Articles
AKAD RAHN TASJILY PADA GADAI TANAH PERTANIAN DI PEGADAIAN SYARIAH
Rahmadi Indra Tektona;
Dyah Ochtorina Susanti
Asy-Syari'ah Vol 22, No 2 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v22i2.9404
Abstract: This research is motivated by there is an extension of the collateral object, apart from movable, but also immovable assets including farmland which can be applied using the Rahn Tasjily contract. In this regard, in its implementation, it is necessary to analyze whether Rahn Tasjily's contract on pawning of farmland is in accordance with one of the purpose of Islamic law, namely protection of property (hifz al-mal). The purpose of this research is for seeing and understanding the suitability of the Rahn Tasjily pawning farmland with the objectives of Islamic law (hifz al-mal perspective). Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in Rahn Tasjily pawning farmland provides benefits and protection of property for farmers (rahin), sharia pawnshop (murtahin), and farmland certificate (marhun), and this is certainly in accordance with one of the objectives of Islamic law, namely protection of property (hifz al-mal).
BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT
A’an Efendi;
Dyah Ochtorina Susanti
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v3i1.1858
Bantuan hukum untuk orang miskin adalah hak asasi manusia yang dijamin instrumen hukum internasional dan hukum positif Indonesia. Advokat oleh undang-undang diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu untuk membayar jasanya dan kewajiban ini adalah kewajiban hukum, secara hukum harus dilakukan oleh Advokat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dua isu dibahas dalam penelitian ini, yaitu apa konsep bantuan hukum sebagai hak asasi manusia dan bagaimana kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum? Menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mendapatkan dua simpulan. Pertama, bantuan hukum sebagai hak asasi yang telah dijamin oleh hukum positif berkedudukan sebagai hak hukum dan orang miskin memiliki hak hukum untuk memperolehnya. Kedua, kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum adalah kewajiban hukum, tetapi karena diatur dalam norma lex imperfecta, tidak ada sanksi bagi Advokat yang melanggar kewajibannya. Pada waktu yang akan datang, pada pengggantian atau perubahan undang-undang Advokat harus ditetapkan sanksi untuk pelanggaran kewajiban memberikan bantuan hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya
Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia Atas Hilangnya Saldo Go-Pay Konsumen Dalam Layanan Go-Food
Rahmadi Indra Tektona;
Dyah Ochtorina Susanti;
Nurhayati Nurhayati
Widya Yuridika Vol 3, No 1 (2020): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.183 KB)
|
DOI: 10.31328/wy.v3i1.1350
This research was conducted to analyze the legal issues regarding the legal responsibility of PT. Gojek Indonesia for consumer losses due to loss of Go-Pay balance in the Gojek account when using the Go-Food service. The type of research used by the author is the type of normative juridical assessment. Then the method used is the law approach and conceptual approach. Whereas the source of legal material consists of:/ a.) Primary legal material, namely laws, and regulations; b.) Secondary legal material includes law books, legal journals, and scientific works in the field of law c.) Non-legal material in the form of information from the internet relating to the science of law related to the problem being studied. Analysis of the legal material used is to use the method of deductive analysis, which is a method of things that are general towards specific things. The results of the research on PT. Gojek Indonesia in the event of loss of consumer balance is liability based on an element of error. PT. Gojek Indonesia as the manager of the Gojek application is obliged to bear consumer losses by providing compensation in the form of returning a sum of money or replacing a lost amount
Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online
Dyah Ochtorina Susanti;
Siti Nur Shoimah
Jurnal Supremasi Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.882 KB)
|
DOI: 10.35457/supremasi.v9i1.574
This research is motivated by the rise of selling and buying online taxi driver accounts that result in crimes by online taxi driver, such as sexual harassment, rape, robbery, and other crimes. This is certainly loss to the Passenger, so that the legal consequences of the sale and purchase action as intended. The results of the study using the normative legal research with the statute approach and conceptual approach is that which states that the sale and purchase of a driver's account on an online taxi service is a tort (PMH), and breaking tort which is arranged by Article 1365 Burgelijk Wetboek (BW) and brings losses to Passengers .
Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)
Rahmadi Indra Tektona;
Dyah Ochtorina Susanti;
Slamet Ervin Iskliyono
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.935
Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Artikel ini menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah membeli sebuah truck dari Bank Syariah menggunakan akad murabahah yang pembayarannya dicicil selama 4 tahun yang dimana nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam. Hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam.
Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah
Mohammad Fasholli Nur Huda;
Dyah Ochtorina Susanti;
Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1621
Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK). Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan restrukturisasi (keringanan) kredit. Apabila yang mendapatkan hak restrukturisasi hanya yang positif terinfeksi virus, maka menjadi tidak adil jika restrukturisasi tidak berlaku menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia, menimbang dampaknya yang mengimbas seluruh warga. Untuk mengetahui terdampak Covid-19 apakah termasuk dalam karateristik force majeure yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan al-ijarah, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil force majeur dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah
Siti Nur Shoimah;
Dyah Ochtorina Susanti;
Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/risalah.v16i1.220
Many people assume that mudharabah savings in Islamic banks are the same as deposits in conventional banks. In contrast, mudharabah savings have their characteristics, one of which is adopting a revenue-sharing system in managing customer deposit funds. In this study, researchers used a normative method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study are the discovery of mudharabah contract characteristics in depositing customer funds in Islamic banks which can be seen from 6 things, namely investment deposits, legal subjects or parties, profit sharing, business risk distribution, guarantees, and fund withdrawals by the Customer. Keywords: Mudharabah Agreement; Depositing Customer Funds; Islamic
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai’u Salam (Studi Pada PT. BPRS Daya Artha Mentari Bangil-Pasuruan)
Dyah Ochtorina Susanti
Jurnal Risalah Hukum Volume 6, Nomor 2, Desember 2010
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Murabahah Financing Contract with Bai’u Salam system, is a combination between Murabahah financing and Bai’u Salam financing, that is an innovation in improving Syari’ah banking products. In practice, the financing system implemented Islamic Muamallah principles, and the standardized contract implemented contract principles complied with Islamic laws and Civil Laws enforced in Indonesia. Based on them, the implementation of the combination of the two financings has complied with Islamic Laws (Muamallah principles and Islamic contract principles) and contract law principles in Civil Laws enforced in Indonesia.
Prinsip Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan
Moh. Reza Dedi Putra;
Dyah Ochtorina Susanti;
Moh. Ali
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1026
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga karena perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang membuatnya yaitu suami istri tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut, sehingga tidak tercipta suatu keadilan yang menjamin kepentingan para pihak. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Prinsip Kepastian Hukum Abstract The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 allows the making of a marriage agreement while in the marriage bond of both parties with mutual consent. This creates legal uncertainty for third parties. The problem to be discussed is whether the marriage agreement made after marriage is in accordance with the principle of legal certainty for third parties. The purpose of this study is to find out that the marriage agreement made after marriage is not in accordance with the principle of legal certainty for third parties. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are marriage agreements made after marriage are not in accordance with the principle of legal certainty for third parties because marriage agreements are only an effort to protect the interests of those who make them, namely husband and wife without paying attention to the interests of third parties involved, so that there is no justice that guarantees interests of the parties. Keywords: Marriage Agreement, Third Party, Legal Certainty Principle
Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris
Haldin Perdana Putra;
Dyah Ochtorina Susanti;
Rahmadi Indra Tektona
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1177
Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta hibah yang obyeknya tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik terkait perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Terkait itu, yang menjadi permasalahan apabila PPAT membuat akta hibah bagi anak angkat tanpa persetujuan salah satu ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Keabsahan akta hibah yang dibuat oleh PPAT bagi anak angkat tanpa persetujuan salah satu ahli waris, apabila akta tersebut terbukti secara sah melanggar ketentuan perundang-undangan maka akta tersebut menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan bahkan menjadi batal demi hukum. Kata Kunci : Keabsahan, Akta Hibah, Anak Angkat Abstract Based on the provisions of Article 1 point 1 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Land Deed Maker Official, the grant deed whose object is land is made by the Land Deed Making Official (PPAT) who has the authority to make authentic deeds related to legal actions regarding land rights or rights. property of the apartment unit. Related to that, the problem is when PPAT makes a deed of grant for adopted children without the approval of one of the heirs. The research method used is normative juridical. So that it can be concluded that the validity of the deed of grant made by PPAT for adopted children without the approval of one of the heirs, if the deed is proven to have legally violated the provisions of the law, the deed becomes a deed that is degraded or a deed under the hand and even becomes null and void by law. Keywords: Validity, Deed of Grant, Adopted Child