Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DI KELURAHAN NAMBOJAYA KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Dinda Kemala Puspadiwati; Djohermansyah Djohan; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.039 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.423

Abstract

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelahiran online. Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran online di Kota Tangerang khususnya di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang; menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan Inovasi pelayanan akta kelahiran online di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif yang bertujuan untuk mengungkap dan membahas implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran secara online. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan penelitian. Penentuan sampel digunakan snow ball technique, yaitu dengan memperoleh sebanyak lima informan penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh simpulan, yaitu Political environment masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kemampuan ASN; Leadership kurangnya pembinaan kepada ASN; Planning yang dinilai sudah sesuai dengan payung hukum yang berlaku, yakni Peraturan Wali Kota No. 96 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang tahun 2016-2018 dan Peraturan Wali Kota No. 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikas; Stakeholder dalam memengaruhi implementasi kebijakan masih belum mencapai target pencapaian yang telah ditetapkan; Transparency/Visibility pengawasan yang tercipta masih lemah; Budget masih menjadi kendala tersendiri bagi kelurahan untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul pada Pelayanan Akta Kelahiran berbasis online; Pemanfaat teknologi yang masih kurang dioptimalkan; Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya melakukan Innovation.
ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA KARANGJAYA KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU Muhammad Ikrom Seknun; Khasan Effendy; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.973 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.424

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas Pendampingan di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place, dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya kecamatan Namlea Kabupaten Buru belum maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pendampingan Masyarakat desa. Hal ini dikarenakan menurut teori menurut T.R. Mitchell, ditemukan kualitas kerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal, ketepatan waktu yang belum maksimal, kurangnya inisiatif yang digagas oleh pendamping lokal desa, kemampuan yang belum memadai serta komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Kinerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya, sarana pendukung kerja yang belum memadai, serta lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung.
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Isay Wenda; Ermaya Surdinata; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.505 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i3.480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat DPRD Dalam Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. (3) Bagaimana Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai dengan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara Administrasi misalnya pembuatan Raperda Baru, Penghentian Proyek Maupun Program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Depok juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan (2) Faktor Penghambat dalam Fungsi Pengawasan DPRD adalah sehubungan Dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam Tata Tertib bahwa tugas Dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya Dewan selalu mengutamakan urusan politik. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak profesional, itu dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, dengan indikator penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Bahkan, sangat sering terjadinya gelombang protes dari kalangan aktivis dan mahasiswa yang pro demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. (3) Sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang Administrasi, wewenang Ekonomi hingga wewenang Politik demi mengatur segala permasalahan sosial daerah tersebut.
The Importance of Delegation of Authority, Budget Allocation and Leadership in Improving Performance Jujun Juhana; Sadu Wasistiono; Irwan Tahir; Kusworo
International Journal of Science and Society Vol 2 No 1 (2020): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.217 KB) | DOI: 10.54783/ijsoc.v2i1.72

Abstract

This study discusses the influence of delegation of authority, budget allocation and leadership to the performance of sub-districts in Garut Regency, West Java Province, Indonesia. This research uses a quantitative approach by collecting data in the form of questionnaires to respondents. The number of samples taken in this study was 286 respondents from a total population of 1003 people with a stratified random sampling technique. Data analysis techniques using SEM analysis. Based on the results of the study note that the delegation of authority, budget allocation, and leadership has a positive and significant effect on the performance of districts in Garut Regency, both partially and simultaneously.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI Richi Agung Ervanto; Irwan Tahir; Rossy Lambelanova
Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Vol 10 No 1 (2022): Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/medium.2022.vol10(1).10088

Abstract

The theory used as an analytical knife in writing this thesis is the theory of policy implementation model according to Muchlis Hamdi (2014) which explains the description of the dynamics of the movement of policy implementation, namely the dimensions of productivity, linearity and efficiency and the factors that can affect the success of policy implementation, namely the determinants of policy substance, implementing task behavior, network interaction, target group participation and resources. The method used is a qualitative approach, data collection techniques are interviews, document review, and analysis. Based on the description obtained that the implementation of employment policies in Bekasi Regency has not run optimally, productivity has not reached the target, both the target for reducing the open unemployment rate and the target for minimum service standards for manpower placement. The service linearity between job seekers registration and job vacancies registration is in accordance with predetermined procedures, time, cost, place and implementer, but in terms of service to employers, procedures for placement of workers and follow-up to the appointment of prospective job seekers, the Bekasi Regency Manpower Office does not yet have a written standard operating procedure (SOP), so it cannot be explained whether the service is in accordance with the standard specification guidelines that have been determined. the efficiency of inter-work services is quite efficient, but inter-work services are still done manually and have not used online-based technology that can expand the range of services.
Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia Imran Tahir; Irwan Tahir
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i2.1360

Abstract

Radicalism is a threat to the security and peace of a community, even a threat to the survival of a nation. Experience in a number of countries shows that radicalism can encourage conflict, both horizontally and vertically. Radicalism can be interpreted as positive or negative or constructive and descriptive. Radicalism is positive or constructive if it is lined with tolerance or restraint in society. In Indonesia, the danger of negative radicalism is evident when many young people are exposed to ideas that lead to violence.
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Buru Provinsi Maluku Maryam Trenggano; Khasan Effendy; Irwan Tahir; Sampara Lukman
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i2.1362

Abstract

This research analyzed the implementation processing of Remote Indigenous Communities Empowernment in Buru District by using variable of Van Horn, They are; 1) The policy standarts and objectives; 2) resources ; 3) the communication Among organizations; 4) the characteristic of the implementing agency; 5) sosial, economic and political conditions, 6) implementor disposition. Furthermore, the researcher identified factors that become strength and weakness in the implementation. After that, formulate strategies and models that can applied in the implementation of empowernment. This research used qualitative design with analysis descriptive approach. Informants are determined by purposive sampling. Data collection was carried out by observation, interview, and documentatiom methods. Furthermore, data analysis ia carried out by steps: data reduction, presenting data, drawing conclusions and analyzing new models. The result showed that the implementation of sosial Empowernment to the residents of Remote Indigenous Communities in Wanfudinar Village, Buru District went well, it can be seen in some indicators such as There were semi permanent houses for residents, and the other publik facilities. Ini addition, the implementation Empowernment was also seen through behavior changes of residents who increasingly received change, awareness of embracing religion. Based on the results, the researcher formulate a strategy implementation of Remote Indigenous Communities Empowernment with ASOCA analysis method, and Formulate MARYAM model. (Manage, Acceptable, Review, Yield, Accountability, Measurable) that supports three requirement in the design namely understanding ,commitment, and synergy.
STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Diana Primayanti; Sampara Lukman; Irwan Tahir
Jurnal Paradigma (JP) Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v11i1.8004

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan air limbah domestik yang berdasar pada Stephen P. Robbins mengenai strategi dan teori Asmadi dan Suharno mengenai pengelolaan air limbah domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Ambon Provinsi Maluku, menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta mengetahui strategi mengatasi faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan analisis data secara induktif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi. Dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis menggunakan analisis SWOT dengan menentukan faktor strategi internal guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta faktor strategi eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman sebagai dasar untuk menetapkan sasaran dan perumusan strategi. Matriks SWOT digunakan untuk merumuskan isu-isu strategis dan selanjutnya dilakukan Litmus Test guna memberikan prioritas strategi yang akan dipilih. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Ambon Provinsi Maluku belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kompetensi aparatur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan, kurangnya sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik, serta kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
IMPLEMENTATION INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE IN LICENSING SERVICE AT SUMEDANG REGENCY M. Irwan Tahir; Mesy Faridah Hendiyani; Dedeh Maryani; Dwi Indah Kartika
Sosiohumaniora Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v24i3.38985

Abstract

This study aims to describe the implementation of information technology governance at the One Stop Integrated Service (PTSP) in Sumedang Regency. This study uses a descriptive method, with the IT Governance theory from Weill and Ross (2004) as theoretical lens with dimensions consisting of IT Principles, IT architecture, IT infrastructure, business application requirements, and Information Technology Investment and Priority Determination proposed by as an analytical tool. Data were collected through observation, interview, and secondary sources. Research informants were determined by purposive sampling according to the research objectives with informants consisting of stakeholders in the implementation of Electronic-Based Government Systems (SPBE) in Sumedang Regency. The results of the study indicate that the overall dimensions of IT Governance have improvements that supports the achievement of the objectives of the SPBE implementation as national program.
Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Abdul Rahman; Sadu Wasistiono; Ondo Riyani; Irwan Tahir
Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 7, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/ekonomis.v7i2.1492

Abstract

This research discusses the crucial role played by Community Organizations and Non-Governmental Organizations in efforts to achieve sustainable development in Indonesia. Sustainable development is the main goal that has received serious attention from various countries, including Indonesia. These development goals pursue an important balance between economic growth, environmental sustainability, and community empowerment. The method used is a qualitative approach involving field surveys, interviews and document analysis. interact directly with leaders of Community Organizations and Non-Governmental Organizations during field surveys. This method is used to gain a deeper understanding of the role of Community Organizations and Non-Governmental Organizations in varied local contexts and provide a holistic view of their contribution to Indonesia's development. The research results show that Community Organizations and Non-Governmental Organizations have great potential in mobilizing the community, advocating for better policies, and providing necessary services for community members. However, there are challenges that need to be overcome, including financial issues, organizational capacity, and relations with government, several empowerment strategies that can be used to strengthen the role of Community Organizations and Non-Governmental Organizations in the development process, including increasing organizational capacity, promoting partnerships with the sector private sector, and strengthening inter-organizational networks. This research provides a deeper understanding of how Community Organizations and Non-Governmental Organizations can contribute more effectively in supporting sustainable development in Indonesia.