Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Penelitian TOFEDU: The Future of Education Journal Law and Economics Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Lentera Negeri
Ahmad Jaeni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TIPOLOGI MUSHAF KUNO NUSANTARA DI BRUNEI DARUSSALAM Ahmad Jaeni; Muhammad Musadad
SUHUF Vol 11 No 2 (2018)
Publisher : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22548/shf.v11i2.417

Abstract

This article presents the results of the study of Archipelago Mushaf in the collection of Brunei State Archives which so far have not been carried out specifically. This study is important to be done as the complement to the previous study being conducted by Annabel Teh Gallop in photographing the distribution of ancient manuscripts in Southeast Asia. The study conducted by Annabel has been able to map Southeast Asian manuscripts into several typologies based on the results of codicological studies. However, the study does not include the collection of Brunei State Archives which has a large collection of ancient manuscripts. Through a codicological and textual approaches, this study is expected to be able to explain the typology of ancient manuscripts existed in the collection of Brunei State Archives. The result of the study shows that the ancient manuscripts of the collection of Brunei State Archives have typologies which can be strongly identified as having the original characteristics from Java and Patani, Southern Thailand, two centers of copying productive ancient manuscripts in Southeast Asia. This fact also confirms that most of the archipelago’s ancient manuscripts have migrated from the area where they were copied to other places. Kata kunci: Ancient mushaf typology, Brunei State Archives, Archipelago manuscripts.
MEDIA LITERASI AL-QUR’AN BAGI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA Ahmad Jaeni; Muchlis Muhammad Hanafi; Ali Akbar; Imam Arif Purnawan; Jonni Syatri; Irwan Irwan; Harits Fadlly; Dwi Martiningsih
SUHUF Vol 14 No 2 (2021)
Publisher : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22548/shf.v14i2.694

Abstract

This paper presents the results of research on the Qur’anic literacy media for the persons with deaf sensory disabilities in reading the Qur’an. This research is important to do, considering that there is no standard of the Qur’anic literacy media yet that can be used according to the conditions and needs of for the persons with deaf sensory disabilities. As a result, the persons with deaf sensory disabilities’ access to the Qur’an is still low, because learning activities are still very limited to certain communities or institutions. This exploratory research seeks to uncover and map the literacy media being used in 12 Qur’anic learning centers for persons with deaf sensory disabilities. Based on the results of data analysis, it was found that there were two types of the Qur’anic literacy media, namely oral-based and sign-based. Oral-based literacy media are basically used as literacy media for hearing people, and are generally used for children whose oral potential can still be developed. Meanwhile, gesture-based media also takes two main models, gesture based on reading (recitations), and gesture based on writing (kitabah).
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pelayanan Kebidanan dalam Pemberian Asuhan di Rumah Sakit Kholifatin, Rizqiya; Adianto, Hedwig; Jaeni, Ahmad
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.496

Abstract

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk sebuah perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukumnya itu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum terhadap praktik kebidanan dalam pemberian asuhan di rumah sakit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dari hasil penelitian yang ditemukan adalah perlindungan hukum terhadap praktik pelayanan kebidanan dalam pemberian asuhan di rumah sakit di temukan di berbagai pasal peraturan hukum Indonesia, diantaranya adalah ketentuan undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 39, 50, 54, 63, 64, 165, 184, 197, 293, 296 dan 1366 KUHP, namun sebelum ancaman pidana itu dikenakan terlebih dulu penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak
Analisa Yuridis Fraud Sebagai Kejahatan dalam Asuransi Kesehatan Komersial Menurut Perspektif Perlindungan Para Pihak Jaeni, Ahmad; Astuti, Tri Maryani Kusuma
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.517

Abstract

Kecurangan dalam asuransi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan asuransi, namun juga dilakukan oleh nasabah asuransi yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan dalam sistem kesehatan. Oleh karena itu, kajian perlindungan hukum terhadap fraud dan perlindungannya kepada para pihak yang terikat dalam sebuah kesepakatan asuransi kesehatan penting untuk dilakukan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Perlindungan Hukum kepada perusahaan asuransi terhadap tindakan fraud yang dilakukan oleh nasabah asuransi telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang dimana aturan lebih khusus mengalahkan aturan yang lebih umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, OJK mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 46 tahun 2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Fraud, dan Laporan Strategi Anti-Fraud Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
Tanggung Jawab Hukum Perawat pada Pendokumentasian Asuhan Keperawatan dalam Rekam Medis Elektronik (RME) Puspita, Dina; Wijayanti, Edy; Jaeni, Ahmad
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.520

Abstract

Asuhan keperawatan profesional merupakan bentuk pelayanan keperawatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dapat ditujukan pada individu dan masyarakat dalam rentang sehat dan sakit. Pendokumentasian asuhan keperawatan dalam rekam medis elektronik (RME) sangat penting untuk memastikan bahwa informasi pasien tercatat dengan akurat dan lengkap. Namun, kesalahan dalam pendokumentasian masih bisa terjadi, baik karena faktor manusia maupun teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perawat dalam kerahasiaan pasien menurut rekam medik elektronik dan upaya perlindungan hukum perawat atas kelalaian yang dilakukan perawat dalam pencatatan rekam medik elektronik pasien. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diketahui bahwa Pengaturan pendokumentasian asuhan keperawatan pada rekam medis elektronik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan dibawahnya. Sebelumnya, perlindungan tenaga kesehatan diatur dalam beberapa Undang-Undang secara terpisah. Pembaruan ketentuan perlindungan terhadap tenaga kesehatan terkait hak tenaga kesehatan adalah peningkatan perlindungan bagi tenaga kesehatan dengan menekankan kepatuhan pada standar profesi dan etika. Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat Perawat Saat Terjadi Kelalaian Pada Saat Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Rekam Medis Elektronik dapat dikatagorikan dalam hukum perdata dan hukum pidana
Juridical Analysis of Sexual Harassment Committed by Individual TNI Members Maulana, Rizal Fa’jrin; Prasetyo, Teguh; Jaeni, Ahmad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4300

Abstract

Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI 1945). The concept of a legal state proposed by Wiryono Projodikoro defines it as a state where rulers or the government, as the state organizers, are bound by the applicable legal regulations in carrying out state duties. The Indonesian National Armed Forces (TNI) is an integral part of the legal community, playing a crucial role in supporting the formation of legal culture within its ranks. Legal awareness within the TNI is upheld when military personnel, as supporters of legal culture, actively contribute by adhering to all applicable regulations and making the law a guide in their behavior and actions. Despite having rules in place governing prohibited behaviors for military personnel, the reality indicates that there are still individuals within the TNI involved in criminal activities. When a military member engages in sexual harassment, it creates dissonance in the execution of military duties and can undermine public trust in the military institution, which should be responsible for safeguarding and protecting the community. Unfortunately, reality does not always align with expectations, as evident in cases involving TNI members, who are a vital force in maintaining the integrity of the Republic of Indonesia. This phenomenon not only highlights individual problems but also significantly impacts public trust in the structure of the national defense institution. Therefore, when a TNI member or soldier is involved in sexual harassment, the most severe punishment that can be imposed is dismissal, or in other words, removal from their position. This sanction is not only administrative but also includes criminal consequences regulated in the Criminal Code. Protection of the integrity of the TNI, therefore, involves not only internal disciplinary aspects but also engages in a legal process that can provide criminal sanctions commensurate with the crime of sexual harassment committed by military personnel. Military members, being part of a unit, form an integrated family. It seems as though within a military unit, an "autonomous power" is created specifically within that unit. This military unit has a commander and a deputy commander, supported by section officers and unit commanders. When issues arise within the military unit, efforts for resolution are made, as much as possible, by the appointed unit commander.
Perlindungan Hukum Dokter dalam Kasus Self-Medication berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Esti, Wulan Rohmah Dwi Putri; Linda, Maura; Jaeni, Ahmad
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 1 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i1.1110

Abstract

Self-medication by patients without medical supervision can pose risks of complications, especially when involving the use of multiple medications simultaneously. Law No. 17 of 2023 on Health regulates the responsibilities of doctors but does not provide clear legal protection for doctors in handling complications arising from self-medication. This study analyzes the legal risks faced by doctors in such situations and identifies regulatory gaps that increase doctors' vulnerability to legal claims. The study recommends additional regulations to strengthen legal protection for doctors, as well as enhanced public education on the risks of self-medication, to ensure safe and responsible medical practices.
Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia Wicaksono, Aditya; Sagala, Parluhutan; Jaeni, Ahmad
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 1 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i1.1143

Abstract

This article examines the application of the military necessity principle in the Indonesian Military Justice system, with a focus on the case of Military Court Decision Number 8-K/PM.III-19/AD/I/2023 in Jayapura. This study examines how military courts interpret the principle of military necessity and balance it with the concept of justice and criminal theory. The decision in this case, which took into account the military court judge's decision to maintain territorial security, decided lighter than what was demanded by the Military Prosecutor. This study examines the application of the principle of military necessity by considering the theory of punishment and dignified justice.
Kerahasiaan Medis dan Data Pasien Dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Suwani, Suwani; Prasetyo, Teguh; Arimbi, Diah; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3658

Abstract

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan menjalankan sistem Rekam Medis Elektronik (RME). Terdapat kendala – kendala seperti kesulitan dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersebar di departemen-departemen berbeda dan potensi bocornya data rekam medis elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan kerahasiaan medik dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan Bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah dalam perlindungan rekam medis elektronik yang bocor dan merugikan hak-hak pasien? Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini yaitu yuridis normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah bertanggungjawab dalam hal pengaturan kerahasiaan medis dan kebocoran data pasien di rekam medis elektronik dengan cara Regulasi dan Pengawasan, Pencegahan dan Deteksi Keamanan Data, Penegakan Hukum, Bantuan dan Pemulihan, serta Evaluasi dan Perbaikan Sistem.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE MISUSE OF ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN THE PERSPECTIVE OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION LAW Anwar, Tryda Meutia; Tambun, Jerry G.; Jaeni, Ahmad
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.380

Abstract

The background of this research is regarding the potential for misuse of electronic medical records based on Electronic Information and Transactions (ITE) and patient data protection. Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions which replaces Law Number 19 of 2016. And Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research method uses qualitative and normative data analysis techniques. The results of this study show that Law Number 1 of 2024 concerning ITE is one of the important pillars that discusses the use of electronic information/documents as legal evidence at trial in the event of the dissemination of electronic medical records that can be used as illegal materials and to protect patients ' personal dataThere is Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection in Indonesia which has the main purpose of protecting individual personal data and regulating the collection, use, storage, security, and deletion of personal data by health services that manage patient data. By mandating strict data protection practices, the law upholds the ethical principle of patient confidentiality, which is essential for maintaining patient trust. Therefore, healthcare providers should invest in advanced cybersecurity measures.
Co-Authors A. Ubaedi Fathuddin A.Ubaedi Fathuddin Abdul Hakim Abdurrohman, Rizal Adianto, Hedwig Aditya Pratama, Maulana Aditya Wicaksono Afif, Zarkasi Agustinus Purnomo Hadi Ali Akbar Ali Akbar Andi Setiawan Anwar, Tryda Meutia Arief Suryono Arifin, Yusuf Rachmat Astuti, Tri Maryani Kusuma Budi Purnomo Diah Arimbi Dina Puspita Dwi Martiningsih Dwi Martiningsih Edwin Esti, Wulan Rohmah Dwi Putri Faddly, Harits Fadlly, Harits Harits Fadlly Heridadi, Heridadi Hidayat, Sumpena Hifni , Muchammad Himawan, Hartani Huri, Sapwan Ignatius, Sinthu Bas Imam Arif Purnawan Indrajit, Wahyoedho Irwan Irwan Irwan Irwan Jonni Syatri Kantikha, I Made Kholifatin, Rizqiya Linda, Maura Markoni Markoni Maulana, Rizal Fa’jrin Muchlis Muhammad Hanafi Muhammad Musadad Musadad, Muhammad Mushoffa Basyir Musoffa Basyir Mustopa Mustopa Nasser, Muhammad Pabidang, Siswanto Pamungkas, Samuel Yoga Widhi Parluhutan Sagala Prasetyo, Teguh Prastopo, Prastopo Retnowati, Anis REZA PAHLEVI, MUHAMMAD Ridho, Mochamad Ali Rita, Jelli Sanggel, Ade C I Sigit Mustika, I Komang Slamet Riyadi Sugianor, Sugianor Sukmawati, Christin Suri, Debi Intan SUTRISNO Suwani, Suwani Syahbunan, Devina Indra Syatri, Jonni Tambun, Jerry G. Teguh Prasetyo Tri Agus Suswantoro W. Indrajit Wijayanti, Edy Williasari, Erih Wiradinata, Raden Gustaman Yulius S Soeiono, Immanuel Zainal Arifin