Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.134
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum JURNAL PENELITIAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social, Humanity, and Education Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Penelitian TOFEDU: The Future of Education Journal Law and Economics Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ahmad Jaeni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kerahasiaan Medis dan Data Pasien Dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Suwani, Suwani; Prasetyo, Teguh; Arimbi, Diah; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3658

Abstract

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan menjalankan sistem Rekam Medis Elektronik (RME). Terdapat kendala – kendala seperti kesulitan dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersebar di departemen-departemen berbeda dan potensi bocornya data rekam medis elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan kerahasiaan medik dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan Bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah dalam perlindungan rekam medis elektronik yang bocor dan merugikan hak-hak pasien? Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini yaitu yuridis normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah bertanggungjawab dalam hal pengaturan kerahasiaan medis dan kebocoran data pasien di rekam medis elektronik dengan cara Regulasi dan Pengawasan, Pencegahan dan Deteksi Keamanan Data, Penegakan Hukum, Bantuan dan Pemulihan, serta Evaluasi dan Perbaikan Sistem.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE MISUSE OF ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN THE PERSPECTIVE OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION LAW Anwar, Tryda Meutia; Tambun, Jerry G.; Jaeni, Ahmad
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.380

Abstract

The background of this research is regarding the potential for misuse of electronic medical records based on Electronic Information and Transactions (ITE) and patient data protection. Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions which replaces Law Number 19 of 2016. And Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research method uses qualitative and normative data analysis techniques. The results of this study show that Law Number 1 of 2024 concerning ITE is one of the important pillars that discusses the use of electronic information/documents as legal evidence at trial in the event of the dissemination of electronic medical records that can be used as illegal materials and to protect patients ' personal dataThere is Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection in Indonesia which has the main purpose of protecting individual personal data and regulating the collection, use, storage, security, and deletion of personal data by health services that manage patient data. By mandating strict data protection practices, the law upholds the ethical principle of patient confidentiality, which is essential for maintaining patient trust. Therefore, healthcare providers should invest in advanced cybersecurity measures.
A Literature Review on The Transformation of Defense Law in The Digital Age and Advanced Technology Jaeni, Ahmad; Ignatius, Sinthu Bas; Karsoma, Ateng
The Future of Education Journal Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i4.500

Abstract

This study aims to examine the transformation of defense law in the digital age and advanced technology, focusing on the impact of technological advancements on national defense policies and regulations. With the rapid development of technology, particularly cyber threats that cross territorial boundaries, national defense legal systems face new challenges that require updates to regulations and policies. Through a literature review, this research identifies that traditional defense law needs to be revised to include protection of critical infrastructure, regulation of technology-based defense, and management of digital threats. Advanced technologies such as artificial intelligence, big data, and the Internet of Things provide opportunities to strengthen defense systems, but they also pose ethical and legal challenges, particularly regarding privacy, human rights, and accountability in the use of technology in military operations. The study also emphasizes the importance of international collaboration in addressing global transnational cyber threats. As a recommendation, countries need to urgently update their defense law regulations and strengthen international cooperation to maintain global security, while ensuring the use of defense technology aligns with international law principles and human rights.
Analisa Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Pelakunya Militer Melalui Keadilan Restoratif Huri, Sapwan; Prastopo, Prastopo; Jaeni, Ahmad; Hifni , Muchammad
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3209

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi, menemukan, dan menganalisis dasar pemikiran penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya militer melalui keadilan restoratif dan untuk menentukan parameter tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data Sekunder meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang digunakan sebagai bahan pendekatan dalam penelitian. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif preskriptif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini didapati dua kesimpulan. Pertama, dasar pemikiran penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya militer sebaiknya diselesaikan melalui mekanime keadilan restoratif karena telah mempunyai landasan filosofis berdasarkan sila ke-4 Pancasila dan landasan yuridis yaitu Pasal 71 ayat (1) huruf i UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif serta Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Huruf d angka 2 tentang Penerapan keadilan restoratif (Resoratve Justitice) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Parameter tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh militer yang dapat diselesaikan melalui keadilan restorative adalah apabila merupakan delik aduan delik aduan korban mencabut aduannya, terdapat persetujuan antara korban dengan terdakwa, dalam hal korban adalah suami/istri sudah hidup rukun kembali dan korban baru pertama kali melakukan tindak pidana ini.
Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer Andi Setiawan; Sutrisno; Ahmad Jaeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1512

Abstract

Pendekatan restorative justice menawarkan solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penerapannya dalam sistem peradilan militer, khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan urgensi penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara KDRT oleh anggota militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta ditunjang dengan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peradilan umum mulai mengakomodasi prinsip restorative justice, peradilan militer masih menitikberatkan pendekatan represif yang tidak membuka ruang pemulihan sosial. Ketidakhadiran regulasi, kekhawatiran atas pelanggaran disiplin, serta budaya institusional menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi dan pelatihan khusus untuk membuka jalan bagi penerapan restorative justice secara selektif dalam perkara KDRT di lingkungan militer, guna mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Satuan Unit Kerja Rehabilitasi Bagi Militer Penyalah Guna Narkotika Sanggel, Ade C I; Prastopo; Ahmad Jaeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1564

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan militer menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap integritas, disiplin, dan daya tempur prajurit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan satuan unit kerja rehabilitasi bagi militer penyalah guna narkotika dan meninjau aspek yuridis dari kebijakan pemidanaan tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data primer hasil wawancara dengan Babinkum TNI dan Deputi Rehabilitasi BNN, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan perlakuan hukum antara sistem peradilan umum dan peradilan militer dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Ketiadaan kebijakan rehabilitasi dalam yurisdiksi militer berpotensi mengabaikan asas kesetaraan di hadapan hukum dan menghambat pemulihan prajurit. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus berupa Peraturan Panglima TNI yang mengatur mekanisme rehabilitasi di lingkungan TNI. Implikasi dari studi ini diharapkan mendorong reformasi hukum militer yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan pemulihan individu serta ketahanan institusional.
Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Keluarga Besar TNI Slamet Riyadi; W. Indrajit; Ahmad Jaeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1701

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019. Latar belakang penelitian berangkat dari urgensi penegakan disiplin militer yang sejalan dengan prinsip rule of law dan akuntabilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar yuridis serta implikasi putusan hakim terhadap integritas peradilan militer dan kredibilitas TNI. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan, meskipun perbuatan tersebut terbukti merusak citra, moralitas, dan disiplin militer. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pemecatan seharusnya dijatuhkan sebagai langkah preventif dan represif guna menjaga integritas institusi militer, menegakkan disiplin, serta memberikan efek jera, sehingga ke depan diperlukan pedoman yang lebih tegas dalam praktik peradilan militer.
Penegakan Hukum Terhadap Tuduhan (Kecurangan) FRAUD oleh BPJS Kesehatan Kepada Rumah Sakit dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak Berdasarkan Bukti Hukum Suri, Debi Intan; Arimbi, Diah; Jaeni, Ahmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5419

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai persoalan hukum, khususnya terkait tuduhan fraud (kecurangan) yang dialamatkan kepada rumah sakit mitra. Tuduhan ini seringkali disampaikan tanpa prosedur pembuktian yang jelas, serta tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan relasi antara BPJS dan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembuktian fraud dalam program JKN, mengevaluasi tanggung jawab hukum atas tuduhan yang tidak berbasis fakta, serta menilai penerapan prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum administratif oleh BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) dalam mekanisme pembuktian tuduhan fraud oleh BPJS, yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah serta keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih akuntabel dan berkeadilan untuk menjamin perlindungan hukum bagi rumah sakit sebagai mitra strategis dalam pelayanan kesehatan nasional.
Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia Yulius S Soeiono, Immanuel; Buaton, Tiarsen; Retnowati, Anis; Jaeni, Ahmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5716

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), serta menawarkan arah reformulasi regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan mengadopsi berbagai regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat represif dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai pusat kebijakan. Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksinkronan antarregulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem informasi terpadu menjadi faktor utama kegagalan sistem perlindungan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan urgensi reformulasi hukum yang mencakup revisi pasal-pasal kunci dalam UU PTPPO, penetapan standar intervensi terapeutik nasional, pengaturan pendampingan anak korban secara teknis-yuridis, dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjamin hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan.
Legal Analysis of Residential Tenancy Permits Overruling Right of use Certificates in Light of Pmk No. 115/Pmk.06/2020 Sigit Mustika, I Komang; Karsoma, Ateng; Jaeni, Ahmad
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

State Houses or Official Residences are also classified as State Property, all of which are legally obtained from the State Budget. Members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are granted Official Residences must maintain and preserve the buildings so that the utilization of State Property can carry out all TNI duties and functions without changing the ownership status. This is in accordance with TNI Commander Regulation No. 49 of 2015 concerning the Utilization of State Property in the form of land and buildings within the TNI. The type of research used in this thesis is normative juridical research. Normative juridical research examines the law from an internal perspective, with the object of research being legal norms. The approaches used are the legislative approach, the conceptual approach, the case approach, and the comparative approach with several countries. The results of this study show that the Occupancy Permit (SIP) is essentially a temporary administrative permit, so it cannot be equated with land rights such as a right-of-use certificate. Therefore, legally, a right-of-use certificate has greater legal force than an SIP. However, in practice, there is often a conflict between legal certainty (certificates) and the sense of justice of the community (long-term residents with SIPs). This happened because the residents had occupied the official residences for a long time and felt they had moral and historical rights to the dwellings. The court's decision affirming the validity of the right-of-use certificates reflects a positive legal orientation that emphasizes legal formalities over sociological aspects.
Co-Authors A. Ubaedi Fathuddin A.Ubaedi Fathuddin Abdul Hakim Abdurrohman, Rizal Adianto, Hedwig Aditya Pratama, Maulana Aditya Wicaksono Afif, Zarkasi Ali Akbar Ali Akbar Andi Setiawan Anwar, Tryda Meutia Arief Suryono Arifin, Yusuf Rachmat Astuti, Tri Maryani Kusuma Buaton, Tiarsen Budi Purnomo Diah Arimbi Dina Puspita Dwi Martiningsih Dwi Martiningsih Edwin Esti, Wulan Rohmah Dwi Putri Faddly, Harits Fadlly, Harits Harits Fadlly Heridadi, Heridadi Hifni , Muchammad Himawan, Hartani Huri, Sapwan Ignatius, Sinthu Bas Imam Arif Purnawan Indrajit, Wahyoedho Irwan Irwan Irwan Irwan Jonni Syatri Kantikha, I Made Karsoma, Ateng Kholifatin, Rizqiya Linda, Maura Markoni Markoni Mau, Hedwig Adianto Maulana, Rizal Fa’jrin Muchlis Muhammad Hanafi Muhammad Musadad Musadad, Muhammad Mushoffa Basyir Musoffa Basyir Mustopa Mustopa Nasser, Muhammad Pabidang, Siswanto Parluhutan Sagala Prasetyo, Teguh Prastopo Prastopo, Prastopo Ramdan, Rudy M Retnowati, Anis Sanggel, Ade C I Setyawan, Maliki Sigit Mustika, I Komang Slamet Riyadi Sukmawati, Christin Suri, Debi Intan SUTRISNO Suwani, Suwani Syahbunan, Devina Indra Syatri, Jonni Tambun, Jerry G. Teguh Prasetyo Tiarsen Buaton Tri Agus Suswantoro W. Indrajit Wijayanti, Edy Williasari, Erih Wiradinata, Raden Gustaman Yulius S Soeiono, Immanuel Zainal Arifin