Articles
Faktor Penghambat Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Masa Otonomi Daerah
Oktavia Namira Daud, Tiara;
U. Puluhulawa, Fenty;
Hamid Tome, Abdul
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i5.355
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dibidang kehutanan yang diharapkan dapat menjadi suatu produk hukum yang akan melahirkan kondisi ideal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berdasarkan otonomi daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pemerintah daerah dalam di bidang kehutanan pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat banyak hambatan yang terjadi pasca berlakunya undang-undang ini, sehingga memberikan kesimpulan bahwa tujuan yang diingikan ternyata berbanding terbalik dengan konstelasi saat ini dimana pengaturan tersebut telah banyak menimbulkan kontraksi-kontraksi berupa polemik serta hambatan yang timbul pasca pengaturan kewenangan tersebut berlaku. Hambatan teresbut dilihat dari tiga faktor penghambat yakni manusia sebagai pelaksana (Gubernur, aparat pemerintah dan masyarakat), faktor keuangan, serta faktor organisasi dan manajemen. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perombakan ataupun perubahan kewenangan terhadap pemerintaha daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan membuat desain kewenangan ideal
Peran Penyidik Kepolisian Polres Pohuwato Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kawasan Cagar Alam
Sabali, Lindawati;
U. Puluhulawa, Fenty;
Taufiq Zulkifli Sarson, Mohamad
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i5.360
Penelitian ini di latar belakangi sebuah kasus pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato yang terjadi di kecamatan denggilo, kabupaten pohuwato. Dampak dari kasus pertambangan emas tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara umum berupa pencemaran tanah, air dan udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kasus pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato dalam prefektif hukum pidana serta mengetahui apa yang menghambat penanganan tindak pidana terhadap kasus pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato. Penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1000.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Mekanisme penyelesaian pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam pohuwato di lakukan beberapa tahap yaitu, penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.
Dampak Dari Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik Dalam Prespektif Hukum Lingkungan
Y. Djafar, Anggraini;
Puluhulawa, Fenty;
Puluhulawa, Jufryanto;
Adelina Harun, Amanda
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.388
Tulisan ini membahas tentang Apa saja dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik dalam prespektif hukum lingkungan dan membahas tentang pengaturan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran dan pengelolaan sampah elektronik (E-Waste) Di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbaha Dan Beracun mengatur tentang bagaimana melakukan pengelolaan limbah elektronik. Namun sampai dengan saat ini setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan terkait dengan sampah elektronik hal ini di sebabkan oleh perkembangan industri teknologi elektronik yang sangat cepat mengeluarkan dan menawarkan alat elektronik yang terbaru dan lebih canggih, hal tersebut menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah sampah elektronik tiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang menggunakan metode pengumupulan data dengan cara studi literatur mengenai judul penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengelolaan sampah elektronik Di Indonesia masih jauh dari kata sempurna selain itu juga untuk pengaturan sampah elelktronik sendiri belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan.
Penegakan Hukum Terhadap Sungai Taluduyunu Akibat Pencemaran Limbah Pertambangan
Putri Regina Datunsolang;
Fenty Puluhulawa;
Ahmad Ahmad
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/terang.v1i3.415
This study aims to evaluate the effectiveness of existing law enforcement related to environmental pollution in the Taluduyunu River. The method used in the study is normative and then analyzed in a descriptive qualitative. The results showed that the basis of law enforcement evaluation of the Taluduyunu River due to pollution of mining waste (Case Study Buntulia District, Pohuwato Regency). The results of this study revealed that law enforcement against river pollution due to mining waste is still not effective. Despite clear regulations regarding waste disposal, many mining companies have not fully complied with these regulations. Increased coordination between government agencies, the application of more stringent sanctions, as well as environmental awareness on the part of the industry are needed to thoroughly address this issue. To improve the effectiveness of law enforcement, there is a need for stricter policy reforms, increased capacity of law enforcement institutions, and closer collaboration between government, industry, and civil society in an effort to maintain environmental sustainability and public health affected by mining waste pollution.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan
Sahali, Gustilawati;
Puluhulawa, Fenty U.;
Y. Mantali, Avelia Rahmh
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
banyaknya kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak memerlukan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan penerapan hukum penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan penggunaan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Adapun Penerapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3) Tentang Kelautan yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.
URGENSI RECHTERLIJK PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Hunowu, Bella Putri;
Puluhulawa, Fenty U.;
Dungga, Weny Almoravid
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/juris.v7i2.1041
This research discusses changes in Indonesian criminal law regarding legal forgiveness, as one type of decision in criminal cases. The journal aims to understand the urgency and purpose of studying the values of Pancasila that underlie the regulations and implementation of legal forgiveness. The research uses a normative juridical approach with a legislative and conceptual approach. The journal finds that judicial forgiveness is a manifestation of Pancasila values in the process of enforcing criminal law and is part of an effort to Indonesianize those regulations. Criminal law, which has hitherto been based on principles of colonial states.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
Umar, Firmansyah;
Puluhulawa, Fenty U.;
Wantu, Fence M.
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/juris.v7i2.1050
This article aims to know the consumer protection in transactioncross border e-commerceand consumer dispute resolution due to losses experienced by consumers in the transaction. This research is a normative legal research that uses secondary data such as legislation. Legal protection of consumers in transactions e-commerceis regulated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Zincleta settlement in cross border e-commerceinvolves various problems, especially related to standard clauses referring to foreign jurisdictions. The ITE Law provides a legal basis for e-commerce,but does not specifically regulate cross-border agreements, various methods of dispute resolution, such as mediation, arbitration, and ODR (Online Dispute Resolution) becomes relevant in this context. In conclusion, legal protection of consumers in cross-border e-commerceneeds to be strengthened. Dispute resolution involves the role of institutions such as the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the Indonesian National Arbitration Board (BANI), but the implementation of ODR can be an innovative solution to handle disputes efficiently, especially in the international sphere.need to be strengthened.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN PELANGGARAN ASUSILA
Dano, Siti Nurfadilah M;
Puluhulawa, Fenty U.;
Mantali, Avelia Rahmah Y
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/n2p8t203
Penelitian ini mengkaji fenomena tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik bermuatan pelanggaran asusila, dengan fokus pada perspektif viktimologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi korban di wilayah Polres Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional eksploratif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen, buku, dan peraturan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi korban adalah kurangnya perhatian orangtua dan minimnya pendekatan keagamaan, yang berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban termasuk restitusi, merahasiakan identitas korban, hak untuk dilupakan, penghapusan konten, dan mempertahankan pekerjaan. Studi ini menekankan pentingnya edukasi mengenai privasi data dan etika penggunaan media sosial serta perlunya aturan yang lebih jelas dan tegas dari pemerintah terkait tindak pidana asusila.
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BUOL
Fikri, Moh.;
Puluhulawa, Fenty U.;
Apripari, Apripari
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/nwq1am71
Penelitian ini mengkaji proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Buol. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terkait kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme penegakan hukum di Kabupaten Buol, pertama, mengacu pada UU Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82 sebagai norma dasar penyelesaian. Kedua, penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku tindak pidana pencabulan tertentu. Ketiga, pihak Polres Buol melakukan mitigasi melalui sosialisasi dan berbagai metode lainnya yang dianggap efektif. Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum, di antaranya adalah kurangnya saksi Pekerja Sosial (Peksos) di Kabupaten Buol, penyelesaian kasus secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada pihak Polres Buol, dan kurangnya kerjasama dari korban saat diminta keterangan. Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan tepat dan benar dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak serta UU tentang Hak Asasi Manusia. Peningkatan peran dari semua pihak dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, pemberian keadilan yang proporsional juga perlu diberikan kepada anak dengan alasan bahwa mereka merupakan kelompok yang rentan.
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERSERORAN TERBATAS PELABUHAN INDONESIA
Nani, Achmad Rifaldy;
Puluhulawa, Fenty U.;
Abdussamad, Zamroni
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/9byh9v09
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana wujud pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Perseroran Terbatas Pelabuhan Indonesia kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian bahwa tujuan dalam memberikan Corporate Social Responsibility PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di Desa Labuan Uki. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan dan lingkungan sekitar. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial melalui berbagai program CSR yang berdampak positif bagi masyarakat di sekitar perusahaan, khususnya di Desa Labuan Uki. Berbagai inisiatif yang dijalankan sebagai implementasi CSR mencakup Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam; Bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) dan Bidang Kesehatan.