Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
14.257
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Unram Law Review UIR LAW REVIEW Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Jurnal Jatiswara Dialogia Iuridica Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Cepalo Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum jurnal hukum das sollen Unri Conference Series: Community Engagement Community Empowerment Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pahlawan Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Riset Indragiri SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Hukum Mimbar Justitia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal Of Law And Social Society
Ulfia Hasanah
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 293 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 293 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP MEREK TAS PALSU OLEH PELAKU USAHA DI KOTA PEKANBARU Delima, Wan Elfya; ', Firdaus; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan merek khususnya merek terkenal tanpa izin dari pemilik merek sangat merugikan bagi pemilik merek terdaftar yang sebenarnya, yakni sipemilik atau produsen barang-barang yang bermutu tinggi, konsumen juga dirugikan karena banyak sekali pembeli yang tertipu atau tidak dapat membedakan mana merek tas branded yang asli dengan kualitas baik dengan barang palsu yang berkualitas rendah, selain itu negara juga ikut dirugikan. Tujuan penulisan skripsi ini, yakni: pertama, untuk mengetahui dan mengkaji konsumen merasa dirugikan atas penjualan tas palsu dengan merek palsu oleh pelaku usaha(penjual). Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab penjual yang menjual tas palsu di Kota Pekanbaru.Jenis Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti. Sedangkan populasi dan sample adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan kepustakaan.Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, tindakan pelaku usaha dalam penjualan merek tas palsu dengan menyerupai yang asli dipasaran merupakan perilaku menyimpang dan merugikan konsumen karena konsumen harus membayar mahal untuk tas yang telah dibelinya itu dan kurangnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan haknya oleh pelaku usaha dan lemahnya hukum dalam hal ini. Kedua, Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha (penjual) kepada konsumen tidak seutuhnya menjamin kerugian yang dialami konsumen tersebut. Pelaku usaha tidak sepenuhnya bertanggungjawab kepada konsumen karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen dalam barang yang dijualnya kepada konsumen. Saran Penulis. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum secara tegas memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka penulis memberi saran kepada aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam hal pembuatan peraturan untuk mengadakan perubahan kepada Undang-Undang perlindungan konsumen guna untuk penyempurnaan perlindungan konsumen secara Kompleks agar dalam prakteknya tidak ada lagi pelaku usaha yang berbuat curang kepada konsumen. Kedua, konsumen harus lebih berani menyuarakan hak-haknya kepada pelaku usaha sebelum atau setelah menggunakan barang atau jasa, dan pelaku usaha harus mendengar apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, dan tidak ada lagi konsumen yang harus merasa terus menerus dirugikan haknya.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen – Merek Terkenal – Merek Palsu
PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA DALAM PENERIMAAN UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS PADA(BBI) BALAI BENIH INDUKDI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Hapsah, Siti; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Workers can not be denied existence in an intermediate working relationship theparent seed center with its workers, because they give each other a product plants that canbring benefits to the parent seed parent itselt. Meaning that the worker is a very importantfactor in a business activity carried out in the main breeding center. One of those cases doesnot fulfill the right of the worker daily freelancers who have the status of workers/laborees inacceptance of unfair wages in accordance with the legislation can be found in the main subdistrictseedlings reteh districts indragiri downstream, freelance worker less get welfareregarding the acceptance of unfair wages of 1.760.000 (one million seven hundred and sixtythousand rupiah ) per month that workers should earn 2.163.658 ( two million one hunfredsixty three thousand six hundred fifty eight rupiah ) per month.it appears that workers onlyearn wages that are still below the minimum wage, whereas based on government regulationnumber 78 year 2015 about wages in chapter 3 says that: wage policy is directed to theachievement of income that fulfills a decent living for the workers.The purpose of writing this thesis, nemely: to know how the fulfillment of the rights ofdaily workers freely in the receipt of wages at the parent seed center in the subdistrict ofindragiri downstream district. Second, to find out the cause of non-fulfillment the right ofdaily workers freelance in the receipt of wages at the main breeding center in the subdistrictof indragiri downstream regency.This type of research is a sociological study, because of the research on the effectiveness ofthe prevailing law.This researchwas conducted at the main breeding center in the subdistrictof indragiri downstream, while the population and sample were is a whole party related tothe problems studied in this study, data sources used, primary data,secondary data andtertiary data, techniques data collection in this study by interview and literature review.From the results of research problems there are two main things that can beconcluded. First, casual workers who work in the main breeding centers receive wages lessthan the minimum wage set by the downtream indragiri district. Second, the cause of wagesless than the minimum wage of indragiri downstream regencies is a system of less controlledand sanctioned sanctionss which is less run by the labor and transmigration offices of thedownstream indragiri district. The author’s suggestion, first, the casual worker must be madea written work contract in order for, the wage given in accordance with the minimum.Second, the labor and transmigration services must perfrom their functions as supervisionand protection for the workforce.Keywords : daily wage-worker fulfillment of parent stock
PEMBAGIAN HAK WARIS PADA PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM Zuliantika, Ananda; Ismi, Hayatul; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Minangkabau indigenous peoples the search property of husbands dividing their inheritance rights under Islamic law both in monogamous marriages and polygamy. Basically polygamous marriage must have a lot of husband's injustice as the head of the household. The division of inheritance of Islamic law in Minangkabau adat is somewhat ambiguous as the understanding of Minangkabau indigenous people towards Islam is low. In the general community, especially Agam Regency, there are still many problems faced in terms of distribution of inheritance, then in writing will be discussed about the prerogative of inheritance rights in polygamy marriage in Minangkabau indigenous people. The purpose of writing this thesis, namely: First Knowing how to divide the heirs in polygamy marriage in Minangkabau indigenous people Matur Sub-district Agam regency, Second Knowing the obstacles in the issue of division of inheritance rights in polygamy marriage in Minangkabau indigenous people Matur sub-district Agam regency.This type of investigation can be categorized into a sociological juridical research type. Because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Matur sub-district, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this research. Sources of data used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study by observation, interview and literature study.From the results of the study concluded that the division of inheritance on the wife and children in polygamous marriage in Minangkabau indigenous people has not been fully done inheritance law of Islam. Distribution of inheritance in the form of deliberation with consensus with the whole family. The problem that arises in the distribution of inheritance to wives and children in polygamous marriages in Minangkabau indigenous peoples is that the nephew / nephew is included in the heirs who are entitled to the heirs' private property. It is not in accordance with the division of inheritance in accordance with the Islamic inheritance law which prioritizes the distribution of inheritance to the wife or children of the testator as regulated in the Quran Sura Annisa. If a dispute arises between the two, the standard is perfect, that is, the law of inheritance of Islami.Keywords: Inheritance - Polygamy - Islamic Heritage - Minangkabau
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Brison, Boris; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mixed marriage in Indonesia has been widely practiced in Indonesia. Marriage conducted between citizen and foreign citizen can bring legal effect to husband and wife who do the mixed marriage, both about citizenship of couples of citizen in this case married to foreigners. In civil law, it is known that man has a legal status since he was born, Article 2 of the Criminal Code provides an exception that a child still in the womb can be a legal subject if there is a desirable interest and is born alive. Man as subject of law means to have rights and obligations, as well as to children, children have authority in the status of property ownership in the household and have inheritance when the divorce arises from the marriage of both parents. With the many occurrences of mixed marriages in Indonesia, legal protection in mixed marriage and child protection in this mixed marriage should be well accommodated in Indonesian legislation.This type of research is normative legal research that focuses on the level of legal syncrosion with document studies on the position of marriage mixed children according to Law No.12 of 2006 on Citizenship, while if viewed from the nature of this research is descriptive. This study uses secondary data that is ready-made dataThe result of this research is the position of the child of mixed marriage products according to Law Number 12 Year 2006 regarding the Citizenship of the Republic of Indonesia that the child of the mixed marriage has the right to decide or to choose citizenship. The right is granted if it meets the requirements set after the age of 18 years. The provisions governing to elect citizenship to a child of mixed marriage shall be provided only to the child who is registered or registered at the Immigration Office. Factors that cause child custody in the case of divorce are in the father of foreign citizenship is the cause of divorce comes from Mother, father has more ability in financing life of child and child of its own who wants parenting is on your side.Keywords: child status, mixed marriage.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL OLEH DINAS TENAGA KERJA DI KOTA PEKANBARU MELALUI MEDIASI , Rosmaneli; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legislation in the labor-settlement process first applied in Indonesia is through Emergency Law No. 16 of 1951 on Labor Completion through Mediation. The law provides a decision in the form of a recommendation to the parties to the dispute. The manner in which labor disputes are settled in accordance with Law Number 22 Year 1957 concerning Settlement of Labor Disputes that hold on to the principle of consensus for consensus stand at the first stage, in the event of a dispute, the settlement shall be submitted to the disputing parties. The industrial relations cases that enter the Manpower Office in Pekanbaru City include demands for wage improvement, welfare, jamsostek membership, workers / labor union as well as termination of employment, industrial relations disputes ranging from normative demands such as minimum wage, leave status, work and overtime pay.The entire dispute above is an industrial relations dispute as defined in the provisions of Article 1 number I of Act No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement provides a definition of Industrial Relations Disputes are disagreements that result in a conflict between employers or the combination of employers with workers / laborers or unions workers / labor unions due to disputes over rights, interest disputes, disputes over disputes, and disputes between trade unions / labor unions within a company.From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the process of mediation in the Office of Manpower of Pekanbaru City, has not been effective because the number of cases coming into the Office of Manpower Pekanbaru as much as 779 from 2012-2016 can only be completed 331 cases from 2012-2016. This proves that the mediation carried out by the mediator in Pekanbaru City Manpower Office has not been effective in resolving industrial relations disputes in Pekanbaru City. Second, the obstacles experienced so inefficient and effective in the mediation session at Pekanbaru City Manpower Office is the difficulty of uniting the interests of both parties, the lack of mediators and the ability of each different mediator, as well as adequate courtroom facilities. Suggested authors: First, it is expected that the parties to the dispute, prefer the form of settlement of industrial relations disputes through non-litigation channels through mediation. Secondly, in the mediation session proceeded smoothly by the Municipal Labor Office of Pekanbaru City should provide a special room for mediation to ensure its effectiveness is maintained so that both parties can exchange thoughts to unify their two interests. So the mediator also easily decide the results of the trial that goes well.Keywords: Dispute - Relationship - Industrial - Labor
PEMBAGIAN HAK WARIS PADA PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM Hasanah, Ulfia; Zuliantika, Ananda; Ismi, Hayatul
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Minangkabau indigenous peoples the search property of husbands dividing their inheritance rights under Islamic law both in monogamous marriages and polygamy. Basically polygamous marriage must have a lot of husbands injustice as the head of the household. The division of inheritance of Islamic law in Minangkabau adat is somewhat ambiguous as the understanding of Minangkabau indigenous people towards Islam is low. In the general community, especially Agam Regency, there are still many problems faced in terms of distribution of inheritance, then in writing will be discussed about the prerogative of inheritance rights in polygamy marriage in Minangkabau indigenous people. The purpose of writing this thesis, namely: First Knowing how to divide the heirs in polygamy marriage in Minangkabau indigenous people Matur Sub-district Agam regency, Second Knowing the obstacles in the issue of division of inheritance rights in polygamy marriage in Minangkabau indigenous people Matur sub-district Agam regency.This type of investigation can be categorized into a sociological juridical research type. Because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Matur sub-district, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this research. Sources of data used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study by observation, interview and literature study.From the results of the study concluded that the division of inheritance on the wife and children in polygamous marriage in Minangkabau indigenous people has not been fully done inheritance law of Islam. Distribution of inheritance in the form of deliberation with consensus with the whole family. The problem that arises in the distribution of inheritance to wives and children in polygamous marriages in Minangkabau indigenous peoples is that the nephew / nephew is included in the heirs who are entitled to the heirs private property. It is not in accordance with the division of inheritance in accordance with the Islamic inheritance law which prioritizes the distribution of inheritance to the wife or children of the testator as regulated in the Quran Sura Annisa. If a dispute arises between the two, the standard is perfect, that is, the law of inheritance of Islami.Keywords: Inheritance - Polygamy - Islamic Heritage - Minangkabau
PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA DALAM PENERIMAAN UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS PADA(BBI) BALAI BENIH INDUKDI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Hapsah, Siti; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Workers can not be denied existence in an intermediate working relationship theparent seed center with its workers, because they give each other a product plants that canbring benefits to the parent seed parent itselt. Meaning that the worker is a very importantfactor in a business activity carried out in the main breeding center. One of those cases doesnot fulfill the right of the worker daily freelancers who have the status of workers/laborees inacceptance of unfair wages in accordance with the legislation can be found in the main subdistrictseedlings reteh districts indragiri downstream, freelance worker less get welfareregarding the acceptance of unfair wages of 1.760.000 (one million seven hundred and sixtythousand rupiah ) per month that workers should earn 2.163.658 ( two million one hunfredsixty three thousand six hundred fifty eight rupiah ) per month.it appears that workers onlyearn wages that are still below the minimum wage, whereas based on government regulationnumber 78 year 2015 about wages in chapter 3 says that: wage policy is directed to theachievement of income that fulfills a decent living for the workers.The purpose of writing this thesis, nemely: to know how the fulfillment of the rights ofdaily workers freely in the receipt of wages at the parent seed center in the subdistrict ofindragiri downstream district. Second, to find out the cause of non-fulfillment the right ofdaily workers freelance in the receipt of wages at the main breeding center in the subdistrictof indragiri downstream regency.This type of research is a sociological study, because of the research on the effectiveness ofthe prevailing law.This researchwas conducted at the main breeding center in the subdistrictof indragiri downstream, while the population and sample were is a whole party related tothe problems studied in this study, data sources used, primary data,secondary data andtertiary data, techniques data collection in this study by interview and literature review.From the results of research problems there are two main things that can beconcluded. First, casual workers who work in the main breeding centers receive wages lessthan the minimum wage set by the downtream indragiri district. Second, the cause of wagesless than the minimum wage of indragiri downstream regencies is a system of less controlledand sanctioned sanctionss which is less run by the labor and transmigration offices of thedownstream indragiri district. The author’s suggestion, first, the casual worker must be madea written work contract in order for, the wage given in accordance with the minimum.Second, the labor and transmigration services must perfrom their functions as supervisionand protection for the workforce.Keywords : daily wage-worker fulfillment of parent stock
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Brison, Boris; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mixed marriage in Indonesia has been widely practiced in Indonesia. Marriage conducted between citizen and foreign citizen can bring legal effect to husband and wife who do the mixed marriage, both about citizenship of couples of citizen in this case married to foreigners. In civil law, it is known that man has a legal status since he was born, Article 2 of the Criminal Code provides an exception that a child still in the womb can be a legal subject if there is a desirable interest and is born alive. Man as subject of law means to have rights and obligations, as well as to children, children have authority in the status of property ownership in the household and have inheritance when the divorce arises from the marriage of both parents. With the many occurrences of mixed marriages in Indonesia, legal protection in mixed marriage and child protection in this mixed marriage should be well accommodated in Indonesian legislation.This type of research is normative legal research that focuses on the level of legal syncrosion with document studies on the position of marriage mixed children according to Law No.12 of 2006 on Citizenship, while if viewed from the nature of this research is descriptive. This study uses secondary data that is ready-made dataThe result of this research is the position of the child of mixed marriage products according to Law Number 12 Year 2006 regarding the Citizenship of the Republic of Indonesia that the child of the mixed marriage has the right to decide or to choose citizenship. The right is granted if it meets the requirements set after the age of 18 years. The provisions governing to elect citizenship to a child of mixed marriage shall be provided only to the child who is registered or registered at the Immigration Office. Factors that cause child custody in the case of divorce are in the father of foreign citizenship is the cause of divorce comes from Mother, father has more ability in financing life of child and child of its own who wants parenting is on your side.Keywords: child status, mixed marriage.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL OLEH DINAS TENAGA KERJA DI KOTA PEKANBARU MELALUI MEDIASI ', Rosmaneli; Bachtiar, Maryati; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legislation in the labor-settlement process first applied in Indonesia is through Emergency Law No. 16 of 1951 on Labor Completion through Mediation. The law provides a decision in the form of a recommendation to the parties to the dispute. The manner in which labor disputes are settled in accordance with Law Number 22 Year 1957 concerning Settlement of Labor Disputes that hold on to the principle of consensus for consensus stand at the first stage, in the event of a dispute, the settlement shall be submitted to the disputing parties. The industrial relations cases that enter the Manpower Office in Pekanbaru City include demands for wage improvement, welfare, jamsostek membership, workers / labor union as well as termination of employment, industrial relations disputes ranging from normative demands such as minimum wage, leave status, work and overtime pay.The entire dispute above is an industrial relations dispute as defined in the provisions of Article 1 number I of Act No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement provides a definition of Industrial Relations Disputes are disagreements that result in a conflict between employers or the combination of employers with workers / laborers or unions workers / labor unions due to disputes over rights, interest disputes, disputes over disputes, and disputes between trade unions / labor unions within a company.From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the process of mediation in the Office of Manpower of Pekanbaru City, has not been effective because the number of cases coming into the Office of Manpower Pekanbaru as much as 779 from 2012-2016 can only be completed 331 cases from 2012-2016. This proves that the mediation carried out by the mediator in Pekanbaru City Manpower Office has not been effective in resolving industrial relations disputes in Pekanbaru City. Second, the obstacles experienced so inefficient and effective in the mediation session at Pekanbaru City Manpower Office is the difficulty of uniting the interests of both parties, the lack of mediators and the ability of each different mediator, as well as adequate courtroom facilities. Suggested authors: First, it is expected that the parties to the dispute, prefer the form of settlement of industrial relations disputes through non-litigation channels through mediation. Secondly, in the mediation session proceeded smoothly by the Municipal Labor Office of Pekanbaru City should provide a special room for mediation to ensure its effectiveness is maintained so that both parties can exchange thoughts to unify their two interests. So the mediator also easily decide the results of the trial that goes well.Keywords: Dispute - Relationship - Industrial - Labor
PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK DESA TALANG PERIGI KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU Lestari, Rafida; Ismi, Hayatul; Hasanah, Ulfia
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018): Wisuda April 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Talang Mamak is also called Orang Adat, Langkat Lama or Talang. The title of Talang means a person who lives in remote areas and is alienated in the forest. The pattern of settlements scattered, generally located on the left side of the river with a small number of households or huts. Talang Mamak customary tribe located in the District of Rakit Kulim one of them located in Talang Perigi Village is a group dependent on the existence of nature. They use forests for medicinal materials, forest plants are also used for living equipment, such as woody species, bark, leaves, sap, rattan, and bamboo.Childrens life Talang Mamak tribe who live in Talang Perigi village generally do not have education because they do not have birth certificate and so and because these indigenous peoples do not see the future and do not attach any importance to it then thats the children of indigenous tribe Talang Mamak many do not hold education. Talang Mamak indigenous peoples in Talang Perigi Village generally adhere to Islam, but in marriage they put forward the marriage based on their customary belief.The purpose of writing this thesis, namely; First, To know the implementation of underage marriage on indigenous peoples Talang Mamak Tribe in Talang Perigi Village, Rakit Kulim Sub-district Indragiri Hulu Regency, Secondly, To know the factors of underage marriage in Indigenous people of Talang Mamak Tribe in Talang Perigi Village Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.This type of research is a sociological research, because the author of the study of the effectiveness of the current law. This research was conducted in Indigenous Peoples Talang Mamak Indragiri Hulu, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection technique in this research with interviews, questionnaires and literature study.From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, Customary Law does not recognize the age limit of immature and adult. Secondly, the law is applied if there are children who have problems due to marriage under age. In addition also from the point of moral norms due to the law, many people who will criticize for marriage underage. Suggestion of the writer, First, the public should not be influenced by the prevailing customs and traditions. Secondly, the Government by revising Law Number 1 Year 1974 The support and demand for the revision of the Marriage Law is a manifestation of a joint effort to save the ahead of Indonesian children.Keywords: Marriage - Under Age - Indigenous Peoples - Talang Mamak
Co-Authors ', Firdaus ', Jefrizal ', Jeprialis ', Nurlia ', Rahmita ', Rosmaneli ', Suhardi , Deviona, , , Rosmaneli A. M, Wita Trisnawati Aan Royfan Aci Lovita Sari Ade Burju Roberkat Simanjuntak Adelina, Cindi Afrial Syarli Afriani Nazara Aftahul Jefran Agrian Hilmar Alfattah Agus Kusni Mubarok Ahsanu Ilham Akbar, Fajar Alamsyah AKMI AZRIANTI Al Arif Amaliah, Nadhira Amelia, Sri Ayu Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Ananda Eka Putri Anandadhea Putricharina Andini Innayah Putri Anggita Yekholia Berti Annisa Dwi Chandra Annisha Maharani Apmayuda, Andrian Apriliani, Nuri Ardya Englando Baker Arief Rivansyah Arrahman Arsista Aryo Mitra Hans M ASIKA EUNIKE SORMIN Asrul Ariadi Atikah, Muhana Ayana, Sandy Bakti Azet Purnama Basarah, Budiman Bistamam ' Boris Brison Brison, Boris Budiman Basarah Budiman Basarah Budiman Basarah Bunga Khairatunisa Bunga Primatania Candra, Reynold Maytri Chandra, Bobby Charisa Yasmine Christin, Jesicha Maria Citra Rahmawati Lubis Cresensia Yohana Saragih Cristina, Mawar Dara Aiko Damantha Darnia, Meriza Elpha Darryandra Arshaff Delfi Aris Wanto Delima, Wan Elfya DENNY PRANATA AJIE Desi Muzdalifah Desi Nurliana Dessy Artina Devi Satria Devi Wulan Tari Dewo, Punto DINI BERLIANA ANNISA Dini novriansyah Dito Prananda Dwi Liana Rahmayuni Edy Putra Tambunan, Edy Putra Eko Yulinggar Permana Elpiya ' Emilda Firdaus Emilia Hidayani Endah Melina Erda Rahmayanti Sitinjak Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Eri Surya Wibowo, Eri Surya ERIZA, NOVI Evandre Arif Nanda Evi Deliana HZ Ewa Kukuh juwanda Fadli Rahman, Fadli Fajri Bushairi Fajri, M. Nur Fani Yolandri Fani, Said Farhan Muhammad Aziz FATTIAH NAMIROH Fauzi Akbar Parinduri Febbyana, Febbyana Feblil Huda Febrianti. Z, Cindy Feby Savira Rangkuti, Feby Savira Fendra Rizaldy Pratama Firdaus ' Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus, Annisa Fitcanisa, Jenny Divia Frizka Lystari Limbong Fuad Buchari Galuh Dwi Nugroho Gita Putri Candra Githa Fitria Lisa Ulfa Greis Greis Gresiana Suyati Gurning Hafiiz Adri Junyes Handika Iqbal Pratama HANDIKO PRASETIO SITUMORANG Haniva Rahmadani Harpami, Yaumal Akmal Hartini, Theresia Devi Has, Randi Awara Hayatul Ismi Hayatul Izmi Helmi Helmi Helvicha Ressy Hengki Firmanda Hikmah, Hidayatul Humairah, Shania Husnul Khotimah Hutabarat, Ribka Delila Icha Rezky Ihda Hasbiyati Ika Sulistya Ningrum Ilham Rijab Ilham Saputra Indah Okvalita Indra Lesmana Indra Lesmana Indrasari, Rahmayani Intan Almadina Irdatul Husna Irfan Hamdani Irma Nora Irma Nurul Hasyanah IRWAN PARDEDE Irwani, Nike Irza Legista Ismina, Tria Ivan Ryian Ewaldo Jamhari Jamhari Jannah, Roudhatul Jeckon Franki Hutabarat Jeni Desfa Junita JOHANES PASRA JAIMAN Jordi Satria Nanda Jumadianto ' Jumpa Malum Simarmata, Jumpa Malum Kamal, Alisa KARTIKA WILY Kurniawan, M. Hapis Latifah Alkhairiyah Lestari Anggraeni Lestari, Rafida Lidya Destyani Lili Tampi Mayangsari Limbong, Frizka Lystari Lofi, R. Mustar Luh Putu Ratna Sundari M Prima M. Janrigo Hidayat M. Wahyu Nugraha Maharani Maharani Maimunah, Maimunah Manurung, Yulika Donna Mardalena Hanifah Maret Priyanta Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Mashut Mashut Maulana Ihsan Habibi Maulini, Dhinda Rielna Mayangsari, Lili Tampi Mega Lestaria P Mentari Gemilang Mercy Yuliana Sitompul Merigo, Tri Ipo Mexsasai Indra Mia Safitri Mifta, Sarah Mizanty, Novradiella Moch. H. Cahyana Maulana Mudinillah, Adam Muhammad Farhan Aswan Muhammad Farqi Muhammad Irfan Maulana Muhammad Ranni Muhammad Shofi Mukhlis R. Mulia Sixtriani Mutiara Rizkia Mutmainnah, Mahyanatul Nadia Hayatun Nufus Nadia Sanjaya Nana Satun Nazirah Naomi Christin Natasya Basanida Sirait Nia Kurniati Nina Haryati Ningrum Susilawati Nofrizal Nofrizal Novita Hardianti NOVRIDA FAUZIYAH NASUTION nudirwan, wawan Nuraliyah, Putri Nurazilla Nurkamilah ' Nurlia ' Nurul Auliya Nurul Azkiah Okarisandi, Febri Weldi Oktaviani Aswar Opia Rendra Osha Putri Parawansa Prasiswi Ningsih Puspasari, Fitri Putri Annisa PUTRI ANNISAH Putri Aulia Ramadani Putri Rahmadani Putri Ramadani R Sadiah Maharani Rachman, M. Yogi Radius Lase Rafida Lestari Rahayu Silvia Annisa Rahmad Hendra Rahmad Hendra Rahman, Danang Sugandi Rahmat Rian Putra Rahmat Septiadi Rahmawan Mulya Sanah Rahmayani Indrasari Randy Prasetya Raudatul Adawiyah Nasution Ravienda Purnama Rayhanil Jannah Redha Rahayu Ria Okta Meliana S Ricki Musliadi Ridha Wahyuni Ridhayani, Meilyn Ridho Alamsyah Rika Dianti Rika Lestari Rinu Nabilla Riska Septiari Rismadefi - Woferst Rita Teresia, Rita Rivanka Gradian Baldi Rizka Aprilia Rizki Safitra Sulistio Rozi Oktri Novika Rudianto Hutagalung Rusdah Cia, Rusdah Sabrena Sukma Sabrena Sukma Saidul Akmal Samariadi Samariadi, Samariadi sari, Ayu Frizcha Sa’dianti Nabila Karnofa Sebastian, Yuda Selly Prima Desweni Selvia Rahma Dona Septian Bestari S Setia Putra Shanti Fitriani Shinta Permata Sari Siburian, Churcil Sidabutar, Menanti Simbolon, Tuppal Parasian Sinaga, Butet Tiara Siti Halimah Tusadiah Siti Hapsah, Siti Sovia Oktarima Sri Divia Bella Suarsanti, Devi Sukma Apyanda Sulik Rahayu Sunggu, Elisa P Op Susilawati Susilawati Susilawati, Ningrum Sy. Khairol Olfa Syafiqa Tiara Ayunda Syafira Nurhaliza Syafrida Syafrida, Syafrida Syahrial Halomoan Syasha Mellya Karnain Syauqi Sepriza Tafwan, Jihan Tampubolon, Kristin Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman Teguh Risyan Putra Tengku Arief Tiara Rahma Syafitr Tomi Yoshua Pardede Tri Rahmi Khairunnisa, Tri Rahmi Tubagus, Rizwan Utami, Lisa Putri VERRA SELY AUDIAWATY Vertina, Annisa Sophia Vito Oktariandi MK Vivianne I R Nadeak Wahyuni Malina Harahap Wan Elfya Delima Wan Nishfa Dewi Wanty Agustina Wildaniati Wildaniati Wilis, Erna Winda Pertiwi Windy Purwanti, Windy Wita Ananda Chikita Yeni Kusumawaty Yenni Kusumawati Yohanna Petresia Yopita Arihta Yuli Maharani Yulia Pratiwi Yulisa Rika Sari Zikri Andrian Zikrilla Mayuli Hoppi Zsa Zsa Quamila Pasyura Zui Zui Anita Safari Zulfikar Jaya Kusuma Zulfikar Jayakusuma Zuliantika, Ananda Zulkifli Zulkifli