Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.354

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Kawistara : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Journal on Education Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Lex Generalis Palmyra Fiber as Additional Materials on Solid Concrete Brick of Aggregate Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Teunuleh: The International Journal of Social Sciences jurnal administrasi politik dan sosial Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies Menawan : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi Journal of Citizenship Public Service And Governance Journal Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kawistara Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora

Sri Hadiningrum

Universitas Negeri Medan

Author-ID : 2991509

Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Revocation of Political Rights of Corruptors from a Human Rights Perspective in the Indonesian Legal System Nur Arba Asari; Ramsul Nababab; Windawati Pinem; Arief Wahyudi; Sri Hadiningrum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to examine how the additional sanction of revocation of political rights for convicted corruptors is applied in court. A person declared a convicted corruptor faces an additional sanction in the form of revocation of political rights to hold public office. The research method in this study is normative juridical, which aims to analyze legal regulations. This type of research is analytical, descriptive legal research, which aims to systematically describe the legal facts, legal regulations, and legal implementation related to the revocation of political rights from a human rights perspective in the Indonesian legal system. The results of this study indicate that the application of revocation of political rights for corruptors in court is not evenly distributed in all corruption cases. One contributing factor is the judge's consideration in maintaining the existence of human rights. In addition, this study found that the revocation of political rights for corruptors has a clear legal basis, but its application is not yet consistent, so clear guidelines regarding legal regulations are needed.

Analisis Semantik dan Interpretasi Hukum Terhadap Istilah "Ahli Waris" Dalam Akta Otentik Yohana Impian Tamba; Sri Hadiningrum; Ana Silva Siringo Ringo; Chaterine Isabel Hasian Lumbantoruan; Claudia Novelita Br Manurung; Dea Anis Lathifah; Malona L Siregar; Mardianti Manday; Putri Sinaga; Ricci Oktaviani Pinem
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8588

Penggunaan istilah hukum dalam akta otentik harus dilakukan secara tepat karena setiap istilah memiliki konsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajiban para pihak. Permasalahan muncul ketika istilah “ahli waris” digunakan tanpa penjelasan yang jelas mengenai sistem hukum yang menjadi dasar penentuannya, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir akibat pluralisme hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, sengketa waris, serta hambatan dalam pelaksanaan hak keperdataan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis makna semantik istilah “ahli waris” dalam akta otentik, mengkaji interpretasi hukumnya berdasarkan hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi yuridis yang timbul akibat perbedaan penafsiran. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian norma hukum, doktrin, dan literatur yang relevan untuk memahami makna serta penerapan istilah “ahli waris” dalam sistem hukum Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “ahli waris” secara semantik hukum merujuk pada pihak yang berhak menggantikan kedudukan pewaris dalam hubungan hukum harta kekayaan setelah pewaris meninggal dunia, namun maknanya berbeda menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Perbedaan interpretasi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, sengketa waris, potensi melemahnya kekuatan pembuktian akta otentik, serta hambatan dalam perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan istilah “ahli waris” dalam akta otentik perlu disertai penegasan mengenai sistem hukum yang menjadi dasar penentuannya guna menjamin kepastian hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi penggunaan istilah tersebut dalam praktik kenotariatan melalui pendekatan empiris.

Implementasi Prinsip Diversi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan) Friska Lorentina Br Purba; Sri Hadiningrum; Majda El Muhtaj; Parlaungan G Siahaan; Ramsul Nababan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8381

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kerana seorang anak belum mempunyai pemahaman tentang hukum tidak seperti orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip diversi dalam penanganan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan diversi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas peran LBH dalam mendampingi anak selama proses diversi. Jenis penelitian hukum normatif – empiris yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan – undangan dan bagaimana pelaksanaan nya di tengah masyarakat. Metode yang digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam proses diversi sangat lah penting yang mengutamakan kepentiangan anak, namun dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum LBH banyak mengalami kendala salah satunya perbedaan kepentingan dari korban, walaupun banyak kendala banyak upaya yang dilakukan oleh LBH demi adanya kesepakatan dalam proses diversi tanpa merugikan pihak manapun. Kata Kunci: Diversi, Anak , Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Keadilan Restoratif, Perma No. 4 Tahun 2014

Membaca Sentimen #KaburAjaDulu dalam Lanskap Psikososial Gen Z pada Pendidikan Kewarganegaran Sri Hadiningrum; Syuratty Astuti Rahayu Manalu
Jurnal Kawistara Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.108414

The hashtag #KaburAjaDulu reflects a psychosocial and ideological crisis among Indonesian Generation Z, especially in their relationship with the state and national identity. This study aims to examine how this phenomenon reveals a deep crisis of civic aspiration and the limitations of Citizenship Education (PPKn) in responding to young citizens’ emotional, psychological, and social realities. Utilizing a literature review approach supported by bibliometric analysis through VOSviewer, this study explores the dominant themes and research gaps across related academic publications. The findings indicate that health-related and migration discourses dominate the #KaburAjaDulu conversation, while the intersection with Citizenship Education and mental health remains weak. The novelty of this research lies in its critical synthesis using civic engagement and psychosocial resilience frameworks to propose a transformative model of PPKn that is context-sensitive, emotionally supportive, and socially empowering. The study recommends the integration of digital literacy, emotional education, and participatory pedagogy to strengthen national belonging and psychological well-being among young citizens.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.108414

Janji Bayar Nanti : Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Utang Piutang Di Kalangan Mahasiswa Unimed Agnes Olivia Sitompul; Devina Joy Septina Pakpahan; Eva Nurul Huda; Gloria Tampubolon; Kristin Manalu; Meya Amelia; Natassya Handayani; Rista Novita Sari Perangin-Angin; Sri Hadiningrum
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.745

Praktik utang piutang sering terjadi di kalangan mahasiswa untuk memenuhi berbagai kebutuhan, namun tidak jarang menimbulkan wanprestasi yang berdampak pada hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi, faktor penyebabnya, dan tinjauannya berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran, tidak adanya kepastian pelunasan, dan penghindaran komunikasi saat dilakukan penagihan. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil, gaya hidup konsumtif, rendahnya tanggung jawab pribadi, serta pengaruh layanan paylater dan pinjaman online. Berdasarkan hukum perdata, perjanjian utang piutang secara lisan tetap dianggap sah apabila memenuhi syarat perjanjian, sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menurunkan kepercayaan dan mengganggu hubungan pertemanan antarmahasiswa. Kata Kunci: Wanprestasi, Utang Piutang, Mahasiswa, Hukum Perdata.

Politik Kewargaan Etnis Batak Toba Di Aceh Tenggara Dalam Konteks Keistimewaan Aceh Bertania Permata Sari; Budi Ali Mukmin Sarumpaet; Sri Hadiningrum; Windawati Pinem; Mangido Nainggolan
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian mengenai politik kewargaan kelompok etnis minoritas, khususnya Etnis Batak Toba di Kabupaten Aceh Tenggara yang hidup dalam konteks Keistimewaan Aceh dengan penerapan Syariat Islam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada konflik Aceh dan dinamika politik kelompok mayoritas, sehingga pengalaman kewargaan Etnis Batak Toba sebagai kelompok minoritas belum banyak dikaji. Kondisi tersebut mendorong penelitian ini untuk memahami bagaimana Etnis Batak Toba mempertahankan identitas budaya sekaligus memperoleh pengakuan, perlindungan hak, dan ruang partisipasi sebagai warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik kewargaan yang dilakukan oleh Etnis Batak Toba dalam mempertahankan identitas budaya dan eksistensi sosial-politik serta mengkaji strategi politik kewargaan yang dilakukan dalam menghadapi penerapan Syariat Islam sebagai keistimewaan Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat Etnis Batak Toba, kepala desa, anggota DPRD, dan jurnalis yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis studi kasus Robert K. Yin dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik kewargaan Etnis Batak Toba diwujudkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, membangun keselarasan praktik budaya dengan nilai-nilai Syariat Islam, seperti menyesuaikan pelaksanaan pesta adat dengan waktu ibadah umat Islam serta menyediakan makanan halal bagi tamu Muslim. Kedua, memanfaatkan modal sosial berbasis sistem kekerabatan (marga) untuk memperkuat solidaritas internal sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam politik formal melalui penggunaan hak pilih dan keterwakilan dalam lembaga legislatif daerah. Strategi tersebut memungkinkan Etnis Batak Toba tetap mempertahankan identitas budayanya sekaligus memperoleh pengakuan sosial, hukum, dan politik di tengah masyarakat Aceh Tenggara. Kesimpulannya, politik kewargaan Etnis Batak Toba merupakan bentuk negosiasi kewargaan yang dinamis melalui proses adaptasi, penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial maupun politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kelompok minoritas dengan penerapan Syariat Islam tidak selalu menimbulkan konflik, tetapi dapat membentuk kehidupan yang harmonis melalui pengakuan, kerja sama, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Implementasi Hukum Waris Adat Batak Toba bagi Anak Perempuan di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Ester Senov Fitriani Simanjuntak; Sri Hadiningrum
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): Maret : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i1.8562

This study aims to examine the implementation of inheritance distribution for daughters under the Batak Toba customary inheritance law. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is used to analyze the interaction between customary law and its application within the Batak Toba indigenous community. The data used in this study consist of primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The data analysis technique applied is qualitative analysis, which involves data reduction, data presentation, and verification or conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of Batak Toba customary inheritance law in Belang Malum Village remains based on the patrilineal principle. Although the community still upholds the patrilineal system that positions sons as the main heirs, this practice has gradually shifted in line with societal changes, particularly regarding the recognition of daughters as heirs and their entitlement to inheritance. In practice, daughters now receive a share of the inheritance, with the form and proportion determined by family consensus, the economic condition of each child, and local traditions. This study recommends openness to social developments and national legal principles that promote justice and gender equality, as well as the enhancement of legal awareness and education through both formal and non-formal means.

Tinjauan Hukum terhadap Pembinaan Gelandangan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial : Studi Kebijakan Dinas Sosial Kabanjahe Putri Juliani Br Tarigan; Sri Hadiningrum
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): Maret : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i1.8575

This study aims to analyze the vagrancy rehabilitation policy implemented by the Social Service Office of Kabanjahe City from the perspective of social justice principles and to identify the factors contributing to the high number of vagrants in the area. The research employs a descriptive method with a normative-empirical approach, utilizing both primary data (interviews, observations, and documentation) and secondary data. The findings indicate that the vagrancy rehabilitation policy has a strong legal foundation, as stipulated in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Law No. 11 of 2009 on Social Welfare, and relevant regional regulations. Normatively, the policy aligns with the principle of social justice, which emphasizes equal opportunities and protection for vulnerable groups. However, its implementation still faces several challenges, including limited funding, insufficient social workers, inadequate facilities, and weak dissemination of program information. Consequently, the benefits of the rehabilitation program are unevenly distributed and have yet to effectively promote sustainable independence among the vagrant population.

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan Di Wilayah Polsek Medan Helvetia Sarah Afifa Ritonga; Sri Hadiningrum
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Volume 9 Nomor 1 Edisi Juni 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/jpkn.v9i1.8064

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Aparat Kepolisian Sat Reskrim Medan Helvetia dalam berusaha untuk memerangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Medan Helvetia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencuriaan kendaraan bermotor dengan pemberatan di Polsek Medan Helvetia berjalan dengan baik dengan bekerja sama dengan pihak lain, seperti Bhabinkamtibmas dan tim Khusus Anti Bandit. Polisi menempatkan personel Sat Reskrim di lokasi rawan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Namun, kepolisian Sat Reskrim Polsek Medan Helvetia masih menghadapi masalah dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Hal ini disebabkan oleh kekurangan personel dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Co-Authors Adelina Aritonang Adelina Sitanggang Adeline Pastika Muham Agnes Olivia Sitompul Agnes Sitanggang Alissa P Simbolon Amanda Riniaty Amelia Situmorang Ana Silva Siringo Ringo Ardawani Hutasoit Bartolomeus Marulitua Simanjorang Bayu Adrian Bella Ayu Anzalia Bertania Permata Sari Boy Dippu Tua Simbolon Budi Ali Mukmin Sarumpaet Chaterine Isabel Hasian Lumbantoruan Claudia Novelita Br Manurung Dahlianatalia Lumban Gaol Dandi Abram Situmorang Dandy Geofani Silaban Daniel R. Sihite Dea Anis Lathifah Denni Iwan Permata Saragih Deo Agung Haganta Barus Desriani Ronay Fiona Purba Devi Permata Br Bangun Devina Joy Septina Pakpahan Dina Miranda Tarihoran Donna Jesika Gulo Eirene Dahlia Sidabutar Eka Putriani Sihombing Eko Sinaga Esra Natasya Sitepu Ester Senov Fitriani Simanjuntak Eunike Br. Simanjuntak Eva Nurul Huda Fani Nolpiana Nadapdap Fany Maysarah Sitohang Farhan Azra Hasibuan Fariz Aditya Fazli Rachman Febby Oktavia Br. Tarigan Febrianti Hutagalung Feby Adelia Parhusip Friska Lorentina Br Purba Friska Lorentina Purba Gloria Tampubolon Grace Michael Sihombing Helen Meliana R Hutajulu Hissah Kristina Marbun Ida Nurjana Tamba Indah Puja Claudia Damanik Ira Sandika Ira Yenita Malau Irna Sri Talenta Isnaniah Isnaniah Ivanna, Julia Iwain O. Nababan Jekson Saragih Joy Prana Bangun Kristin Manalu Lala Anggina Salsabila Laras Sati Sintania Lastri Siregar Lina Hutabarat Majda El Muhtaj Malona L Siregar Mangido Nainggolan Mantasia Hasibuan Manullang, Manogu Mitra P Mardianti Manday Margaret Pangaribuan Martua Felix Jonathan Meya Amelia Mhd.Ilham Hidayat Rastami Mira Cahya Muhammad Fahmi Siregar Muhammad Habib Husin Muhammad Yoga Pratama Nasywa Yasmin Purba Natassya Handayani Nazlah Aulia Nur Arba Asari Nur Hidayah Hasibuan Nur Jannah Nur Wida Yani Nurul Febriyani Harahap Oksari Sihaloho Parlaungan G Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Pebryna Riosa Siburian Poliman Padang Prayetno Prayetno PUTRI HANDAYANI Putri Juliani Br Tarigan Putri Sinaga Putri Widia Ningsih Putri Yohana Damanik Rahmat Fitra Rahmi Siregar Rama Rizky Septienda Saragih Ramadani Shohiro Hasibuan Ramsul Nababab Ramsul Nababan Reh Bungana Beru Perangin-angin Rian T R Simanjuntak Ricci Oktaviani Pinem Richa Yohana Rinnauli Saragih Rista Novita Sari Perangin-Angin Rizal Sanusi Hasibuan Rizkika Kartadinata Siahaan Rizky Khairani Br. Ginting Rohma Safitri Rose Venerius Sirait Ruth Yesika Siahaan Samuel Sihite Santiana Siboro Saragih, Theresia Sarah Afifa Ritonga Seevaira Chyta Simanullang Septian Arjuanda Putra Simatupang Siti Anisah Nasution Sondang Ruth Lovenia Sinaga Sri Yunita Stefy Margaretha Stevanie Febiola Tampubolon Sugiharto Sugiharto Sulastri Krisdayanti Sinambela Surya Dharma Syarifa Aini Syifa Lailia Syifa Lailia Syuratty Astuti Rahayu Manalu Tasya Br Marbun Tawarika M. Pandiangan Tegar Haykal Parapat Tessa Lonika Simanullang Tri Mei Rosalya Purba Vinolya Lidevia Br Manik Viona Francesca Purba Wahyudi , Arief Wida Bonor Gultom Widya Helen A. Purba Winda Arisandi Situmorang Windawati Pinem Yohana Impian Tamba Yusna Melianti Zoan Gaharu Parangin-Angin

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search