Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum WAJAH HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Penelitian TOFEDU: The Future of Education Journal Law and Economics Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Lentera Negeri
Ahmad Jaeni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
A Literature Review on The Transformation of Defense Law in The Digital Age and Advanced Technology Jaeni, Ahmad; Ignatius, Sinthu Bas; Karsoma, Ateng
The Future of Education Journal Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i4.500

Abstract

This study aims to examine the transformation of defense law in the digital age and advanced technology, focusing on the impact of technological advancements on national defense policies and regulations. With the rapid development of technology, particularly cyber threats that cross territorial boundaries, national defense legal systems face new challenges that require updates to regulations and policies. Through a literature review, this research identifies that traditional defense law needs to be revised to include protection of critical infrastructure, regulation of technology-based defense, and management of digital threats. Advanced technologies such as artificial intelligence, big data, and the Internet of Things provide opportunities to strengthen defense systems, but they also pose ethical and legal challenges, particularly regarding privacy, human rights, and accountability in the use of technology in military operations. The study also emphasizes the importance of international collaboration in addressing global transnational cyber threats. As a recommendation, countries need to urgently update their defense law regulations and strengthen international cooperation to maintain global security, while ensuring the use of defense technology aligns with international law principles and human rights.
Analisa Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Pelakunya Militer Melalui Keadilan Restoratif Huri, Sapwan; Prastopo, Prastopo; Jaeni, Ahmad; Hifni , Muchammad
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3209

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi, menemukan, dan menganalisis dasar pemikiran penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya militer melalui keadilan restoratif dan untuk menentukan parameter tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data Sekunder meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang digunakan sebagai bahan pendekatan dalam penelitian. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif preskriptif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini didapati dua kesimpulan. Pertama, dasar pemikiran penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya militer sebaiknya diselesaikan melalui mekanime keadilan restoratif karena telah mempunyai landasan filosofis berdasarkan sila ke-4 Pancasila dan landasan yuridis yaitu Pasal 71 ayat (1) huruf i UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif serta Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Huruf d angka 2 tentang Penerapan keadilan restoratif (Resoratve Justitice) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Parameter tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh militer yang dapat diselesaikan melalui keadilan restorative adalah apabila merupakan delik aduan delik aduan korban mencabut aduannya, terdapat persetujuan antara korban dengan terdakwa, dalam hal korban adalah suami/istri sudah hidup rukun kembali dan korban baru pertama kali melakukan tindak pidana ini.
Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer Andi Setiawan; Sutrisno; Ahmad Jaeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1512

Abstract

Pendekatan restorative justice menawarkan solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penerapannya dalam sistem peradilan militer, khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan urgensi penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara KDRT oleh anggota militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta ditunjang dengan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peradilan umum mulai mengakomodasi prinsip restorative justice, peradilan militer masih menitikberatkan pendekatan represif yang tidak membuka ruang pemulihan sosial. Ketidakhadiran regulasi, kekhawatiran atas pelanggaran disiplin, serta budaya institusional menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi dan pelatihan khusus untuk membuka jalan bagi penerapan restorative justice secara selektif dalam perkara KDRT di lingkungan militer, guna mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Satuan Unit Kerja Rehabilitasi Bagi Militer Penyalah Guna Narkotika Sanggel, Ade C I; Prastopo; Ahmad Jaeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1564

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan militer menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap integritas, disiplin, dan daya tempur prajurit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan satuan unit kerja rehabilitasi bagi militer penyalah guna narkotika dan meninjau aspek yuridis dari kebijakan pemidanaan tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data primer hasil wawancara dengan Babinkum TNI dan Deputi Rehabilitasi BNN, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan perlakuan hukum antara sistem peradilan umum dan peradilan militer dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Ketiadaan kebijakan rehabilitasi dalam yurisdiksi militer berpotensi mengabaikan asas kesetaraan di hadapan hukum dan menghambat pemulihan prajurit. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus berupa Peraturan Panglima TNI yang mengatur mekanisme rehabilitasi di lingkungan TNI. Implikasi dari studi ini diharapkan mendorong reformasi hukum militer yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan pemulihan individu serta ketahanan institusional.
Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Keluarga Besar TNI Slamet Riyadi; W. Indrajit; Ahmad Jaeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1701

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/IV/2019. Latar belakang penelitian berangkat dari urgensi penegakan disiplin militer yang sejalan dengan prinsip rule of law dan akuntabilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar yuridis serta implikasi putusan hakim terhadap integritas peradilan militer dan kredibilitas TNI. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan, meskipun perbuatan tersebut terbukti merusak citra, moralitas, dan disiplin militer. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pemecatan seharusnya dijatuhkan sebagai langkah preventif dan represif guna menjaga integritas institusi militer, menegakkan disiplin, serta memberikan efek jera, sehingga ke depan diperlukan pedoman yang lebih tegas dalam praktik peradilan militer.
Penegakan Hukum Terhadap Tuduhan (Kecurangan) FRAUD oleh BPJS Kesehatan Kepada Rumah Sakit dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak Berdasarkan Bukti Hukum Suri, Debi Intan; Arimbi, Diah; Jaeni, Ahmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5419

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai persoalan hukum, khususnya terkait tuduhan fraud (kecurangan) yang dialamatkan kepada rumah sakit mitra. Tuduhan ini seringkali disampaikan tanpa prosedur pembuktian yang jelas, serta tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan relasi antara BPJS dan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembuktian fraud dalam program JKN, mengevaluasi tanggung jawab hukum atas tuduhan yang tidak berbasis fakta, serta menilai penerapan prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum administratif oleh BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) dalam mekanisme pembuktian tuduhan fraud oleh BPJS, yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah serta keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih akuntabel dan berkeadilan untuk menjamin perlindungan hukum bagi rumah sakit sebagai mitra strategis dalam pelayanan kesehatan nasional.
Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia Yulius S Soeiono, Immanuel; Buaton, Tiarsen; Retnowati, Anis; Jaeni, Ahmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5716

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), serta menawarkan arah reformulasi regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan mengadopsi berbagai regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat represif dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai pusat kebijakan. Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksinkronan antarregulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem informasi terpadu menjadi faktor utama kegagalan sistem perlindungan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan urgensi reformulasi hukum yang mencakup revisi pasal-pasal kunci dalam UU PTPPO, penetapan standar intervensi terapeutik nasional, pengaturan pendampingan anak korban secara teknis-yuridis, dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjamin hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan.
Legal Analysis of Residential Tenancy Permits Overruling Right of use Certificates in Light of Pmk No. 115/Pmk.06/2020 Sigit Mustika, I Komang; Karsoma, Ateng; Jaeni, Ahmad
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

State Houses or Official Residences are also classified as State Property, all of which are legally obtained from the State Budget. Members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are granted Official Residences must maintain and preserve the buildings so that the utilization of State Property can carry out all TNI duties and functions without changing the ownership status. This is in accordance with TNI Commander Regulation No. 49 of 2015 concerning the Utilization of State Property in the form of land and buildings within the TNI. The type of research used in this thesis is normative juridical research. Normative juridical research examines the law from an internal perspective, with the object of research being legal norms. The approaches used are the legislative approach, the conceptual approach, the case approach, and the comparative approach with several countries. The results of this study show that the Occupancy Permit (SIP) is essentially a temporary administrative permit, so it cannot be equated with land rights such as a right-of-use certificate. Therefore, legally, a right-of-use certificate has greater legal force than an SIP. However, in practice, there is often a conflict between legal certainty (certificates) and the sense of justice of the community (long-term residents with SIPs). This happened because the residents had occupied the official residences for a long time and felt they had moral and historical rights to the dwellings. The court's decision affirming the validity of the right-of-use certificates reflects a positive legal orientation that emphasizes legal formalities over sociological aspects.
Legal Study of Legal Treatment of Prisoners of War in the Perspective of Humanitarian Law: Legal Study of Legal Treatment of Prisoners of War in the Perspective of Humanitarian Law Tiarsen Buaton; Edwin; Tri Agus Suswantoro; Ahmad Jaeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6286

Abstract

Enforcement prisoner wars waged onevery country are inseparable from provisions ofhumanitarian law. Every country involved in theorigination convention subject to the established ruleseven has been implemented well. Aims: From thebackground that has been described above, then writerinterested in raising this material in the creation of ajournal with the title "Treatment Against Prisoners ofWar Under Humanitarian Law”. Method: researchmethod used is the method study Library Research is aseries of activities related to methods library datacollection, reading and taking notes as well asprocessing research materials that utilize source library.As well as Internet Searching which is a technique datacollection through the assistance of technology in theform of tool or machine internet search where allinformation such as writing, data, pictures and so onfrom various eras available inside it. Result: A prisonerwar entitled on treatment as a prisoner war When thestatus as prisoner war Already fulfilled. Treatment toprisoner war has set up in terms and conditions lawhumanitarian. Provisions of Humanitarian Law the setup in Convention Geneva III 1949 on treatment toprisoner war. Conclusion: Violation law carried out byprisoners war must still processed in accordanceapplicable law However during the legal process walk aprisoner war must still get right his as prisoner war withthe provisions that have been set, then from That everycountry must own copy convention geneva the sentenceinside it convention mentioned understood by a personprisoner war.
Penghapus Pidana pada Kealpaan Medik oleh Tenaga Kesehatan Aditya Pratama, Maulana; Nasser, Muhammad; Jaeni, Ahmad
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46265

Abstract

Kealpaan medik merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tidak adanya penghati-hatian, penduga-duga. Kealpaan tersirat sifat sembrono atau sembarangan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh tenaga kesehatan. Penghapus pidana merupakan perbuatan yang dihilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya dikarenakan adanya kepentingan yang lebih besar. Mengapa kealpaan medik patut memperoleh penghapus pidana pada tenaga kesehatan dan bagaimana kepastian hukum dalam penghapus pidana pada kealpaan tenaga kesehatan di rumah sakit Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghapus pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Metode penilitian ini menggunakan yuridis normatif menggunakan metode penelitian studi literatur dengan menggunakan studi kepustakaan. Penghapus pidana mengemukakan “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanannya seseorang berdasarkan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak diluar dari diri orang tersebut. Penghapus pidana terdapat dalam KUHPidana pada Tenaga Kesehatan pada pasal 48 keadaan darurat, Pasal 50 melaksanakan perintah undang-undang, dan pasal 51 menjalankan perintah jabatan. Penghapus pidana diluar KUHPidana terdapat pada izin dan perintah jabatansebagai alasan pembenar. Penghapus pidana pada kealpaan medik oleh Tenaga kesehatan dapat berupa adanya resiko medik, kecelakaan medik, kekeliruan penilaian klinis, volunti nonfit iniura dan adanya kealpaan kontributor. Kepastian hukum pada kealpaan medik oleh Tenaga Kesejatan di Rumah sakit terdapat pada pasal 193 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban kealpaan medik oleh Tenaga Kesehatan haruslah dibuktikan. Pembuktian secara terbalik, perbuatan yang tidak sesuai standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan tidak adanya kontribusi kealpaan yang dilakukkan pasien atau keluarga pasien sehingga timbul akibat luka berat atau kematian yang disebabkan langsung oleh Tenaga Kesehatan sehingga dapat dikatakan kealpaan medik.
Co-Authors A. Ubaedi Fathuddin A.Ubaedi Fathuddin Abdul Hakim Abdurrohman, Rizal Adianto, Hedwig Aditya Pratama, Maulana Aditya Wicaksono Afif, Zarkasi Agustinus Purnomo Hadi Ali Akbar Ali Akbar Andi Setiawan Anwar, Tryda Meutia Arief Suryono Arifin, Yusuf Rachmat Astuti, Tri Maryani Kusuma Budi Purnomo Diah Arimbi Dina Puspita Dwi Martiningsih Dwi Martiningsih Edwin Esti, Wulan Rohmah Dwi Putri Faddly, Harits Fadlly, Harits Harits Fadlly Heridadi, Heridadi Hidayat, Sumpena Hifni , Muchammad Himawan, Hartani Huri, Sapwan Ignatius, Sinthu Bas Imam Arif Purnawan Indrajit, Wahyoedho Irwan Irwan Irwan Irwan Jonni Syatri Kantikha, I Made Kholifatin, Rizqiya Linda, Maura Markoni Markoni Maulana, Rizal Fa’jrin Muchlis Muhammad Hanafi Muhammad Musadad Musadad, Muhammad Mushoffa Basyir Musoffa Basyir Mustopa Mustopa Nasser, Muhammad Pabidang, Siswanto Pamungkas, Samuel Yoga Widhi Parluhutan Sagala Prasetyo, Teguh Prastopo, Prastopo Retnowati, Anis REZA PAHLEVI, MUHAMMAD Ridho, Mochamad Ali Rita, Jelli Sanggel, Ade C I Sigit Mustika, I Komang Slamet Riyadi Sugianor, Sugianor Sukmawati, Christin Suri, Debi Intan SUTRISNO Suwani, Suwani Syahbunan, Devina Indra Syatri, Jonni Tambun, Jerry G. Teguh Prasetyo Tri Agus Suswantoro W. Indrajit Wijayanti, Edy Williasari, Erih Wiradinata, Raden Gustaman Yulius S Soeiono, Immanuel Zainal Arifin