjaanak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anakdapat diwujudkan sebagai tanggung jawab.
PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA DENPASAR DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR I Gusti Made Triana Surya Pranatha; I Made Sarjana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.434 KB)

Abstract

Penyelesaian sengketa tentang konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan, dimana penyelesaian sengketa konsumen ini terdapat Pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 47 mengatur mengenai penyelesaian di luar pengadilan dan pasal 48 mengatur penyelesaian di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini BPSK Kota Denpasar, dalam melaksanakan tugasnya BPSK Kota Denpasar dapat melakukan tiga cara penyelesaian sengketa diantaranya Mediasi ,Konsiliasi, dan Arbitrase. Putusan penyelesaian sengketa BPSK memiliki kekuatan hukum tetap, namun pada pasal 56 menentukan putusan BPSK tersebut dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai persamaan dan perbedaan serta mekanisme penyelesaian sengketa dan faktor yang menghambat penyelesaian sengketa dalam BPSK Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanismen penyelesaian sengketa konsumen hingga putusan yang dikeluarkan oleh BPSK yang memiliki kekuatan hukum tetap namun dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian langsung dilapangan dan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat. Mekanisme mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ditentukan dalam Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mekanisme di Pengadilan mengacu pada HIR/RBg dan peraturan yang mengatur mengenai konsumen. Dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya BPSK dan Pengadilan melakukan kerja sama dalam bidang penyelesaian konsumen supaya terwujudnya kepastian hukum yang baik dan jujur.
Co-Authors A. A Sri Indrawati A. A. Gde Agung Kumara Jaya A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A Ayu Indah Mahardani A.A Sagung Galuh Rismayanti. P A.A Sri Indrawati Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Ayu Wulandari Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra Anak Agung Dicky Arianto Anak Agung Gede Mahardhika Geriya Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Lita Cintya Dewi Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Sri Indrawati Arick Hermawan Cavalera Ayu Putu Kusuma Wardhani Bagas Wahyu Prasetyo Bagus Reyzaldy Hasandinata Baruna Kiswara, Cokorda Anom Daniel Fenetiruma Darma Putri, Ni Kadek Melinda Darmadi Charisma Putra Dellano Here Bessie, Jayvenson Christopher Desak Putu Wulan Purnamasari Dewa Ayu Kade Indah Cahyani Dewi Dewa Gde Rudy Dewa Putu Thresna Andyanatha Diva Danica Eky Putra Wahyu Permana Ely Kristina Wulandari Epita Eridani Febyanca Sukarya Gede Herda Virgananta Gede Nopta Ari Putra Gilang Bella Saputra Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gusti Ayu Angie Martika Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Putu Krisna Bhagaskara Haikal Hafizd Darmawan Haris Rinaldy Gultom Hendra Adinata I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Ketut Alit Putra Jayantara I Gede Wahyu Dananjaya I Gst Ngr Aditya Wikrama I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Nyoman Agung I Kadek Anjas Pajar Sedayu I Kadek Roy Adi Putra I Kadek Singa Sunjaya I Kadek Suryawan I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Hendra Winata I Ketut Markeling I Ketut Satria Wiradharma S. I Ketut Suardita I KETUT WESTRA I Komang Bagus Trypermana I Komang Cri Khrisna I Made Aditya Mantara Putra I Made Asta Arma Putra I Made Dwi Anugrah Putra I Made Eri Prastikanala Sastrawan I Made Sarjana I Made Satria Wibawa I Made Teguh Adinata I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Wita I Putu Adi Gunawan I Putu Dika Pratama Putra I Wayan Maydy Pradana Putra Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada Ida Ayu Dyv Darmani Ida Ayu Hangganararas Dhaneswara Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi Ida Bagus Gede Ambara Artha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Pratama Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Sony Andara Putra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Ida Bagus Widnyana Ida Bagus Yoga Raditya Irma Anggi Pratiwi Kadek Ayu Intan Lestari Kadek Dedy Sanistya Kadek Sarna Karin Rimenda Ketut Sandhi Sudarsana Komang Adi Artawan Komang ` Tatik Triana Robed Luh Dita Yanti Made Ara Denara Asia Amasangsa Made Ari Yudia Krisna Made Ary Suta Made Pramita Arimanu Putri Melia Larassati Nathasya Fransiska Nancy Kussoy Ngakan Ketut Dunia Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Asri Mas Lestari Ni Made Dwi Julia Patria Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Widiya Kartika Sani Ni Nengah Nuri Sasmita NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Intan Mahadevi Ni Putu Via Nita Ika Santi Nyoman A Martana Oktaviana Surya Putri Putu Dian Junintya Dewi Putu Dina Marta Ratna Sari Putu Krisna Indira Yasana Putri Putu Mas Anandasari Stiti Putu Novita Darmayanti Raymond Bagus Nurchandra Rosari, Merry Ruth Gladys Sembiring Selvi Marcellia Silvia Syarafina Soraya Taufik Supastika, I Komang Susi Hertati Tambunan Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi Tri Mustika Putri Suprapto