Articles
KETERBUKAAN PROSES PERPAJAKAN MELALUI AKSES INFORMASI KEUANGAN
Ananto Setyo Utomo;
Dyah Ochtorina Susanti;
Fendi Setyawan
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i1.285-307
Secara umum sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pihak perbankan selaku pemberi kredit untuk mendapatkan pelunasan pitangnya manakala debitur mengalami wanprestasi, hal itu tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang isinya: “Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang aka nada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnyaSalah satu ciri dari UUHT adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, yang artinya dalam pelaksanaan eksekusi sertipikat hak tanggungan harus dapat dilakukan namun tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah penjual lelang, pembeli lelang dan terlelang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan parate eksekusi harus dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata
Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi;
Dominikus Rato;
Dyah Ochtorina Susanti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.956 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i3.6452
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan dalam pembuktian hukum acara perdata. Hal tersebut dikarenakan perbedaan hukum pembuktian antara hukum acara perdata dan pidana dan mengingat bahwa validitas pembuktian pada hukum acara berpengaruh pula pada legalitas pembuatan suatu dokumen, terutama berkaitan dengan dokumen elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menuangkan dalam beberapa isu permasalahan yaitu mengenai kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia dan legalitas kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata. Hasil dari penelitian yaitu dasar kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, sedangkan dasar legalitas kontrak elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata adalah bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan aturan mengenai kontrak secara umum seperti yang tertuang dalam KUHPerdata.
Karakteristik Akad Mukhabarah bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu
Auliya Safira Putri;
Dyah Ochtorina Susanti;
Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p09
The presence of an imbalance in the partnership between sugar mills and sugarcane farmers under the agricultural land leasing system has an impact on national sugar productivity. This study was based on the speculative hypothesis that existing partnerships frequently harm sugarcane farmers. The goal of this study is to examine a type of partnership that occurs in sugar cane farming in Indonesia using a new method based on sharia economic law known as the mukharabah bil mudharabah contract. The research method employed in this study is normative-juridical, including statutory and conceptual methods. This research yielded findings in the form of a new concept that depicts the characteristics of sugarcane farmer partnerships based on the mukharabah bil mudharabah contract and provides policy input for the government regarding sugarcane farmer partnerships with financing institutions based on the mukharabah bil mudharabah contract. In relation to this, the researchers proposed the concept of a "mukharabah bil mudharabah" contract to replace the partnership concept that has been implemented thus far in the hope that it will not be detrimental to sugarcane farmers. Adanya ketidakseimbangan pada kerja sama kemitraan di antara pabrik gula dan petani tebu yang dilakukan dengan sistem sewa lahan pertanian mempengaruhi produktivitas gula nasional. Penelitian ini dilakukan dengan dasar hipotesa sementara bahwa kemitraan yang ada saat ini sering kali merugikan petani tebu. Objek penelitian ini adalah bentuk kemitraan yang terjadi pada pertanian tebu di Indonesia dengan metode baru berdasarkan konsep hukum ekonomi syariah yang dikenal dengan nama akad mukharabah bil mudharabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa konsep baru yang menunjukkan karakteristik mengenai kemitraan petani tebu berdasar akad mukharabah bil mudharabah, dan masukan kebijakan bagi pemerintah terkait kemitraan petani tebu dengan lembaga pembiayaan dengan berdasar konsep akad mukharabah bil mudharabah. Terkait hal tersebut maka peneliti mengajukan konsep akad mukharabah bil mudharabah guna menggantikan konsep kemitraan yang selama ini dijalankan dengan harapan tidak merugikan petani tebu.
Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)
Dyah Ochtorina Susanti
RechtIdee Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Trunojoyo Madura University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v11i2.2428
Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, danuhan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia.. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan teori utilities (teori kemanfaatan) ini memberikan penjelasan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya demi terciptanya kebahagiaan bagi banyak orang. Kata Kunci : Pencatatan, Perkawinan, Teori Utilities.
Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (Kajian Ontologi)
Dyah Ochtorina Susanti
RechtIdee Vol 9, No 1 (2014): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v9i1.413
Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberi- kan evaluasi mengenai pengaturan konsep syirkah dalam hukum positif Indo- nesia. Syirkah adalah percampuran modal antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk membuat suatu kerjasama dalam bidang tertentu. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan sejarah hukum ini memberikan penjelasan bahwa syirkah selama ini diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam frame hukum perbankan. Hadirnya konsep syirkah dalam hukum perbankan ini didorong oleh keinginan umat Islam untuk menerapkan ajaran mu’amalah. Kata Kunci: Syirkah, Investasi, Ontologi
ANALYSIS OF THE SYNERGY CONCEPT IN MANAGEMENT OF TOURISM POTENTIAL BASED ON SYIRKAH MUDHARABAH
Dyah Ochtorina Susanti;
A’an Efendi
RechtIdee Vol 17, No 2 (2022): December
Publisher : Trunojoyo Madura University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/ri.v17i2.17026
This research is motivated by problems that become obstacles in developing the tourism sector. In this regard, the role of investors is needed in assisting in the management of tourism potential by synergizing with local governments. This study uses a normative research method with a statute legal approach to examine the rules governing tourism management in Indonesia, as well as the regulation of syirkah mudharabah; and a conceptual approach to examine the meaning of synergy, syirkah, and mudharabah akads. The results of the study explain that the form of synergy between local governments and investors in managing the tourism sector based on syirkah mudharabah includes 2 (two) forms, namely first, the synergy from the Local Government to investors in the form of providing information to investors regarding infrastructure or other needs that needed in managing tourism potential, reporting the results of coaching and mentoring of Pokdarwis, etc. second, the synergy carried out by investors to the Regional Government, in the form of providing funds following the RAB proposed by the regional government to investors, an investor can provide capital in the form of infrastructure needed by tourist objects.
The Indonesian Government's Readiness to Develop the Halal Food Industry in the Metaverse Era
Dyah Ochtorina Susanti;
Nuzulia Kumala Sari;
Firman Floranta Adonara;
Rahmadi Indra Tektoka;
Auliya Safira Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p05
The halal food industry in its development in the metaverse era has great and promising potential. Especially for Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world. This is a challenge for the Indonesian government in welcoming the development of the halal food industry and making Indonesia the center of the world's halal industry. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The results of this research show that in welcoming the development of the halal food industry, support from Bank Indonesia and the Government is needed, in the form of regulations, especially in accommodating provisions and fatwas related to the halal food industry so that it enters the legal hierarchy and has sufficient power.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo
Nuzulia Kumala Sari;
Dyah Ochtorina Susanti
SASI Vol 24, No 2 (2018): Volume 24 Nomor 2, Juli - Desember 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/sasi.v24i2.127
This research background by the existence of Dewi Rengganis Batik which is the characteristic of Jatiurip Village, Krejengan District, Probolinggo Regency, where each batik motif tells about the figure of Dewi Rengganis who is the daughter of Prabu Brawijaya from the Majapahit Kingdom, but the batik has not been registered. This resulted in the owner of Batik Dewi Rengganis not getting legal protection. The results of this study using normative Legal Research with statute approach and conceptual approach are to provide an explanation and understanding of the importance of copyright registration to protect the copyrighted works of Batik Dewi Rengganis, and describe legal protection for owners of Batik Dewi Rengganis works in Jatiurip Village, Krejengan District Probolinggo Regency.
Penerapan Asas Keadilan Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah Berdasarkan Akad Mudharabah
Siti Nur Shoimah;
Dyah Ochtorina Susanti
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.108 KB)
|
DOI: 10.36636/dialektika.v5i1.409
This research is motivated by the fact that it does not include clauses related to the risk of the Bank or the Customer in the mudharabah agreements in the customer deposit funds in Islamic Banking (Sharia Banking), if at any time the business of managing a Islamic Bank fund suffers, even though there are also Customer funds in the business, and it’s not balanced, because maybe only one party, the Customer or the Bank, bears the risk of loss. This imbalance then causes injustice, even though justice is a shariah requirement in the distribution of results from a business activity. Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in the finding that the principle of justice in customer deposit funds in Islamic Banking based on mudharabah agreements is realized in the form of profit sharing system in the form of proportional and balanced benefits and risks.
Keagenan (Simsar) Sebagai Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tengah Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)
Dyah Ochtorina Susanti
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 5 No 2 (2020): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.637 KB)
|
DOI: 10.36636/dialektika.v5i2.450
This research is motivated by many employees experience of Termination of Employment due to Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic, which causes many people to lose their jobs so that they cannot meet their daily needs, especially employees who have debts in the bank. In this case, a solution is needed so that employees who experience Termination of Employment get a job and can improve the community economy. Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in the agent (simsar) or better known as agency is an effort that can be done to create jobs for employees who experience Termination of Employment in the middle of the Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. At the end of this study, the authors also give advice to employees who have experienced termination of employment and the community to be more creative and innovative in utilizing technology to get wrong income through agency (simsar).