p-Index From 2021 - 2026
8.514
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Lentera Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Widya Yuridika Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Jurnal Notariil Awang Long Law Review Veteran Law Review LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Justiciabelen Jurnal Supremasi Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Rechtenstudent Journal Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Hukum Legalita Yuridika Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Kenotariatan Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah RechtIdee IIJSE Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Claim Missing Document
Check
Articles

Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal Dyah Ochtorina Susanti; Aan Efendi
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis metode interpretasi eksegetikal untuk memahami teks undang-undang. Fokus penelitian pada isu hukum bagaimana memahami teks undang-undang dengan metode interpretasi eksegetikal. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang bertumpu pada pandangan, gagasan, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan bahwa interpretasi diperlukan untuk memahami teks undang-undang yang tidak jelas karena memuat norma terbuka, norma yang ambigu, norma kabur, dan norma yang bertentangan. Selain itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa metode interpretasi eksegetikal melihat teks undang-undang untuk diinterpretasi makna logisnya dengan menggunakan tiga elemen: interpretasi gramatikal, interpretasi logis, dan interpretasi sejarah.
ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM UPAYA MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia ) Dyah Ochtorina Susanti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 4 (2009): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v3i4.585

Abstract

Amerika merupakan negara pertama yang telah membuat undang- undang larangan persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli padatahun 1890. Konon undang-undang ini merupakan antitrust law yangtertua di dunia, yang dibentuk dengan tujuan-tujuan yang lebihmempunyai spesifikasi tertentu. Demikian halnya dengan Indonesia,yang juga turut mengeluarkan UU No. 5 / 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang banyakdiwarnai oleh antitrust law di Amerika. Dimana antitrust law yang kitasering disebut-sebut banyak mengadopsi (meniru model) Amerika,bahkan ada beberapa pasal yang banyak meniru pasal-pasal dari undangundanganti monopoli Amerika. Berkaitan dengan hal tersebut, penulismerasa perlu membandingkan faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi lahirnya antitrust law di kedua negara.Kata Kunci: Antitrust Law, Indonesia, Amerika
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK Dyah Ochtorina Susanti; A’an Efendi; Nuzulia Kumala Sari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2591

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik de facto bukan de jure. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penilitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak ekslusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian d alam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, UMKM
AKAD RAHN TASJILY PADA GADAI TANAH PERTANIAN DI PEGADAIAN SYARIAH Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i2.9404

Abstract

Abstract: This research is motivated by there is an extension of the collateral object, apart from movable, but also immovable assets including farmland which can be applied using the Rahn Tasjily contract. In this regard, in its implementation, it is necessary to analyze whether Rahn Tasjily's contract on pawning of farmland is in accordance with one of the purpose of Islamic law, namely protection of property (hifz al-mal). The purpose of this research is for seeing and understanding the suitability of the Rahn Tasjily pawning farmland with the objectives of Islamic law (hifz al-mal perspective). Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in Rahn Tasjily pawning farmland provides benefits and protection of property for farmers (rahin), sharia pawnshop (murtahin), and farmland certificate (marhun), and this is certainly in accordance with one of the objectives of Islamic law, namely protection of property (hifz al-mal).
BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT A’an Efendi; Dyah Ochtorina Susanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i1.1858

Abstract

Bantuan hukum untuk orang miskin adalah hak asasi manusia yang dijamin instrumen hukum internasional dan hukum positif Indonesia. Advokat oleh undang-undang diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu untuk membayar jasanya dan kewajiban ini adalah kewajiban hukum, secara hukum harus dilakukan oleh Advokat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dua isu dibahas dalam penelitian ini, yaitu apa konsep bantuan hukum sebagai hak asasi manusia dan bagaimana kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum? Menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mendapatkan dua simpulan. Pertama, bantuan hukum sebagai hak asasi yang telah dijamin oleh hukum positif berkedudukan sebagai hak hukum dan orang miskin memiliki hak hukum untuk memperolehnya. Kedua, kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum adalah kewajiban hukum, tetapi karena diatur dalam norma lex imperfecta, tidak ada sanksi bagi Advokat yang melanggar kewajibannya. Pada waktu yang akan datang, pada pengggantian atau perubahan undang-undang Advokat harus ditetapkan sanksi untuk pelanggaran kewajiban memberikan bantuan hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya
Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia Atas Hilangnya Saldo Go-Pay Konsumen Dalam Layanan Go-Food Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti; Nurhayati Nurhayati
Widya Yuridika Vol 3, No 1 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.183 KB) | DOI: 10.31328/wy.v3i1.1350

Abstract

This research was conducted to analyze the legal issues regarding the legal responsibility of PT. Gojek Indonesia for consumer losses due to loss of Go-Pay balance in the Gojek account when using the Go-Food service. The type of research used by the author is the type of normative juridical assessment. Then the method used is the law approach and conceptual approach. Whereas the source of legal material consists of:/ a.) Primary legal material, namely laws, and regulations; b.) Secondary legal material includes law books, legal journals, and scientific works in the field of law c.) Non-legal material in the form of information from the internet relating to the science of law related to the problem being studied. Analysis of the legal material used is to use the method of deductive analysis, which is a method of things that are general towards specific things. The results of the research on PT. Gojek Indonesia in the event of loss of consumer balance is liability based on an element of error. PT. Gojek Indonesia as the manager of the Gojek application is obliged to bear consumer losses by providing compensation in the form of returning a sum of money or replacing a lost amount
Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online Dyah Ochtorina Susanti; Siti Nur Shoimah
Jurnal Supremasi Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.882 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v9i1.574

Abstract

This research is motivated by the rise of selling and buying online taxi driver accounts that result in crimes by online taxi driver, such as sexual harassment, rape, robbery, and other crimes. This is certainly loss to the Passenger, so that the legal consequences of the sale and purchase action as intended. The results of the study using the normative legal research with the statute approach and conceptual approach is that which states that the sale and purchase of a driver's account on an online taxi service is a tort (PMH), and breaking tort which is arranged by Article 1365 Burgelijk Wetboek (BW) and brings losses to Passengers .
Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg) Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti; Slamet Ervin Iskliyono
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.935

Abstract

Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Artikel ini menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah membeli sebuah truck dari Bank Syariah menggunakan akad murabahah yang pembayarannya dicicil selama 4 tahun yang dimana nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam. Hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam.
Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah Mohammad Fasholli Nur Huda; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1621

Abstract

Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK). Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan restrukturisasi (keringanan) kredit. Apabila yang mendapatkan hak restrukturisasi hanya yang positif terinfeksi virus, maka menjadi tidak adil jika restrukturisasi tidak berlaku menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia, menimbang dampaknya yang mengimbas seluruh warga. Untuk mengetahui terdampak Covid-19 apakah termasuk dalam karateristik force majeure yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan al-ijarah, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil force majeur dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.
Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah Dyah Ochtorina Susanti
Batulis Civil Law Review Vol 3, No 1 (2022): VOLUME 3 NOMOR 1, MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v3i1.719

Abstract

This research is motivated by the existence of a recession in Indonesia, where the recession affects and has an impact on economic activity, such as a decrease in investment, the level of production or commodities, an increase in unemployment, an increase in prices for goods in general (inflation), a reduction in subsidies and government funding, and a decrease purchasing power and public consumption, which of course also has an impact, especially on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). In this regard, it is necessary to develop MSME in the midst of the threat of an economic recession, one of which is through business cooperation based on syirkah mudharabah. Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in findings, namely the concept or model of creative economic development for MSME in the midst of an economic recession based on syirkah mudharabah. This model is expected to be used by business actors to develop MSME amid the Covid-19 pandemic.
Co-Authors A'an Efendi A. Junaidi Abdillah Aan Efendi Aan Efendi A’an Efendi Abdul Hafid Firdaus AHMAD SUHAIMI Ahmad Tholabi Ainun Najib Amalia Putri Vairus Ananto Setyo Utomo Andini , Pratiwi Pusphitho Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Aristanti, Diana Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Ayudya Rizqi Rachmawati Azzahra, Mutiara A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Cahyaningrum, Lulik Tri Chairil Lailia Maharani Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dominikus Rato Dominikus Rato Dominikus Rato Efendi, A'an Efendi, Aan Efendi, A’an Eka Susylawati Eka Susylawati Elliani Sudjana Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah FARAH NIZRINA AULIA Fendi Setyawan Fendy Setiawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Galuh Puspaningrum Haldin Perdana Putra Hamzah, Moh. Hayfa, Jessenia Helmi Septianto, Dea Herowati Poesoko, Herowati Honainah Honainah Jamilatus Sholihah Kinanty, Sastra Kris Kumala Sari, Nuzulia Kusumaningrum, Yuli Dinata Madani, Nadea Nur Shofia Maudyna Fitria Moh Aqil Syofiyullah Moh. Ali Moh. Ali Moh. Reza Dedi Putra Mohammad Arief Amrullah Mohammad Fasholli Nur Huda Nurfitria, Ida Nurhayati Nurhayati Nuri Hidayati Nury Khoiril Jamil Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Putra, Ido Gustiawan Putri, Auliya Safira Putri, Rita Ristyanda Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Rahayu, Siti Ayu Rahmadi Indra Tektoka Rahmadi Indra Tektona Rahmadi Tektona Ramadani, Mohammad Fadli Restu Adi Putra Selvi Nurma Fitriani Shoimah, Siti Nur Sholihah, Jamilatus Siti Ayu Rahayu Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Sudarsono Suhariningsih Suparman Suparman Suwardi Suwardi Suwardi Tektoka, Rahmadi Indra Widiyanti, Ikarini Dwi Yuli Dinata Kusumaningrum Yusuf Ibrahim, Muhammad