Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.761
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Diktum JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Badamai Law Journal Jurisprudentie Unram Law Review Jurnal Akta Justitia et Pax Al-'Adl TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat DE'RECHTSSTAAT Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW Journal on Education TAHKIM Literasi Hukum Jurnal Yuridis DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Restorative Justice Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa ADIL : Jurnal Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Res Nullius Law Journal Jurnal Christian Humaniora Paulus Law Journal Supremasi Hukum Jurnal Analisis Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Jurnal (ALJ) Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Journal Presumption of Law Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Journal of Law, Administration, and Social Science Research Fair Unisri Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Hukum Pelita Asian Journal of Community Services (AJCS) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Panah Hukum Riau Law Journal HUKMY : Jurnal Hukum JURNAL PANAH KEADILAN DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurnal Fakta Hukum (JFH) SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Jurnal Hukum Caraka Justitia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Rampai Jurnal Hukum Journal of Contemporary Law Studies Journal of Humanities and Social Studies Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS) Adil Indonesia Journal Indonesian Journal of Criminal Law Studies Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Hartanto
Faculty Of Law Widya Mataram University, Yogyakarta, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Analisis Kesenjangan antara Norma dan Realitas Sosial Suratman Suratman; Lestari Anggraini; Hartanto Hartanto; Aida Dewi
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Pelita Mei 2026
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v7i1.7057

Abstract

Criminal law is often positioned as a state instrument to maintain social order and control deviant behavior. However, its effectiveness cannot be understood solely through normative legal analysis. This study examines criminal law from a sociology of law perspective to analyze the relationship between normative legal construction and social reality, as well as the gap between the objectives of criminal law and its enforcement practices. Using normative legal research with a qualitative approach, this study analyzes legislation, legal doctrines, and relevant literature through conceptual and sociological perspectives. The findings show that criminal law operates within complex social structures influenced by power relations, cultural values, and institutional practices. A legalistic and repressive enforcement approach often leads to social injustice, stigmatization, and declining public trust in the criminal justice system. The study argues that integrating a sociology of law perspective is essential to develop a more responsive, contextual, and humane criminal law system. Criminal law reform should shift from a purely punitive orientation toward a balanced approach that emphasizes proportionality, restorative justice, and social protection. Strengthening legal awareness through civic education is also crucial to enhance the legitimacy and effectiveness of criminal law in a pluralistic society
Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru) Hartanto; Arvita Hastarini; Dista Amelia Sontana
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2253

Abstract

Households that were initially closed to authorities seem to be open now with the entry of public authorities, it is often people's awareness that even within the family there are many unsolved legal cases. Often witness and victim protection institutions that only protect criminal cases that have gone "viral" or have occurred with the parties are public figures, but every day at the middle and lower levels of society the same conflict problems occur. A patriarchal culture that has a gendered phenomenon has not been significantly reduced due to various cultural, social, economic, or even religious factors. So the problem is how victimology and the new criminal law can provide legal protection for victims of domestic violence, whose perpetrators are family members (close people) of the same house. Furthermore, how compensation/restitution for victims who experience violence is not limited to the physical appearance but more to the heart (spiritual). Abstrak           Rumah tangga yang awalnya merupakan otoritas tertutup seolah saat ini terbuka dengan masuknya otoritas publik, sering kesadaran masyarakat bahwa didalam rumah tanggapun banyak menyimpan perkara hukum yang belum terungkap. Kerapkali lembaga perlindungan saksi dan korban yang hanya melindungi perkara pidana yang sudah “viral” atau yang terjadi dengan para pihak adalah tokoh publik, namun keseharian dalam tataran masyarakat menengah kebawahpun terjadi permasalahan konflik yang sama. Budaya patriaki yang berfenomena gender belum dapat terkurangi dengan signifikan karena berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, atau bahkan agama. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana viktimologi maupun undang-undang hukum pidana yang baru dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga yang notabene pelakunya adalah anggota keluarga juga (orang dekat) serumah. Lebih lanjut bagaimana ganti rugi/ restitusi bagi korban yang mengalami kekerasan tidak sebatas fisik yang terlihat namun lebih banyak pada batiniah (rohani).
PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM SISTEM KEPAILITAN INDONESIA: ANTARA NORMA HUKUM DAN KENYATAAN Muhammad Afghan Ababil; Hartanto; Johan Tri Noval Hendrian Tombi
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i1.69

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK 2004). UUK 2004 dinilai progresif karena mengadopsi norma baru untuk melindungi kreditor dari debitor wanprestasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, mengkaji instrumen seperti kreditor terstruktur, actio pauliana, dan badan hukum paksa untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, implementasi UUK 2004 masih bermasalah, merugikan kreditor, khususnya kreditor konkuren. Kendalanya antara lain tumpang tindih klaim kreditor preferen dan separatis, biaya kepailitan yang memberatkan, dan potensi penyalahgunaan oleh kurator dan debitur (misalnya, pengalihan aset saat PKPU). Maraknya mafia kepailitan, seperti manipulasi aset oleh kurator nakal, memperburuk ketidakpastian hukum. Meskipun ada sanksi pidana (Pasal 372, 378, dan 263 KUHP), realitas penegakan hukum masih lemah. Kajian ini merekomendasikan revisi UUK 2004 untuk memperjelas hierarki kreditor, menyesuaikan biaya, memperketat sanksi pidana, dan meningkatkan pengawasan oleh hakim dan asosiasi profesi. Reformasi substansi dan struktur hukum kepailitan diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak-hak kreditor, khususnya hak atas kepastian hukum yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia
KOGNISI SOSIAL DALAM PENEGAKAN KUHP 2023 ; IMPLIKASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Daryoko Daryoko; Mikael Inzaghi Sulistya; Muhammad Richo Arrafi; Latifatul Aidilla; Hartanto
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i2.116

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran kognisi sosial dan risiko bias kognitif dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia dalam kerangka KUHP 2023 dan prinsip hak asasi manusia. Dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya telaah literatur empiris psikologi forensik, studi ini menelaah bagaimana mekanisme seperti confirmation bias, tunnel vision, halo effect, serta heuristik penilaian memengaruhi penyidikan, pemeriksaan saksi, dan pengambilan keputusan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa ruang interpretatif yang diberikan KUHP 2023, misalnya dalam penilaian motif, sikap batin, dan keadaan yang memberatkan atau meringankan, berpotensi mengalami distorsi ketika aparat penegak hukum tidak mengendalikan bias kognitif. Dampaknya tidak hanya mengurangi reliabilitas pembuktian tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi terdakwa, khususnya prinsip peradilan yang adil dan bebas dari diskriminasi. Untuk itu, artikel ini merekomendasikan serangkaian langkah mitigasi berbasis bukti: standardisasi prosedur identifikasi (doubleblind lineup dan pencatatan confidence statement), perekaman audiovisual penuh interogasi, pelatihan antibias untuk penyidik/ jaksa/ hakim, pembatasan teknik interogasi berisiko, serta protokol penulisan pertimbangan putusan yang menuntut evaluasi hipotesis alternatif. Implementasi rekomendasi ini diharapkan memperkuat integritas proses peradilan pidana dan perlindungan HAM di era KUHP 2023
PERAN MAHASISWA DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Alifah Herawati; Hartanto
Jurnal Panah Hukum Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Panah Hukum
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jphukum.v5i1.1742

Abstract

Mahasiswa (program sarjana) mempunyai berbagai sebutan, termasuk agen perubahan dan kelompok intelektual kritis, dalam berbagai sejarah perjuangan bangsa, begitu pula pada masa kini ini, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam perubahan dan perjuangan untuk masyarakat; Dalam konteks bantuan hukum, mahasiswa juga diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan keadilan. Sejarah bantuan hukum sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun perkembangannya bisa dibilang lamban, sementara masyarakat miskin seringkali mengabaikan haknya untuk mencari bantuan hukum sebagai pencari keadilan. Hak memperoleh bantuan hukum merupakan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program, sebagai perwujudan negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Di era pasca reformasi ini, patut didiskusikan kembali apa peran mahasiswa fakultas hukum dalam bantuan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu UU No. 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum dengan peran mahasiswa pada khususnya dan peran organisasi masyarakat/advokat pada umumnya. Di sisi lain, bantuan hukum juga harus diberikan oleh advokat dan organisasi masyarakat, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Perspektif Good Governance dan Hukum Pidana Indonesia Retno Kusumawiranti; Emy Wahyuningtyas; Hartanto Hartanto
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v3i1.5010

Abstract

This study aims to analyze the legal foundation and urgency of implementing criminal liability for political parties in Indonesia within the framework of good governance and the rule of law. In Indonesia’s democratic system, political parties play a crucial role in articulating public interests and shaping state policies through the selection and nomination of their members for legislative and executive positions. However, this strategic role also raises fundamental questions regarding legal accountability when political parties or their members engage in criminal acts under the party’s name. The study employs a normative juridical method using statutory, doctrinal, and principle-based approaches to examine the applicability of criminal liability principles to political parties as corporate entities. The findings reveal that although Indonesia’s positive law provides a basis for holding political parties criminally liable, its enforcement remains largely theoretical and lacks effective mechanisms. The doctrines of strict liability and vicarious liability have not yet been consistently applied to political organizations. The study concludes that reforming criminal law and strengthening ethical and institutional integrity within political parties are essential steps to ensure both legal and moral accountability in reinforcing democratic governance and realizing the constitutional mandate of a just and law-based state.
Penal Policy on Digital Defamation: A Comparative Study of Indonesian and Malaysian Law Hartanto Hartanto; Syakdiah Syakdiah; Dwi Astuti; Daniil Alimpeev
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 11 No. 1 (2026): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2026)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v11i1.34130

Abstract

The expansion of criminal defamation in digital space, particularly under Indonesia’s ITE Law, has raised concerns over disproportionate restrictions on freedom of expression compared to neighboring jurisdictions such as Malaysia. This study aims to examine how Indonesia and Malaysia regulate criminal defamation and to identify key differences in their penal policies. The central issue is whether reliance on criminal law as a primary regulatory instrument leads to disproportionate interference with freedom of expression in both jurisdictions. This research employs a normative juridical method with a comparative law approach, analyzing Article 27A of Law No. 1 of 2024 (ITE Law), the new Indonesian Criminal Code, and Sections 499–502 of the Malaysian Penal Code, complemented by the Defamation Act 1957 and Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024. The findings indicate three principal differences. Indonesia maintains a broader scope of criminalization with imprisonment as a dominant sanction, whereas Malaysia tends to prioritize civil remedies. Malaysia also demonstrates more developed defenses grounded in public interest. At the same time, Indonesia’s approach remains less structured in distinguishing legitimate criticism from defamation and in translating principles of reputation protection into proportional legal standards. The study concludes that Indonesia’s current framework risks over-criminalization and requires reform to ensure proportionality. Criminal sanctions should be applied as a last resort (ultimum remedium), supported by mandatory mediation and clearer normative boundaries.
Co-Authors Ababil, Muhamad Afghan Adiana, Maria Eliza Agus Santoso Aida Dewi Aida Dewi Alia Cahya Hakimi Alifah Herawati Alifah Herawati Alimpeev, Daniil Anwar Hidayatulloh, Bagus Arvita Hastarini Arvita Hastarini Bagus Anwar Hidayatulloh Bagus Anwar Hidayatulloh Bambang Tri Bawono Biramasi, Arifin Budiarto, Djoko Cahyono Cahyono Chrisjanto, Edy Cunduk Wasiati Daniil Alimpeev Daryoko Daryoko Dianawati Lega Diantono, Amabelle Fellyta Dista Amelia Sontana Dista Amelia Sontana Djoko Budiarto Dwi Astuti Dwi Astuti Dwi Astuti Edginio, Carolus Evan Putra Edy Chrisjanto Edy Chrisjanto Elza Qorina Pangestika Elza Qorina Pangestika Emy Wahyuningtyas Erna Tri Rusmala Ratnawati Faizah Nada Mutiara, Faizah Nada Mutiara Fifink Praiseda Alviolit Fifink Praiseda Alviolita Fifink Praiseda Alviolita Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Geronsius Arinto Guru Giferi, Luisa Griselda Hartanto Hyronimus Rhiti Jatmiko, sigit Johan Tri Noval Hendrian Tombi Kadir, Syukron Abdul Kelik Endro Suryono Kurniyati, Nany Noor Kusumawiranti, Retno Latifatul Aidilla Lega, Dianawati Lestari Anggraini Linda Dewi Rahayu Malkhi, Yusuf Meliana S, Mitzi Diva Mikael Inzaghi Sulistya Muhamad Rusdi Muhamad Rusdi Muhammad Afghan Ababil Muhammad Dendy Alfariski Muhammad Richo Arrafi Muhammad Rusdi Murdoko, Murdoko Murdomo Murdomo Murdomo Murdomo Nany Boor Kurniyati Nany Noor Kurniyati Nidya Tajsgoani Noferani, Rudad Nurahman, Adiansyah Praiseda , Fifink Alviolita Putri, Nur Anita Owiwanti Putri, Wulan Julianti Qorina Pangestika, Elza Ramadhani, Milenia Retno Kusumawiranti Rhiti, Hyronimus Rininta Rininta Rininta Rininta Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto Said Munawar Said Munawar Said Munawar Samsul Bahri Saputri, Devita Sri Buwono, Sapto Wahyu Sudiyana Suratman Suratman Susanto Susanto Suyatno Suyatno Syafiqurrohman Syafiqurrohman Syakdiah Syakdiah Syakdiah Syakdiah, Syakdiah Tampubolon, Steven Paulus Hamonangan Triatmojo, Puguh Vicki Dwi Purnomo Vicki Dwi Purnomo Wahyandono, Matheas Prihargo Wahyuningtyas, Emy Wantara Wantara Wilda Meutia Syafiina, Cut Yosa Pratikta, Fairus Yosua Richard Y