Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Araecerus fasciculatus (De Geer) (Coleoptera: Anthribidae): Biologi dan Kerusakannya pada Singkong Kering (Manihot esculenta Crantz) Salbiah, Salbiah; Hidayat, Yusup; Sudarjat, Sudarjat
Agrikultura Vol 33, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/agrikultura.v33i2.40347

Abstract

Araecerus fasciculatus merupakan hama yang menginfestasi komoditas pertanian di gudang penyimpanan. Pada singkong kering, hama ini menyebabkan kerusakan sebesar 20,6-91,51%. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari biologi A. fasciculatus pada singkong kering dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Pengujian lama perkembangan telur dilakukan dengan menginfestasikan imago A. fasciculatus sebanyak 100 ekor ke masing-masing 50 potong singkong kering selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Pengujian lama perkembangan larva, pupa, dan imago ke masing-masing 305 potong singkong kering selama 1, 2, 3, 4, 5 hari, selanjutnya singkong kering 5 potong didestruksi setiap hari selama dua bulan. Pengamatan dilakukan setelah lama hari infestasi. Pengamatan dilakukan terhadap morfologi, morfometri, lama perkembangan setiap stadia, tingkat kerusakan singkong kering akibat infestasi A. fasciculatus. Pada pengujian ini, dilakukan analisis kandungan nutrisi singkong kering, pengukuran suhu, dan kelembapan ruang pengujian. Hasil penelitian menunjukkan lama perkembangan telur 5,82 hari. Perkembangan larva instar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima selama 3,40; 3,80; 4,60; 5,80; 7,80 hari. Sedangkan pupa dan imago selama 7,20 dan 28,34 hari. Pada pengujian ini, disajikan morfologi gambar berwarna dan morfometri semua stadia. Periode penyimpanan 3 bulan menyebabkan persentase kehilangan singkong kering berlubang 61,58% dan bubuk singkong 11,08%. Pengujian biologi ini akan menjadi dasar dalam identifikasi dan pengendalian A. fasciculatus untuk setiap stadianya pada singkong kering.
Uji Keefektifan Ekstrak Air Biji Adas dalam Menekan Pertumbuhan Koloni, Produksi, dan Perkecambahan Konidia Jamur Alternaria solani, Penyebab Penyakit Bercak Coklat pada Tanaman Tomat Suganda, Tarkus; Fahmi, Rahmad Bahaudin; Hidayat, Yusup
Agrikultura Vol 33, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/agrikultura.v33i2.38940

Abstract

Penyakit bercak coklat pada tanaman tomat, yang disebabkan oleh Alternaria solani merupakan penyakit penting yang dapat menimbulkan kehilangan hasil yang cukup merugikan. Penyakit ini biasanya dikendalikan menggunakan fungisida sintetik, namun jika penggunaannya tidak bijak, fungisida sintetik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu ditemukan pengendalian yang efektif namun ramah lingkungan. Biji adas telah dilaporkan memiliki efek antifungal karena memiliki zat metabolit sekunder seperti flavonoid, tannin, terpenoid, alkaloid dan saponin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak air biji adas dalam menekan pertumbuhan koloni, produksi dan perkecambahan konidia A. solani secara in-vitro. Penelitian dilaksanakan dari bulan November 2021 sampai Januari 2022 di Laboratorium Fitopatologi Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, menggunakan metode umpan beracun. Konsentrasi ekstrak air biji adas yang digunakan adalah 0,5%, 1,0%, 3,0%, 5,0% dan 0,0% (tanpa ekstrak) sebagai kontrol.  Perlakuan ditata menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan diulang lima kali. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ekstrak air biji adas mampu menghambat jamur A. solani.  Konsentrasi 5,0% menunjukkan persentase penekanan tertinggi, terhadap pertumbuhan koloni A. solani sebesar 61,67%; terhadap produksi konidia sebesar 81,21%, dan terhadap perkecambahan konidia sebesar 70,93%.
Isolation of Potential Nitrogen-Fixing Phylloplane Bacteria and in Vitro Detection of Their Ability to Inhibit the Growth of Colletotrichum: Isolation of Potential Nitrogen-Fixing Phylloplane Bacteria and in Vitro Detection of Their Ability to Inhibit the Growth of Colletotrichum Widiantini, Fitri; Syahnur, Fitika; Hidayat, Yusup; Yulia, Endah
Jurnal Fitopatologi Indonesia Vol 20 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : The Indonesian Phytopathological Society (Perhimpunan Fitopatologi Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14692/jfi.20.1.32-44

Abstract

Isolation of Potential Nitrogen-Fixing Phylloplane Bacteria and in Vitro Detection of Their Ability to Inhibit the Growth of Colletotrichum Anthracnose is one of the significant diseases in chili plants caused by Colletotrichum spp., with potential yield losses of up to 100%. The negative impact of fungicide use forces the search for biocontrol agents as part of environmentally friendly disease management. One of the sources where these biocontrol agents can be found is in the phyllosphere. This experiment aimed to obtain antagonistic bacteria from the phyllosphere of healthy chili plants that have the potential to be developed as biocontrol agents and potentially increase the nutrition uptake through nitrogen-fixation. Healthy chili plants were obtained from red chili plantations in Cijambu Village and Nanggerang Village, Sumedang Regency, West Java. Isolation using Nitrogen-free media and screening for antagonistic activity resulted in the isolation of eight bacterial strains, namely strains CJB1, CJB2, CJB3, CJB4, CJB5, NGR1, NGR2, and NGR3. The antagonistic tests on these eight bacterial strains were then conducted against various Colletotrichum spp. strains from different chili cultivation centers in Garut, Lembang, Sumedang, and Jatinangor. The testing was carried out using a dual-culture method followed by the examination of volatile compound activity using the double compartment method. The results showed that phyllosphere bacteria NGR1, CJB1, and CJB5 consistently demonstrated abilities to inhibit the growth of four Colletotrichum spp. strains, both directly through antagonistic tests and based on the volatile anticendawan compound activity produced by these bacterial strains. Malformations in the mycelium of Colletotrichum spp. were also detected when the pathogen was directly exposed to phyllosphere bacteria or their volatile compounds. This experiment indicates that phyllosphere bacteria that potentially capable of fixing nitrogen also have the potential to be developed as biocontrol agents for Colletotrichum spp.
The effectiveness of vegetable oil formulations in reducing oviposition of Bactrocera dorsalis Hendel (Diptera: Tephritidae) in large red chili fruits Hidayat, Yusup; Fauziaty, Muthia Riefka; Dono, Danar
Jurnal Entomologi Indonesia Vol 15 No 2 (2018): July
Publisher : Perhimpunan Entomologi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5994/jei.15.2.87

Abstract

Chili peppers (Capsicum annuum), in their many varieties, constitute a culturally and economically important horticultural crop in a number of countries. The Indonesian cayenne large red chili (Capsicum annuum var. annuum) is used widely in Indonesia mainly in cooking. There have been reports of increased infestation of large red chili by insect pests, particularly fruit flies. The aim of this study was to investigate the effectiveness of five edible vegetable oils (palm oil, coconut oil, soybean oil, corn oil, and candlenut oil) and one non-edible vegetable oil (neem oil) in reducing landings, oviposition, and infestation by the Oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis Hendel) in large red chili fruits. This lab-based experiment entailed exposure of large red chili fruits to 20 mature B. dorsalis females (14–21 days old) inside a 15-l plastic container. Six separate containers each held 10 large red chili fruits with a single oil treatment in each. Prior to exposure, each of the treated and control large red chili fruits was punctured once with a needle in order to create an opening for oviposition. Results indicate that the coconut oil formulation was most effective in preventing damage from B. dorsalis females, and reducing fruit fly landings, oviposition, and infestation.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH MENIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 69/PUU-XIII/2015 (Analisis Perjanjian Perkawinan Nomor : 52 Tanggal 11 Juli 2018 antara He Yuxiang dengan Amanda Silviana) Desliza, Muhammad Farhan; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i1.2811

Abstract

Abstrak Penelitian ini fokus pada pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Antara Tuan He Yuxiang dengan Nyonya Amanda Silviana berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Hambatan apa saja dalam proses pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut. Pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan membutuhkan kolaborasi antar Notaris dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Apa Saja Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Nomor 52 Tanggal 11 Juli 2018 antara He Yuxiang dengan Amanda Silviana. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) sekaligus Pendekatan Analistis (Analytical Approach). Jenis dan sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan bahan hukum seperti Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstisusi dan Perjanjian Perkawinan, sedangkatan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membolehkan melakukan Perjanjian Perkawinan setelah menikah yakni dengan pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Notaris tanpa harus melalui persidangan.Kata Kunci: Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Perkawinan,
PARADOX PEGADAIAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DALAM PEMBERIAN KUR KEPADA UMKM Hidayat, Yusup
Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v9i1.2870

Abstract

AbstractOverlapping functions of non-bank financial institutions can give rise to moral hazard which has the potential to disrupt the financial system. Regulations have regulated each financial institution according to its characteristics so that any deviation affects the stability and health of the financial institution. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach. This type of research uses a descriptive analysis approach. The objection is to determine and analyze the shift in the procurement function in the financial system in Indonesia. The results show that there has been a shift in the function of the financial system in Indonesia, where one can see that pawnshops can distribute People's Business Credit (KUR) credit to MSMEs, which should be done by banks and microfinance institutions because pawnshops can only distribute credit with collateral for material rights. in the form of pledges and fiduciaries or those based on fees, not as an intermediary institution. Mandatory KUR is only aimed at bank financial institutions and non-bank institutions and does not include pawnshops, due to the holding of microfinance institutions where pawnshops as a subsidiary of BRI also market KUR products, but preferably under the mechanism of a pawn guarantee institution. Keywords: KUR, Pegadaian, Financial SystemAbstractTumpang tindih fungsi lembaga keuangan bank non-bank dapat menimbulkan moral hazard yang berpotensi menggangu sistem keuangan. Regulasi telah mengatur setiap lembaga keuangan sesuai dengan karakteristiknya sehingga setiap penyimpangan akan berpotensi pada kestabilan dan kesehatan lembaga keuangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian menggunakan pendekatan analisys deskriftif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisas pergeseran fungsi pengadaian dalam sistem keuangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pergeseran fungsi sistem keuangan di Indonesia dimana dapat dilihat salah satunya pegadaian dapat menyalurkan kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM yang seharusnya dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan mikro, karena pada dasarnya pegadaian hanya dapat menyalurkan kredit dengan jaminan hak kebendaan berupa gadai dan fidusia maupun yang berdasarkan fee bukan sebagai lembaga intermediary. Mandatory KUR hanya ditujukan kepada lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank dan tidak termasuk pegadaian, namun demikian karena adanya holdingisasi lembaga keuangan mikro dimana pegadadaian sebagai anak perusahaan BRI turut memasarkan produk KUR namun sebaiknya dalam mekanisme lembaga jaminan gadai.Kata Kunci: KUR, Pegadaian, Sistem Keuangan
Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb Nuridin, Nuridin; Hidayat, Yusup
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1669

Abstract

This research analyzes the application of the Waqf Law Number 41 of 2004 to the role of nazhir in waqf administration, taking the case study of Case Decision Number 20/Pdt.G/2023/PN Msb as a basis. The focus is on evaluating the role and performance of the nazhir in the legal context, as well as its impact on the continuity of the waqf and the integrity of the nazhir. Through a normative legal approach, this research identifies the nazir's responsibilities and duties in maintaining and managing waqf assets following Sharia principles. Analysis of Decision Number 20/Pdt.G/2023/PN Msb reveals the judge's consideration of the nazir's role in managing waqf land, especially in the context of the conflict over ownership of land intended for the Baitul Makmur Mosque. This research explores the relationship between the nazhir's role and the implementation of the Waqf Law, as well as the impact of the judge's considerations on the decision in the case. As a result, protection of waqf ownership, especially in the context of waqf land, emerged as crucial. Emphasis is also placed on the important role of nazhir in safeguarding and managing religious assets for the public interest.
INISIASI PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA PERTANIAN DI DESA PAJAGAN (SUMEDANG, JAWA BARAT) Dono, Danar; Hidayat, Yusup; Ishmayana, Safri; Widayani, Neneng Sri
Dharmakarya Vol 12, No 3 (2023): September, 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v12i3.43160

Abstract

Desa Pajagan merupakan desa dengan potensi pertanian yang tinggi. Wilayah perbukitan di Desa tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah Desa Wisata Pertanian karena memiliki suhu yang sejuk serta memiliki pemandangan yang bagus. Melihat potensi tersebut maka pada Pengabdian yang dilakukan di Desa Pajagan memfokuskan untuk pengembangan Desa menjadi wilayah wisata. Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan kegiatan. Langkah awal yang dilakukan adalah menganalisis kondisi tanah untuk melihat kesuburan tanah, kemudian melakukan pelatihan untuk pembuatan kompos sebagai pupuk potensial, dan memberikan bibit pohon buah sebagai inisiasi untuk menunjang pengembangan Desa Pajagan menjadi Desa Wisata pertanian. Untuk pemeliharaan tanaman buah-buahan dan mempermudah penyiraman dilakukan pemasangan instalasi irigasi tetes sehingga ketersediaan air untuk tanaman tetap terjaga terutama pada musim kemarau. Pengembangan potensi Desa Pajagan menjadi Desa Wisata Pertanian, khususnya tanaman buah, mendapatkan respons yang baik dari petani di Desa Pajagan.Kata kunci: buah-buahan, desa wisata, pelatihan, pertanian.
Legal Policy Study on the Authority and Responsibility of Nadzir in Waqf Management Hidayat, Yusup; Machmud, Aris; Lubis, Rahmad
Jurnal Cita Hukum Vol 12, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i2.42289

Abstract

Wakf plays a pivotal role in Muslims' economic development and social welfare. The nadir, as the manager of waqf assets, possesses the legal authority and responsibility to optimize waqf utilization in conformity with Sharia principles. Nonetheless, in practice, numerous problems and constraints frequently impede the efficacy of nadzir's job. This article seeks to examine the legal framework governing the power and responsibilities of nadir in waqf administration in Indonesia, intending to identify the support and challenges encountered by nadir in managing waqf assets. This study employs a qualitative methodology utilizing a literature review and a legislative analysis, encompassing an examination of Law No. 41 of 2004 on Waqf and its associated regulations alongside diverse scholarly material pertinent to waqf management. The study's findings suggest that while legal frameworks in Indonesia establish a foundation for nadzir's power, it is necessary to enhance laws and governmental assistance to optimize waqf management. In conclusion, incentive policies and enhanced competence of nadzir are essential to augment efficiency and transparency in waqf management, so enabling a more significant contribution to community welfare. 
PELUANG ORMAS KEAGAMAAN MENGELOLA TAMBANG DI INDONESIA PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 Tandika, Fitria; Sadino, Sadino; Hidayat, Yusup
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8605

Abstract

PP 25 Tahun 2024 merupakan babak baru dari aturan pelaksana izin pertambangan di Indonesia, khususnya terkait dengan pemberian peluang secara prioritas kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk terlibat pada bisnis pengelolaan tambang. Munculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yang signifikan dari sektor pertambangan serta adanya potensi disharmonisasi antar aturan hukum yang lebih tinggi statusnya. Dengan pendekatan yuridis normatif penelitian ini mengkaji konflik norma yang timbul melalui pendekatan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa penawaran area WIUPK  prioritas kepada Ormas agama tidak sejalan dengan Peraturan terkait Mineral dan Batubara sehingga substansi pengaturan pada PP 25 Tahun 2024 telah bertentangan dengan UU di atasnya dan peluang pemberian tambang secara prioritas kepada ormas memunculkan potensi tantangan yang dihadapi ormas, seperti biaya produksi dari pengelolaan tambang yang tinggi, dampak potensi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tambang, manfaat ekonomis yang diperoleh belum tentu sebanding dengan sumberdaya operasional yang dikeluarkan karena melibatkan kontraktor, potensi konflik dengan masyarakat adat, cadangan yang tersisa dari bekas tambang yang diberikan pemerintah dan jangka waktu penawaran WIUPK yang hanya lima tahun kemungkinan besar belum cukup untuk memperoleh hasil yang signifikan dalam pertambangan