Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fitopatologi Indonesia Cakrawala Pendidikan Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia BERKALA FISIKA Agrikultura Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Cropsaver : Journal of Plant Protection At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi Jurnal Cita Hukum Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat EDUCARE Halaman Olahraga Nusantara : Jurnal Ilmu Keolahragaan Unes Law Review Jurnal Entomologi Indonesia Jorpres (Jurnal Olahraga Prestasi) Jurnal Kepelatihan Olahraga UNES Journal of Swara Justisia Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Edusentris: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies JOINTECOMS (Journal of Information Technology and Computer Science) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum Agrikultura Masyarakat Tani: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat
Yusup Hidayat
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama) Ervina, Ervina; Hidayat, Yusup
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4361

Abstract

Perceraian telah menjadi fenomena sosial yang semakin lazim dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia, di mana pernikahan dan perceraian diatur oleh Kompilasi Hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Apabila terjadi pertentangan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, prinsip lex specialis derogat legi generali dapat diterapkan, yang berarti hukum yang lebih spesifik (UU Perlindungan Anak) dapat mengesampingkan hukum yang lebih umum (UU Perkawinan). Namun, dalam praktiknya, keputusan hakim dapat bervariasi tergantung pada fakta dan konteks dari setiap kasus. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis literatur dan pendekatan kasus untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak di bawah usia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, tetapi Pasal 156 memungkinkan ayah untuk menjadi pengasuh jika ibu telah meninggal. Hukum positif di Indonesia, termasuk Pasal 41 UU Perkawinan, menegaskan tanggung jawab orang tua setelah perceraian dalam membesarkan anak. Keputusan pengadilan dalam Putusan Perkara No.2346/Pdt.G/2023/PA.JS, No.0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk, No.3572/Pdt.G/2022/PA.Sda, No. 3300/Pdt.G/2022/PA.Sda, No.1812/Pdt.G/2022/PA.Sda, No. 1394/Pdt.G/2022/PA.Sda, No.572/Pdt.G/2022/PA.Sda, menunjukkan perubahan signifikan dalam norma sosial pengasuhan, di mana hak asuh tidak lagi otomatis diberikan kepada ibu. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan semakin dihargai, mencerminkan komitmen pengadilan untuk mengutamakan kesejahteraan anak dalam setiap keputusan hak asuh.
Legal Policy Study on the Authority and Responsibility of Nadzir in Waqf Management Hidayat, Yusup; Machmud, Aris; Lubis, Rahmad
Jurnal Cita Hukum Vol. 12 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i2.42289

Abstract

Wakf plays a pivotal role in Muslims' economic development and social welfare. The nadir, as the manager of waqf assets, possesses the legal authority and responsibility to optimize waqf utilization in conformity with Sharia principles. Nonetheless, in practice, numerous problems and constraints frequently impede the efficacy of nadzir's job. This article seeks to examine the legal framework governing the power and responsibilities of nadir in waqf administration in Indonesia, intending to identify the support and challenges encountered by nadir in managing waqf assets. This study employs a qualitative methodology utilizing a literature review and a legislative analysis, encompassing an examination of Law No. 41 of 2004 on Waqf and its associated regulations alongside diverse scholarly material pertinent to waqf management. The study's findings suggest that while legal frameworks in Indonesia establish a foundation for nadzir's power, it is necessary to enhance laws and governmental assistance to optimize waqf management. In conclusion, incentive policies and enhanced competence of nadzir are essential to augment efficiency and transparency in waqf management, so enabling a more significant contribution to community welfare. 
Enforcement Of Administrative Immigration Laws Legal Study On Immigration Laws Towards Foreign Citizens In Indonesia (Analysis Of Deportation Cases) Teguh Yudi, Mohamad; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 5 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i5.1125

Abstract

The deportation of foreigners for committed violations is considered as the last resort taken by the state to address foreign nationals who are believed to disrupt public order, endanger public safety, or refuse to comply with applicable laws and regulations. The research problem formulation is how the implementation of deportation according to Immigration Law Number 6 of 2011 and the analysis of the case. The research method applies a normative juridical method with a conceptual approach. The results of this study indicate that the implementation of deportation as a response to immigration law violations is regulated in Law Number 6 of 2011. This is a law enforcement measure to expel foreign nationals who have violated the law, as an effort to maintain state sovereignty.
Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara: Studi Kasus Dana Pensiun Hutama Karya Sanyoto, Edy; Hidayat, Yusup; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.607

Abstract

Optimalisasi investasi yang dilakukan oleh dana pensiun merupakan bentuk tanggung jawab dapat tercapai melalui tata kelola yang baik dan melalui tindakan investasi yang pruden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan dalam optimalisasi dana pensiun Hutama Karya. Temuan penting dalam penelitian ini adalah kerugian atas kebijakan cut loss dana pensiun (dapen) BUMN dikategorikan sebagai kerugian dalam keuangan negara selama menerapkan fiduciary duty, maka kerugian tersebut merupakan suatu risiko bisnis dan tindakan pencegahan atas kerugian yang lebih besar. Metodologi yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum primer, dan sekunder yang terkait dengan dana pensiun serta regulasi terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan aturan pelaksanaannya baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan otoritas jasa keuangan yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dapen Hutama Karya telah menjalankan tata kelola dan juga mengedepankan analisis risiko terkait optimalisasi dana pensiun termasuk dalam kebijakan cut loss atas aset investasi demi mengantisipasi kerugian yang lebih besar dari aset yang diinvestasikan serta melakukan portofolio investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar Martini, Titin; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.609

Abstract

Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah dapat melakukan perbuatan hukum dalam mencapai tujuan organisasinya baik melalui kerja sama dengan badan usaha di dalam negeri maupun luar negeri termasuk dengan yayasan mitra. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerja sama yayasan dengan yayasan mitra dalam bidang pendidikan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah YPI Al-Azhar seringkali membuat kerja sama dengan mitra melalui Memorandum of Understanding (MOU) sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan mengingat pengurus tidak boleh aktif secara langsung dalam pengurusan dalam bidang usaha yang dikerjasamakan, yakni para kepala sekolah sedangkan yayasan sebagai pendiri dari lembaga pendidikan tersebut tidak dapat secara aktif dalam pengelolaan kerja sama tersebut sebagaimana aturan terkait yayasan.
Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar Heriyanto, Puji; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.610

Abstract

Koperasi Syariah Al-Azhar sebagai salah satu wadah perekonomian para guru dan pegawai Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang dari seluruh Indonesia yang berasal dari lebih dari seratus tujuh puluh delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMA dan satu universitas. Perubahan merupakan suatu keniscayaan apalagi menuju sesuatu yang lebih baik, transformasi tata kelola Koperasi Al-Azhar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan suatu tantangan dan peluang untuk memberikan kemaslahatan kepada para anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisasi terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam tata kelola Koperasi Syariah Al-Azhar. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan peraturan perundang-undang dan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perkoperasian dan UMKM baik konvensional maupun syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Al-Azhar telah bertransformasi dari yang awalnya berprinsip konvensional yang berprinsip ribawi menuju koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dan dalam tata kelolanya mematuhi ketentuan maqashid syariah.
Penugasan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pada BUMN Zania, Intan; Fuad, Fokky; Hidayat, Yusup; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.674

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu bentuk badan usaha negara di bidang ekonomi yang didirikan dari kekayaan negara tersendiri dengan tujuan untuk melayani kebutuhan pokok masyarakat serta ikut serta memberikan kontribusi pada anggaran negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis penugasan pemerintah kepada BUMN dari perspektif hukum korporasi dan bagaimana ketentuan hukum penugasan BUMN berakhir sebelum penyelesaian proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penugasan pemerintah terhadap BUMN dari segi hukum menunjukkan bahwa penugasan tersebut tidak boleh berbentuk korporasi mengingat maksud dan tujuannya khusus berorientasi pada keuntungan dan mandiri karena terikat dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena kedudukannya, perusahaan BUMN merupakan badan hukum swasta meskipun sumber dana modalnya berasal dari kekayaan negara yang terpisah dari APBN, namun secara yuridis sudah selayaknya sebagai badan hukum yang terpisah dari kekayaan aslinya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 menyatakan bahwa jika PT. Hutama Karya tidak dapat menyelesaikan penugasan pemerintah dalam pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah akan mencabut kewenangannya dengan mengambil alih pengoperasian jalan tol tahap I dan tahap II.
Freies Ermessen BPJT Pada JTTS Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus PT. Hutama Karya (Persero) Rusfiantini, Rina; Hidayat, Yusup; Suparji, Suparji; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.711

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam kedudukannya sebagai regulator, tindakan Freies Ermessen BPJT dalam pengalihan sebagian pekerjaan pembangunan salah satu ruas JTTS kepada badan usaha jalan tol lain apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menerapkan statute approach dan case approach kasus penugasan JTTS PT. Hutama Karya (Persero), sumber hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penugasan BUMN tersebut dan regulasi disektor infrastruktur jalan tol yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan BPJT dalam pembangunan salah satu ruas JTTS kepada BUJT DuKon tanpa underlying PPJT adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi infrastruktur yang berlaku, tindakan BPJT tersebut merupakan tindakan diskresi (Freies Ermessen) pejabat pemerintah yang tidak selaras dengan AUPB dan tidak sejalan dengan fungsi dan tugas dalam kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang jalan tol. Fleksibilitas dalam penggunaan diskresi merupakan permasalahan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga diperlukan ketidakbiasan dan pertimbangan yang matang dari badan/pejabat pemerintah saat membuat keputusan dalam situasi yang bersifat kasuistik.
Perlindungan Hukum Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Studi Kasus Divisi OPJT PT. Hutama Karya (Persero) Ferdos, Emy; Suartini, Suartini; Hidayat, Yusup
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.717

Abstract

Pekerja merupakan aset perusahaan yang berpengaruh di dalam menjalankan proses bisnisnya. Pekerja lebih lemah posisinya dibandingkan pemberi kerja. Sesuai perjanjian ketenagakerjaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam pelaksanaannya untuk penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang kurang sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga aturan mengenai ketenagakerjaan masih terkendala dan menimbulkan permasalahan serta tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Penulis bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pekerja PKWT di Divisi Operasional Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT) PT. Hutama Karya (Persero). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, adapun sumber hukum yang digunakan baik primer maupun sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Divisi OPJT PT. Hutama Karya (Persero) sudah menerapkan perjanjian kontrak kerja PKWT sesuai dengan ketentuan regulasi terkait ketenagakerjaan UU Ciptaker termasuk untuk perubahan kontrak dari PKWT ke PKWTT serta perubahan perjanjian kontrak PKWT menjadi karyawan tetap.
Optimalisasi kesuburan Lahan, Budidaya, Dan Kesehatan Tanaman Buah di Desa Pajagan (Sumedang, Jawa Barat) Dono, Danar; Hidayat, Yusup; Suriadikusumah, Abraham; Soleh, Mochamad Arief; Mubarok, Syariful; Nasahi, Ceppy; Widayani, Neneng Sri
Agrikultura Masyarakat Tani Vol 1, No 1 (2023): November
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/agrimasta.v1i1.50207

Abstract

Tanaman buah merupakan salah satu komoditas berekonomis tinggi. Produksi tanaman buah dapat dioptimalkan dengan Persiapan lahan, cara budidaya dan menjaga Kesehatan tanamana dengan baik agar terhindar dari serangan hama dan penyakit. Salah satu lokasi potensial untuk pengembangan komoditas tanaman buah adalah Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kab. Sumedang. Tanaman buah yang dikembangkan diantaranya jambu kristal, jeruk siam, dan buah naga. Optimalisasi potensi untuk perkembangan komoditas tanaman buah dilakukan dengan pelatihan terhadap petani di Desa Pajagan. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman diantanya analisis tanah pertanian, pelatihan Pembuatan kompos, pelatihan cara budidaya tanaman buah, dan perawatan tanaman. Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya tanaman buah ditunjang pada kegiatan pengabdian yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga mendapatkan respons yang baik dari petani, sehingga diharapkan dapat mewujudkan Desa Pajagan sebagai desa agrowisata aneka buah.
Co-Authors Abraham Suriadikusumah Adrian, Defi Afifah Nashirotul Haq Agus Susanto Alba, Hasanul Fitrah ali, syed kamaruzaman syed Amung Ma’mun Asep Yoyo Wardaya Binu Soesanto, Qidir Maulana Ceppy Nasahi Danar Dono Desliza, Muhammad Farhan Endah Yulia Ervina Ervina Evi Setiawati Fahmi, Rahmad Bahaudin Fauziaty, Muthia Riefka Ferdos, Emy Fitri Widiantini Fokky Fuad Gultom, Jeremia Toga Parulian Handayani, Dwi Anisa Hedi Paramita Heriyanto, Puji Heru Herdiana Nugraha Hidayat, Muzammil Hilmawan, Fajrin Intan Zania Jadiaman Parhusip, Jadiaman Jatmiko Endro Suseno Kholifah, Sisca Noor Lindung Tri Puspasari Lubis, Rahmad Lutfi, Anas Machmud, Aris Martini, Titin Masferisa, Adinda Fitra Maslihati Nur Hidayati Meliyansyah, Rika Mira Ariyanti Mochamad Arief Soleh Naza, Salma Khaira Neneng Sri Widayani Ninditya, Rizki tara Novindrastuti, Ana Nuridin, Nuridin Nurlan Kusmaedi Okta Thaharah Susanto Pandji Triadyaksa Paramita, Hedi Purnama Hudaya Purnawan, Pupung Raden Arif Malik Ramadhan RAHMAN, AISYAH Rani Maharani Rendi Chandra Rihadi Rika Meliansyah Rusfiantini, Rina s g, ch'ng Sadino, Sadino Safira, Sania Safri Ishmayana Salbiah Salbiah, Salbiah Sanyoto, Edy Saputra, Ade Candra Setiyawati, Della Shebubakar, Arina Novizas Sidik, Dikdik Zafar Sirait, Velix Setiawan SIska Rasiska, SIska Suartini, Suartini Sudarjat Sudarjat Sumariyah Sumariyah Suparji Suparji Syahnur, Fitika Syariful Mubarok Tandika, Fitria Tarkus Suganda TATI NURHAYATI Teguh Yudi, Mohamad Toto Sunarto Unang Supratman Widayani, Neneng Sri Zaenul Muhlisin