p-Index From 2021 - 2026
10.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Lentera Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Widya Yuridika Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Jurnal Notariil Awang Long Law Review Veteran Law Review LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Justiciabelen Jurnal Supremasi Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Hukum Legalita Yuridika Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Kenotariatan Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik RechtIdee IIJSE Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Rechtenstudent Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

AKAD RAHN TASJILY PADA GADAI TANAH PERTANIAN DI PEGADAIAN SYARIAH Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.9404

Abstract

Abstract: This research is motivated by there is an extension of the collateral object, apart from movable, but also immovable assets including farmland which can be applied using the Rahn Tasjily contract. In this regard, in its implementation, it is necessary to analyze whether Rahn Tasjily's contract on pawning of farmland is in accordance with one of the purpose of Islamic law, namely protection of property (hifz al-mal). The purpose of this research is for seeing and understanding the suitability of the Rahn Tasjily pawning farmland with the objectives of Islamic law (hifz al-mal perspective). Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in Rahn Tasjily pawning farmland provides benefits and protection of property for farmers (rahin), sharia pawnshop (murtahin), and farmland certificate (marhun), and this is certainly in accordance with one of the objectives of Islamic law, namely protection of property (hifz al-mal).
BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT A’an Efendi; Dyah Ochtorina Susanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i1.1858

Abstract

Bantuan hukum untuk orang miskin adalah hak asasi manusia yang dijamin instrumen hukum internasional dan hukum positif Indonesia. Advokat oleh undang-undang diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu untuk membayar jasanya dan kewajiban ini adalah kewajiban hukum, secara hukum harus dilakukan oleh Advokat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dua isu dibahas dalam penelitian ini, yaitu apa konsep bantuan hukum sebagai hak asasi manusia dan bagaimana kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum? Menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mendapatkan dua simpulan. Pertama, bantuan hukum sebagai hak asasi yang telah dijamin oleh hukum positif berkedudukan sebagai hak hukum dan orang miskin memiliki hak hukum untuk memperolehnya. Kedua, kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum adalah kewajiban hukum, tetapi karena diatur dalam norma lex imperfecta, tidak ada sanksi bagi Advokat yang melanggar kewajibannya. Pada waktu yang akan datang, pada pengggantian atau perubahan undang-undang Advokat harus ditetapkan sanksi untuk pelanggaran kewajiban memberikan bantuan hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya
Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia Atas Hilangnya Saldo Go-Pay Konsumen Dalam Layanan Go-Food Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti; Nurhayati Nurhayati
Widya Yuridika Vol 3, No 1 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.183 KB) | DOI: 10.31328/wy.v3i1.1350

Abstract

This research was conducted to analyze the legal issues regarding the legal responsibility of PT. Gojek Indonesia for consumer losses due to loss of Go-Pay balance in the Gojek account when using the Go-Food service. The type of research used by the author is the type of normative juridical assessment. Then the method used is the law approach and conceptual approach. Whereas the source of legal material consists of:/ a.) Primary legal material, namely laws, and regulations; b.) Secondary legal material includes law books, legal journals, and scientific works in the field of law c.) Non-legal material in the form of information from the internet relating to the science of law related to the problem being studied. Analysis of the legal material used is to use the method of deductive analysis, which is a method of things that are general towards specific things. The results of the research on PT. Gojek Indonesia in the event of loss of consumer balance is liability based on an element of error. PT. Gojek Indonesia as the manager of the Gojek application is obliged to bear consumer losses by providing compensation in the form of returning a sum of money or replacing a lost amount
Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online Dyah Ochtorina Susanti; Siti Nur Shoimah
Jurnal Supremasi Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.882 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v9i1.574

Abstract

This research is motivated by the rise of selling and buying online taxi driver accounts that result in crimes by online taxi driver, such as sexual harassment, rape, robbery, and other crimes. This is certainly loss to the Passenger, so that the legal consequences of the sale and purchase action as intended. The results of the study using the normative legal research with the statute approach and conceptual approach is that which states that the sale and purchase of a driver's account on an online taxi service is a tort (PMH), and breaking tort which is arranged by Article 1365 Burgelijk Wetboek (BW) and brings losses to Passengers .
Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg) Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti; Slamet Ervin Iskliyono
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.935

Abstract

Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Artikel ini menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah membeli sebuah truck dari Bank Syariah menggunakan akad murabahah yang pembayarannya dicicil selama 4 tahun yang dimana nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam. Hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam.
Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah Mohammad Fasholli Nur Huda; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1621

Abstract

Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK). Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan restrukturisasi (keringanan) kredit. Apabila yang mendapatkan hak restrukturisasi hanya yang positif terinfeksi virus, maka menjadi tidak adil jika restrukturisasi tidak berlaku menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia, menimbang dampaknya yang mengimbas seluruh warga. Untuk mengetahui terdampak Covid-19 apakah termasuk dalam karateristik force majeure yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan al-ijarah, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil force majeur dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.
Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah Dyah Ochtorina Susanti
Batulis Civil Law Review Vol. 3 No. 1 (2022): VOLUME 3 NOMOR 1, MEI 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v3i1.719

Abstract

This research is motivated by the existence of a recession in Indonesia, where the recession affects and has an impact on economic activity, such as a decrease in investment, the level of production or commodities, an increase in unemployment, an increase in prices for goods in general (inflation), a reduction in subsidies and government funding, and a decrease purchasing power and public consumption, which of course also has an impact, especially on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). In this regard, it is necessary to develop MSME in the midst of the threat of an economic recession, one of which is through business cooperation based on syirkah mudharabah. Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in findings, namely the concept or model of creative economic development for MSME in the midst of an economic recession based on syirkah mudharabah. This model is expected to be used by business actors to develop MSME amid the Covid-19 pandemic.
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Siti Nur Shoimah; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i1.220

Abstract

Many people assume that mudharabah savings in Islamic banks are the same as deposits in conventional banks. In contrast, mudharabah savings have their characteristics, one of which is adopting a revenue-sharing system in managing customer deposit funds. In this study, researchers used a normative method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study are the discovery of mudharabah contract characteristics in depositing customer funds in Islamic banks which can be seen from 6 things, namely investment deposits, legal subjects or parties, profit sharing, business risk distribution, guarantees, and fund withdrawals by the Customer. Keywords: Mudharabah Agreement; Depositing Customer Funds; Islamic
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai’u Salam (Studi Pada PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan) Dyah Ochtorina Susanti
Jurnal Risalah Hukum Volume 6, Nomor 2, Desember 2010
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Murabahah Financing Contract with Bai’u Salam system, is a combination between Murabahah financing and Bai’u Salam financing, that is an innovation in improving Syari’ah banking products. In practice, the financing system implemented Islamic Muamallah principles, and the standardized contract implemented contract principles complied with Islamic laws and Civil Laws enforced in Indonesia. Based on them, the implementation of the combination of the two financings has complied with Islamic Laws (Muamallah principles and Islamic contract principles) and contract law principles in Civil Laws enforced in Indonesia.
Prinsip Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Moh. Reza Dedi Putra; Dyah Ochtorina Susanti; Moh. Ali
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1026

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga karena perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang membuatnya yaitu suami istri tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut, sehingga tidak tercipta suatu keadilan yang menjamin kepentingan para pihak. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Prinsip Kepastian Hukum Abstract   The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 allows the making of a marriage agreement while in the marriage bond of both parties with mutual consent. This creates legal uncertainty for third parties. The problem to be discussed is whether the marriage agreement made after marriage is in accordance with the principle of legal certainty for third parties. The purpose of this study is to find out that the marriage agreement made after marriage is not in accordance with the principle of legal certainty for third parties. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are marriage agreements made after marriage are not in accordance with the principle of legal certainty for third parties because marriage agreements are only an effort to protect the interests of those who make them, namely husband and wife without paying attention to the interests of third parties involved, so that there is no justice that guarantees interests of the parties. Keywords: Marriage Agreement, Third Party, Legal Certainty Principle
Co-Authors A'an Efendi A. Junaidi Abdillah Aan Efendi Aan Efendi A’an Efendi Abdul Hafid Firdaus AHMAD SUHAIMI Ahmad Tholabi Ainul Azizah Ainun Najib Amalia Putri Vairus Ananto Setyo Utomo Andini , Pratiwi Pusphitho Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Aristanti, Diana Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Ayudya Rizqi Rachmawati Azzahra, Mutiara A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Cahyaningrum, Lulik Tri Chairil Lailia Maharani Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dominikus Rato Dominikus Rato Dominikus Rato Efendi, A'an Efendi, Aan Efendi, A’an Eka Susylawati Eka Susylawati Elliani Sudjana Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah FARAH NIZRINA AULIA Fendi Setyawan Fendi Setyawan Fendy Setiawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Fona Kartika Listiyapuji Galuh Puspaningrum Habibah Rizqo Haldin Perdana Putra Hamzah, Moh. Hayfa, Jessenia Helmi Septianto, Dea Herowati Poesoko, Herowati Honainah Honainah Ido Gustiawan Putra Jamilatus Sholihah Kinanty, Sastra Kris Kumala Sari, Nuzulia Kusumaningrum, Yuli Dinata Madani, Nadea Nur Shofia Maudyna Fitria Moh Aqil Syofiyullah Moh. Ali Moh. Reza Dedi Putra Mohammad Arief Amrullah Mohammad Fasholli Nur Huda Muhammad Fatoni Kurniawan Nurfitria, Ida Nurhayati Nurhayati Nuri Hidayati Nuri Hidayati Nury Khoiril Jamil Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Putri, Auliya Safira Putri, Rita Ristyanda Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Rahayu, Siti Ayu Rahmadi Indra Tektoka Rahmadi Indra Tektona Rahmadi Indra Tektona Rahmadi Tektona Ramadani, Mohammad Fadli Rania Ayang Devayanti Restu Adi Putra Rita Ristyanda Putri Selvi Nurma Fitriani Shoimah, Siti Nur Sholihah, Jamilatus Siti Ayu Rahayu Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Sudarsono Suhariningsih Suparman Suparman Suwardi Suwardi Suwardi Tektoka, Rahmadi Indra Widiyanti, Ikarini Dwi Yuli Dinata Kusumaningrum Yusuf Ibrahim, Muhammad