p-Index From 2021 - 2026
8.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Kertha Semaya Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Lentera Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Widya Yuridika Jurnal Notariil Awang Long Law Review Veteran Law Review LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Justiciabelen Jurnal Supremasi Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Rechtenstudent Journal Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Hukum Legalita Yuridika Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Kenotariatan Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah RechtIdee IIJSE Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Claim Missing Document
Check
Articles

Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah Arini Ayatik; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.1821

Abstract

In Islamic banking there is financing, one of which is murabahah. All Islamic bank products must be based on sharia principles. Murabahah contract must be made with an authentic deed. The deed must be in accordance with sharia principles. This study analyzes the legal consequences for murabahah financing deeds that are not in accordance with sharia principles. The purpose of this study is to find out and analyze the legal consequences for the murabahah financing deed that is not in accordance with sharia principles. This study uses a normative juridical method, with four problem approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The results of this study are that if the murabahah financing deed is not in accordance with sharia principles, the deed can be null and void.
CHARACTERISTICS OF WAKALAH CONTRACT IN FINANCING WITH MURABAHAH CONTRACT A. Junaidi Abdillah; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Tektona
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.7.2.2022.65-75

Abstract

Act Number 21 of 2008 about Islamic Banking regulates that one of the businesses of Islamic commercial banks is to channel financing under a murabahah contract. Fatwa of the National Sharia Council – MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah regulates the mechanism for granting authorization to customers by banks, to purchase goods from third parties and the murabahah sale and purchase contract must be carried out after the goods, in principle, become the property of the bank. The purpose of this study is to understand, describe, and find the suitability of the characteristic mechanism in financing with murabahah contracts with Fatwa and the provisions of Islamic bank regulators. This research method is normative juridical with a statutory and comparative approach. The research methodology used is doctrinal legal research. Doctrinal legal research is the study of legal rules, principles, concepts or doctrines. In this study, it was found that the characteristics of wakalah contracts in murabahah financing are as a means of granting power of attorney to purchase murabahah objects by customers as proxies from the bank, to then be handed back to the bank and then sold to customers under a murabahah contract.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek yang Sesuai dengan Karakteristik Hak Merek Selvi Nurma Fitriani; Dyah Ochtorina Susanti; A’an Efendi
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i2.1783

Abstract

Hak Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, pada intinya menyatakan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik bisa di jaminkan maupun dialihkan. Maka dari itu, isu hukum dalam penulisan ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan dan kepastian hukum kedepan bagi pemegang hak merek yang sesuai dengan karakteristik hak merek. Tujuan penelitian ini adalah menemukan hak merek sebagai hak alamiah atau hak hukum yang sesuai dengan karakteristik hak merek. Hasil penelitian ini Karakteristik hak merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu serta dapat dialihkan dengan membuat surat perjanjian atau lisensi kepada orang lain untuk menggunakannya, selanjutnya merek dalam hukum kebendaan yang melekat untuk dinikmati serta bisa dilihkan dengan jaminan, namun pada standart itu belum ada kepastian hukumya apabila debitor mengalami kredit macet, maka dibutuhkan perlindungan oleh negara berupa peraturan perundangan bersifat preventif yang dilakukan melalui pendaftaran merek.  Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Perlindungan Hak Merek Trademark right are exclusive rights granted by the state to brand owners, based on Article 499 of the Civil Code, in essence it states that objects are anything that can become objects of property. Therefore, the legal issues in this writing are, what forms of future legal protection and certainty for trademark rights holders are appropriate with trademark rights characteristics. The purpose of this study is to find trademark rights as natural rights or legal rights that are in accordance with the characteristics of trademark rights. The results of this research are the characteristics of trademark rights, namely the exclusive rights granted by the State to trademark owners who are registered for a certain period of time and can be transferred by making a letter of agreement or license to another person to use it, then the mark in material law is inherent to be enjoyed and can be changed by guarantee, but at this standard there is no legal certainty if the debtor has bad credit, then protection by the state is needed in the form of preventive legislation which is carried out through trademark registration.  Keywords: Intellectual Property, Brand Rights, Brand Right Protection   REFERENCES Agung Sudjatmiko, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Yuridika, Vo. 15, No. 5, September – Agustus, 2000. Ari Wibowo, Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Junal Privat Law, Vol. VII, 2015. Asri Jayanto, Dewi, Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32, No. 3, 2017. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 1997. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Caroline, Berkatini. 2017. Pengualifikasian Merek Sebagai Benda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan, Tesis. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. Fajar Nurcahya Dwi Putra, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadao Perbuatan Pelanggaran Merek, Jurnal Ilmu Hukum, ISSN: 08538964. Gania Balqiz, Wizna, Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia, Jurnal of Judicial Review, ISSN 1907-6479, 2021. Hery Firmansyah. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Merek” Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek. Yogyakarta: Medpress Digital. I Ketut Markeling. 2016. Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda). Denpasar: Universitas Udayana. Khoirul Hidayah, Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2014. Muhammada Djumhana dan R. Djubaedillah. 2009. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya bakti. Nur Aisyah, Lindatin Dwiatin, Kasmawati dengan Judul Penelitian Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Antara Perusahaan dan Direktur, Fakultas Hukum, Pactum Law Journal Volume 1, No 01 (2017). OK Saidin. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. R Murjiyanto, Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke Dalam Sistem Konstitutif), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vo. 24, No. 2, 2017. Raden Suryodiningrat. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Merek. Jakarta: Pradnya Paramita. Ruslam, Surianto. 2009. Mendesaian Logo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sudargo Gautama. 2016. Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sulastri, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, 2018. Tommy Hendra Purwaka. 2017. Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
The Development of International Law on Agricultural Biotechnology A’an Efendi; Dyah Ochtorina Susanti; Nuzulia Kumala Sari
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.01

Abstract

The agricultural biotechnology laws and regulations are sectoral and are spread out in various separate laws and regulations. This pattern has implications for overlapping content and difficulties in law enforcement. Another weakness is that agricultural biotechnology laws and rules do not comprehensively contain international legal principles that have been agreed globally to protect public health and the environment from the risks of using agricultural biotechnology. This study sets out three formulations of the problem: (1) why the renewal of legislation on agricultural biotechnology must be based on international law?; (2) what are the principles of international law as a source of renewal of legislation on agricultural biotechnology?; and (3) how is the implementation of international legal principles in agricultural biotechnology legislation? In this research using the type of normative legal research with a statute legal approach and a conceptual approach, three answers were obtained. First, international law is material for updating agricultural biotechnology legislation because of its strong influence on developing national law both now and in the future. Second, the principle of international law as a source of renewal of agricultural biotechnology legislation includes the principle of state sovereignty, the principle of prevention, the principle of prudence, the principle of polluters paying, the principle of cooperation, the principle of equal responsibility with different obligations, the principle of sustainable development, and the principle of participation public. Third, the implementation of the principles of international law is not carried out comprehensively but sporadically and is placed in the chapter on the principles, objectives, and scope of the law in question, not formulated in the form of a norm that has the legal force to be implemented.
Prinsip Kemanfaatan Ujrah pada Take Over Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah melalui Pendekatan Maqāshīd Syarīah Maudyna Fitria; Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v5i2.503

Abstract

The ujrah system in the take over of home ownership loans in Islamic banks on the use of hawalah and qardh contracts, which are basically hawalah and qardh contracts, is a type of tabarru' contract which is helpful or voluntary and may not take profit. The existence of taking Ujrah or fees in take over KPR transactions by Islamic banks, of course, is a deviation with the meaning of tabarru', namely helping, but taking Ujrah in the hawalah contract is allowed based on the DSN fatwa Number 58/DSN-MUI/V/2007 concerning Hawalah bil Ujrah must based voluntarily and by agreement, although hawalah itself in the theory of Islamic law contracts is a tabarru or non-profit contract. The research method is a normative (doctrinal) research method, which examines or analyzes legal rules related to the object of this research, namely the ujrah system in take over in Islamic banks. So it can be concluded that the use of the ujrah system in the practice of taking over home ownership loans at Islamic banks has the characteristics of a fee-taking system for the benefit of goods or services, not to get excessive profits because it is helping.
Kepastian Hukum Pengaturan Publisitas Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Restu Adi Putra; Dominikus Rato; Dyah Ochtorina Susanti
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 2 No. 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.515 KB) | DOI: 10.19184/jik.v2i2.22161

Abstract

The Publicity Principle in the Complete Systematic Land Registration Program is the principle that provides juridical data about who is the subject of their rights, what are the names of their rights, and how are their transitions and encumbrances taking place. The principle of publicity in PTSL regulated by article 24 paragraph (2) Permen. ATR/Ka. BPN Nuumber 6 Tahun 2018 governs announcement of physical data and juridical data is foor 14 working days. This is different from the time provisions for the announcement of physical data and juridical data governed by article 26 paragraph (1) PP. Number 24 tahun 1997 regulating the period off announcement of physical and juridical data is 30 working days. The formulation of the problem in this thesis paper consists of three problem formulations.First, is the Publicity Principle in the Complete Systematic Land Registration Program in accordance with the Principle of Legal Certainly at Land Registration in Indonesia, second How the legal remedies of the Certificate from the Registraton Program Compelete Systematic Land, third What are future arrangements for the Systematic Complete Land Registration Program to ensure legal certainly of land rights in Indonesia. The methodology used in writing this thessis is the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The Publicity Principle of the PTSL program which is regulated differently from PP Number 24 of 1997 provides space for legal uncertainly in the community. This is because the community as seekers of guarantee of land rights can be disadvantaged by reducing the time for submitting anobjection in the PTSL program for 14 working days which PP Number 24 of 1997 is set for30 days. If it is examined with the basic legal principle, namely the principle of lex superior derogat lex inferior, there is also a clear devitation from this principle. Legal uncertainly on the principle of publicity is even clearer if it is reviewed based on the principles of legal certainly that must be contained for a certain rule. There are some elements which cannot be fullfilled by Permen ATR/Ka. BPN Number 8 of 2018 so that in daily practice in society still problems can be found in this publicity principle. The conclusion of this paper is first, the principle of publicity of the PTSL program does not meet the principle of legal certainly. Second, there are two legal actions that can be dealt with by the public if they have objections due to the issuance of the PTSL certifivcate. Third, the Goverment needs to synchronize/ harmonize Permen ATR/Ka. BPN number 6 of 2018 in order to guarantee legal certainly to holders of land rights.
Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam Honainah Honainah; Dominikus Rato; Dyah Ochtorina Susanti
Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 4 No. 1 (2023): Rechtenstudent April 2023
Publisher : Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v4i1.225

Abstract

This study discusses the intricacies of renting a uterus, starting from the law on renting a uterus, the status of children from renting a uterus to inheritance to children from renting a uterus. This research includes the type of normative legal research (legal research) or also known as doctrinal research. The approach used in this study is a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal material sources is carried out descriptively by not testing theory, but analyzing legal concepts that include legal understanding, legal norms and the legal system. The results of the study concluded that the lineage status of children born by renting a womb is that there are differences of opinion among scholars, some define the mother who owns the ovum as the real mother (nasab) and the mother who owns the uterus as a suckling mother, some other Ulama define the mother who owns the uterus as the lineage mother and the surrogate mother. owner of the uterus as a nursing mother. The inheritance of IVF children through uterine rent in Islamic law still has differences, including some Islamic law experts who say that IVF children through uterine rent are invalid because basically IVF is unlawful and as a result the child's lineage is only related to the mother who gave birth to him, after his ancestry is known, then by law inheritance follows the mother who gave birth, then between children born through IVF through renting a uterus and the mother who gave birth can inherit each other, on the basis that the woman who is pregnant and gives birth.
KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA Moh Aqil Syofiyullah; Dyah Ochtorina Susanti; Fendy Setiawan
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284

Abstract

The Marriage Registration Law in Indonesia is still not working effectively in terms of its application in society. Because some people are not too concerned with the recording itself and consider it trivial. Whereas the impact that will be caused after the occurrence of a marriage will be very large if you do not have a marriage certificate, considering that the law that is applied in Indonesia is positive law, not just Islamic law. in this study offers the concept that the government immediately revises Law No. 1 of 1974, especially regarding the mandatory registration of marriages, and given strict sanctions for the perpetrators. Because this kind of thing is very detrimental to the wife and children. So the existing regulations have not been fully able to provide legal certainty and legal protection for all levels of society in Indonesia. After analyzing the problems above, the researcher hopes that lawmakers will immediately apply strict sanctions for perpetrators of Sirri Marriage in the form of laws so as not to cause anxiety and loss to one of the parties. Because there are so many negative impacts that cause enormous harm, especially for mothers, so that the legal objectives, namely legal certainty and protection, are really well achieved.
WARIS HUTANG PIUTANG DALAM TRADISI HANTARAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo) Siti Ayu Rahayu; Dyah Ochtorina Susanti; Dominikus Rato; Ainun Najib
LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 17 No. 1 (2023): JUNI
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.613 KB) | DOI: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82

Abstract

The culmination of the wedding procession was the Walimatul Urs, or the wedding reception. Giving innate when celebrating wedding receptions among the community was commonplace, even though the status of the gift was under the customs that apply in that area. Likewise in Sumberejo Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. Problems arise when innate at the wedding reception celebration is counted as a form of the loan agreement. Therefore, the researchers tried to describe how the tradition was inherited when the wedding reception was held in Sumberejo Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. The research method used was a qualitative method using descriptive analysis. Based on the study's results, the default status at a wedding reception in Sumberejo Village, Banyuputih Sub-District, Situbondo Regency, was counted as Sodakoh, measured as a gift, and counted as accounts payable. The innate tradition during wedding receptions was counted as accounts payable can positively and negatively impact the event organizer. According to Islamic Law, the issue of inheritance of debts owed to debtors at a wedding reception in Sumberejo Village was included in the Tirkah criteria that must be received and paid for by the heirs.
KETERBUKAAN PROSES PERPAJAKAN MELALUI AKSES INFORMASI KEUANGAN Ananto Setyo Utomo; Dyah Ochtorina Susanti; Fendi Setyawan
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i1.285-307

Abstract

Secara umum sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pihak perbankan selaku pemberi kredit untuk mendapatkan pelunasan pitangnya manakala debitur mengalami wanprestasi, hal itu tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang isinya: “Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang aka nada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnyaSalah satu ciri dari UUHT adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, yang artinya dalam pelaksanaan eksekusi sertipikat hak tanggungan harus dapat dilakukan namun tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah penjual lelang, pembeli lelang dan terlelang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan parate eksekusi harus dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
Co-Authors A'an Efendi A. Junaidi Abdillah Aan Efendi Aan Efendi A’an Efendi Abdul Hafid Firdaus AHMAD SUHAIMI Ahmad Tholabi Ainun Najib Amalia Putri Vairus Ananto Setyo Utomo Andini , Pratiwi Pusphitho Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Aristanti, Diana Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Ayudya Rizqi Rachmawati Azzahra, Mutiara A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Cahyaningrum, Lulik Tri Chairil Lailia Maharani Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dominikus Rato Dominikus Rato Dominikus Rato Efendi, A'an Efendi, Aan Efendi, A’an Eka Susylawati Eka Susylawati Elliani Sudjana Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah FARAH NIZRINA AULIA Fendi Setyawan Fendy Setiawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Galuh Puspaningrum Haldin Perdana Putra Hamzah, Moh. Hayfa, Jessenia Helmi Septianto, Dea Herowati Poesoko, Herowati Honainah Honainah Jamilatus Sholihah Kinanty, Sastra Kris Kumala Sari, Nuzulia Kusumaningrum, Yuli Dinata Madani, Nadea Nur Shofia Maudyna Fitria Moh Aqil Syofiyullah Moh. Ali Moh. Ali Moh. Reza Dedi Putra Mohammad Arief Amrullah Mohammad Fasholli Nur Huda Muhammad Yusuf Ibrahim Nurfitria, Ida Nurhayati Nurhayati Nuri Hidayati Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Putra, Ido Gustiawan Putri, Auliya Safira Putri, Rita Ristyanda Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Rahayu, Siti Ayu Rahmadi Indra Tektoka Rahmadi Indra Tektona Rahmadi Tektona Ramadani, Mohammad Fadli Restu Adi Putra Selvi Nurma Fitriani Shoimah, Siti Nur Sholihah, Jamilatus Siti Ayu Rahayu Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Sudarsono Suhariningsih Suhariningsih Suparman Suparman Suwardi Suwardi Suwardi Tektoka, Rahmadi Indra Widiyanti, Ikarini Dwi Yuli Dinata Kusumaningrum