Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Agile governance dalam Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Usia Anak di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Nurhalili; Arafat Mallapiseng; Muhammad Hidayat Djabbari
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan agile governance dalam pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak DP3A, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, pemerintah desa, serta masyarakat yang terlibat dalam kasus dispensasi pernikahan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan agile governance telah berjalan cukup adaptif melalui penerapan enam prinsip utama, yaitu good enough governance, business-driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, serta simple design and continuous refinement. Implementasi tersebut terlihat dari adanya regulasi daerah, koordinasi lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat, serta pendampingan terhadap anak yang mengajukan dispensasi pernikahan. Selain itu, pemerintah daerah mulai menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, belum meratanya penyebaran informasi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agile governance relevan diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak karena mampu mendukung tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Work-Life Balance as a Predictor of Performance in Female Workers in the Public Sector in the Digital Era Dewi Sulfa Saguni; Muhammad Hidayat Djabbari; Fetni Fetni; Mardiana Mardiana; Risman Risman
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 15, No 1 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.15.1.20-31.2026

Abstract

Work-life balance has become an important issue in public sector human resource management, particularly for female employees who simultaneously perform professional and family responsibilities in the era of digital transformation. Increasing digitalization has improved workplace flexibility while also blurring the boundaries between work and personal life, potentially affecting employee performance. This study aims to examine the effect of work-life balance on the performance of female workers in the public sector and to analyze the roles of organizational support, digital capabilities, and family circumstances as contextual variables. A quantitative approach with a correlational design integrated with mixed methods was employed. Quantitative data were collected through questionnaires from 210 female public sector employees and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM), while qualitative data from interviews and observations were used to strengthen the interpretation of the findings. The results indicate that work-life balance has a positive and significant effect on employee performance. Organizational support strengthens this relationship as a mediating variable, whereas digital capabilities and family circumstances function as moderating variables. The findings also reveal that work flexibility in the digital era does not automatically improve work-life balance; without supportive organizational policies and adequate digital competencies, it may increase work stress and role conflict. This study concludes that improving the performance of female public sector employees requires an integrated approach through gender-responsive organizational policies, enhanced digital capabilities, flexible work arrangements, and stronger family support. These findings provide practical implications for developing inclusive and sustainable human resource management policies in the digital era
DAMPAK TECHNOSTRESS (STRES TEKNOLOGI) DAN WORK-LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI ERA BIROKRASI DIGITAL Dewi Sulfa Saguni; Muhammad Hidayat Djabbari
Manajerial dan Bisnis Tanjungpinang Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Manajerial dan Bisnis Tanjung Pinang vol 9 no 1 2026
Publisher : STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, namun adopsi teknologi yang masif sering kali memicu tekanan psikologis bagi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh technostress dan work-life balance terhadap kinerja pelayanan publik di era birokrasi digital. Pendekatan kuantitatif korelasional digunakan dengan melibatkan 210 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis varian (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat technostress ASN berada pada kategori tinggi (4,12), terutama dipicu oleh dimensi techno-overload dan techno-invasion akibat budaya kerja always-on. Sebaliknya, tingkat work-life balance pegawai tergolong rendah (2,41). Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa technostress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik (Path Coefficient = -0,436; t = 7,214). Sebaliknya, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik (Path Coefficient = 0,481; t = 8,115). Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kinerja pelayanan publik sebesar 68,4% (R2 = 0,684). Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada pengelolaan kesejahteraan psikologis aparatur. Pemerintah daerah disarankan menyusun regulasi komunikasi digital kerja yang humanis guna membatasi invasi teknologi di luar jam kerja.
Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Sri Hifta Mayanti; I Rawati; Muhammad Hidayat Djabbari
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2432

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur studi pada percepatan penurunan stunting. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Jenis dan Sumber data yang digunakan yakni Pengumpulan Data, Reduksi Data, Kajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program penurunan stunting menyimpulkan bahwa tingginya angka stunting di karenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak stunting dan apa itu stunting. Kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan di desa-desa lokasi stuntingg sudah dilakukan namun lebih fokus ke penyuluhan-penyuluhan dengan memberikan materi tentang penyebab, Penurunan dan penanggulangannya stuntingg. Dinas Kesehatan dan TPPS terus melakukan upaya yaitu dengan cara sosialiasi dan advokasi kepada masyarakat untuk memberikan pengarahan dan pemantauan agar angka stunting dapat dikurangi. Tetapi melalui upaya yang dilakukan tidak dapat menekan angka stunting yang ada. TPPS dibentuk di tingkat kecamatan dan desa, menjadi ujung tombak pelaksanaan dan pendampingan intervensi di lapangan. Adanya dukungan dari Dana Desa sebagai salah satu sumber anggaran dalam program penurunan stunting. Peran OPD dalam hal ini Dinas Kesehatan, Puskesmas, TPPS dan Pemerintah Desa/kelurahan sudah melaksanakan peranannya masing-masing dalam melaksanakan program-program penurunan stunting namun dari sisi masyarakat masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti dengan benar tentang prosedur atau tata cara penanganganan stunting sehingga masih banyaknya angka stunting.
Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Puskesmas Dewi Sulfa Saguni; Widyawati; Muhammad Hidayat Djabbari
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.136

Abstract

Abstrak Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas pelayanan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pasien/masyarakat di Puskesmas Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebanyak 96 pasien, sedangkan untuk sampelnya menggunakan metode Slovin. Data hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik kuesioner, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas dan uji korelasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif (presentase dan mean), uji asusmsi klasik (uji normalitas, uji linieratis, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas) uji regresi linear sederhan, uji-t, dan uji delta koefisien determinasi (ΔR2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, besarnya pengaruh yang diberikan adalah 92.3% sisanya adalah 7.7% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipilih dalam penelitian ini.
Strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Pelaksanaan Kebijakan SDGs Desa untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Widyawati; Sulmiah; Dewi Sulfa Saguni; Muhammad Hidayat Djabbari
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.292

Abstract

Beberapa negara maju telah merumuskan solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, langkah ini diimplementasikan melalui kebijakan PDTT No.13/2020 tentang pembangunan desa berkelanjutan, yang mengadopsi 17 tujuan SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa berkelanjutan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk menjawab tujuan penelitian ini. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, studi literatur, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Interactive Model Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki kekuatan dalam melakukan pendampingan pembuatan RPJMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, kelemahan yang ditemukan adalah belum adanya regulasi lokal yang mengawal pelaksanaan SDGs Desa dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa. Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sesuai hasil penelitian dapat melaksanakan beberapa strategi dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, meliputi penguatan pendampingan pembuatan RPJMDes, optimalisasi kegiatan pembinaan, peningkatan koordinasi antar OPD, serta penyusunan regulasi SDGs Desa. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa berkelanjutan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga relevan untuk pengembangan kebijakan dan aplikasi praktis di bidang pembangunan berkelanjutan, serta dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa.