Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.435
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Lentera Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Hasanuddin Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Udayana Journal of Law and Culture Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Analisis Hukum Batulis Civil Law Review Pancasila and Law Review POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Ethics and Law Journal: Business and Notary Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Kadek Agus Sudiarawan
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Edgar Tanaya, Putu; Agus Sudiarawan, Kadek
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v3i1.9247

Abstract

BUMN merupakan badan hukum yang tunduk kepada prinsip-prinsip badan hukum. BUMN dalam menjalankan aktifitas bisnisnya dapat melakukan inefficiency yang menyebabkan ketidakmampuan BUMN untuk memenuhi kewajibannya  (utang) kepada kreditor. Dalam hal BUMN memiliki utang kepada minimal 2 (dua) orang kreditor dan salah satunya telah jatuh tempo, maka BUMN dapat dimohonkan pailit oleh kreditor. BUMN yang dinyakan pailit oleh pengadilan niaga akan memberikan akibat hukum terhadap para pihak. Selain itu, kepailitan BUMN akan memberikan akibat hukum kepada negara pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, ketika utang debitor lebih besar dari jumlah aset BUMN maka negara secara tanggung renteng ikut serta bertanggung jawab membayar utang BUMN dengan menggunakan APBN. Hal ini sebagai akibat status kekayaan negara dan BUMN tidak terpisah. Kata Kunci: BUMN, Kepailitan, Harta Kekayaan Terpisah
Kedudukan Hukum Otonom Perusahaan Pada Model Hubungan Industrial Kontraktualis: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Sudiarawan, Kadek Agus; Martana, Putu Ade Harriestha; Shara, Made Cinthya Puspita; Dananjaya, Nyoman Satyayudha; Indah Pradnyani Putri, Ni Luh Gede
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p02

Abstract

The aims of this study are to determine the shift of the corporatist industrial relations model (Employment Law) towards contractualist industrial relations (Job Creation Law) which affects the position of the parties in an employment relationship, and to find out more about the autonomous legal position of the company (Work Agreement, Company Regulation, Joint Work Agreement) in the contractualist industrial relations model from the perspective of the Job Creation Law. The method applied in this study is combined legal research method between normative and empirical. The application of this method is an approach to strengthen the data in the writing, in addition to examining legal norms, field research is also conducted. The result of this study finds that the enactment of the Job Creation Law has shifted the corporatist industrial relations model, which offers space for the state to enter into industrial relations, towards a contractualist industrial relations model that is based on the agreement between the parties and restricts the role of the state in industrial relations. In the contractualist industrial relations model, the parties are given an open space to determine the work arrangement. Under these conditions, the preparation of autonomous laws, namely Work Agreements, Company Regulations, and/or Collective Labor Agreements (CLAs) is crucial in preventing disputes in industrial relations. Abstrak Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pergeseran model hubungan industrial koorporatis (UU Ketenagakerjaan) kearah hubungan industrial kontraktualis (UU Cipta Kerja) berpengaruh terhadap penempatan kedudukan para pihak dalam suatu hubungan kerja, serta untuk mengetahui lebih lanjut terkait kedudukan hukum otonom perusahaan (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama) pada model hubungan industrial kontraktualis perspektif UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan antara normatif dan empiris. Penggunaan metode tersebut sebagai upaya dalam memperkuat data pada penulisan, disamping mengkaji atas norma hukum juga melakukan penelitian lapangan. Hasil dalam penulisan ini mendapatkan pemahaman bahwa berlakunya UU Cipta Kerja, telah menggeser model hubungan industrial korporatis yang memberi ruang terhadap peran negara untuk masuk dalam hubungan industrial, ke arah model hubungan industrial kontraktualis yang mendasarkan pada kesepakatan para pihak dan merestriksi peran negara dalam bingkai hubungan industrial. Pada model hubungan industrial kontraktualis para pihak diberikan ruang terbuka untuk menentukan kesepakatan kerja. Dalam kondisi seperti ini, penyusunan hukum otonom yaitu Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memegang peranan penting dalam pencegahan terjadinya perselisihan dalam suatu hubungan industrial.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 Muchamad Izaaz Farhan Ramadhan; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2484

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuam untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat terbang yang mengalami keterlambatan penerbangan, mengkaji pengaturan hak dan kewajiban penumpang dalam sistem hukum Indonesia, serta mengevaluasi sinergi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Keterlambatan penerbangan merupakan bentuk gangguan layanan yang berdampak langsung pada hak konsumen. Dalam kerangka hukum positif, maskapai penerbangan berkewajiban memberikan kompensasi yang proporsional berdasarkan tingkat keterlambatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun struktur hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih lemah, khususnya terkait pemberian kompensasi dan sosialisasi hak penumpang. Masih banyak maskapai yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh, dan kesadaran hukum masyarakat juga tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, harmonisasi regulasi, serta edukasi konsumen agar hak-hak penumpang dapat dilindungi secara optimal.
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: KAJIAN ATAS PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA NOMOR: 12 / PR / DA – TB / XI / TAHUN 2021 Shezil Alifiana Dista Aisyah; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/66p61s71

Abstract

Tujuan riset ini adalah untuk mengkaji pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Adat Tanjung Benoa berdasarkan Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12/PR/DA–TB/XI/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi literatur terhadap Pararem Desa Adat Tanjung Benoa serta dokumen pendukung lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan Desa Adat Tanjung Benoa dalam mengelola sampah tidak terlepas dari penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang diintegrasikan secara sistematis dalam aturan adat. Pararem tersebut berperan penting dalam mengatur pola perilaku masyarakat, memberikan landasan normatif, dan memastikan adanya kepatuhan kolektif terhadap praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa dukungan kelembagaan adat dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, diperlukan studi lanjutan untuk menganalisis tata cara teknis pengelolaan sampah serta model implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, baik di Desa Adat Tanjung Benoa maupun di wilayah Bali secara lebih luas.
PENGATURAN PEMANFAATAN ECO ENZYME DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK : PERSPEKTIF UU PENGELOLAAN SAMPAH Ni Putu Maharani; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8ryckb55

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kesesuaian pengaturan mengenai pengelolaan sampah organik, kualifikasi ekoenzim dalam UU No. 18 Tahun 2008 serta urgensi penguatan regulasi dalam mendukung pemanfaatan ekoenzim sebagai strategi pengelolaan sampah organik berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip ekoenzim telah sejalan dengan asas pengurangan dan pemanfaatan kembali dalam UU No. 18 Tahun 2008. Dalam konteks tersebut, eco enzyme menjadi inovasi alternatif yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mengolah sampah organik melalui fermentasi limbah sayur dan buah dengan gula dan air selama 90 hari. Cairan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair, pengurai limbah, dan pembersih alami, serta telah terbukti mengurangi kuantitas sampah organik rumah tangga secara nyata. Namun belum terdapat pengaturan eksplisit yang mendukung integrasi ekoenzim dalam kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan agar ekoenzim dapat dijadikan bagian dari strategi pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat.
PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008 Gede Ardi Pradipa Jagi Wirata; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/56948351

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat sejak dari sumber sampah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan regulasi yang memengaruhi implementasinya di lapangan, termasuk kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan pendekatan regulatif dan konseptual, kajian ini menganalisis secara mendalam peran strategi berbasis masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Penelitian ini juga mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya alokasi pendanaan untuk melaksanakan program pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mengkaji mekanisme pembiayaan yang tersedia bagi inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi penyempurnaan kerangka regulasi pengelolaan sampah, serta merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih efektif dan terukur. Kajian ini pun mengusulkan model sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang komprehensif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui pendekatan partisipatif yang inklusif.
TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PERUSAHAAN Komang Calisto Yugi Adnyana; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tanggungjawab yang dilakukan oleh PT. PLN terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pekerjanya dan apakah sudah selaras dengan undang-undang yang berlaku. Metode penulisan jurnal ini adalah menerapkan metode normatif yaitu metode penelitian berdasarkan hukum dan peraturan yang ada. PLN dalam pelaksanaan kerjanya memiliki metode kesehatan dan keselamatan kerja atau yg biasa disebut dengan K3. K3 sendiri merupakan sebuah upaya tanggungjawab perusahaan dalam menjamin para pekerjanya tetap bisa bekerja sesuai standar operasional prosedur yang ada serta mengurangi adanya resiko kecelakaan kerja yang kemungkinan terjadi di lingkungan PLN. Penerapan K3 oleh PLN merupakan suatu program pendukung untuk menangkal atau mengurangi terjadinya insiden kerja maupun gangguan kesehatan yang dapat disebabkan kelalaian kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hak daripada para pekerja yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan mengenai K3 ini juga berdasar pada Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 standar internasional sebagaimana penerapan Sistem Manajemen K3. Adanya peraturan-peraturan dasar mengenai K3 ini dapat mempermudah PT.PLN dalam memberlakukan kebijakan-kebijakan yang optimal serta melakukan pelatihan ataupun pemantauan terkait pelaksanaan K3. In this writing, the aim is to determine what responsibilities are carried out by PT. PLN regarding the occupational health and safety of its workers and whether this is in accordance with applicable laws. The method for writing this journal is to use a normative method, namely a research method based on existing laws and regulations. PLN in carrying out its work has occupational health and safety methods or what is usually called OHS. OHS itself is an effort by the company to ensure that its workers can continue to work according to existing standard operational procedures and reduce the risk of work accidents that may occur within the PLN environment. The implementation of OHS by PLN is a supporting program to prevent or reduce the occurrence of work accidents or illnesses that may be caused by work negligence. Health and safety at work are the rights of workers which as explained in article 86 paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This regulation regarding OHS is also based on Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety, Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 concerning OHS Management Systems, Government Regulation no. 50 of 2012 concerning Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems OHSAS 18001 international standard for implementing OHS Management Systems. The existence of basic regulations regarding OHS can make it easier for PT PLN to implement optimal policies and carry out training or monitoring related to OHS implementation.
ANTINOMI PENGATURAN PENGAJUAN GUGATAN PADA SENGKETA KEPEGAWAIAN PASCA BANDING ADMINISTRATIF Ni Made Ari Harta Sari; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p20

Abstract

Penulisan jurnal ilmiah ini diperuntukan untuk menelaah dan menganalisis disharmonisasi pengaturan dari pengajuan gugatan pada sengketa kepegawaian yang terjadi di kalangan ASN setelah dikeluarkannya keputusan atas permohonan banding asministratif yang tidak dapat diterima oleh ASN sebagai suatu penyelesaian. Metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini adalah metode penelitian normatif atau dengan sebutan lain dikenal juga sebagai metode hukum doktrinal. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual turut dilibatkan sebagai pisau analisis dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat penulis. Adapun hasil studi ini ialah terdapat pertentangan atau kontradiksi dalam ketentuan di peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan pengajuan gugatan oleh ASN pasca banding administratif yang akhirnya menimbulkan konflik norma. Perbedaan pengaturan pengajuan gugatan bilamana sengketa kepegawaian tidak terselesaikan melalui banding administratif yang dimaksud dalam hal ini yakni berdasarkan UU Peratun, PP No. 79 Tahun 2021 dan SEMA No. 2 Tahun 1991 diajukan ke PTTUN. Sementara, UU Administrasi Pemerintahan, Perma No. 6 Tahun 2018 dan SEMA No. 4 Tahun 2016 mengatur bahwa gugatan dilayangkan ke PTUN. Dengan demikian, diperlukan penyelarasan pengaturan agar tercipta kepastian hukum. The writing of this scientific journal is intended to study and analyze the disharmonisation of the regulation of filing a lawsuit in civil service disputes that occurs among Civil Service Officials (ASN) after the issuance of a decision on an administrative appeal that cannot be accepted by among Civil Service Officials (ASN) as a settlement. The research method used in this authorship is a normative research method or by other names also known as the doctrinal law method. The legislative approach and conceptual approach are also involved as analytical knives in finding answers to the problems raised by the author. The results of this study found that there are contradictions the provisions in the regulations and policy regulations that can be used as a reference in determining the filing of a lawsuit by among Civil Service Officials (ASN) after an administrative appeal which ultimately causes a conflict of norms. The difference in regulations for filing a lawsuit if the settlement of personnel matters is not resolved through an administrative appeal referred to in this case is based on Law Number 5 of 1986, Government Regulation Number 79 of 2021 and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 1991 submitted to the PTTUN. Meanwhile, Law Number 30 of 2014, Supreme Court Regulation (Perma) Number 6 of 2018 and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2016 stipulate that lawsuits are filed with the PTUN. Thus, harmonization of these regulations is very necessary to create legal certainty.
PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL OLEH UPTD PPA KOTA DENPASAR I Made Sila Arta Putra; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p13

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak kekerasan seksual pada anak dan mengapa pendampingan oleh UPTD PPA Kota Denpasar sangat dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan. UPTD PPA Kota Denpasar telah meningkatkan penanganan kasus kekerasan seksual anak, berfokus pada perlindungan dan psikososial dari tahap awal hingga rujukan ke ahli. Metode penelitian ini bersifat empiris yang mengamati fenomena di kehidupan nyata dan berfokus pada individu dalam konteks sosial masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual (mempertimbangkan doktrin yang ada) dan pendekatan fakta (untuk memahami fakta sosial di masyarakat terkait masalah ini). Dalam kesimpulannya, kekerasan seksual menyebabkan anak sebagai korban membutuhkan pendampingan yag tepat melalui mekanisme pemulihan yang efektif. Oleh karena itu, UPTD PPA Kota Denpasar berupaya memberikan pendampingan hukum dan psikologis untuk membantu anak-anak untuk pulih dari trauma yang dialami. ABSTRACT The research identifies the impact of sexual violence on children and highlights why support from the Denpasar City by the UPTD PPA is crucial for their protection. The Denpasar City UPTD PPA has enchanced its approach to child sexual violence cases, emphasizing protection and psychosocial support from initial stages through to expert referrals. The study employs an empirical research method, observing real life phenomena and focusing on individuals within their socia context. This article integrates both a conceptual approach (considering existing doctrines) and a factual approach (to understand social realities related to this issue). In conclusion, sexual violence necessitates that child victims receive appropriate support through effective recovery mechanisms. Consequently, the Denpasar City UPTD PPA strives to provide legal and psychological assistance to help children recover from the trauma they experience.
Peranan Jaksa dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Terhadap Perjanjian Kredit Notaris oleh Nasabah Bank BRI cabang Bitung Leony Ghuusbertha Marpaung; Kadek Agus Sudiarawan
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p1

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah dan untuk menganalisis peranan jaksa saat menangani penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Kredit Perbankan yang dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang diterapkan bersifat empiris, mengingat pengamatan dilakukan terhadap penerapan hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis maka ditemukan hasil bahwa dalam praktiknya kredit bermasalah tidak dapat dihindari dalam hal ini pihak bank menempuh beragam upaya penyelamatan, termasuk menjalin kemitraan dengan institusi hukum seperti Kejaksaan. Dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka proses pembuatan perjanjian kredit melibatkan Notaris. Saat menghadapi kredit bermasalah antara nasabah Bank BRI Cabang Bitung dengan pihak bank, jaksa pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengambil langkah penyelesaian melalui jalur non-pengadilan dengan mengutamakan pendekatan negosiasi dimana jaksa berperan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima kredit. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, data menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama: kebangkrutan usaha akibat situasi pandemi COVID-19 serta persoalan pribadi seperti meninggalnya pihak yang bertanggung jawab.
Co-Authors Adam Jose Sihombing Adisti, Putu Cantika Alia Yofira Karunian Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Ayu Wulan Prami Lestari Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anggreni, Ni Made Gina Ardini, Ni Putu Ayu Meylan Ari Mahartha Bereklau, Brigitta Maria Christoper, Bryant Dananjaya, I Komang Delvi Delvi Desak Putu Dewi Kasih Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Dita Deviyanti Dwijayanthi, Putri Triari Fatchul Aziz Gede Agus Angga Saputra Gede Ardi Pradipa Jagi Wirata Gede Sugi Wardhana Gusti Ayu Diyan Vanessa Cristina Hardiyan, Salwa Putri Hermanto, Bagus I Gede Khrisna Dharma Putra I Gede Pasek Pramana I Gede Satya Putra Wibawa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Ayu Nadya Candra Pramitha I Gusti Lanang Ngurah Adhi Widyarta Putra I Kadek Wira Dwipayana I Kadek Wira Dwipayana I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiarta I Ketut Tjukup I Ketut Widyantara Putra I Komang Ferdyan Julyatmikha I Made Marta Wijaya I Made Sila Arta Putra I Putu Bimbisara Wimuna Raksita I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Dedi Putra I Wayan Griya Putra Indah Pradnyani Putri, Ni Luh Gede Jayantara, I Putu Agus Krisna Karisma Nalayanti, Ni Nyoman Karunian, Alia Yofira Kasandra Dyah Hapsari Komang Calisto Yugi Adnyana Komang Yuni Sintia Dewi Kusuma, Ida Bagus Indra Kusuma, Kadek Pegy Sontia Layang, I Wayan Bela Siki Leony Ghuusbertha Marpaung Lokahita, Kadek Indira Longtan SHI Luh Putu Budiarti Made Agus Mas Dika Satryaningrat Made Dwita Martha Made Shannon Tjung Made Suksma Prijandhini Devi Salain Marlina, Winda Martana, Putu Ade Hariestha Martha, Made Dwita Muchamad Izaaz Farhan Ramadhan Murti, Putu Ayu Mas Candra Dewi Ngakan Made Laksamana Wiwacitra Ni Desak Made Eri Susanti Ni Kadek Ayu Sri Undari Ni Kadek Eny Wulandari Putri Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Ari Harta Sari Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Ayu Meylan Ardini Ni Putu Maharani Ni Putu Nanda Kebayan Sari Nyoman A Martana Nyoman Satyayuda Dananjaya Nyoman Satyayudha Dananjaya Pardosi, Mona Nita Pradnyani Putri, Ni Luh Gede Indah Pratama, Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Putu Ade Hariestha Martana Putu Ade Harriesta Martana Putu Ade Harriestha Martana Putu Ade Harriestha Martana Putu Ade Harriestha Martana Putu Devi Yustisia Utami Putu Edgar Tanaya Putu Edgar Tanaya Putu Gede Arya Sumerta Yasa Putu Tsuyoshi Reksa Kurniawan Raksita, I Putu Bimbisara Wimuna Ronald Saija Ruwisanyoto, Raden Fauzan Athallah Putra Saputra, Komang Agus Yoga Satyayuda Dananjaya, Nyoman Sawitri, Dewa Ayu Dian Shara, Made Cinthya Puspita Shezil Alifiana Dista Aisyah Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi Wacika, Made Wiswani Wita Setyaningrum