Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal SOLMA Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Nasional Lahan Suboptimal JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Solusi Masyarakat Dikara
Elidar Sari
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Model Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban (K3) di Kota Lhokseumawe Nuribadah, Nuribadah; Iskandar, Hadi; Jafar, Sofyan; Sari, Elidar; Rahman, Arif; Sari, Purnama
Seminar Nasional Lahan Suboptimal Vol 11, No 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-11 “Optimalisasi Pengelolaan Lah
Publisher : Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal (PUR-PLSO) Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nuibadah, N., Iskandar, H., Jafar, S., Sari, E., Rahman, A., Sari, P. (2023). Implementation model for gender mainstreaming in the beauty, cleanliness and order (K3) program in Lhokseumawe City. In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-11 Tahun 2023, Palembang  21 Oktober 2023. (pp. 65–77).  Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).The text discusses the implementation model of the K3 Program in Lhokseumawe City, which focuses on beauty, cleanliness, and order. The program aimed to ensure equal participation from both men and women in development. However, social norms and gender inequality often marginalize women, preventing them from accessing and governing the K3 programs. The research method used is qualitative, employing a sociological empirical/juridical approach. Primary and secondary data were collected through interviews with selected individuals who represent the relevance of the research. The results reveal a model for implementing gender mainstreaming in the K3 Program, which includes direct and indirect supervision, providing equal opportunities for men and women, and program monitoring and evaluation. Challenges in implementing gender mainstreaming in Lhokseumawe City include a lack of concern among individuals, erosion of ethics and morals, and the absence of a Standard Operating Procedure (SOP). Efforts made to address these challenges include creating a website on gender issues, involving women in all stages of the program, forming a women's community, and reviving abandoned clean-up activities. It is recommended that women be involved in the drafting of SOPs for the implementation of the K3 Program and Qanun orderliness.
Publik Hearing Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Aceh Utara Faisal, Faisal; Jamaluddin, Jamaluddin; Sari, Elidar; Jumadiah, Jumadiah; Ramziati, Ramziati
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i2.13306

Abstract

Background: Pemerintah telah mengeluarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun, ketentuan yang ada belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan pencegahan dan pengendalian penyakit secara seksama. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan terhadap rancangan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam mewujudkan kepastian hukum dan peran pemerintah serta masyarakat. Metode: Kegiatan ini dilakukan secara public hearing yaitu Focus Group Discussion, dimana Tim Pengabdian menyampaikan materi, diskusi, dan tanya jawab. Subyek dalam pengabdian ini meliputi Pemerintahan Aceg Utara, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah Aceh Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, diskusi dan dokumentasi. Hasil: Hasil dari kegiatan ini, pentingnya regulasi secara khusus dalam bentuk qanun Kabupaten Aceh Utara untuk mencegah dan mengendalikan penyakit dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Kesimpulan: Focus Group Discussion merekomendasikan pentingnya regulasi khusus untuk mengatur berbagai norma dan mengikat pemerintah dan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh Kabupaten Aceh Utara.
Putusan Efektivitas Sosialisasi Sidang Itsbat Nikah dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Utara Sari, Elidar; Kurniasari, Tri Widya; Nuribadah; Thani, Shira; Rahman, Arif; Faisal, Faisal
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i3.16427

Abstract

Background: Untuk menghindari terhalangnya akses pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dilakukan Itsbat Nikah di Mahkamah Syariah agar perkawinannya tercatat di KUA. Pengabdian (PKM) ini dilakukan agar warga di Kabupaten Aceh Utara yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA mengajukan sidang Itsbat Nikah untuk dapat melengkapi administrasi kependudukannya. Metode: Service Learning (SL) melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. SL mengintegrasikan secara langsung Hukum Administrasi Negara (HAN). Hasil: Mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait masih adanya perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Selain karena masih ada yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi pemenuhan hak yang dimilikinya sebagai warga negara, ternyata masih ada juga yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan itu cukup secara agama saja. Dengan adanya Modul Administrasi Kependudukan maka masyarakat akan dapat lebih mudah melengkapi dokumen administrasi kependudukannya. Kesimpulan: Putusan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tidak hanya menjadi bukti bahwa negara mengakomodir pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi suami, istri, dan anak dalam pernikahan yang belum tercatat di KUA, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kebijakan inklusif yang menjamin perlindungan hak identitas seluruh anggota keluarga serta memperluas studi hukum perkawinan dan kependudukan di Indonesia.
Efektivitas Persidangan Elektronik Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian Terhadap Pidana Jinayah di Mahkamah Syariyah Banda Aceh) Ardila, Saddatun; Jamaluddin, Jamaluddin; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19557

Abstract

Pelaksanaan persidangan elektronik diharapkan dapat membantu penyelenggaraan keadilan selama terjadinya pandemi, namun proses pelaksanaan persidangan secara elektronik bahkan masih dilakukan oleh Mahkamah Syariyah Banda Aceh setelah dinyatakan berakhirnya masa pandemi, sehingga evaluasi terhadap langkah-langkah pelaksanaan persidangan perlu untuk dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik serta hambatan dan upaya hukum yang dilakukan dalam persidangan secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan elektronik belum cukup dikatakan efektif untuk dilaksanakan, namun terdapat perbedaan pendapat dimana jika dilihat dari pemenuhan asas-asas hukum bahwa persidangan elektronik memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun hambatan yang terjadi dalam proses persidangan secara elektronik yaitu masalah teknologi, kurangnya pemahaman, regulasi dan kebijakan, serta juga belum mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Kesimpulan Pelaksanaan persidangan melalui elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan persidangan elektronik dianggap belum mampu merangkul semua pencari keadilan dan memberi manfaat pada setiap subjek yang terlibat.Kata Kunci; Efektivitas, Persidangan Elektronik, PERMA Nomor 4 Tahun 2020.
PERAN POLISI RESORT LHOKSEUMAWE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN Prayogi, Aldi; Sari, Elidar; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18995

Abstract

Tindakan menerima uang yang diperoleh melalui cara yang tidak sah merupakan pelanggaran hukum yang berat. Tulisan ini berupaya untuk mengeksplorasi peran penting Kepolisian Resor Lhokseumawe dalam mengungkap kejahatan keuangan semacam itu di Kota Lhokseumawe, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menangani masalah ini secara efektif. Penelitian penulis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji peran penting Kepolisian Resor Lhokseumawe dalam menanggulangi tindak pidana transaksi keuangan ilegal di Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum ini dalam menangani kegiatan kriminal tersebut secara efektif. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Kajian penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Resor Lhokseumawe menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana tersebut dapat dibenarkan, karena perbuatan terdakwa semata-mata hanya berkaitan dengan perbuatan menerima uang. Perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Penulis menganjurkan agar Kepolisian Resor Lhokseumawe memberikan sanksi yang lebih berat kepada oknum yang terbukti menerima uang, karena perbuatannya mengganggu kerukunan masyarakat.
EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELEBIHI BATAS IZIN TINGGAL (STUDI PENELITIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II KOTA LHOKSEUMAWE) Wizdhani, Thalitha; Nasir, Muhammad; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20132

Abstract

Masalah warga negara asing (WNA) yang melebihi batas izin tinggal menjadi tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 sebagai pedoman untuk menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan peraturan tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 terhadap penanganan WNA yang melebihi batas izin tinggal serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dari petugas imigrasi serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe telah berjalan sesuai prosedur, mencakup pemberian sanksi administratif, deportasi, dan pencegahan masuk kembali. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya kesadaran hukum WNA. Kesimpulannya, meskipun peraturan tersebut cukup efektif dalam menangani pelanggaran izin tinggal, peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas petugas diperlukan untuk optimalisasi penerapannya. Kata Kunci: Efektifitas, izin tinggal, warga negara asing, imigrasi
Dengar Pendapat Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Satu Gampong Satu Perawat Jamaluddin, Jamaluddin; Faisal, Faisal; Yusrizal, Yusrizal; Sastro, Marlia; Sari, Elidar
Jurnal SOLMA Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v14i2.19068

Abstract

Pendahuluan: Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian dari cita-cita nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan layanan kesehatan yang bersifat nondiskriminatif, partisipatif, melindungi, dan berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung percepatan, kemudahan akses, peningkatan kualitas layanan kesehatan di gampong, serta menjaga keberlanjutan pelayanan keperawatan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghadirkan perawat gampong (Pergam). Metode: Kegiatan pengabdian dilakukan melalui metode public hearing untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam merumuskan Rancangan Qanun "Satu Gampong Satu Perawat" di Kabupaten Aceh Utara. Peserta berjumlah 30 orang dari unsur pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat. Hasil: Program ini mampu mempercepat dan mempermudah pelayanan kesehatan di gampong serta meningkatkan kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan: Public hearing menunjukkan perlunya qanun yang mengatur tugas, rekrutmen, dan pembinaan perawat gampong agar pelayanan berjalan efektif dan berkelanjutan.
PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR Rafly, Angga Dian; Sari, Elidar; Kalsum, Ummi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21450

Abstract

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat tidak mampu memperoleh kebenaran dan persamaan di hadapan hukum. Layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, serta pendampingan hukum dalam berbagai jenis perkara, baik pidana maupun perdata. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dimana akan menghasilkan data berupa deskritif dan kata-kata yang tertulis atau wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Posbankum adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan ketentuan bagi kemiskinan atau mencari keadilan, adapun hambatan pelaksanaan Posbakum yaitu kekurangan anggaran dan melemahkan anggota pelaksana Posbankum, sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran bagi Pengadilan Pematang Siantar agar lebih memperhatikan Posbankum serta mempersipkan kader atau anggota Posbankum baru yang peka untuk menghadapi masyarakat namun dibalik itu juga menggunakan media sosial untuk Posbankum bagi masyarakat.
PERAN PARTAI ACEH DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Penelitian di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe) Fitria Ningsih, Tanti; Sari, Elidar; Hadi Iskandar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21759

Abstract

Partai politik memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang sadar politik melalui pendidikan politik yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di Aceh, kewajiban ini melekat kuat pada Partai Aceh sebagai partai lokal dominan yang memiliki basis massa luas, termasuk di Kota Lhokseumawe. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Aceh masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya partisipasi politik, minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme demokrasi, dan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Lhokseumawe, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe, melibatkan anggota partai, masyarakat, dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Aceh telah menjalankan pendidikan politik melalui kaderisasi, seminar, dialog publik, penyuluhan berbasis komunitas, dan forum diskusi terbuka yang menjangkau pemilih pemula, perempuan, dan kelompok marjinal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan hak politik, pemahaman pemilu, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik. Namun, rendahnya minat masyarakat, terutama dari kalangan muda, menjadi tantangan utama. Untuk itu, Partai Aceh melakukan pendekatan kreatif yang disesuaikan dengan karakteristik generasi muda. Disimpulkan bahwa Partai Aceh berperan dalam penguatan demokrasi melalui pendidikan politik, meskipun masih terdapat hambatan partisipatif. Disarankan agar Partai Aceh memperkuat strategi komunikasi dan optimalisasi media sosial untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum terlibat aktif.
OPTIMALISASI AFFIRMATIVE ACTION DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI DPRD KABUPATEN LANGKAT Putri, Sintia; Sari, Elidar; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22418

Abstract

Dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Langkat perlu memperkuat Kebijakan affirmative action untuk meningkatkan representasi perempuan, hal ini mengingat bahwa keterwakilan perempuan cenderung mengalami kemunduran, namun demikian penerapan kebijakan affirmative action yang diharapkan mampu mendongkrak partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih belum menunjukan hasil optimal. Walaupun UU Pemilu mewajibkan partai politik umtuk mencantumkan minimal 30% dalam keterwakilan perempuan, pada kenyataannya jumlah anggota legislatif yang terpilih di DPRD Kabupaten Langkat masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses optimalisasi kebijakan affirmatif action dalam keterwakilan perempuan berdasarkan UU Pemilu, serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam proses optimalisasi affirmative action Kabupaten langkat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Proses optimalisasi affirmative action pada keterwakilan perempuan meliputi penguatan regulasi, penguatan peran partai politik, menyediakan ruang lebih dan evaluasi kebijakan. Namun pada pemilu 2024 anggota DPRD Kabupaten Langkat belum menunjukan angka keterwakilan perempuan sesuai yang di harapkan. Untuk seluruh pihak terkait perlu menjalankan peran secara aktif dan kolaboratif. Partai politik harus memperkuat komitmen terhadap afirmasi gender melalui kaderisasi, pelatihan politik, dan penempatan strategis calon perempuan dalam daftar legislative, dan untuk perempuan yang ingin berpartisipasi aktif dalam politik di harapkan mempersiapkan diri sejak dini melalui peningkatan kapasitas, wawasan politik, dan keterampilan kepemimpinan.
Co-Authors abrari rizki falka Al Chaidar Amrizal Amrizal Aprillalita, Dea Ardila, Saddatun Arif Rahman Arif Rahman Arja, Arin Burhanuddin Burhanuddin Chalik Mawardi Dian Rizki Dilshad Shaik E, Wildan Zacky Eny Dameria Faisal Faisal Faisal Faisal Ferdy Saputra Firdaus Firdaus Fitria Ningsih, Tanti Hadi Iskandar Hafilda, Nurul Hani Asri, Rosi Harun Harun Hidayat Hidayat Husni Husni Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jumadiah Kartika Amelia Manik, Putri Maharani, Cindi Mahzura, Mahzura Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Mansari Marel Lisa, Putri Dian MARIA BINTANG ms, Azriel Falendra Muammar Muhammad Afif Muhammad Ali Muhammad Hatta Muhammad Nasir Muhammad Nasir Muhammad Sayuni Mukhlis M Nurdin MH Nurdin MH Nuribadah Nuribadah Nuribadah Nuribadah, Nuribadah Nurwijayanti Prayogi, Aldi Purnama Sari Putri Lina Wahyuni Putri, Sintia Rafly, Angga Dian Ramziati, Ramziati Rido Susanto Salman Abdul Muthalib Sastro, Marlia Sayuni, Muhammad Sofyan Jafar Sulaiman Sulaiman Sulaiman Sulaiman Syahwandi, Syahwandi T. Nazaruddin Thani, Shira Tri Widya Kurniasari Ummi Kalsum Ummi Kalsum Utomo, Widi Wizdhani, Thalitha Yenny Sri Wahyuni Yusrizal Hasbi Yusrizal Yusrizal Zul Akli