Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

14.437

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Pembaharuan Hukum PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Widya Yuridika YUSTISI WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Suara Keadilan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal Transparansi Hukum LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam PAMPAS: Journal of Criminal Law SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Hukum Malahayati MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab International Journal of Science and Society (IJSOC) Case Law De Juncto Delicti: Journal of Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Journal of Social And Economics Research JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Influence: International Journal of Science Review Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology ENDLESS : International Journal of Future Studies International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi journal of social and economic research J-CEKI Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Health Education Law Information and Humanities

Zainab Ompu Jainah

Universitas Bandar Lampung

Author-ID : 2544200

Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 121 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro) Zainab Ompu Jainah; Suhery Suhery
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Salah satunya mengatur penanganan tindak pidana narkotika dengan beberapa persyaratan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro dilaksanakan pada proses penyidikan dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. Pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika dan bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Akibat hukum penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif sesuai dengan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bahwa tindak pidana diselesaikan melalui keadilan restoratif. Kemanfaatan hukum bahwa keadilan restoratif yang diberikan memberikan manfaat kepada pelaku untuk menyadari kesalahan dan tidak melakukan tindak pidana narkotika lagi di kemudian hari.

Analisis Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri Dalam Menjatuhkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 1302/Pid.Sus/2019/Pn. Tjk) Heru Sandi Susilo; Zainab Ompu Jainah
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri semakin meningkat sehingga dapat menurunkan rasa percaya masyarakat kepada anggota Polri dalam memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum dan dapat memberikan citra negatif terhadap anggota Polri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab anggota Polri melakukan tindak pidana pengedar narkotika adalah faktor individu, sosial budaya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat: prosedur pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap putusan: pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk Zainab Ompu Jainah; Anggalana Anggalana; Erlina B; Desta Fani Acbel; Sigit Pamungkas
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.357

Extortion and threats are an act against the law and the perpetrator is obliged to take responsibility for his actions as regulated in the Extortion Law with Threats is a complaint offense so that the authorities can act if there is a complaint and the victim of Tuiuan from this research is to find out the causative factor and how the perpetrator's criminal responsibility. As for the problem in this research are, what are the factors that led to the Criminal Act Committing 672 Pid B2020 PN Tjk? How is the criminal responsibility of the perpetrator involved and exchanging extortion with threats? The research method used in writing the Jumal of this research is a nomative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the research, the factors that cause perpetrators to commit extortion crimes with threats include economic factors, environmental factors and the third factor. Where the role of the perpetrator is concerned, how the perpetrator does it, the weight of the mitigation side, the facts of the trial. so the perpetrator is responsible for his actions with a criminal sanction of imprisonment.

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 17/pdt.g/2020/PN Kla) I Wayan Nanda D; Zainab Ompu Jainah; Anggalana Anggalana
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (Desember 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah lapangan bola di Dusun Jatisari Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dimana berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Kla disebutkan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat (M. Basyarruddin) untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Para Tergugat (Sumarjo, Sugiyanto, Sarjiyo, Djumino dan Jumadi) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah secara hukum atas objek tanah sengketa dimaksud. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah lapangan bola di Dusun Jatisari Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kla adalah karena adanya kelalaian (culpa) atau karena kesengajaan (dolus) yang dilakukan Kecamatan Jati Agung dalam pembuatan surat tidak dalam sengketa atas tanah objek perkara sehingga Pihak Tergugat mendaftarkan tanah objek perkara ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena perbuatan karena kelalaian atau kesengajaan akan menghasilkan sertifikat yang cacat hukum atau adanya sertifikat ganda yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Pembajakan Di Laut Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Provinsi Lampung Zainab Ompu Jainah; Cintya Dwi Meilita C
Widya Yuridika Vol 5, No 2 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v5i2.3543

The crime of piracy at sea often causes losses for ship owners. The pirates even kidnapped the captain of the ship, the crew, and the ship did not escape their targets. This aims to extort the ship owners so that they give money in a certain nominal which causes these pirates to benefit. The problems found in this study are how the judges' basic considerations in making decisions against perpetrators of criminal acts participating in piracy at sea and what are the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of participating in piracy at sea based on Decision Number 443/Pid.B/2021/ PN.Tjk? The results of this study are the basis for judges' considerations in making decisions against perpetrators of criminal acts of participating in piracy on the sea, namely legal facts that were revealed in court, both juridical and non-juridical aspects, while the factors that caused perpetrators to commit crimes were participating in piracy above. marine factors include educational factors, individual factors, economic factors, environmental factors, the low level of criminal sanctions imposed, and global development factors

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla) Zainab Ompu Jainah; Muhammad Zulkarnain
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPerbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejhatan penipuan apabila seseorangmemberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang atau surat seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinaya. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan data primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan yuridis kualitatif. Pengambilan keputusan sangat dipertukan putusan yang akan dijatuhkan kepada pemakai Identitas palsu adalah orang-orang yang tingkat kemakmurannya tinggi dimana seseorang tersebut ingin mencapai suatu tujuan atau jabatan tertentu. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun muatan psikologis. Sehingga yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. Masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat hendaknya tetap mematuhi peraturan yang berlaku, karena sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak baik akan tetap menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Diharapkan kepada jangan memisahkan adat istiadat dengan norma-norma yang berlaku. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka diharapkan kepada majelis hakim agar dapat mengoptimalkan penjatuhan sanksi, seperti sanksi sosial yang bertujuan memberikan edukasi mengenai perbuatan yang dapat merugikan orang lain di dalam masyarakat.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pelaku Tindak Pidana; Dengan Sengaja; Membuat Gelap Asal Usul Seseorang.Â AbstractCounterfeiting can be categorized first of all in the category of fraud crimes, but not all fraudulent acts are forgeries. The act of forgery is classified as a group of fraudulent crimes if someone gives a description of a situation regarding an item or letter as if it were genuine or the truth belongs to him. The research method is normative and empirical juridical, using secondary data and primary data, obtained from literature studies and field studies, and juridical qualitative data analysis. Decision-making is highly dependent on decisions that will be handed down to users. False identities are people with a high level of prosperity where the person wants to achieve a certain goal or position. In the case raised by the author, the person who ordered to enter the false identity into the letter was due to compulsion due to the circumstances that happened to his child. Defendant. The judge must be able to manage and process the data obtained during the trial process in terms of evidence, witness statements, defense, and demands of the Public Prosecutor as well as psychological content. People who always adhere to customs should continue to comply with applicable regulations, because something obtained in a bad way will still cause harm to themselves and others. It is hoped not to separate customs from prevailing norms. The panel of judges has imposed a prison sentence of 1 (one) year and 3 (three) months, so it is hoped that the panel of judges can optimize the imposition of sanctions, such as social sanctions aimed at providing education about actions that can harm other people in the community.Keywords: Judge's Consideration; Criminal Acts; Purposely; Darkening Someone's Origin

Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Berbeda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Zainab Ompu Jainah; Dhani Handayani
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakUpaya Hukum Banding yang di ajukan oleh terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tentang tindak pidana narkotika. Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi dilakukan pemberlanjutan berupa upaya hukum banding yang dilakukan oleh pihak terdakwa yang dirasa kurang memenuhi nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan masa penahanan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kota Bumi berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu antara lain Faktor lingkungan, Faktor perekonomian, Pemahaman agama yang kurang. Dasar pertimbangan hakim pada tingkat banding dalam kasus tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor 120/PID/2021/PT.TJK didasarkan pada alat bukti, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Upaya Hukum Banding.Â AbstractAppeals filed by the defendant against the decision of the Bumi City District Court Number 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu regarding narcotics crimes. The decision of the Bumi City District Court was carried out as a continuation in the form of an appeal by the defendant who was deemed to have failed to meet the value of justice in passing the decision on the detention period to the defendant. Based on the results of the study, the factors causing the perpetrators to commit narcotics crimes in Kota Bumi Regency based on Decision Number 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu include environmental factors, economic factors, and lack of religious understanding. The basis for the judge's consideration at the appeal level in the narcotics crime case based on the Tanjung Karang Court Decision Number 120/PID/2021/PT.TJK is based on evidence, indictments and demands of the public prosecutor, things that incriminate and relieve the defendant.Keywords: Basis of Judge's Consideration; Narcotics Crime; Appeals Legal Efforts.

Legal Policy in the Implementation of Rehabilitation for Drug Addicts in Lampung Province Zainab Ompu Jainah
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

The purpose of this study was to find out and analyze how big a pregnant woman's marriage and the status of The problem of narcotics circulation becomes so important given that narcotic drugs are drugs that have an influence on the physical and mental, Narcotics addicts and drug abusers are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation in the center of narcotic dependence rehabilitation. With medical rehabilitation and social rehabilitation is intended to restore and develop the physical, mental and social abilities of the addict. The approach method used in this study is normative legal research including research on legal principles. Rehabilitation efforts for addicts and victims of narcotics abuse carried out currently the drug rehabilitation program at BNNP Lampung are carried out in three forms First, outpatient rehabilitation, Outpatient rehabilitation is a periodic counseling examination in approximately three months. obstacles in cases of narcotics abuse are differences in perceptions between law enforcement officers, Lack of understanding of the community, Apathy of the community Limitations of human resources Skilled and trained officers (counselors and assessors), infrastructure that is not optimally available, There is a need for mapping, socialization and education for all stakeholders

ANALISIS PENERAPAN UMP DI KABUAPATEN MANGGARAI BARAT BERDASARKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Zainab Ompu Jainah; Anggalana .; Alfonsus Demitrio Jehanu
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakTujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Manggarai Barat dalam menegaskan penerapan UMP berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangÂ Cipta Kerja, Apa yang menjadi faktor penghambat ketidakseimbangan penerapan UMP di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentangÂ Cipta Kerja.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber Kewenangan dalam menetapkan upah minimum di wilayah provinsi atau kabupaten/kota terletak pada kewenangan kepala daerah dalam hal ini Gubernur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Â Kata kunci :Â Penerapan; Upah Minimum Provinsi;Cipta Kerja,Undang-Undang.Â AbstractThe purpose of this study is to find out, understand and analyze how the efforts of the East Nusa Tenggara Provincial Government, especially West Manggarai Regency in strengthening the implementation of the UMP based on Article 88 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, what are the inhibiting factors for the imbalance in the implementation of the UMP in the Province of Nusa East Southeast especially West Manggarai Regency based on Article 88 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used in this study uses a normative and empirical juridical approach, the normative juridical approach is carried out by studying norms or rules, while the empirical approach is carried out by interviewing sources. The authority to determine the minimum wage in the province or district/city is under the authority of the regional head, in this case the governor, which refers to the laws and regulations.Â Keywords: Application; Provincial Minimum Wage; Job Creation, Law.

ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu) M. Yusuf Fauzi; Zainab Ompu Jainah
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i1.8558

Manusia adalah mahluk sosial yang saling membuhtukan satu sama yang lainnnya. Ciri-ciri manusia mempunyai sifat tidak bisa hidup seorang diri harus bersama sama untuk keberlangsungan hidupnya serta saling berinteraksi antara manusia dan membutuhkan hidup dengan manusia lainnya. Manusia sejak dibesarkan dalam suatu masyarakat terkecil yaitu keluarga. Keluarga dibingkai karena ada hubungan antar individu sehingga dapat dikatan bahwa memiliki keluarga adalah kebutuhan manusia. Permasalahan dalam penelitian ini pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang berdasarkan Putusan Nomor 122/pid.B/2021/PN Kbu dan faktor penyebab pelaku melakuan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Peneltian Normatif. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan. Pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” dalam artian (wegnamen) arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Co-Authors A, Tandaditrya Ariefandra Agus Suryana Agustin , Putri Ahmad Amiruddin S Ahmad, Alvinzach Aknes Oktapia Alfonsus Demitrio Jehanu Aljura , Aljura Ananda, Ivano Rifki Ananta, Marshenda Afi Andhika, Hafidza Rafi Anggalana Anggara, Firga Fiksona Anjaya, Reja Annisha Amalia Aqeel, M Arkan Bachruddin, Salman Zahir Baharudin , Baharudin Bambang Hartono Bisri, Mirza Cayadi , Cayadi Chantika Kurnia Putri Cintya Dwi Meilita C D Muhyi, Aldi Permana Desta Fani Acbel Dhani Handayani Dony Tri Rinaldo. Dwi Mahendra Enakesda, Robert Erlina B Erlina B Farizal Raname Rasyid Fatullah , Agung Putra Fernando, Juan Fitri, Astria Fitriana, Galuh Ginting, Ahmad Abdul Aziz Gistaloka, Angely Gusti Wahyu Triyadi Gustin Liantina, Alya Gustin, Nopal Handayani, Dhani Heldi Feprizon Hendri Dunan Hengki Irawan Hermawan, Dicky Heru Sandi Susilo Hidayat , Ahmad I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Wayan Nanda D Ikhsan, Khafifa Adhelia Putri Indah Satria INDAH SATRIA Indri S, Maretha Intan Nurina Seftiniara Irsyadul Ikhsan Joni Paamsyah Kenali, Alam Satria Khalik, Aristo Fadhil Kornelius Sarmono Kristi, Silvester Hendriyan Lambang , M. Genta lana, Angga Latase, Adella Mey Sisth Lerilaspigo, Muhammad Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M Faisal M. Rival Putra Mustafa M. Yusuf Fauzi Maharani, Ledina Melisa Safitri Melisa Safitri Miranda, Miranda Muhammad Arief Rahman Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Faisal Syahputra Muhammad Ridho Akbar Muhammad Yudha Novandre Muhammad Yudha Novandre Muhammad Zulkarnain Muhammad Zulkarnain Muharam Asih Novi Mulki Aja Perdana Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nemas, Inge Ningrum, Inggit Setya Ningrum, Intan Putri Yani Cahya Okta Ainita Okta Vianus Puspa Negara Oman Ardinata Perdany, Aditya Rahmanda Prabowo, Edo Arya Putri , Bareta Miki Putri Agustin Putri Komala Sari, Nabila Putri Mawardita Puspitasari Qari, Almira Rotua Rachmad Kurniawan Rafly BY, Ahmad Ramadan, Suta Ramli, Irvan Recca Ayu Hapsari Refanza, Dymaz Renaldy, Daffa Rinaldi Ramadhan Rini, Dwi Siska Rinjani Dhea Gustiana Rinjani Dhea Gustiana Riza Muhida Riza, Muhammad Rusdiyanto, Dheny Ryo Martin Sopian S Endang Prasetyawati S, M. Zaqi Abiyaman S. Tri Herlianto Sabrina , Anggun Safitri, Anggi Salsabila, Rahmi Fitrinoviana Sanjaya, Frengki Santoso , Jimmi Saputra, Bari Savitri Gautama Sheila Monica Yohanes Shinta Septiara Syahputri Sigit Pamungkas Sija Putra Rulanda Siratama , Ayo Vide Siwi , Dwi Raka Smith, Nopeyan Suhery Suhery Sulaiman, Fasholli Milyar Sundari Prasetyani Surapati , Aswin Suta Ramadan Syahputri, Shinta Septiara Syarinia Febriantika Agung Tami Rusli Tami Rusli Tania, Tara Thia Remona Febrianti Titin Prihatiningsih Triatna , Bonny Utami, Andora Febi Valian Trisnanto Budi N Wandita, Listia Laila Yanuar Dwi Prastyo Yarra, Leicha Yoga Dwi Anggara yohanes merci Yolanda, Astri Ruli Yulistia, Alyaa Yuniar , Reza Fatika Yustika, Putri Meira Zahara, Juwita Zainudin Hasan Zulfi Diane Zaini

Title

Found 121 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 121 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 121 Documents
Search