Claim Missing Document
Check
Articles

Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam Irawan, Ibnu; Jayusman, Jayusman
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 4 No. 2 (2019): Palita: Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v4i2.804

Abstract

Mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada wanita yang berupa materi, baik berupa seperangkat alat salat, cincin, uang atau barang berharga lainnya. Belakangan ini hafalan al-Qur’an juga kerap digunakan sebagai mahar pernikahan, dengan berbagai alasan; mahar yang meringankan, mengikuti tren, dan keinginan pribadi. Fenomena ini tidak sama dengan kasus Sahl bin Said al-Sa’idi. Tinjauan hukum Islam, dan teori maqasid al-syariyah sangat tepat digunakan dalam menentukan kepastian hukum dari fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research) dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
AKURASI METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT: KAJIAN FIQH AL-IKHTILAF DAN SAINS Jayusman, Jayusman
ASAS Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v6i1.1273

Abstract

Beragam metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari metode yang masih tradisional dan sederhana sampai metode terbaru yang canggih. Metode-metode itu antara lain: alat bantu tongkat Istiwa, kompas, rashd al-qiblah global, rashd al-qiblah local, theodolit, mengacu secara kasar pada arah kiblat masjid yang sudah ada, ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat, arah kiblat adalah arah barat, dan mensejajarkan arah kiblat suatu masjid dengan jalan di dekatnya. Makalah ini akan memberikan penjelasan tentang pandangan Syar’i menyikapi perbedaan tersebut. Kata Kunci: Arah Kiblat, Presisi, Pengecekan Arah Kiblat, Koreksi Arah Kiblat
AKURASI NILAI WAKTU IHTIYATH DALAM PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT Jayusman, Jayusman
ASAS Vol. 11 No. 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v11i01.4644

Abstract

Dalam perhitungan awal waktu salat secara umum biasanya ditambahkan waktu ihtiyath agar azan dikumandangkan ketika awal waktu salat itu telah benar-benar telah masuk. Misalnya ketika awal waktu salat Subuh; fajar Shadiq telah benar-benar terbit, ketika awal waktu salat Zuhur; matahari benar-benar telah tergelingir ke langit bagian barat, ketika awal waktu salat Maghri; matahari benar-benar sudah terbenam, dan ketika awal waktu Isya; syafaq benar-benar telah hilang. Adanya tambahan waktu ihtiyath berguna sebagai antisipasi agar daerah paling barat daerah tersebut dalam melaksanakan ibadah secara bersamaan dengan seluruh warga kota atau daerah tersebut. Para ulama Falak berbeda pendapat tentang nilai ihtiyath dalam perhitungan awal waktu salat. Bagaimanakan konstruksi pemikiran para ahli Falak tentang ihtiyath dalam penentuan awal waktu salat? Dan Bagaimanakah tinjauan ilmu Falak terkait efisiensi nilai ihtiyath dalam penentuan awal waktu salat? Dari  paparan sebelumnya, dapatlah  kita simpulkan sebagai berikut: Ulama Falak Tradisional dan ulama Dahulu cenderung memberikan nilai  ihtiyath dalam perhitungan awal waktu yang besar. Hal ini karena jadwal salat yang mereka hisab cenderung untuk daerah atau kota tersebut dan daerah sekitarnya. Sedang ulama Falak sekarang  memberikan nilai ihtiyath yang lebih kecil  dengan pertimbangan keutamaan salat di awal waktu.Besaran ihtiyath dalam perhitungan awal waktu salat harus mempertimbangkan: luas daerah atau kota yang dihitung awal waktu salatnya dan acuan koordinat kota atau daerah yang dijadikan patokan perhitungan.Kata Kunci: Ihtiyath, Awal Waktu Salat
ANALISIS TERHADAP HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH TENTANG TANAWWU’ AL-IBADAH DAN PRAKTIKNYA DI KALANGAN PENGURUS MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG Jayusman, Jayusman
ASAS Vol. 11 No. 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v11i2.5599

Abstract

Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kadang terjadi polarisasi termasuk dalam masalah amaliah ibadah. Suatu amaliah ibadah tertentu terkadang diidentifikasi sebagai amalan atau identitas dari suatu ormas. Sedangkan amaliah ibadah lainnya diidentifikasi sebagai  amalan atau identitas dari suatu ormas lainnya. Dengan demikian suatu ormas itu lebih dikenal berdasarkan amaliah dan ibadah mereka. Perbedaan-perbedaan tersebut seperti telah terpola di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masing-masing ormas; baik Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, maupun ormas-ormas lainnya tidak memiliki keragaman (tanawwu’ al-ibadah) dalam amaliah dan ibadah. Dari penelusuran penulis, ternyata dalam HPT Muhammadiyah terdapat tanawwu’ al-ibadah, seperti dalam pelaksanaan salat jenazah, bacaan doa iftitah dalam salat, antara Jahr dan Sir pembacaan bismilah dalam salat Jahr (Subuh, Maghrib, dan Isya), dan banyak lagi bentuk  tanawwu’ al-ibadah lainnya. Kiranya hal ini sering luput dari pengetahuan sebagian kaum Pengurus Muhammadiyah di provinsi Lampung. Mereka dalam beribadah hanya berpatokan pada identitas persyarikatan.Kata Kunci: Himpunan Putusan Tarjih, Tanawwu’ Al-Ibadah, Pengurus Muhammadiyah, Lampung 
Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing Latifah, Umi; Baihaqi, Yusuf; Jayusman, Jayusman
ASAS Vol. 13 No. 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i2.11276

Abstract

One form of cooperation being developed today is a tiered direct selling system or often called Multi Level Marketing (MLM). Even though the MLM business is developing quite well in Indonesia, there are not a few incidents that show that people are disadvantaged and even deceived by this MLM business. Various legal interpretations emerged from several scholars, some declared it halal, some stated it was unlawful. In 2019 the social organization Nahdlatul Ulama (NU) at the National Conference of the Bahtsul Masail NU Institute also discussed MLM business law. This research is a qualitative research and includes a type of library research. The research approach method used is the juridical, historical, and uṣūl fiqh approach. The nature of this research is descriptive-analysis, which describes a situation or a subject, and then analyzes it. The results obtained from this study are: (1) MLM business law in an Islamic review based on the 2019 National Assembly of the NU Bahtsul Masail Institute is haram. This prohibition is intended for MLM types with sun, pyramid or ponzi schemes that contain money game practices or fraud. (2) MLM business law is analyzed using the theory of sadd aż-żarīʻah when viewed from the level of damage (mafsadatan) caused, MLM is a business that is basically permissible to do because it contains benefits, but allows harm to occur.Keywords: Multi Level Marketing, National Conference Bahtsul Masail NU, Sadd aż-Żarīʻah,
Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu Jayusman, Jayusman; Sari, Nova Puspita; Putra, Andi Eka; Bunyamin, Mahmudin
ASAS Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v14i02.14314

Abstract

The purpose of this study is to find out the profit sharing from the collaboration between farmer groups and their administrators where the initial agreement at the East Wates Village Farmers Group business unit stated that all members would receive the same profit sharing every year. However, as time goes by, the distribution of profits is no longer the same as the original contract agreement. In practice, the management of the Farmer Group gets a higher profit share than ordinary members. The focus of the research is: how is Maslahah's review towards the profit sharing of farming business sales in the Farmer Groups of Wates Timur Pringsewu Village? The type of study is field research with descriptive-analytic. The primary data derives from the interviews and observations with administrators as well as the members of the East Wates Village Farming Group. Then the data was supplemented with secondary materials from library documents.  The conclusion of this study is that the review of the Maslahah in terms of profit-sharing practices in Farmer Groups in East Wates Village does not bring benefits because there is an element of injustice. It violates the pillars of syirkah where the profits distributed to members are not in accordance with the agreement at the beginning. While the agreement is not immediately damaged or canceled because one of the pillars in the agreement is not implemented. It happens in accordance with a sense of justice due to administrators getting higher profits to match their responsibilities. Keywords: Farming Group, Maslahah, and Profit Sharing
Redemption Discounts Before Due on Financing Home Ownership Loans at Bank Syari'ah Indonesia Shafra, Shafra; Jayusman, Jayusman; Inastia, Amira
ASAS Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i01.14330

Abstract

This research describes the cut repayment of mortgage financing before maturity at Bank Syari'ah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung. In giving these discounts, BSI was not the same from one customer to another. The focus of this research was: How is the analysis of DSN MUI fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 on the application of Deductions in Murabaha contracts at BSI KCP Bandar Lampung? The purpose of this study is to analyze the DSN MUI fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 on the application of deductions in murabahah contracts at BSI KCP Bandar Lampung, This type of research is a type of field research (field research), which Research to Bank Syari'ah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung customers.   Research this is characteristic descriptive-analytic in nature, namely research that aims to describe, describe and interpret in more detail related to the problem under study by studying it in depth. The conclusion from this study was that for customers who apply for redemption before maturity in Murabahah KPR financing at BSI KCP Kedaton, namely that there were differences in the application of pre-payment deductions. The existence of this difference is based on the customer's achievements in a Murabahah transaction, making payment on time or faster than the agreed time and giving the discount provided that it was not agreed upon in the contract. The size of the discount was left to the bank's policies and considerations. This was in line with the DSN MUI fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002.Keywords: Murabahah, KPR Financing, Discounts
Perspective Of Maslahah On The Distribution Of Zakat Funds By IZI Lampung For Humanitarian Programs Jayusman, Jayusman; Novendri, Novendri; Shafra, Shafra; Bunyamin, Mahmudin
ASAS Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v16i2.23848

Abstract

This study analyzed the issues surrounding zakat distribution. The distribution of zakat is clearly stipulated in Islamic law, specifically in the Qur'an, Surah Al-Taubah, verse 60. The Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Lampung allocated zakat funds for disaster victims, such as those affected by earthquakes, tsunamis, landslides, and the COVID-19 pandemic. This study focused on the perspective of Maslahah regarding the distribution of zakat funds for humanitarian programs by IZI Lampung. The research was conducted as field research related to the distribution of zakat funds for humanitarian purposes. The primary data consisted of observations and interviews about the zakat distribution process for humanitarian programs. The data were analyzed using the Maslahah theory to draw conclusions. The findings indicated that the distribution of zakat funds for humanitarian programs by IZI Lampung was based on a prioritization scale, targeting the poor and needy. For natural disaster victims, IZI Lampung prioritized distribution to the worst-affected areas, coordinating with local governments. This approach brought significant benefits (Maslahah) to zakat recipients (mustahik), who included the poor, needy, debtors (gharimin), and those in the path of Allah (fî sabîlillâh).Keywords: IZI; Maslahah; Humanitarian; Zakat Fund Distribution  
Analysis of the Decision on the Settlement of Sharia Economic Bankruptcy Cases at the Central Jakarta Commercial Court Ratnasari, Desi; Jayusman, Jayusman; Fauzi, Mohammad Yasir; Khoiruddin, Khoiruddin
ASAS Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/

Abstract

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to pay his debts is declared bankrupt by the court because the debtor cannot pay his debts, then the debtor's assets are distributed to creditors in accordance with the provisions. One of the sharia economic bankruptcy disputes resolved by the Commercial Court, which is under the District Court. One of them is the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 25/Pdt.Sus PAILIT/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. the focus of research in this article is how the judge's consideration in the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 25/Pdt.Sus PAILIT/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst and how is the analysis of sharia economic law on the judge's decision? The purpose of this study is to find out the judge's consideration in deciding bankruptcy case Number 25/Pdt.Sus-PAILIT/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst and to find out the sharia economic law view of the judge's decision. The research approach used in this research is a normative approach, which focuses on the point of view of the provisions of Islamic law and positive law, both regarding legal aspects, legal principles or applicable legal theories. This research is descriptive analytic with library research method. The conclusion of this research resulted in two things. First, the legal considerations of the Panel of Judges rejected the application because it did not meet the bankruptcy requirements in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Second, the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 25/Pdt.Sus PAILIT/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst is in accordance with the principles of sharia economic law through maqasid shari'ah.
AKURASI JADWAL SALAT ARIUS SYAIKHI PAYAKUMBUH SEBAGAI PANDUAN WAKTU SALAT BAGI MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG Jayusman, Jayusman
al-'adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.193

Abstract

Abstract: The Accuracy of Prayer Schedule of Arius Syaikhi Payakumbuh in Determining Prayer Times in Lampung Province. In order to help the Muslims in determining the initial times of prayers, a number of astronomers has made a schedule of prayers, which were name: All Time Prayer Schedule, Forever Schedule of Prayers, and so forth. In each schedule, it is also included a correction for each region that can be used by the Muslims living in certain location. One of the prayers time schedule circulated in Lampung province and which has been used by the public at large, is the All Time Prayer Schedule made by Arius Syaikhi. Unfortunately, based on a research finding, the Prayer Time Schedule, which has been widely circulated among Muslims in Lampung Province, turned out to be inaccurate, especially for the city of Tanjung Karang, Teluk Betung, Metro and Menggala. This article describes the above-mentioned inaccuracy.Keywords: time schedule for prayers, Arius Syaikhi, the science of falakAbstrak: Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung. Guna membantu kaum muslimin dalam menentukan awal waktu salat, sejumlah ahli falak telah membuat jadwal salat; ada yang menamakannya dengan Jadwal Salat Sepanjang Masa, Jadwal Salat Abadi, dan sebagainya. Dalam setiap jadwal disertakan pula koreksi waktu untuk setiap wilayah yang dapat digunakan oleh kaum muslimin sesuai dengan lokasi di mana mereka berada. Salah satu jadwal waktu salat yang beredar di provinsi Lampung dan telah digunakan oleh masyarakat secara luas, adalah Jadwal Waktu Salat Untuk Selama-Lamanya yang dihisab oleh Arius Syaikhi. Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian, Jadwal Waktu Salat yang telah beredar luas ini ternyata tidak akurat, khususnya untuk kota Tanjung Karang, Teluk Betung, Panjang, Metro dan Menggala. Artikel ini menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ketidakakuratan itu.Kata Kunci: jadwal salat, Arius Syaikhi, ilmu falak