Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.973
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Hukum Jurisdictie Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Iman dan Spiritualitas Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Penelitian Serambi Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Islamic Law (EJIL) Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal Sosial Politik dan Hukum Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Nandang Najmudin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Rekonstruksi Peran Indonesia sebagai Negara Berkembang melalui Intervensi Yuridis terhadap Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Makruf, Solihan; Mufti, Rizal Agung; Dermawan, Muhammad Abdi; Husni, Asep; Najmudin, Nandang
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2026): Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v11i1.11494

Abstract

This study aims to reconstruct Indonesia’s role as a developing country in addressing the practice of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) through strategic and responsive juridical interventions. The research contributes to enriching academic discourse and provides relevant legal policy recommendations to strengthen the national taxation system against cross-border tax avoidance. The methodology employed is a normative juridical approach with a descriptive-analytical method, conducted through library research on national regulations and international legal instruments, such as the OECD BEPS Action Plan. The findings indicate that although Indonesia has adopted several BEPS actions, there remain gaps in regulatory harmonization and institutional capacity that need to be reconstructed to enable Indonesia to play a more significant role in the global tax order.
Analisis Das Sollen dan Das Sein dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas di Indonesia. Permadi, Adi; Aolia, Alfi Muhammad; Shahibul Hikam, Muhammad Athaillah; Husni, Asep; Najmudin, Nandang
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.2498

Abstract

The principle of Good Corporate Governance (GCG) serves as a fundamental pillar in the management of Limited Liability Companies in ensuring transparency, accountability, and alignment with the interests of shareholders and stakeholders. In practice, however, the implementation of GCG often encounters a gap between das sollen the normative standards stipulated in the Company Law and GCG guidelines and das sein, which reflects the actual behavior of corporate organs, particularly the board of directors. This study aims to examine legally how the discrepancy between das sollen and das sein emerges in the application of GCG principles, and how such discrepancies affect the legal accountability of directors. This research employs a normative juridical method using a statutory approach, a conceptual approach, and case analysis based on relevant Supreme Court decisions. The analysis of decisions such as Supreme Court Decisions No. 374 K/Pdt/2012, No. 297 K/Pdt.Sus/2012, and No. 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 shows that directors may be held liable when proven to have exceeded their authority, acted negligently, or failed to fulfill their fiduciary duties as mandated under Article 97(3) and Article 98 of the Company Law. The findings indicate that deviations from GCG implementation arise due to weak internal oversight mechanisms, a lack of transparency in managerial decisions, and the persistent occurrence of conflicts of interest in corporate decision-making processes. These discrepancies lead to an increased risk of corporate losses and may result in personal liability for directors, whether through civil lawsuits or corporate legal accountability. Judicial enforcement through court decisions reinforces that GCG is not merely ethical guidance, but a binding normative standard with legal consequences. Thus, this study emphasizes that harmonizing das sollen and das sein is essential for the effective implementation of GCG in Indonesia. Strengthening regulations, improving oversight by corporate organs, and ensuring consistent law enforcement are crucial to achieving governance practices that comply with the prevailing legal standards.ABSTRAKPenelitian ini menganalisis efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan akses keadilan bagi konsumen melalui pendekatan yuridis-empiris yang memadukan wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan BPSK Kota Bandung, observasi proses penyelesaian, serta kajian regulasi yang mendasari berdirinya lembaga tersebut. Berdasarkan Perpres Nomor 90 Tahun 2001, BPSK berperan sebagai lembaga non-litigasi yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, serta berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar. Temuan menunjukkan bahwa struktur keanggotaan majelis yang terdiri atas unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dengan proporsi seimbang merupakan instrumen imparsialitas dalam proses ajudikasi sengketa. Namun, efektivitas layanan BPSK masih menghadapi sejumlah tantangan: keterbatasan cakupan kelembagaan karena belum seluruh kabupaten/ kota memiliki BPSK sehingga menimbulkan beban perkara terpusat serta potensi hambatan akses bagi konsumen dari wilayah pinggiran; prosedur pembuktian yang masih konvensional; dan ketergantungan penyelesaian pada itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan putusan. Meski demikian, BPSK berhasil berperan sebagai garda awal perlindungan hukum sebelum sengketa meningkat ke ranah litigasi, dengan mekanisme mediasi tetap menjadi pilihan dominan dan memperkuat asas keadilan prosedural bagi para pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memahami posisi BPSK sebagai bagian dari arsitektur alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia serta membuka ruang evaluasi terhadap urgensi peningkatan digitalisasi proses dan perluasan kelembagaan menuju efektivitas yang lebih optimal di masa mendatang.
Analisis Estimasi Nilai Pabean Dalam Penentuan Pajak Atas Barang Impor Melalui Jasa Titip (Jastip) Devi, Navaratu Annisa; Salsabilah, Nailah Sarah; Virhanida, Naila Aulia Rahmah; Alawiyah, Najwa; Rustandi, Nazwa Rahmannina; Najmudin, Nandang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 8 No 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.218

Abstract

Perkembangan teknologi dan perilaku konsumen telah mendorong munculnya bisnis jasa titip (jastip) barang impor sebagai solusi praktis untuk mendapatkan produk dari luar negeri. Namun, praktik jastip, khususnya yang dilakukan melalui barang bawaan penumpang, seringkali diwarnai oleh kecurangan seperti modus splitting untuk menghindari kewajiban Bea Masuk (BM) dan pajak impor. Kecurangan ini menimbulkan persoalan hukum krusial karena seringkali penyedia jasa titip tidak memiliki invoice atau bukti pembelian yang valid, sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai untuk menetapkan nilai pabean (custom value) sebagai dasar pengenaan BM dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Akibatnya, petugas terpaksa menggunakan estimasi nilai pabean berdasarkan harga pasar internasional atau referensi barang serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum penetapan estimasi nilai pabean dan implikasinya terhadap kepastian hukum (legal certainty) dan kepatuhan perpajakan bagi pengguna jastip. Menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan estimasi harga seringkali bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran perpajakan (tax evasion) bagi pengguna jasa. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 mengatur penetapan pajak impor, ketiadaan regulasi khusus yang komprehensif mengenai jastip menciptakan celah hukum, mengancam perlindungan konsumen, dan mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan pajak yang adil. Kata Kunci: Jasa Titip (Jastip); Nilai Pabean; Estimasi Harga.
Co-Authors Adi Permadi, Adi Adinda, Nendena Rizqi Ahmad Fathonih, Ahmad Alawiyah, Najwa Alfani, Feralda Septya Anwari, Amalia Nur Aolia, Alfi Muhammad Attsani, Adi Purnomo Aulia, Alfi Muhammad Ayi Yunus Rusyana Cason, Christoper Chivalry, Muhammad Alisra Denasetya, Mochamad Rif'at Dermawan, Muhammad Abdi Devi, Navaratu Annisa Fauzi, Septian Maulana Hakam, Gilang Akbar El Hidayat, Agi Attaubah Huda, Tamimil Husni, Asep I Nurol Aen Ibrahim, Ahmad Ridho Idzam Fautanu Indriya Fathni Jalaludin, Diding Jalil, Moh Fadhel Abd Januri, Januri Jauhari, Moh. Ahsanuddin Khaeruman, Badri Khoirunnisa, Saskia Fazrin Lamonsya, Muhamad Nabil Lawang, Karimuddin Abdullah Ma'ruf, Nurulloh Misbahul Makruf, Solihan Maulana, Puja Mufti, Rizal Agung Muhammad Kholid Nasrullah Nasrullah Neng Yani Nurhayani, Neng Yani Neni Nuraeni, Neni Padhilah, Piqi Rizki Pahlevi, Afaf Naufal Pelita, Bobang Noorisnan Persada, Muhammad Azaria Kanigara Prayogi Prayogi Rahman, Afrizal Ramadhan, Novandio Satria Rohmatuloh, Piki Rojikin, Umar Rustandi, Nazwa Rahmannina Salsabilah, Nailah Sarah Shahibul Hikam, Muhammad Athaillah Sidiq, Gifar Fajar Sugiarti, Lilis Diah Sulastri, Dewi Suprihatin Suprihatin Suprihatno, Andri Syamsul Falah Toisuta, Usman Abdul Jihad Urfan Hilmi Virhanida, Naila Aulia Rahmah Yuniardi, Harry Zulbaidah Zulbaidah, Zulbaidah Zulvia, Ransya Ayu