Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.54
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Potensia Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law AL-HUKAMA´ SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Ilmiah AL-Jauhari Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Jurnal Darma Agung Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Riwayah : Jurnal Studi Hadis Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam JCDD Islamic Circle Familia: Jurnal Hukum Keluarga Kalosara: Family Law Review Journal of Islamic Economics Lariba Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam Al-Hayat: Journal of Islamic Education Madania: Jurnal Kajian Keislaman Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis
Zuhdi Hasibuan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb; Idris; Asrul Hamid
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1941

Abstract

Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern. Latar belakang kajian ini adalah permasalahan mengenai kelayakan konsep jual beli panjar (Down Payment) dalam Fiqih Hanabilah melalui pendekatan kontekstualisasi Maqashid as-Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep jual beli dengan panjar menurut Fiqih Hanabilah, serta bagaimana penerapannya dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengolahan berupa editing dan organizing, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Kajian ini juga membahas perbedaan pandangan antara Fiqih Syafi’i, yang menyatakan transaksi panjar tidak sah, dan Fiqih Hanbali yang membolehkannya. Maqashid as-Syari’ah, sebagai metodologi pengambilan hukum dalam menghadapi masalah kontemporer, menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan transaksi ini. Dalam Fiqih Hanabilah, transaksi down payment diakui melalui konsep maslahah dharuriyyah yang menekankan penjagaan harta (hifzh al-mal) baik bagi penjual maupun pembeli. Analisis qiyas digunakan untuk menjelaskan ‘illat yang terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, mendukung kelayakan transaksi panjar dalam praktik ekonomi modern. Kata kunci: Down Payment, Fiqih Hanabilah, Maqashid as-Syari’ah Abstract: Down Payment Transactions in Hanbali Fiqh: A Classical Study and Its Implementation in Modern Practice. This study is motivated by the issue of the validity of down payment (Bay' al-'Urbun) transactions in Hanbali Fiqh, examined through the contextualization of the Maqashid al-Shari'ah approach. The research aims to explore how the concept of down payment is interpreted in Hanbali Fiqh and how it is applied in contemporary contexts. The methodology employed is a library-based study utilizing a normative approach. Data is gathered through techniques of editing and organizing, followed by descriptive analysis to gain insight into the phenomena experienced by the subjects, such as their behaviors, perceptions, motivations, and actions. The study also investigates the differing views between Shafi'i Fiqh, which deems down payment transactions invalid, and Hanbali Fiqh, which permits them. Maqashid al-Shari'ah, as a legal methodology for addressing contemporary issues, serves as the central framework for evaluating the legitimacy of this transaction. In Hanbali Fiqh, down payment transactions are justified through the concept of maslahah daruriyyah, which emphasizes the protection of wealth (hifzh al-mal) for both the buyer and seller. The study employs qiyas (analogical reasoning) to explain the legal reasoning ('illah) derived from a hadith narrated by Umar, thus supporting the validity of down payment transactions within modern economic practice. Keyword:, Down Payment, Hanbali Fiqh, Maqashid al-Shari’ah
Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan Hamid, Asrul; Nst, Andri Muda; Idris, Idris; Hsb, Zuhdi; Siregar, Ilham Ramadan; Nasution, Suryadi; Akhyar, Akhyar; Ritonga, Raja; Ritonga, Syaipuddin; Siregar, Resi Atna Sari; Nahari, Lailan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i1.22170

Abstract

AbstrakPerubahan batas usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur dengan memperhatikan kemaslahatan. Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk mensosialisasikan perubahan aturan hukum tersebut sehingga timbul kesadaran di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat desa binaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda dengan jumlah 100 orang. Metode dilakukan dengan beberapa tahapan; pertama, tahap persiapan dengan mengumpulkan peserta dan melakukan pretest secara sederhana kepada peserta untuk memahami sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap materi sosialisasi, kedua, tahap pelaksanaan dengan memberikan materi sosialisasi, menjelaskan materi tersebut dengan baik, setelah itu dilakukan diskusi interaktif dengan peserta, ketiga,  tahap evaluasi dengan melakukan postest kepada peserta dan dari hasil postest tersebut dijadikan bahan evaluasi terhadap perbaikan pendampingan berikutnya. Hasil kegiatan pasca sosialisasi ini memberikan trend positif terlihat dari antusiasme dan kepuasan peserta mencapai 85% Puas dan 0% Tidak Puas, hal ini menunjukkan kegiatan berjalan dengan baik. Pemahaman peserta juga meningkat menjadi 45% dari sebelumnya 5%, namun karena masih ada dari peserta yang masih Tidak Paham 13% sehingga pendampingan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memberikan akses secara kontinu dengan berbagai media komunikasi untuk keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi. Kata kunci : batas usia perkawinan; masyarakat panyabungan; undang-undang perkawinan. AbstractChanges to the marriage age limit from 19 years for men and 16 years for women to 19 years for both men and women as stated in Law Number 16 of 2019. Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are The government's efforts to reduce the high number of underage marriages by paying attention to welfare. The aim of this service is to socialize changes to legal regulations so that awareness arises in society. This outreach activity was carried out among the village community assisted by the Mandailing Natal State Islamic College with different age and educational backgrounds totaling 100 people. The method is carried out in several stages; first, the preparation stage by conducting a pretest on participants to understand the extent of their understanding of the socialization material, second, the implementation stage by providing socialization material, explaining the material well, after that an interactive discussion is held with the participants, third, the evaluation stage by conducting a posttest to participants and the results of the posttest are used as evaluation material for subsequent improvements in mentoring. The results of this post-socialization activity provided a positive trend as seen from the enthusiasm and satisfaction of participants reaching 85% Satisfied and 0% Dissatisfied, this shows that the activity went well. Participants' understanding also increased to 45% from the previous 5%, however, because there were still 13% of participants who did not understand, ongoing assistance must be carried out by providing continuous access to various communication media for the continuity of socialization activities. Keywords: marriage age limit; panyabungan community; marriage law.
PRESERVING THE TRADITION OF HADITH SANAD IJAZAH IN PESANTREN OF MANDAILING NATAL: Scholarly Continuity and Academic Challenges Siregar, Ilham Ramadan; Ritonga, Raja; Hamid, Asrul; Hsb, Zuhdi; Nst, Andri Muda; Rababah, Mahmoud Ali
RIWAYAH Vol 11, No 1 (2025): Riwayah : Jurnal Studi Hadis
Publisher : Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/riwayah.v11i1.31428

Abstract

The sanad tradition serves as a fundamental mechanism for preserving the authenticity and continuity of hadith through a reliable and accountable chain of transmission. In Indonesia, particularly in Mandailing Natal, this tradition is actively maintained in Pesantren (pesantren), where the transmission of canonical hadith texts—such as Arba‘in an-Nawawi, Bulugh al-Maram, and Sahih al-Bukhari—relies on a sanad-based educational system. This study explores the mechanism of granting ijazah sanad (sanad certificates) in selected pesantren—notably Musthafawiyah, Darul Ulum, and Roihanul Jannah—and examines their contribution to sustaining hadith scholarship. Employing a qualitative methodology that includes fieldwork and historical analysis, the research reveals that sanad certification is not a mere formal acknowledgment, but the result of a rigorous academic and spiritual process. Teaching methods such as musyafahah, talaqqi, and sorogan are employed alongside recitations in class, mosques, and during Ramadan. Certificates are granted only to students who meet strict academic criteria, including completion of hadith study under a teacher with authenticated sanad lineage, comprehension of the matan, and observance of proper adab. Most sanad lineages trace back to scholars connected to Madrasah Ash-Shalatiyah and Darul Ulum Makkah, including Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani. Despite its critical role, academic studies on hadith sanad remain limited compared to Qur’anic sanad research. This study underscores the need to revitalize scholarly attention to hadith sanad traditions and affirms the strategic role of pesantren as institutions preserving the integrity and transmission of classical Islamic knowledge. [Tradisi sanad merupakan mekanisme fundamental dalam menjaga keautentikan dan kesinambungan hadis melalui rantai transmisi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, khususnya di Mandailing Natal, tradisi ini secara aktif dilestarikan di lembaga pendidikan pesantren, di mana transmisi kitab-kitab hadis klasik seperti Arba‘in an-Nawawi, Bulugh al-Maram, dan Sahih al-Bukhari dilakukan melalui sistem pendidikan berbasis sanad. Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberian ijazah sanad (sertifikat sanad) di beberapa pesantren—terutama Musthafawiyah, Darul Ulum, dan Roihanul Jannah—dan menelaah kontribusinya dalam mempertahankan keberlanjutan keilmuan hadis. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan analisis historis, penelitian ini menemukan bahwa pemberian ijazah sanad bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari proses akademik dan spiritual yang ketat. Metode pengajaran seperti musyafahah, talaqqi, dan sorogan diterapkan bersamaan dengan pengajian di kelas, masjid, dan selama bulan Ramadan. Sertifikat hanya diberikan kepada santri yang memenuhi kriteria akademik ketat, termasuk menyelesaikan kajian kitab hadis di bawah bimbingan guru bersanad sah, memahami matan hadis, dan menunjukkan adab serta komitmen belajar. Mayoritas rantai sanad ditelusuri hingga ulama-ulama yang terhubung dengan Madrasah Ash-Shalatiyah dan Darul Ulum Makkah, termasuk Syekh Muhammad Yasin al-Fadani. Meskipun memiliki peran krusial, kajian akademik tentang sanad hadis masih terbatas dibandingkan dengan kajian sanad Al-Qur’an. Studi ini menegaskan pentingnya revitalisasi perhatian akademik terhadap tradisi sanad hadis dan meneguhkan peran strategis pesantren dalam menjaga integritas dan transmisi keilmuan Islam klasik.]
Analisis Yuridis Implementasi Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Praktik Kenotariatan ( Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn.) Zuhdi Hasibuan; Siti Marwah; Ahmad Sulaiman; Chandra Ali Hanafiah; Rizki Afwina Seruni Dewi; Muslim Hasan; Akmal Fadli; Sarah Sarah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/ke4v4m14

Abstract

This study aims to analyze the implementation of notary duties and authorities in notarial practice and the contribution of internship activities to improving student competency. Notaries as public officials have attribution authority based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. This study uses a normative-empirical legal research method with a statutory regulatory approach and a field practice approach through internship activities at the Notary Office of Sahrul, S.H., M.Kn. Data were obtained through direct observation, documentation studies, and literature studies sourced from notarial journals and theses. The results of the study indicate that the implementation of notary duties and authorities has been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, especially regarding the procedures for making authentic deeds as regulated in Article 1868 of the Civil Code. In addition, the internship activities provide practical experience regarding the application of the principles of legal certainty, prudence, and professional responsibility of notaries. Thus, there is a match between notarial legal theory and empirical practice in the field.
Division Of Joint Property In The Panyabungan City Community, Mandailing Natal Regency, As Reviewed From UU No. 1 Of 1974 And KHI David Nwanna Dumbiri; Zuhdi Hasibuan
AT-TAFAHUM: Journal of Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.115 KB) | DOI: 10.47006/attafahum.v1i2.590

Abstract

The purpose of this thesis is to understand the concept of Law No. 1 of 1974 and the KHI regarding the division of joint property, to understand the distribution of joint property in Panyabungan City District, and to identify the factors underlying the division of joint property in Panyabungan City District. The research method used by the author is field research, where all data is obtained from the field. In this approach, the research is conducted in a natural setting but is preceded by some form of intervention from the researcher. The research will be conducted in Panyabungan City District, Mandailing Natal Regency. This article presents findings that the general understanding of the distribution of joint property among the people of Panyabungan Kota sub-district is still lacking. Only community leaders, and even then, only partially understand the concept. Many people in Panyabungan Kota sub-district still do not share joint property. However, some people do share joint property. However, the existing system of sharing joint property in this sub-district is still far from what is stipulated in community regulations. The dominant distribution of joint property is based on whoever has the most or who always earns the living in the household, who receives the largest share. The factors contributing to the poor implementation of joint property distribution in Panyabungan Kota sub-district are a general lack of understanding of joint property distribution, factors of justice, and economic factors.
IMPLIKASI DUALISME NORMA FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DALAM PERCERAIAN MASYARAKAT MANDAILING NATAL Asrul Hamid; Raja Ritonga; Ilham Ramadan Siregar; Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 8 No 1 (2026): Volume 8, Nomor 1, Juni 2026
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v8i1.11559

Abstract

This study is motivated by the existence of normative dualism between fiqh and national marriage law in divorce practices within the Mandailing Natal community. Fiqh recognizes the validity of divorce (talak) pronounced outside the court as long as it fulfills the required pillars and conditions, whereas Indonesian marriage law requires that divorce be conducted through the Religious Court to obtain legal validity. This difference creates a normative tension between religious legitimacy and formal state legality, which affects social practices in society. This study aims to analyze the construction of divorce norms in fiqh and national marriage law, identify the forms of normative dualism in divorce practices in Mandailing Natal, and examine their implications for legal certainty and the protection of the parties’ rights. This research employs a socio-legal method with statutory and empirical approaches through interviews and observation. The findings reveal that normative dualism is manifested in the practice of divorce outside the court, settlement of divorce through family and customary mechanisms, and remarriage without an official divorce certificate. These conditions lead to legal uncertainty, weak protection of women’s and children’s rights, and administrative obstacles in social life. Therefore, harmonization efforts between fiqh and national law are necessary through educational, cultural, and institutional approaches to achieve legal certainty and justice.
Praktik Walimatul ‘Urs di Mandailing Natal: Antara Tradisi, Kepatuhan Sosial, dan Perspektif Maqashid Syariah: Walimatul ‘Urs Practices in Mandailing Natal: Between Tradition, Social Obligation, and the Maqasid al-Shariah Perspective Zuhdi Hasibuan; Raja Ritonga; Asrul Hamid; Andri Muda Nst; Ilham Ramadan Siregar
ISTIDLAL Vol 5 No 01 (2026): AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/alaqwal.v5i01.2023

Abstract

Walimatul ‘Urs in Mandailing Natal constitutes an integral component of local matrimonial traditions; however, its contemporary practice is frequently marked by excessive expenditure and ostentatious display. In many cases, members of the community irrespective of their socioeconomic status experience considerable social pressure to organize elaborate wedding ceremonies in order to conform to prevailing societal expectations. This study seeks to critically examine the incongruity between such extravagant practices of walimatul ‘urs and the normative framework of Maqasid al-Shariah, which underscores the principles of moderation, prudent wealth management, and the prevention of wastefulness (israf) and harm (mafsadah). Employing a qualitative research design, this study investigates the socio-economic implications of lavish walimah practices and evaluates their alignment with the higher objectives of Islamic law. The findings reveal that the excessive implementation of walimatul ‘urs generates adverse consequences, including substantial financial burdens on the families of the bride and groom, as well as psychological distress arising from heightened social expectations. Furthermore, these practices risk undermining the ethical and social objectives envisioned within the Maqasid al-Shariah framework. In light of these findings, this study advocates for a paradigmatic shift in societal attitudes toward the implementation of walimatul ‘urs, emphasizing simplicity, proportionality, and sustainability. Such a transformation is essential to ensure that matrimonial practices remain aligned with the core values of Islamic teachings while simultaneously fostering long-term social and economic well-being
METODOLOGI KRITIK HADIS ‘Ā`IḌ AL-QARNĪ: Telaah Normatif dan Kontekstual terhadap Karya-karyanya Ilham Ramadan Siregar; Asrul Hamid; Raja Ritonga; Muhammad Irsan Barus; Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis Vol. 13 No. 1 (2025): June
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/diyaafkar.v13i1.20427

Abstract

This study examines ‘Ā`iḍ al-Qarnī's approach to understanding ḥadīth, focusing on matan analysis and the application of maqāṣid al-sharī‘ah in contextual interpretation. The research method used is qualitative through a literature review of ‘Ā`iḍ al-Qarnī's works and classical and contemporary ḥadīth literature. The main findings indicate that al-Qarnī criticises the literalist approach to ḥadīth matan, which often overlooks the maqāṣid dimension, and offers a thematic understanding model that integrates social context and universal Islamic values. Although he does not explicitly develop a methodology for sanad criticism, al-Qarnī emphasises the validity of meaning and the relevance of ḥadīth messages in the context of modern life. This study contributes theoretically by expanding the discourse on contemporary ḥadīth methodology through the integration of textual validity and maqāṣid al-sharī‘ah, while also providing practical implications for the renewal of a more adaptive and applicable approach to ḥadīth studies in modern Islamic education. Penelitian ini mengkaji pendekatan ‘Ā`iḍ al-Qarnī dalam memahami hadis dengan fokus pada analisis matan dan penerapan maqāṣid al-sharī‘ah dalam tafsir kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya ‘Ā`iḍ al-Qarnī dan literatur hadis klasik serta kontemporer. Temuan utama menunjukkan bahwa al-Qarnī mengkritisi pendekatan literalistik terhadap matan hadis yang sering mengabaikan dimensi maqashid, serta menawarkan model pemahaman tematik yang mengintegrasikan konteks sosial dan nilai universal Islam. Meskipun tidak membangun metodologi kritik sanad secara eksplisit, al-Qarnī menekankan validitas makna dan relevansi pesan hadis dalam konteks kehidupan modern. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas wacana metodologi hadis kontemporer melalui integrasi antara validitas tekstual dan maqāṣid al-sharī‘ah, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pembaruan pendekatan studi hadis yang lebih adaptif dan aplikatif dalam pendidikan Islam modern.
Analisis terhadap Ahli Waris Laki-Laki dan Konsep Penyelesaian Bagiannya dalam Kajian Alqur’an dan Hadis Raja Ritonga; Zuhdi HSB; Khairul Bahri Nasution
Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Al-Jauhari
Publisher : Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/jiaj.v9i2.3389

Abstract

The transfer of inheritance is closely related to the heir and the heir. An heir must have a relationship or bond with the heir. The sex of an heir influences the determination of the portion they will receive. The Qur'an and Hadith have clearly described and mentioned each heir and their respective parts. Therefore, the number of male heirs is more mentioned as recipients of inheritance. So, this study aims to analyze male heirs and the concept of completing their share in the study of the Qur'an and Hadith. The research method used is a qualitative method with a type of library research. In collecting the required data, the researcher searched for various books, articles, and other scientific works related to the research theme. Furthermore, the found data were analyzed descriptively with a conceptual and interpretation approach. The conclusion in this study is that male heirs are categorized into four categories: (1) heirs who inherit as ashabul furudh only. (2) heirs who receive the inheritance as ashobah only. (3) heirs who inherit as ashabul furudh and ashobah at the same time. (4) the heirs who get the inheritance are sometimes as ashabul furudh and sometimes as ashobah.
Analysis of the Legal Implications of TikTok's Exoneration Clause on Platform Liability Under Indonesian Consumer Protection Law Ridwan Tobing; Zuhdi Hasibuan
Islamic Circle Vol. 6 No. 1 (2025): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v6i1.2449

Abstract

The development of digital technology raises new legal issues, especially related to the provisions on the limitation of platform liability (exoneration) in consumer protection efforts. Consumers often encounter obstacles in seeking justice because platforms generally claim to only act as intermediaries, thus denying responsibility for problems arising between third parties. TikTok's limitations on liability in its legal relationship with consumers need to be studied further because they are related to the protection of consumer rights in the digital era. This study analyzes the exoneration clause in TikTok's terms and conditions from the perspective of Consumer Protection Law in Indonesia. The focus of the study is on the exoneration clause set by TikTok, which limits users' rights to obtain compensation for certain losses. Based on the results of the analysis, this clause has the potential to conflict with Article 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection because it eliminates the balance of rights and obligations between TikTok and users. The limitation of liability that only reaches the total payment in the last 12 months is considered unbalanced and has the potential to harm users. Through this study, it is recommended that the clause be changed so that it can be in line with the principles of justice and applicable regulations, then can provide protection for consumers and avoid legal risks in the future.
Co-Authors Ahmad Faisal Ahmad Sulaiman ainunnisa Akhyar Akhyar Akhyar Akmal Fadli Ali Jusri Pohan AmrarMahfuzh Andri muda Nst Asrul Hamid Asrul Hamid Chandra Ali Hanafiah David Nwanna Dumbiri Dedisyah Putra Edi, Sabrun Fauzi, Ahmad _Fauzi Hamid, Asrul Harahap, Titi Martini Hutagalung , Nurlina Idris Idris . Idris Idris Ilham Ramadan Ilham Ramadan Siregar Ilham Ramadan Siregar, Ilham Ramadan Khairul Bahri Nasution Khairurrijal Khairurrijal Khairurrijal Lailan Nahari Lailan Nahari Marlian Arif Nasution Muhammad Irsan Barus Muslim Hasan Nahari, Lailan Nasution, Suryadi Nelmi Hayati Nst, Andry Muda Nur Saniah Paisal Rahmat Panjaitan, Alpisahri Rababah, Mahmoud Ali Rahmat Linur Raja Ritonga Resi Atna Sari Siregar Ridwan Tobing RITONGA, SYAIPUDDIN Rizki Afwina Seruni Dewi Sarah Sarah Siti Kholijah Siti Marwah Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Suryadi Suryadi Tobing, Ridwan Yuli Rahmadani