Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.602
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Al Himayah Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam PALAR (Pakuan Law review) Borneo Law Review Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Abdidas jurnal syntax admiration UNISKA LAW REVIEW RIO LAW JURNAL Jurnal Risalah Kenotariatan The International Journal of Politics and Sociology Research Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan International Journal of Law and Society Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Legislasi Indonesia
Fenty U. puluhulawa
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Sahali, Gustilawati; Puluhulawa, Fenty U.; Y. Mantali, Avelia Rahmh
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

banyaknya kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak memerlukan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan penerapan hukum penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan penggunaan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Adapun Penerapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3) Tentang Kelautan yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.
URGENSI RECHTERLIJK PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Hunowu, Bella Putri; Puluhulawa, Fenty U.; Dungga, Weny Almoravid
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1041

Abstract

This research discusses changes in Indonesian criminal law regarding legal forgiveness, as one type of decision in criminal cases. The journal aims to understand the urgency and purpose of studying the values of Pancasila that underlie the regulations and implementation of legal forgiveness. The research uses a normative juridical approach with a legislative and conceptual approach. The journal finds that judicial forgiveness is a manifestation of Pancasila values in the process of enforcing criminal law and is part of an effort to Indonesianize those regulations. Criminal law, which has hitherto been based on principles of colonial states.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM Umar, Firmansyah; Puluhulawa, Fenty U.; Wantu, Fence M.
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1050

Abstract

This article aims to know the consumer protection in transactioncross border e-commerceand consumer dispute resolution due to losses experienced by consumers in the transaction. This research is a normative legal research that uses secondary data such as legislation. Legal protection of consumers in transactions e-commerceis regulated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Zincleta settlement in cross border e-commerceinvolves various problems, especially related to standard clauses referring to foreign jurisdictions. The ITE Law provides a legal basis for e-commerce,but does not specifically regulate cross-border agreements, various methods of dispute resolution, such as mediation, arbitration, and ODR (Online Dispute Resolution) becomes relevant in this context. In conclusion, legal protection of consumers in cross-border e-commerceneeds to be strengthened. Dispute resolution involves the role of institutions such as the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the Indonesian National Arbitration Board (BANI), but the implementation of ODR can be an innovative solution to handle disputes efficiently, especially in the international sphere.need to be strengthened.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN PELANGGARAN ASUSILA Dano, Siti Nurfadilah M; Puluhulawa, Fenty U.; Mantali, Avelia Rahmah Y
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/n2p8t203

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik bermuatan pelanggaran asusila, dengan fokus pada perspektif viktimologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi korban di wilayah Polres Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional eksploratif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen, buku, dan peraturan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi korban adalah kurangnya perhatian orangtua dan minimnya pendekatan keagamaan, yang berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban termasuk restitusi, merahasiakan identitas korban, hak untuk dilupakan, penghapusan konten, dan mempertahankan pekerjaan. Studi ini menekankan pentingnya edukasi mengenai privasi data dan etika penggunaan media sosial serta perlunya aturan yang lebih jelas dan tegas dari pemerintah terkait tindak pidana asusila.
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BUOL Fikri, Moh.; Puluhulawa, Fenty U.; Apripari, Apripari
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/nwq1am71

Abstract

Penelitian ini mengkaji proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Buol. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terkait kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme penegakan hukum di Kabupaten Buol, pertama, mengacu pada UU Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82 sebagai norma dasar penyelesaian. Kedua, penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku tindak pidana pencabulan tertentu. Ketiga, pihak Polres Buol melakukan mitigasi melalui sosialisasi dan berbagai metode lainnya yang dianggap efektif. Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum, di antaranya adalah kurangnya saksi Pekerja Sosial (Peksos) di Kabupaten Buol, penyelesaian kasus secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada pihak Polres Buol, dan kurangnya kerjasama dari korban saat diminta keterangan. Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan tepat dan benar dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak serta UU tentang Hak Asasi Manusia. Peningkatan peran dari semua pihak dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, pemberian keadilan yang proporsional juga perlu diberikan kepada anak dengan alasan bahwa mereka merupakan kelompok yang rentan.
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERSERORAN TERBATAS PELABUHAN INDONESIA Nani, Achmad Rifaldy; Puluhulawa, Fenty U.; Abdussamad, Zamroni
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/9byh9v09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana wujud pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Perseroran Terbatas Pelabuhan Indonesia kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian bahwa tujuan dalam memberikan Corporate Social Responsibility PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di Desa Labuan Uki. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan dan lingkungan sekitar. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial melalui berbagai program CSR yang berdampak positif bagi masyarakat di sekitar perusahaan, khususnya di Desa Labuan Uki. Berbagai inisiatif yang dijalankan sebagai implementasi CSR mencakup Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam; Bantuan pengelolaan prasarana dan sarana umum Berikut pengelolaan prasarana dan sarana umum yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) dan Bidang Kesehatan.
PENGAWASAN SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Puluhulawa, Fenty U.
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 2 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.2.189

Abstract

 This research is intended to explain the monitoring as an instrument of law enforcement, to examine how the intensity of supervision on the business of mineral and coal, which is expected to support the establishment of law enforcement. The method in this study are socio juridical, with qualitative and quantitative methods. Research shows that in terms of planning and coordination of implementation supervision has not been implemented optimally, so that does not yet support the establishment of law enforcement. Based on this, it is necessary to the formation of an integrated environmental licensing system specialized in the management of the mining business.Keywords: monitoring, law enforcement, mining
Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Bone: Perspektif Hukum Agraria dan Perlindungan Ekosistem Sungai Adam, Abdul Karim; Fenty U. Puluhulawa; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2455

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pemberian hak pengelolaan atas tanah sempadan sungai, khususnya Sungai Bone, dalam kerangka hukum agraria Indonesia dan pelestarian ekosistem. Fokus penelitian adalah memastikan kepatuhan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan terkait okupasi ilegal serta kerusakan lingkungan di kawasan sempadan sungai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, meliputi analisis dokumen hukum, peraturan, dan data lapangan, didukung oleh wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sempadan sungai merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki pribadi, dan BPN hanya memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada instansi pemerintah untuk tujuan konservasi dan kepentingan umum. Namun, praktik di lapangan masih terdapat pelanggaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat, penerbitan sertifikat di kawasan sempadan, serta pembangunan ilegal. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan koordinasi lebih baik antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi pengelola sumber daya air, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pidana Illegal Mining: Menelisik Akar Disparitas Putusan di Peradilan Cahyani Tute; Fenty U. Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2563

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) untuk menelisik akar terjadinya disparitas putusan pada dua perkara kasasi Mahkamah Agung: 1502 K/Pid.Sus/2023 dan 2058 K/Pid.Sus/2023 yang sama-sama berlokasi di Bone Bolango dan melibatkan warga negara Tiongkok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan putusan, berpijak pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman serta nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan enam sumber utama disparitas: perbedaan kualitas fakta dan alat bukti; perbedaan penafsiran unsur melawan hukum (formil vs materiel); perbedaan penilaian mens rea/kesengajaan; variasi penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan); penggunaan judicial discretion yang berbeda (restriktif vs teleologis); serta ketiadaan pedoman pemidanaan khusus Minerba. Putusan 1502 menitikberatkan ketiadaan keterlibatan langsung dan keraguan pembuktian, sedangkan putusan 2058 menilai rangkaian perbuatan ekonomis sebagai partisipasi aktif yang memenuhi unsur delik. Implikasi yuridisnya adalah menurunnya prediktabilitas putusan dan efek jera. Rekomendasi meliputi penyusunan SEMA/PERMA pedoman pemidanaan Minerba, peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan tematik, penguatan kualitas penyidikan dan pembuktian, serta konsolidasi yurisprudensi melalui mekanisme kamar agar tercipta konsistensi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Determining the Criminal Acts on the Agreement with a Series of Lies Krisboy Joe Valentino Purba; Fenty U. Puluhulawa; Dian Ekawty Ismail
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): December : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i4.816

Abstract

The purpose of this writing is to analyze the enforcement ideally of the criminal act of agreement with a series of lies. This type of research is normative legal research with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach. The analysis used in this research is descriptive analysis. The results of the study show that the ideal law enforcement against the crime of agreement with a series of lies must at least pay attention to three main aspects, namely certainty, justice and utility. Therefore, regulatory reconstruction is needed to clarify norms regarding the difference between defaults and fraud, standardize technical guidelines for special investigation of cases of agreements with lies so that the apparatus has a uniform size, strengthen the role of prosecutors in discretion, be able to resolve cases through restorative justice and strengthen legal understanding for the public through legal education or socialization.
Co-Authors Achir, Nurvaria Adam, Abdul Karim Ade Rizkia Arumdani Rusdi Adelina Harun, Amanda Afandy Hermawan, Mohamad Agus Susanto Ahmad Agusanto Neu Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Alex Rahim, Magfira Ali, Abdul Rahman A. Amanda Adelina Harun Anggraini Y. Djafar Apripari, Apripari Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Linawaty Wadju Bagus Wicaksono Bara Firmansyah Bella Putri Hunowu Bempa, Sofyan Winandi Putra Cahyani Tute Cindai Goni Dano, Siti Nurfadilah M Dg Malanye, Matra Dhea Ifanda Mantali Dian E. Ismail Dian Ekawati Ismail Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawty Ismail Diani, Silvana Djasman, Shandy Dolot Alhasni Bakung Eris Novianto Erman I. Rahim Fadlillah, Ananda A. Fatmawaty Thalib Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fikri, Moh. Firmansyah Umar Fitran Amrain Hamid Tome, Abdul Handayani, Distya Putri Hendra Dude Heny Moedji Rahayu Hikmah Karim, Nur Hilala, Pardi Hunowu, Bella Putri Irianto Tiranda Irwandi Ibrahim Isa, Muhammad Firmansyah Johan Jasin Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo KATRIN WULANDARI MO’O Krisboy Joe Valentino Purba Ladiku, Muhammad Amin Lessy, Andi Azrial Oppier Lisnawaty W. Badu Lusi Margareth Tijow Lusiana Margareth Toijow Madamba, Wiranda Putri Makrun Makrun Mamonto, Ambarwati Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y Mantali, Avelia Rahmah Y. Mawarni Karim Maya Lasena Modeong, Riri S Moh Vazri Damopolii Moh. Gufran Katili Moh. Vazri Damopolii Mohamad Adam Mohamad Arif Asiari Mohamad Danial Puluhulawa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohammad Abdi Lanjahi Mohammad Ridhoni Djafar Mohammad syahrir DJ.Pano Mokodongan, Indryati Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Amin Ladiku Nani, Achmad Rifaldy Nina Mirantie Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fajri ElFikri Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Oktavia Namira Daud, Tiara Paruki, Novia Rahmawati A. Piloto, Ainun Pracaya, Nikodemus Puluhulawa, Jufryanyo Putra, Muhammad Yusuf Putri Regina Datunsolang Rauf, Abdusalam Ridwan A. Jula Ridwan Dilapanga Roy Djordy Satingi Rustam, Moh. Revandi Sabali, Lindawati Safrizal W. Yantu Sahali, Gustilawati Setyo Utomo Sri Nanang Meiske Kamba Suryani Intan Pratiwi Puwa Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulkifli Sarson, Mohamad Thalib, Fatmawaty Tijow, Lusiana M. U. Puluhulawa, Rusdianto Umar, Firmansyah Umar, Supriandi Vifi Swarianata Waode Mustika Weny Almoravid Dungga Y. Djafar, Anggraini Y. Mantali, Avelia Rahmh Yusuf, Sakila Rahmania Zamroni Abdussamad