Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.246
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal SOLMA Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Nasional Lahan Suboptimal JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Elidar Sari
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TAHANAN HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN Kartika Amelia Manik, Putri; Hatta, Muhammad; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22465

Abstract

Terjadinya kematian tahanan bernama Saifullah akibat dugaan penganiayaan oleh empat anggota kepolisian di Polres Bener Meriah mencerminkan kesenjangan antara idealitas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 52 KUHP, dengan kenyataan di lapangan di mana pelaku hanya dijatuhi hukuman lima tahun tanpa pemberatan dan restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman terhadap aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian tahanan serta mengkaji kendala dan upaya penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku seharusnya diperberat berdasarkan Pasal 351 jo. Pasal 52 KUHP karena pelaku adalah aparat negara, dan wajib memperhatikan prinsip perlindungan HAM sebagaimana Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945. Kebaruan dari penelitian ini adalah penekanan pentingnya pemberatan hukuman dan restitusi bagi korban dalam kasus kekerasan oleh aparat serta perlunya sistem pengawasan eksternal. Kesimpulannya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas internal menjadi kendala utama, sehingga perlu penguatan pengawasan melalui Perkapolri Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal 108 KUHAP. Disarankan pembentukan unit penegakan hukum independen dan pemberian akses tetap bagi Komnas HAM serta LPSK untuk menjamin keadilan substantif dan mencegah pelanggaran berulang.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA LHOKSEUMAWE (Bawaslu Kota Lhokseumawe) Marel Lisa, Putri Dian; Sari, Elidar; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22749

Abstract

Dalam pelaksanaan Pemilu tidak jarang diwarnai oleh pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan keadilan Pemilu. Keberadaan Bawaslu menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menangani berbagai pelanggaran Pemilu, termasuk di tingkat kabupaten/kota seperti Kota Lhokseumawe. Peran Bawaslu menjadi ujung tombak dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai asas luber dan jurdil. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kota Lhokseumawe dalam penanganan pelanggaran Pemilu, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dan upaya yang telah dilakukan guna mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan Bawaslu, serta melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak Bawaslu Kota Lhokseumawe dan instansi terkait. Bawaslu Kota Lhokseumawe telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu lainnya, Bawaslu melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, registrasi dan pemeriksaan awal, klasifikasi dan penanganan berdasarkan jenis pelanggaran, serta tindak lanjut dan pemberian rekomendasi. Hambatan dalam menjalankan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu, meliputi keterbatasan SDM, minimnya sarana pendukung, kondisi geografis, keterbatasan bukti pelanggaran, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan pelatihan internal, menjalin koordinasi lintas lembaga, memetakan kerawanan Pemilu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menginisiasi program Gampong Demokrasi, serta bekerja sama dengan kampus dalam membangun pengawasan partisipatif. Diharapkan agar Bawaslu dapat memperoleh dukungan fasilitas yang lebih memadai, memperluas program pengawasan berbasis masyarakat, serta penguatan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu.
PERAN JAKSA DALAM MENGIMBANGI BANDING TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN NARKOTIKA (Studi Putusan : No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp) Aprillalita, Dea; Hatta, Muhammad; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22781

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pengajuan banding oleh terdakwa perkara narkotika untuk memperoleh keringanan hukuman. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jaksa dalam menyusun strategi hukum melalui kontra memori banding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dalam mengimbangi banding terdakwa dan mengkaji pengaruh kontra memori terhadap putusan akhir di tingkat banding. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta studi terhadap Putusan No. 12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jaksa sangat penting dalam menjaga keseimbangan hukum pada tingkat banding. Dalam perkara yang dikaji, jaksa telah menyusun kontra memori yang berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan rasional. Terdakwa mengajukan banding setelah dijatuhi pidana 7 tahun 6 bulan penjara. Jaksa menanggapi dengan kontra memori banding. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperberat hukuman menjadi 8 tahun penjara dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 buluan kurungan. Ini menunjukkan bahwa peran jaksa sangat menentukan dalam proses banding. Skripsi ini merekomendasikan agar Jaksa lebih aktif dan sistematis dalam menyusun kontra memori banding, serta agar pengadilan tinggi secara seimbang mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak dalam proses banding narkotika.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KAMPANYE HITAM MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Hani Asri, Rosi; Sari, Elidar; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23188

Abstract

Kegiatan pemilu tidak dapat dikesampingkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Strategi dalam berkampanye selalu ditandai dengan munculnya fenomena kampanye hitam . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan patung) dan dari studi kepustakaan (penelitian perpustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp24.000.000,00. Namun kendala dalam menjerat pelaku kampanye hitam melalui media sosial adalah pelaku menggunakan akun anonim sehingga tidak bisa teridentifikasi oleh penegak hukum. Sehingga diperlukan upaya optimalisasi kepada penegak hukum untuk memiliki alat yang memadai dalam mengidentifikasi pelaku dan keanggotaan dalam forensik siber.
PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya) Firdaus Firdaus, Firdaus; Sari, Elidar; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19802

Abstract

Aceh merupakan provinsi dengan status istimewa dan khusus yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai peraturan perundang- undangan. Pemerintahan desa di Aceh disebut Pemerintahan Gampong, dipimpin oleh Keuchik dan didukung perangkat lain termasuk Tuha Peut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tuha Peut, khususnya perempuan, dalam pemerintahan gampong, serta hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan masalah gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlibatan Tuha Peut, terutama perempuan, dalam urusan pemerintahan Gampong serta memahami hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai peran Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, khususnya dalam perumusan qanun, sehingga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tuha Peut di Gampong Kayee Raya belum optimal, terutama dalam perumusan qanun gampong, akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan anggota Tuha Peut. Kendala lain adalah perbedaan pendapat yang sering memicu perdebatan dan menghambat proses penyusunan qanun. Pemerintah disarankan memberikan pelatihan kepada anggota Tuha Peut untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih koheren dan sesuai dengan qanun. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian lanjutan terkait kebijakan dan kontribusi Tuha Peut dalam pemerintahan adat Aceh.
Cot Keumuneng Village North Aceh Regency Apparatus Assistance in the Draft Qanun Formation on the Khalwat Prohibition: Pendampingan Aparatur Gampong Cot Keumuneng Kabupaten Aceh Utara Dalam Pembentukan Draft Qanun Larangan Khalwat Nuribadah; Sofyan Jafar; Elidar Sari; Arif Rahman; Amrizal; Tri Widya Kurniasari
JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 9 No. 2 (2025): Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Publisher : DPD Jatim Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The assistance provided to the Gampong apparatus or Tuha Peut in drafting the qanun on khalwat is necessary due to the limited knowledge of the Gampong officials regarding the proper formulation of a qanun. As an official institution within the Gampong governance system, the apparatus plays a role in advising and providing recommendations to the leader (Keuchik) on matters concerning customary law, traditions, and societal norms. One of the key functions of the apparatus at the village level is to draft and formulate qanuns. Khalwat is a social phenomenon that deeply disturbs the community and is considered a violation (Jarimah Khalwat). According to Qanun No. 6 of 2014, khalwat is defined as the act of being in a closed or hidden place between two individuals of different genders who are not mahram and without a marital bond, with mutual consent, leading to an act of adultery. This phenomenon is frequently occurring in Cot Keumuneng, making it necessary to establish rules encapsulated in a Qanun. Tuha Peut, or another equivalent term, refers to a representative body within the village that consists of religious scholars, customary leaders, community figures, and intellectuals. A socialization event regarding this matter was conducted. The material presented included Qanun No. 9 of 2008 on the Promotion of Customary Life and Traditions, as well as the procedures for the formulation of Gampong Qanuns. This initiative is expected to enhance the understanding and knowledge of Gampong officials to enable them to draft an effective qanun on khalwat.
Collaboration and Legal Counseling on Understanding Women's Rights Globally in UKM and UiTM Malaysia Faisal, Faisal; Rahman, Arif; Sari, Elidar; Nur Aksa, Fauzah; Nurbaidah, Nurbaidah
Jurnal SOLMA Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v15i1.21369

Abstract

Background: Ada dua kegiatan pengabdian internasional yang dilakukan dalam kunjungan singkat kali ini, yaitu berupa pembahasan lebih lanjut tentang kerjasama yang sudah pernah dilakukan dengan pihak University Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Malikussaleh (Unimal) dan melakukan penyuluhan dengan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan Raflesia di University Teknologi MARA (UiTM). Kerjasama dan penyuluhan ini dilakukan untuk mendukung keberlanjutan akreditasi FH Unimal yang saat ini sudah mendapatkan akreditas Unggul melalui program pengabdian tingkat Internasional. Mengingat belum banyak pengabdian tingkat internasional yang dilakukan dalam dua tahun terakhir ini, maka muncullah ide pelaksanaan kegiatan ini.  Metode: Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian internasional kali ini adalah metode penyuluhan komunitas, khususnya komunitas perempuan yang tergabung dalam kelompok Raflesia, sekaligus menggunakan metode penyuluhan partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak untuk mencegah kekerasan secara golbal. Hasil: Kegiatan di kampus UKM hanya bincang-bincang santai tentang tahapan yang akan dilakukan sehingga diharapkan pada tiga atau empat bulan ke depan MoA antara FH Unimal dan Fakulty Undang Undang UKM bisa disetujui oleh Kementrian Perundangan Malaysia dan bisa dilanjutkan dengan proses kolaborasi kegiatan seperti yang pernah di lakukan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 lalu, yaitu berupa kegiatan penelitian, seminar dan penulisan buka bersama. Kesimpulan: Sedangkan kegiatan penyuluhan dengan peserta mahasiswa kelompok Raflesian UiTM adalah melakukan pemahaman akan pentingnya ilmu dan kesadaran perempuan terhadap hak-hak nya serta bagaimana pencegahan kekerasan yang mungkin bisa mereka alami serta mencakup kekerasan terhadap anak secara global.
Penguatan Peran Panglima Laot dalam Mendukung Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Aceh Singkil Arif Rahman; Elidar Sari; Layla Tunnur; Muammar Muammar; Fitria Mardhatillah; Tri Widya Kurniasari; Rahil Helmi
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Juli 2026
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v5i3.27186

Abstract

Kawasan Rawa Singkil di Aceh Singkil memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata berbasis mangrove, rawa, dan pesisir. Namun pengelolaan ekowisata masih menghadapi keterbatasan kapasitas aktor lokal, lemahnya koordinasi pemangku kepentingan, serta belum optimal pemanfaatan nilai adat dalam tata kelola wisata. Panglima Laot sebagai pemangku otoritas adat di wilayah laut dan pesisir memiliki posisi strategis, tetapi perannya dalam pengembangan ekowisata belum terintegrasi secara maksimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat peran Panglima Laot dalam mendukung pengelolaan ekowisata, meningkatkan pemahaman terkait prinsip keberlanjutan, konservasi ekosistem rawa–laut, serta mempercepat integrasi kearifan lokal dalam perencanaan wisata berbasis komunitas. Program dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif–kolaboratif melalui metode Participatory Action Research (PAR) dengan teknik kualitatif dan aksi pemberdayaan. Kegiatan melibatkan Panglima Laot, nelayan, Dinas Pariwisata, pelaku usaha wisata, akademisi, dan LSM. Tahapan utama mencakup pemetaan potensi dan tantangan, penguatan kapasitas berbasis edukasi, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan strategi kolaborasi pengembangan ekowisata berbasis adat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas Panglima Laot dalam memahami konsep pengelolaan wisata berkelanjutan, terbentuknya strategi kolaborasi multipihak yang menempatkan nilai adat sebagai dasar pengambilan keputusan, serta komitmen bersama dalam pengelolaan potensi wisata yang selaras dengan konservasi lingkungan. Program memberikan dampak berupa penguatan fungsi kelembagaan adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah, terbangun sinergi lintas sektor, serta terbentuk fondasi tata kelola ekowisata yang berpihak pada perlindungan ekosistem, penguatan identitas budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan Rawa Singkil.
Co-Authors abrari rizki falka Al Chaidar Amrizal Amrizal Amrizal Aprillalita, Dea Ardila, Saddatun Arif Rahman Arif Rahman Arja, Arin Burhanuddin Burhanuddin Chalik Mawardi Dian Rizki Dilshad Shaik E, Wildan Zacky Eny Dameria Faisal Faisal Faisal Faisal Ferdy Saputra Firdaus Firdaus Fitria Mardhatillah Fitria Ningsih, Tanti Hadi Iskandar Hafilda, Nurul Hani Asri, Rosi Harun Harun Hidayat Hidayat Husni Husni Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jumadiah Kartika Amelia Manik, Putri Layla Tunnur Maharani, Cindi Mahzura, Mahzura Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Mansari, Mansari Marel Lisa, Putri Dian ms, Azriel Falendra Muammar Muammar Muhammad Afif Muhammad Ali Muhammad Hatta Muhammad Nasir Muhammad Nasir Muhammad Sayuni Mukhlis M Muksalmina Muksalmina Nur Aksa, Fauzah Nurbaidah, Nurbaidah Nurdin MH Nurdin MH Nuribadah Nuribadah Nuribadah Nuribadah Nuribadah, Nuribadah Nurwijayanti Prayogi, Aldi Purnama Sari Putri Lina Wahyuni Putri, Sintia Rafly, Angga Dian Rahil Helmi Ramziati, Ramziati Rido Susanto Salman Abdul Muthalib Sastro, Marlia Sayuni, Muhammad Sofyan Jafar Sofyan Jafar Sulaiman Sulaiman Sulaiman Sulaiman Syahwandi, Syahwandi T. Nazaruddin Thani, Shira Tri Widya Kurniasari Tri Widya Kurniasari Tri Widya Kurniasari Ummi Kalsum Utomo, Widi Wizdhani, Thalitha Yenny Sri Wahyuni Yusrizal Hasbi Zul Akli