Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.602
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Al Himayah Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam PALAR (Pakuan Law review) Borneo Law Review Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Abdidas jurnal syntax admiration UNISKA LAW REVIEW RIO LAW JURNAL Jurnal Risalah Kenotariatan The International Journal of Politics and Sociology Research Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan International Journal of Law and Society Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Legislasi Indonesia
Fenty U. puluhulawa
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Mitigasi Bencana dan Pengalokasiannya Pada Dana Desa Botumoito IMRAN, Suwitno Y; PULUHULAWA, Fenty U
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Juni – September 2022)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ahjpm.v1i2.336

Abstract

Bencana banjir yang terjadi di Desa Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo berakibat pada terendamnya rumah masyarakat dan terganggungnya akses jalan Trans Sulawesi. Akan tetapi penanganannya masih kurang maksimal. Hal ini diakibatkan salah satunya karena minimnya mitigasi bencana banjir. Permasalahan ini seharusnya melahirkan kebijakanyang seharusnya diambil oleh pemrintah desa setempat. Melalui pengabdian yang dilakukan dengan mmelibatkan pihak-pihak terkait dengan waktu serta sasaran yang jelas, maka hasil pengabdian menunjukan bahwa mitigasi bencana banjir merupakan salah satu hal yang penting dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir. Kendati pentingnya mitigasi bencana banjir namun masih kurang maksimal dilakukan, padahal salah satu priritas penggunaan dana desa adalah untuk mitigasi bencana. Salah satu hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya mitigasi bencana banjir di desa Botumoito adalah minimnya dana desa yang dialokasikan untuk mitigasi banjir tersebut. Hal ini disebabkan karena dana desa lebih difokuskan pada penanganan pandemik Covid-19 sebagai bencana non-alam. Akan tetapi, terhadap pertanggungjawaban dana desa tersebut telah dilakukan sesuai dengan model publikasi yang ditetapkan oleh Permendesa Nomor 7 tahun 2021.
Enabling Circular Economy: Towards Sustainable Electronic Waste Management Regulation Puluhulawa, Fenty; Harun, Amanda Adelina
Jambura Law Review VOLUME 6 NO. 1 JANUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v6i1.24024

Abstract

Electronic waste contains hazardous and toxic materials which could pollute the environment and endanger humans, therefore it requires special management. In Indonesia, Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management has not specifically regulated the management of electronic waste.  This article explores how circular economy concept are applied in Indonesia's waste management laws, specifically addressing electronic waste. The results of the study found that the waste management model in Indonesia, which generally accumulates waste in Final Disposal Sites, could not be a long-term solution for electronic waste. Based on circular economy principles, every product must be utilized optimally both as a product and as an ingredient by recycling. Recycle in an economy circular also known in Law No. 18 of 2008. The recycling method needs to be applied to electronic waste, purposed to reduce pollution caused by electronic waste, as well as reduce hazardous content due to the production process. Indonesia is still lacking in terms of electronic waste regulation.
Diskursus Implementasi Hukum Pembuktian: Komperasi Indonesia dengan Amerika Serikat Thalib, Fatmawaty; U. Puluhulawa, Fenty; Puluhulawa, Jufryanyo
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 2 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i2.254

Abstract

Dalam sistem hukum di dunia mengenal dua kolompok hukum yang di anut oleh masing-masing Negara “Common Law” dan “Civil Law”. Negara yang menganut sistim common law awalnya diterapkan di Inggris pada seluruh benua, sedangkan Negara yang mengganut sistim civil law dikembangkan di negara Eropa daratan seperti Rusia, Jepang, Belanda. Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental juga menganut sistem civil law. Seiringan dengan hal tersebut negara-negara berbahasa Inggris yang merupakan bekas jajahan Inggris menganut common law. Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipun masih dalam adanya campuran sistem common law. Negara Eropa kontinental (Civil Law) memiliki prinsip yang sangat untung memperoleh kekuatan yang mengikat dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi dan kompilasi tertentu. Nilai utama tujuan hukum adalah kepastian hukum, hal ini hanya dpat di wujudkan dengan tindakan manusia yang dapat diatur oleh peraturan tertulis. Pada negara-negara yang menganut sistem ini hakim tidak dapat leluasa menciptkan hukum sehingga hakim hanya dapat memiliki kekuasaan yang memngikat secara umum. Sistem Hukum Civil Law memberikan batas-batas wewenang pada hakim untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan “Doktrins Res Ajudicata”. “Anglo Saxon” “Amerika Saxon” (Common Law) mempunyai sumber hukum mulai dari putusan hakim, kebiasaan, Undang-undang, dan Peraturan Administrasi Negara.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Unit Ppa Polda Gorontalo Terhadap Korban Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Alex Rahim, Magfira; Puluhulawa, Fenty U.; Achir, Nuvazria
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i4.310

Abstract

Penelantaran rumah tangga termasuk salah satu jenis tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang banyak dialami oleh istri dan anak yang dilakukan oleh suami. Penelantaran rumah tangga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban penelantaran rumah tangga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, salah satunya dari aparat kepolisian. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo khususnya Unit PPA terhadap korban penelantaran rumah tangga oleh suami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang di lakukan oleh Unit PPA Polda Gorontalo terhadap korban penelantaran rumah belum dilaksanakan dengan maksimal, karena masih ada hak korban yang belum terpenuhi karena belum dilaksanakan oleh Kepolisian
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Bone Bolango Hikmah Karim, Nur; U. Puluhulawa, Fenty; Achir, Nuvazria
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.331

Abstract

Tindak pidana penyebaran konten pornografi melali media sosial merupakan masalah serius karna dapat mengancam dan memberikan dampak negatif bagi koban, Oleh karena itu pelindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial sangatlah penting untuk dilakukan. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial oleh Kepolisian Resor Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi oleh Kepolisian Resor Bone Bolango masih terdapat kekurangan seperti kurangnya koordinasi yang baik dari kepolisian dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban sehingga korban kurang mengetahui hak-hak yang dimilikinya.
Penerapan Aturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalulintas Di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota Rustam, Moh. Revandi; U. Puluhulawa, Fenty; U. Puluhulawa, Rusdianto
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.345

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 283 Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Larangan Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibat Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap Larangan Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibat Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi dan wawancara serta studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan dalam berkendara yaitu salah satunya ketidaktahuan seseorang yang merokok dalam berkendara menjadi salah faktor kecelakaan karena mengganggu dan menjadi tidak fokus dalam berkendara, Oleh sebab itu pihak kepolisian satlantas atau satuan lalu lintas gorontalo kota akan berupa untuk segera menerapkan pasal tersebut kepada pengguna jalan yang melakukan hal tersebut, meski larangan ini baru hanya akan dilakukan penilangan pada saat operasi besar-besaran lalu lintas atau operasi gabungan. Diharapkan kepada kepolisian satuan lalu lintas Gorontalo kota agar dapat mengupayakan penerapan pasal 283 UU No.22 tahun 2009 semaksimal mungkin, karena pada dasarnya perilaku merokok saat berkendara masih sangat banyak dijumpai di jalan, banyak pengendara motor maupun mobil yang melakukan hal tersebut.
Faktor Penghambat Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Masa Otonomi Daerah Oktavia Namira Daud, Tiara; U. Puluhulawa, Fenty; Hamid Tome, Abdul
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.355

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dibidang kehutanan yang diharapkan dapat menjadi suatu produk hukum yang akan melahirkan kondisi ideal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berdasarkan otonomi daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pemerintah daerah dalam di bidang kehutanan pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat banyak hambatan yang terjadi pasca berlakunya undang-undang ini, sehingga memberikan kesimpulan bahwa tujuan yang diingikan ternyata berbanding terbalik dengan konstelasi saat ini dimana pengaturan tersebut telah banyak menimbulkan kontraksi-kontraksi berupa polemik serta hambatan yang timbul pasca pengaturan kewenangan tersebut berlaku. Hambatan teresbut dilihat dari tiga faktor penghambat yakni manusia sebagai pelaksana (Gubernur, aparat pemerintah dan masyarakat), faktor keuangan, serta faktor organisasi dan manajemen. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perombakan ataupun perubahan kewenangan terhadap pemerintaha daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan membuat desain kewenangan ideal
Peran Penyidik Kepolisian Polres Pohuwato Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kawasan Cagar Alam Sabali, Lindawati; U. Puluhulawa, Fenty; Taufiq Zulkifli Sarson, Mohamad
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.360

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi sebuah kasus pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato yang terjadi di kecamatan denggilo, kabupaten pohuwato. Dampak dari kasus pertambangan emas tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara umum berupa pencemaran tanah, air dan udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kasus pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato dalam prefektif hukum pidana serta mengetahui apa yang menghambat penanganan tindak pidana terhadap kasus pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam di kabupaten pohuwato. Penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1000.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Mekanisme penyelesaian pertambangan emas tanpa izin di kawasan suaka alam pohuwato di lakukan beberapa tahap yaitu, penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.
Dampak Dari Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik Dalam Prespektif Hukum Lingkungan Y. Djafar, Anggraini; Puluhulawa, Fenty; Puluhulawa, Jufryanto; Adelina Harun, Amanda
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.388

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Apa saja dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik dalam prespektif hukum lingkungan dan membahas tentang pengaturan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran dan pengelolaan sampah elektronik (E-Waste) Di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbaha Dan Beracun mengatur tentang bagaimana melakukan pengelolaan limbah elektronik. Namun sampai dengan saat ini setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan terkait dengan sampah elektronik hal ini di sebabkan oleh perkembangan industri teknologi elektronik yang sangat cepat mengeluarkan dan menawarkan alat elektronik yang terbaru dan lebih canggih, hal tersebut menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah sampah elektronik tiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang menggunakan metode pengumupulan data dengan cara studi literatur mengenai judul penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengelolaan sampah elektronik Di Indonesia masih jauh dari kata sempurna selain itu juga untuk pengaturan sampah elelktronik sendiri belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan.
Penegakan Hukum Terhadap Sungai Taluduyunu Akibat Pencemaran Limbah Pertambangan Putri Regina Datunsolang; Fenty Puluhulawa; Ahmad Ahmad
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.415

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of existing law enforcement related to environmental pollution in the Taluduyunu River. The method used in the study is normative and then analyzed in a descriptive qualitative. The results showed that the basis of law enforcement evaluation of the Taluduyunu River due to pollution of mining waste (Case Study Buntulia District, Pohuwato Regency). The results of this study revealed that law enforcement against river pollution due to mining waste is still not effective. Despite clear regulations regarding waste disposal, many mining companies have not fully complied with these regulations. Increased coordination between government agencies, the application of more stringent sanctions, as well as environmental awareness on the part of the industry are needed to thoroughly address this issue. To improve the effectiveness of law enforcement, there is a need for stricter policy reforms, increased capacity of law enforcement institutions, and closer collaboration between government, industry, and civil society in an effort to maintain environmental sustainability and public health affected by mining waste pollution.
Co-Authors Achir, Nurvaria Adam, Abdul Karim Ade Rizkia Arumdani Rusdi Adelina Harun, Amanda Afandy Hermawan, Mohamad Agus Susanto Ahmad Agusanto Neu Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Alex Rahim, Magfira Ali, Abdul Rahman A. Amanda Adelina Harun Anggraini Y. Djafar Apripari, Apripari Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Linawaty Wadju Bagus Wicaksono Bara Firmansyah Bella Putri Hunowu Bempa, Sofyan Winandi Putra Cahyani Tute Cindai Goni Dano, Siti Nurfadilah M Dg Malanye, Matra Dhea Ifanda Mantali Dian E. Ismail Dian Ekawati Ismail Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawty Ismail Diani, Silvana Djasman, Shandy Dolot Alhasni Bakung Eris Novianto Erman I. Rahim Fadlillah, Ananda A. Fatmawaty Thalib Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fikri, Moh. Firmansyah Umar Fitran Amrain Hamid Tome, Abdul Handayani, Distya Putri Hendra Dude Heny Moedji Rahayu Hikmah Karim, Nur Hilala, Pardi Hunowu, Bella Putri Irianto Tiranda Irwandi Ibrahim Isa, Muhammad Firmansyah Johan Jasin Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo KATRIN WULANDARI MO’O Krisboy Joe Valentino Purba Ladiku, Muhammad Amin Lessy, Andi Azrial Oppier Lisnawaty W. Badu Lusi Margareth Tijow Lusiana Margareth Toijow Madamba, Wiranda Putri Makrun Makrun Mamonto, Ambarwati Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y Mantali, Avelia Rahmah Y. Mawarni Karim Maya Lasena Modeong, Riri S Moh Vazri Damopolii Moh. Gufran Katili Moh. Vazri Damopolii Mohamad Adam Mohamad Arif Asiari Mohamad Danial Puluhulawa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohammad Abdi Lanjahi Mohammad Ridhoni Djafar Mohammad syahrir DJ.Pano Mokodongan, Indryati Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Amin Ladiku Nani, Achmad Rifaldy Nina Mirantie Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fajri ElFikri Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Oktavia Namira Daud, Tiara Paruki, Novia Rahmawati A. Piloto, Ainun Pracaya, Nikodemus Puluhulawa, Jufryanyo Putra, Muhammad Yusuf Putri Regina Datunsolang Rauf, Abdusalam Ridwan A. Jula Ridwan Dilapanga Roy Djordy Satingi Rustam, Moh. Revandi Sabali, Lindawati Safrizal W. Yantu Sahali, Gustilawati Setyo Utomo Sri Nanang Meiske Kamba Suryani Intan Pratiwi Puwa Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulkifli Sarson, Mohamad Thalib, Fatmawaty Tijow, Lusiana M. U. Puluhulawa, Rusdianto Umar, Firmansyah Umar, Supriandi Vifi Swarianata Waode Mustika Weny Almoravid Dungga Y. Djafar, Anggraini Y. Mantali, Avelia Rahmh Yusuf, Sakila Rahmania Zamroni Abdussamad