Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.465
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal SOLMA Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Nasional Lahan Suboptimal JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Elidar Sari
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TAHANAN HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN Kartika Amelia Manik, Putri; Hatta, Muhammad; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22465

Abstract

Terjadinya kematian tahanan bernama Saifullah akibat dugaan penganiayaan oleh empat anggota kepolisian di Polres Bener Meriah mencerminkan kesenjangan antara idealitas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 52 KUHP, dengan kenyataan di lapangan di mana pelaku hanya dijatuhi hukuman lima tahun tanpa pemberatan dan restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman terhadap aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian tahanan serta mengkaji kendala dan upaya penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku seharusnya diperberat berdasarkan Pasal 351 jo. Pasal 52 KUHP karena pelaku adalah aparat negara, dan wajib memperhatikan prinsip perlindungan HAM sebagaimana Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945. Kebaruan dari penelitian ini adalah penekanan pentingnya pemberatan hukuman dan restitusi bagi korban dalam kasus kekerasan oleh aparat serta perlunya sistem pengawasan eksternal. Kesimpulannya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas internal menjadi kendala utama, sehingga perlu penguatan pengawasan melalui Perkapolri Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal 108 KUHAP. Disarankan pembentukan unit penegakan hukum independen dan pemberian akses tetap bagi Komnas HAM serta LPSK untuk menjamin keadilan substantif dan mencegah pelanggaran berulang.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA LHOKSEUMAWE (Bawaslu Kota Lhokseumawe) Marel Lisa, Putri Dian; Sari, Elidar; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22749

Abstract

Dalam pelaksanaan Pemilu tidak jarang diwarnai oleh pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan keadilan Pemilu. Keberadaan Bawaslu menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menangani berbagai pelanggaran Pemilu, termasuk di tingkat kabupaten/kota seperti Kota Lhokseumawe. Peran Bawaslu menjadi ujung tombak dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai asas luber dan jurdil. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kota Lhokseumawe dalam penanganan pelanggaran Pemilu, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dan upaya yang telah dilakukan guna mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan Bawaslu, serta melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak Bawaslu Kota Lhokseumawe dan instansi terkait. Bawaslu Kota Lhokseumawe telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu lainnya, Bawaslu melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, registrasi dan pemeriksaan awal, klasifikasi dan penanganan berdasarkan jenis pelanggaran, serta tindak lanjut dan pemberian rekomendasi. Hambatan dalam menjalankan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu, meliputi keterbatasan SDM, minimnya sarana pendukung, kondisi geografis, keterbatasan bukti pelanggaran, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan pelatihan internal, menjalin koordinasi lintas lembaga, memetakan kerawanan Pemilu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menginisiasi program Gampong Demokrasi, serta bekerja sama dengan kampus dalam membangun pengawasan partisipatif. Diharapkan agar Bawaslu dapat memperoleh dukungan fasilitas yang lebih memadai, memperluas program pengawasan berbasis masyarakat, serta penguatan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu.
PERAN JAKSA DALAM MENGIMBANGI BANDING TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN NARKOTIKA (Studi Putusan : No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp) Aprillalita, Dea; Hatta, Muhammad; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22781

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pengajuan banding oleh terdakwa perkara narkotika untuk memperoleh keringanan hukuman. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jaksa dalam menyusun strategi hukum melalui kontra memori banding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dalam mengimbangi banding terdakwa dan mengkaji pengaruh kontra memori terhadap putusan akhir di tingkat banding. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta studi terhadap Putusan No. 12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jaksa sangat penting dalam menjaga keseimbangan hukum pada tingkat banding. Dalam perkara yang dikaji, jaksa telah menyusun kontra memori yang berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan rasional. Terdakwa mengajukan banding setelah dijatuhi pidana 7 tahun 6 bulan penjara. Jaksa menanggapi dengan kontra memori banding. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperberat hukuman menjadi 8 tahun penjara dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 buluan kurungan. Ini menunjukkan bahwa peran jaksa sangat menentukan dalam proses banding. Skripsi ini merekomendasikan agar Jaksa lebih aktif dan sistematis dalam menyusun kontra memori banding, serta agar pengadilan tinggi secara seimbang mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak dalam proses banding narkotika.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KAMPANYE HITAM MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Hani Asri, Rosi; Sari, Elidar; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23188

Abstract

Kegiatan pemilu tidak dapat dikesampingkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Strategi dalam berkampanye selalu ditandai dengan munculnya fenomena kampanye hitam . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan patung) dan dari studi kepustakaan (penelitian perpustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp24.000.000,00. Namun kendala dalam menjerat pelaku kampanye hitam melalui media sosial adalah pelaku menggunakan akun anonim sehingga tidak bisa teridentifikasi oleh penegak hukum. Sehingga diperlukan upaya optimalisasi kepada penegak hukum untuk memiliki alat yang memadai dalam mengidentifikasi pelaku dan keanggotaan dalam forensik siber.
PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya) Firdaus Firdaus, Firdaus; Sari, Elidar; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19802

Abstract

Aceh merupakan provinsi dengan status istimewa dan khusus yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai peraturan perundang- undangan. Pemerintahan desa di Aceh disebut Pemerintahan Gampong, dipimpin oleh Keuchik dan didukung perangkat lain termasuk Tuha Peut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tuha Peut, khususnya perempuan, dalam pemerintahan gampong, serta hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan masalah gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlibatan Tuha Peut, terutama perempuan, dalam urusan pemerintahan Gampong serta memahami hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai peran Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, khususnya dalam perumusan qanun, sehingga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tuha Peut di Gampong Kayee Raya belum optimal, terutama dalam perumusan qanun gampong, akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan anggota Tuha Peut. Kendala lain adalah perbedaan pendapat yang sering memicu perdebatan dan menghambat proses penyusunan qanun. Pemerintah disarankan memberikan pelatihan kepada anggota Tuha Peut untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih koheren dan sesuai dengan qanun. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian lanjutan terkait kebijakan dan kontribusi Tuha Peut dalam pemerintahan adat Aceh.
Strategi Penegakan Hukum terhadap Jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Indonesia Sari, Elidar; Al Chaidar; Rahman, Arif; Muammar; Kurniasari, Tri Widya
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i2.308

Abstract

The persistent and unique threat posed by the Negara Islam Indonesia (NII) network, characterized by its long-term strategy of societal infiltration and the establishment of a parallel state, demands specific and adaptive law enforcement strategies. This article, which adopts a qualitative descriptive-analytical research method, examines the various legal and operational approaches employed by Indonesian law enforcement agencies in countering the NII. The analysis focuses on the application of existing laws, including anti-terrorism legislation and other relevant criminal codes, to address the NII’s distinct activities that often fall outside the conventional understanding of terrorism. The paper also investigates the intelligence-gathering techniques, surveillance methods, and arrest procedures utilized to target NII cells and leadership, considering the challenges posed by the network’s decentralized and clandestine nature. Furthermore, it evaluates the effectiveness and legality of these law enforcement strategies, exploring issues related to due process, human rights, and the potential for overreach. By analyzing specific cases and broader trends, this research aims to provide a critical assessment of the current law enforcement response to the NII in Indonesia, highlighting both successes and areas for improvement in addressing this complex and enduring security challenge.
Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat Kerjasama PERADI-SAI dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe Faisal, Faisal; Jamaluddin, Jamaluddin; Sari, Elidar; Ramziati, Ramziati; Iskandar, Hadi; Manfarisyah, Manfarisyah
Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Yayasan Lembaga Riset dan Inovasi Dikara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pendidikan khusus ini merupakan suatu bentuk pendidikan yang harus diikuti oleh seseorang yang berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Pendidikan PKPA ini mempunyai relefansi dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang didalamnya dinyatakan bahwa jenis Pendidikan terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, kegamaan dan khusus. Kegiatan pengabdian ini bertujuan melahirkan para profesi advokat yang handal, madiri, dan bertanggung jawab sehingga mampu tampil sebagai penegak keadilan dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil dan sesuai dengan tujuan hukum yakni, keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi semua dengan pemberlakuan kesamaan di depan hukum. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober sampai 05 November 2022 di Kota Lhokseumawe. Metode yang dilakukan Service Learning (SL), dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan PKPA atau Kemitraan Fakultas Hukum dengan PERADI-SAI. Selain itu, pendekatan Participatory Action Research (PAR) berorientasi pada pemberdayaan para peserta PKPA. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Para pengabdi dari perguruan tinggi harus menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan dan perubahan. Hasil kegiatan ini adalah melahirkan para profesi advokat dan memberikan pemahaman Advokat merupakan profesi yang mulia, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, serta kegiatan profesi tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya supremasi hukum.
Cot Keumuneng Village North Aceh Regency Apparatus Assistance in the Draft Qanun Formation on the Khalwat Prohibition: Pendampingan Aparatur Gampong Cot Keumuneng Kabupaten Aceh Utara Dalam Pembentukan Draft Qanun Larangan Khalwat Nuribadah; Sofyan Jafar; Elidar Sari; Arif Rahman; Amrizal; Tri Widya Kurniasari
JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 9 No. 2 (2025): Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Publisher : DPD Jatim Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The assistance provided to the Gampong apparatus or Tuha Peut in drafting the qanun on khalwat is necessary due to the limited knowledge of the Gampong officials regarding the proper formulation of a qanun. As an official institution within the Gampong governance system, the apparatus plays a role in advising and providing recommendations to the leader (Keuchik) on matters concerning customary law, traditions, and societal norms. One of the key functions of the apparatus at the village level is to draft and formulate qanuns. Khalwat is a social phenomenon that deeply disturbs the community and is considered a violation (Jarimah Khalwat). According to Qanun No. 6 of 2014, khalwat is defined as the act of being in a closed or hidden place between two individuals of different genders who are not mahram and without a marital bond, with mutual consent, leading to an act of adultery. This phenomenon is frequently occurring in Cot Keumuneng, making it necessary to establish rules encapsulated in a Qanun. Tuha Peut, or another equivalent term, refers to a representative body within the village that consists of religious scholars, customary leaders, community figures, and intellectuals. A socialization event regarding this matter was conducted. The material presented included Qanun No. 9 of 2008 on the Promotion of Customary Life and Traditions, as well as the procedures for the formulation of Gampong Qanuns. This initiative is expected to enhance the understanding and knowledge of Gampong officials to enable them to draft an effective qanun on khalwat.
Integration of SDGs into Gender-Equitable Spatial Planning in Lhokseumawe City Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi; Jafar, Sofyan; Nugraha, Satriya; Sari, Elidar
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19284782

Abstract

This study examines the integration of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 5 (Gender Equality) and Goal 11 (Sustainable Cities and Communities), into gender-responsive spatial planning in Lhokseumawe City, Indonesia. Despite national mandates to mainstream SDGs in regional planning, spatial policies at the local level remain largely gender-neutral and insufficiently address socio-ecological vulnerabilities. This research aims to analyze the extent of SDG integration in spatial planning policies and to identify gaps in their implementation. Using a qualitative socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and analysis of policy documents, including the Regional Spatial Planning (RTRW) and related regulations. The findings reveal that while normative frameworks for gender mainstreaming exist, their operationalization in spatial planning remains partial, fragmented, and weakly institutionalized. Key challenges include limited gender-responsive budgeting, insufficient technical guidelines, and weak cross-sectoral coordination. Additionally, environmental pressures, particularly in coastal and water catchment areas, exacerbate spatial inequalities affecting vulnerable groups, especially women. This study contributes to the literature by reconceptualizing spatial planning as a transformative instrument that integrates gender justice and ecological sustainability within the SDG framework. It proposes a policy-oriented framework that embeds gender indicators into spatial planning instruments, strengthens participatory governance, and aligns local planning practices with global sustainability targets. The findings highlight the urgency of shifting from gender-neutral to gender-responsive spatial governance to achieve inclusive and sustainable urban development.
Collaboration and Legal Counseling on Understanding Women's Rights Globally in UKM and UiTM Malaysia Faisal, Faisal; Rahman, Arif; Sari, Elidar; Nur Aksa, Fauzah; Nurbaidah, Nurbaidah
Jurnal SOLMA Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v15i1.21369

Abstract

Background: Ada dua kegiatan pengabdian internasional yang dilakukan dalam kunjungan singkat kali ini, yaitu berupa pembahasan lebih lanjut tentang kerjasama yang sudah pernah dilakukan dengan pihak University Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Malikussaleh (Unimal) dan melakukan penyuluhan dengan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan Raflesia di University Teknologi MARA (UiTM). Kerjasama dan penyuluhan ini dilakukan untuk mendukung keberlanjutan akreditasi FH Unimal yang saat ini sudah mendapatkan akreditas Unggul melalui program pengabdian tingkat Internasional. Mengingat belum banyak pengabdian tingkat internasional yang dilakukan dalam dua tahun terakhir ini, maka muncullah ide pelaksanaan kegiatan ini.  Metode: Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian internasional kali ini adalah metode penyuluhan komunitas, khususnya komunitas perempuan yang tergabung dalam kelompok Raflesia, sekaligus menggunakan metode penyuluhan partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak untuk mencegah kekerasan secara golbal. Hasil: Kegiatan di kampus UKM hanya bincang-bincang santai tentang tahapan yang akan dilakukan sehingga diharapkan pada tiga atau empat bulan ke depan MoA antara FH Unimal dan Fakulty Undang Undang UKM bisa disetujui oleh Kementrian Perundangan Malaysia dan bisa dilanjutkan dengan proses kolaborasi kegiatan seperti yang pernah di lakukan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 lalu, yaitu berupa kegiatan penelitian, seminar dan penulisan buka bersama. Kesimpulan: Sedangkan kegiatan penyuluhan dengan peserta mahasiswa kelompok Raflesian UiTM adalah melakukan pemahaman akan pentingnya ilmu dan kesadaran perempuan terhadap hak-hak nya serta bagaimana pencegahan kekerasan yang mungkin bisa mereka alami serta mencakup kekerasan terhadap anak secara global.
Co-Authors abrari rizki falka Al Chaidar Amrizal Amrizal Amrizal Aprillalita, Dea Ardila, Saddatun Arif Rahman Arif Rahman Arja, Arin Burhanuddin Burhanuddin Chalik Mawardi Dian Rizki Dilshad Shaik E, Wildan Zacky Eny Dameria Faisal Faisal Faisal Faisal Ferdy Saputra Firdaus Firdaus Fitria Ningsih, Tanti Hadi Iskandar Hafilda, Nurul Hani Asri, Rosi Harun Harun Hidayat Hidayat Husni Husni Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jumadiah Kartika Amelia Manik, Putri Maharani, Cindi Mahzura, Mahzura Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Mansari, Mansari Marel Lisa, Putri Dian MARIA BINTANG ms, Azriel Falendra Muammar Muhammad Afif Muhammad Ali Muhammad Hatta Muhammad Nasir Muhammad Nasir Muhammad Sayuni Mukhlis M Nur Aksa, Fauzah Nurbaidah, Nurbaidah Nurdin MH Nurdin MH Nuribadah Nuribadah Nuribadah Nuribadah Nuribadah, Nuribadah Nurwijayanti Prayogi, Aldi Purnama Sari Putri Lina Wahyuni Putri, Sintia Rafly, Angga Dian Ramziati, Ramziati Rido Susanto Salman Abdul Muthalib Sastro, Marlia Satriya Nugraha Sayuni, Muhammad Sofyan Jafar Sofyan Jafar Sulaiman Sulaiman Sulaiman Sulaiman Syahwandi, Syahwandi T. Nazaruddin Thani, Shira Tri Widya Kurniasari Tri Widya Kurniasari Ummi Kalsum Ummi Kalsum Utomo, Widi Wizdhani, Thalitha Yenny Sri Wahyuni Yusrizal Hasbi Yusrizal Yusrizal Zul Akli