Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DARI PT ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA TERHADAP WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI BALI ]]>
<![CDATA[A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.175 KB)
<![CDATA[In tourist traveling in indonesia in Bali becomes very important. It involves the safety of your tour. such conditions has earlier handled by travel agency. Travelers against accidents oftenoccur especially at tourist object in Bali, especially in tourism activities. Relationsship between PT insurance Jasaraharja with travel agents in carrying out this insurace agreementbasically describes the rights and obligations between the two parties. parties commited themselves to indemnify or pay the premiums to the insurer. Which this paper titled legalprotection of PT insurance jasaraharja putera towards tourists who had an accident in Bali.This paper aims to understand the form of legal protection. The results showed that the PT insurace Jasaraharja Putera so its easier to get right to lighte the conditions to be met bytravel to obtain compensation or redress. Study is a form of research data interview the data directly on an agency or institution wich is the object of research.]]>
<![CDATA[ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEMPERKUAT KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ]]>
<![CDATA[Gede Nopta Ari Putra]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.329 KB)
<![CDATA[Pesatnya perkembangan globalisasi diikuti pula oleh perkembangan dalam hukum kontrak. Hal ini dikarenakan setiap kesepakatan bisnis akan dibuat dalam bentuk kontrak. Dalam pembuatan sebuah kontrak biasanya didahului dengan pembuatan MoU, padahal kontrak dapat dibuat tanpa membuat MoU terlebih dahulu dan MoU hanya mengikat secara moral. Serta belum ada pengaturan khusus tentang MoU di Indonesia. Tujuan studi ini untuk mengkaji perlunya MoU sebelum dibuatnya sebuah kontrak serta cara meningkatkan kekuatan mengikat sebuah MoU. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa MoU penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan sebelum dibuatnya sebuah kontrak. MoU yang hanya mengikat secara moral tidak begitu kuat lakyaknya sebuah Kontrak yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Untuk memperkuat kekuatan mengikat dari MoU diperlukan dasar yang kuat, yang dapat meningkatkan kekuatan mengikat dari MoU. Dasar yang paling kuat adalah asas itikad baik. Dengan menerapkan asas itikad baik akan meningkatkan rasa percaya diantara para pihak, dimana rasa percaya ini merupakan dasar dari sebuah hubungan. Semakin kuat rasa percaya antara para pihak maka akan semakin kuat kekuatan mengikat dari MoU. Kata Kunci: MoU, Peran, Kekuatan Mengikat, Asas Itikad Baik]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PRODUK MAKANAN RUMAHAN DI OBYEK WISATA PURA TIRTA EMPUL,TAMPAKSIRING,GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Putu Dika Pratama Putra]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.712 KB)
<![CDATA[Kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan tanggal kadauarsa merupakan salah satu informasi terkait kapan produk tersebut sudah tidak layak dikonsumsi (espirired). Pesatnya perkembangan industri rumah tangga atau industri rumah tangga pangan (Home Industry) yang menghasilkan berbagai jenis varian produk seperti Produk makanan rumahan, akan tetapi banyak produk makanan rumahan yang diedarkan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa di obyek wisata pura tirta empul. Tujuan penulisan kajian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa dan bagaimanakah kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan rumahan dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa. Dengan metode penelitian Hukum Empiris, hasil penelitian yaitu semua pelaku usaha belum melaksanakan kewajibanya dimana dari 7 sempel produk makanan rumahan seluruhnya tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa apabila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen maka dapat dikatakan pelaksanaan kewajiban sepenuhnya atau 100% tidak terlaksana. Hal ini menjunjukan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan rumahan dikarenakan minimnya pendidikan pelaku usaha yang menyebabkan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hukum. Kata Kunci: Kewajiban, Produk Makanan Rumahan, Kadaluarsa]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA RESTAURANT BEBEK TEPI SAWAH UBUD ]]>
<![CDATA[A.A Sagung Galuh Rismayanti. P]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.244 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul Efektifitas Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud. Latar Belakang dari skripsi ini adalah bahwa Kecelakaan kerja tentunya menimbulkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Kerugian pekerja setidaknya ada 2 (dua) yakni kerugian dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk material. Kerugian dalam bentuk fisik adalah adanya fungsi dari tubuh yang tidak dapat digunakan lagi yang menyebabkan pekerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja secara normal. Adapun kerugian dalam bentuk material adalah kerugian yang disebabkan oleh akibat ketidak mampuan pekerja untuk bekerja secara normal. Ini yang menjadi ganjalan pekerja/buruh restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud hal ini sesuai dengan wawancara awal penulis dengan salah satu pekerja mengatakan bahwa “sampai saat ini restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud belum mendaftarkan karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan penyelenggara program jaminan sosial yang menggantikan jamsostek yang telah dihapus”. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama bagaimanakah efektivitas pelaksanaan jaminan sosial yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud dan yang kedua faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial keselamatan kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud. Untuk menjawab permasalahan metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan jaminan sosial yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, padahal keselamatan kerja adalah salah satu alat untuk penyelamatan tenaga kerja, lingkungan sekitar tempat/lokasi tempat bekerja. Penerapan keselamatan/tempat kerja tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu modal perusahaan jangka panjang. Faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial keselamatan kerja di restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud, seperti antara lain: belum tersedianya sarana kesehatan, fasilitas, belum didaftarkannya tenaga kerja oleh perusahaan ke BPJS yang paling penting adalah kemauan dari pada pemilik restaurant tersebut masih kurang. Padahal menurut Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Program Jaminan Sosial Menegaskan kewajiban perusahaan untuk ikut Jamsostek (BPJS). Kata Kunci: Keselamatan, Restoran Bebek Tepi Sawah Ubud.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN TRANSIT DALAM PENERBANGAN LANJUTAN ]]>
<![CDATA[Diva Danica]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.997 KB)
<![CDATA[Penerbangan lanjutan merupakan penerbangan tidak langsung yang membutuhkan transit sebelum sampai ke tempat tujuan. Dalam hal transit tersebut dapat timbul masalah seperti penumpang mengalami penundaan atau keterlambatan penerbangan dari bandar udara asal menuju bandar udara untuk transit sehingga mengakibatkan ditinggalnya penumpang saat pergantian pesawat atau maskapai penerbangan yang akan mengangkut penumpang dari tempat transit menuju tempat tujuan. Di analisis apakah maskapai penerbangan dapat bertanggung jawab berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dari analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa maskapai penerbangan berkewajiban mengantarkan penumpang hingga bandar udara tujuan, dimana bandar udara transit hanya sebagai persinggahan sementara untuk pergantian pesawat bukan sebagai bandar udara tujuan. Kata Kunci: tanggung jawab, keterlambatan, penerbangan, transit.]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA KARENA PERKAWINAN DENGAN SESAMA PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 13/PUU-XV/2017) ]]>
<![CDATA[Made Pramita Arimanu Putri]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.255 KB)
<![CDATA[Dengan diundangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang terdapat dalam Paasal 153 ayat (1) huruf f telah memberikan dampak bagi pekerja/buruh karena perusahaan melarang pekerjanya untuk menikah dalam satu kantor. Peristiwa ini terjadi di Perusahaan Listrik Negara, dimana salah satu pegawainya harus di PHK karena memiliki hubungan perkawinan dengan teman sekantornya dan hal ini telah menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian di atas adapun permasalahan yang akan dibahas adalah apa alasan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan uji materil terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f serta bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja dan peraturan perusahaan tentang pemutusan hubungan kerja karena pekerja memiliki ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan MK dalam uji materil terhadap Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah karena Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dimana hak konstitusional seseorang yaitu membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, selain itu alasan perusahaan untuk mencegah terjadinya KKN itu tergantung pada diri seseorang, dan bahkan perkawinan sesama pekerja justru menguntungkan pihak perusahaaan. Akibat hukum terhadap peraturan perusahaan, perjanjian kerja serta perjanjian kerja bersama mengenai pemutusan hubungan kerja karena pekerja memiliki ikatan perkawinan dengan pekerja lain yaitu dengan adanya putusan MK maka dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama serta perjanjian kerja tidak boleh mengatur mengenai larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan yang sama atau sesama pekerja boleh kawin dalam satu perusahaan. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja, Perkawinan, Perusahaan]]>
<![CDATA[PIUTANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[I Gede Dharma Eka Yudarsa]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.439 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul “Piutang sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Yang melatar belakangi dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan Piutang dapat menjadi Objek dari jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat tercapainya suatu kesimpulan bahwa Piutang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 9 tentang jaminan fidusia, bilamana piutang dijadikan sebagai obyek jaminan maka lembaga jaminan yang dipergunakan adalah lembaga jaminan fidusia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN PEMILIK KERJA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Hangganararas Dhaneswara]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.985 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berlatar belakang terhadap perlindungan hukum pekerja dari penyedia jasa yang diperoleh dari perusahaan pemilik pekerjaan. Dari latar belakang tersebut diangkat masalah yaitu hubungan hukum antara pekerja dari perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pemilik kerja serta perlindungan hukum ketenagakerjaan pekerja penyedia jasa yang diperoleh dari perusahaan pemilik pekerjaan. Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang hubungan hukum antara pekerja dari perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pemilik kerja serta perlindungan hukum ketenagakerjaan pekerja penyedia jasa yang diperoleh dari perusahaan pemilik pekerjaan. Studi ini menggunakan metode normatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum ketenagakerjaan dan jurnal hukum. Serta mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Hasil studi dalam jurnal ini adalah adanya hubungan hukum antara pekerja dari penyedia jasa dan perusahaan pemilik pekerjaan, selain perjanjian pemborongan dan atau perjanjian penyedia jasa maka dapat didukung dengan perjanjian jual beli antara perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pemilik pekerjaan yang dimana secara tidak langsung melibatkan pekerja/jasa didalamnya. Kemudian, pekerja dari perusahaan penyedia jasa yang bekerja di perusahaan pemilik pekerjaan, maka pekerja mendapat perlindungan yang meliputi perlindungan sosial, ekonomi dan teknis dari pemilik pekerjaan yang telah diserahkan kepada penyedia jasa. Kata kunci : Pekerja, Penyedia Jasa, Pemilik Pekerjaan, Hubungan Hukum, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA (STUDI PADA UD WISNU JAYA) ]]>
<![CDATA[I Kadek Roy Adi Putra]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.516 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i02.p18
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk suatu perusahaan terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja bagi pekerjanya. Perlindungan hukum kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan perlu diterapkan untuk melindungi hak pekerja dan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Namun dalam kenyataannya banyak perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan daripada keselamatan para pekerjanya. Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini diangkat permasalahan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh perusahaan UD. Wisnu Jaya dalam melindungi pekerjanya dari kecelakaan saat bekerja. Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang membandingkan aturan yang berlaku dengan pelaksanaan yang terjadi di perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan jenis fakta yang dilakukan dengan Teknik wawancara dan observasi secara langsung. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah bahwa UD. Wisnu Jaya dalam melaksanakan prosedur kerja belum dapat memenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku namun di segi ekonomis sudah memberikan hak pekerjanya sesuai UMK di Kabupaten Tabanan. This study aims to find out how the shape of a company towards work safety and accidents for its workers. Legal protection for work accidents in a company needs to be applied to protect workers' rights and to reduce the occurrence of work accidents. But in reality many companies are only concerned with profit rather than the safety of their workers. Based on this, this paper raises the issue of how the form of legal protection applied by UD companies is raised. Wisnu Jaya in protecting his workers from accidents at work. The research method used in this study is an empirical research method that compares the applicable rules with the implementation that occurs in the company. The approach used in this study is the type of fact approach which is carried out by interviewing and direct observation techniques. The result of this research is that UD. Wisnu Jaya in carrying out work procedures has not been able to comply with applicable regulations, but from an economic perspective, he has given his workers rights according to the minimum wage in Tabanan Regency]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN JASA REKREASI WAHANA AIR DI CIWA SEMPURNA KECAMATAN KUTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Widnyana]]>;
<![CDATA[I Made sarjana]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.04 KB)
<![CDATA[Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dalam menggunakan wahana air yang tergolong kegiatan bersifat berbahaya (extreme). Hubungan hukum yang bertujuan memberi perlindungan hukum dan hak-hak kepada konsumen, apabila terjadi suatu sengketa atau kecelakaan, berdasarkan uraian di atas adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen pengguna jasa rekreasi wahana air di Ciwa Sempurna dan bagaimanakah tanggung jawab pihak pengelola jasa rekreasi wahana air di Ciwa Sempurna Tanjung Benoa. penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Jasa Rekreasi Di Ciwa Sempurna Tanjung Benoa Bali. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan Ciwa Sempurna dengan konsumen yang akan menimbulkan hak dan kewajiban guna melindungi hak-hak dari konsumen yang merasa dirugikan dari kecelakaan yang terjadi. Adanya unsur kesalahan dalam kecelakaan dapat dipidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanggung jawab yang di berikan perusahaan Ciwa Sempurna hanya tunjangan asuransi, dan tidak memberikan santunan kepada konsumen karena seharusnya sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat jasa yang diperdagangkan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Rekreasi.]]>
