Articles
<![CDATA[CONFLICT STAGES BETWEEN PT KERETA API AND BANDUNG CITIZEN ]]>
<![CDATA[Johani, Riany Ambonnari]]>;
<![CDATA[Nulhaqim, Soni Akhmad]]>;
<![CDATA[Gutama, Arie Surya]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2018): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.335 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v5i2.18359
<![CDATA[ABSTRACTThe research background between PT KAI and citizen is due to densely populated area which is one of the citizen phenomena. The purpose of this research is to describe conflict stages that were occurred. This research used theory regarding conflict stages by Simon fisher which will be implicated toward social work and social workerâs role on conflict resolution. This qualitative descriptive research used study case technique in which informants are chosen based on purposive sampling such as public figure on society, governmental institution, and other party outside citizen and PT KAI. The research result reveal that pre-conflict firstly triggered by claiming of land by PT KAI toward area of resident on west station citizen. The confrontation started when PT KAI spread letter for land clearing toward West station residents. The situation became intense when PT KAI accompanied by police and soldiers came to residents for clearing of houses. It results into 53 families on west station street loss their home as places to shelter and food stall for living. After conflict, there were involvements of Bandung government, student sympathizers, and society organization for conflict resolution that support this problem to be carried out on legal path. The trial was won by residents of west station. This research suggest that there must be recovery program for residents that loss their home and involvement of parties that had crucial roles on society. ABSTRACTThe research background between PT KAI and citizen is due to densely populated area which is one of the citizen phenomena. The purpose of this research is to describe conflict stages that were occurred. This research used theory regarding conflict stages by Simon fisher which will be implicated toward social work and social workerâs role on conflict resolution. This qualitative descriptive research used study case technique in which informants are chosen based on purposive sampling such as public figure on society, governmental institution, and other party outside citizen and PT KAI. The research result reveal that pre-conflict firstly triggered by claiming of land by PT KAI toward area of resident on west station citizen. The confrontation started when PT KAI spread letter for land clearing toward West station residents. The situation became intense when PT KAI accompanied by police and soldiers came to residents for clearing of houses. It results into 53 families on west station street loss their home as places to shelter and food stall for living. After conflict, there were involvements of Bandung government, student sympathizers, and society organization for conflict resolution that support this problem to be carried out on legal path. The trial was won by residents of west station. This research suggest that there must be recovery program for residents that loss their home and involvement of parties that had crucial roles on society.]]>
<![CDATA[PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM MEMBANGUN RESOLUSI KONFLIK MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MASYARAKAT NELAYAN DI DESA ERETAN WETAN KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Nulhaqim, Soni Akhmad]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.228 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i3.18623
<![CDATA[ ABSTRAKKegitan PPM ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa masyarakat di Desa Eretan Wetan Kecamatan KandanghaurKabupaten Indramayu yang sangat menggantungkan hidup pada hasil laut. Pola pikir masyarakat yang belum terbuka dan terbatasnya kemampuan di bidang lain mendorong masyarakat menjadi nelayan tangkap. Padahal disisi lain banyak potensi lain yang dapat dimaksimalkan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh penghasilan. Salah satunya yaitu melalui kegiatan kewirausahaan. Dalam kegiata ini Tim PPM melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai alternatif mata pencaharian lain. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu upaya resolusi konflik pada masyarakat nelayan di Desa Eretan Wetan agar konflik akibat persaingan sumber daya ekonomi (perikanan dan kelautan) di masyarakat nelayan tersebut dapat berkurang.Tujuan kegiatan PPM ini yaitu, pertama kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat nelayan Desa Eretan Wetan dalam melakukan kegiatan kewirausahaan. Kedua, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Ketiga, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu upaya upaya resolusi konflik pada masyarakat nelayan Desa Eretan Wetan.Kegitan  PPM ini  dilakukan  dengan melakukan  kegiatan persiapan,  pemetaan  wilayah,  pelaksanaan  pelatihan  dan monitoring serta evaluasi. Indikator keberhasilan dari kegiatan PPM ini yaitu meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi dalam bidang kewirausahaan bagi masyarakat Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.  ]]>
<![CDATA[RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Humaedi, Sahadi]]>;
<![CDATA[Kudus, Imaunudin]]>;
<![CDATA[Pancasilawan, Ramadhan]]>;
<![CDATA[Nulhaqim, Soni Akhmad]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.104 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v8i1.16032
<![CDATA[Pilkada serentak sudah dilakukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017, yang diikuti oleh 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Khusus di Jawa Barat daerah yang akan mengadakan pilkada ini adalah Kota Cimahi. Walaupuan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan cukup kecil dibandingkan daerah lain, hanya tingkat kerawanan akan menjadi besar jika potensi konflik Pilkada di Jawa Barat dikaitkan dengan Pilkada Gubernur di Tahun 2018. Dengan tujuan melihat potensi konflik Tahun 2017, penelitian ini akan menggambarkan peta konflik pilkada dalam Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Khususnya di wilayah Kota Cimahi. Dengan mengkaitkan isu Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 maka model resolusi konflik Pilkada di Jawa Barat menjadi suatu kondisi yang diharapkan ada dan dapat diimpelementasikan di Jawa Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa Konflik yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang tidak menjadi pemicu timbulnya konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilh dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.Sementara itu resolusi konflik yang yang dibangun diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak meluas menjadi konflik dipermukaan, Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level[1], atau biasa diterjemahkan dengan âmenenggelamkan konflik di bawa permukaanâ, atau biasa disebut pula transformasi konflik.Kata Kunci : Pilkada, Konflik Pilkada, Resolusi Konflik]]>
<![CDATA[Analisis Kompetensi Peran Pemimpin dalam Memberikan Pelayanan Sosial di LKSA Panti Asuhan Masyithoh Kota Lubuklinggau ]]>
<![CDATA[Nurwahyuliningsih, Eka]]>;
<![CDATA[Nulhaqim, Soni Akhmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jiis.v7i1.29944
<![CDATA[Setiap organisasi pelayanan kemanusiaan memerlukan sosok pemimpin yang dapat memimpin lembaga dengan baik serta dapat memberikan dan mengembangkan kualitas pelayanan sosial yang efektif dan efisien. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi administrator sebagai penunjang keberlangsungan dalam melaksanakan peranannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yakni pengetahuan, sikap dan tindakan. Peran seorang pemimpin seringkali dilihat sebagai faktor utama dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan proses organisasi lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemimpin dalam memberikan pelayanan sosial di LKSA Panti Asuhan Masyithoh ditinjau dari kompetensi administrator pekerjaan sosial menurut teori Skidmore. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan yakni pemimpin panti mampu berkomitmen dan berdedikasi menjalankan tugasnya dengan baik serta ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, pemimpin panti telah menerapkan kompetensi administrator pekerjaan sosial. Ketiga kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin menjadi perpaduan yang utuh untuk memberikan pelayanan sosial kepada penerima manfaat, yakni anak-anak yang berada di LKSA Panti Asuhan Masyithoh.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS DI KOTA CIMAHI) ]]>
<![CDATA[Ishak Fadlurrohim]]>;
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>;
<![CDATA[Sri Sulastri]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 2 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.079 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i2.20326
<![CDATA[Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbangkan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan inektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru. Pelaksanaan program BPNT (mencakup : registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri dari Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/ Kota, Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Weinbach (1994) dalam Kettner (2002), mengatakan bahwa, manajemen dapat dianggap sebagai fungsi spesifik yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (studi kasus di Kota Cimahi). Informan ditentukan berdasarkan purposive sampling (Informan ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu peneliti), teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (indeph interview, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Artikel ini menunjukkan Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Inilah yang menjadi sistem manajemen baru.]]>
<![CDATA[PERFORMA PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 4, No 2 (2014): Share Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.47 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v4i2.13062
<![CDATA[Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang terus berkembang menjawab kebutuhan pelayanan sosial. Di Indonesia, pekerjaan sosial berkembang menjadi dua kategori yang diakui pemerintah, yaitu relawan sosial dan pekerja sosial profesional. Relawan sosial yang kegiatan yang bersifat charity dan philanthrophy dapat dilakukan oleh siapa saja dengan latar belakang apa saja. Namun demikian, pekerja sosial profesional adalah kegiatan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam menjawab kebutuhan pelayanan sosial. Pekerja sosial profesional merupakan lulusan dari pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang ada di Indonesia. Ketersediaan pekerja sosial profesional tergantung pada performa pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Kualitas pendidikan ilmu Kesejahteraan Sosial dapat didukung salah satunya dengan keberadaan Asosiasi Pendidikan Pekerjaan Sosial. Di Indonesia, asosiasi ini dikenal sebagai Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI). Ikatan pendidikan sangat penting dalam membangun kerjasama dan kesepakatan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan terkait dengan tuntutan perkembangan kebutuhan pekerja sosial profesional. Saat ini di Indonesia sudah terdaftar tiga puluh enam (36) sekolah yang mengajarkan pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial sebagaianggota dari IPPSI. 36 sekolah tersebut terbagi menjadi beberapa kategori kementerian, yaitu (10) perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud, sembilan belas (21) perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Kopertis, satu (1) perguruan tinggi di bawah Kemensos, serta lima (4) perguruan tinggi di bawah Kemenag.]]>
<![CDATA[RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Sahadi Humaedi]]>;
<![CDATA[Imaunudin Kudus]]>;
<![CDATA[Ramadhan Pancasilawan]]>;
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.104 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v8i1.16032
<![CDATA[Pilkada serentak sudah dilakukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017, yang diikuti oleh 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Khusus di Jawa Barat daerah yang akan mengadakan pilkada ini adalah Kota Cimahi. Walaupuan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan cukup kecil dibandingkan daerah lain, hanya tingkat kerawanan akan menjadi besar jika potensi konflik Pilkada di Jawa Barat dikaitkan dengan Pilkada Gubernur di Tahun 2018. Dengan tujuan melihat potensi konflik Tahun 2017, penelitian ini akan menggambarkan peta konflik pilkada dalam Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Khususnya di wilayah Kota Cimahi. Dengan mengkaitkan isu Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 maka model resolusi konflik Pilkada di Jawa Barat menjadi suatu kondisi yang diharapkan ada dan dapat diimpelementasikan di Jawa Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa Konflik yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang tidak menjadi pemicu timbulnya konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilh dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.Sementara itu resolusi konflik yang yang dibangun diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak meluas menjadi konflik dipermukaan, Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level[1], atau biasa diterjemahkan dengan ‘menenggelamkan konflik di bawa permukaan”, atau biasa disebut pula transformasi konflik.Kata Kunci : Pilkada, Konflik Pilkada, Resolusi Konflik]]>
<![CDATA[THE PRIMARY PROFESSION OF SOCIAL WORKER: EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI ]]>
<![CDATA[Rizki Bunga Lestari]]>;
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>;
<![CDATA[Maulana Irfan]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 4, No 2 (2014): Share Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.326 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v4i2.13078
<![CDATA[Esensi mendasar dari kemasan pembangunan kesejahteraan sosial melalui berbagai pelayanan adalah pemerataan kesejahteraan hidup seluruh komponen bangsa dengan standar hak asasi manusia. Dengan basis hak asasi, kualitas pelayanan sudah menjadi tuntutan. Pelayanan sosial sebagai tuntutan hak asasi manusia sangat penting, dan kualitas pelayanan yang baik menjadi keharusan yang tidak dapat dipungkiri. Karenanya, pelayanan sosial harus terencana secara sistematis, serta memenuhi standar kualitas pelayanan yang sesuai dengan filosofi bangsa, dan tuntutan profesionalisme. Dalam situasi dan kondisi perkembangan permasalahan sosial dan tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada keadilan untuk semua dan melindungi hak asasi manusia pada masa yang akan datang, dibutuhkan tenaga-tenaga profesional pekerjaan sosial. Maka, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengubah mindset masyarakat, meningkatkan eksistensi pekerja sosial sebagai suatu profesi kepada khalayak bukan hanya sekedar kegiatan charity melainkan sebagai suatu profesi yang memiliki knowledge, skill, dan values dalam praktiknya.]]>
<![CDATA[PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015 STUDI KASUS: UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS PADJADJARAN, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG ]]>
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>;
<![CDATA[Dudy Heryadi Heryadi]]>;
<![CDATA[Ramadhan Pancasilawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Ferdryansyah]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 6, No 2 (2016): Share Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (864.935 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v6i2.13209
<![CDATA[Perguruan Tinggi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia juga turut berperan dalam menghadapi ASEAN Community. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan UNPAD, ITB, dan UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi ASEAN Community. Penelitian ini menyajikan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari tiga institusi sebagai representasi dari keadaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.Teori yang digunakan untuk mengkaji tema penelitian ini menggunakan perspektif Kesejahteraan Sosial khususnya Teori Social Development dan perspektif Hubungan Internasional dengan Teori Epistemic Community. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Sumber data meliputi data primer melalui indepth interview maupun data sekunder dengan analisis deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga perguruan tinggi tersebut sudah melakukan persiapan dalam menghadapi ASEAN Community. Hal tersebut dilihat dari aspek-aspek visi dan misi; aturan; pedoman tata kelola; student body; sumber daya manusia; infrastruktur; tri dharma perguruan tinggi; kerjasama internasional.]]>
<![CDATA[PERAN PIMPINAN PANTI PELAYANAN SOSIAL PENGEMIS GELANDANGAN ORANG TERLANTAR (PGOT) MARDI UTOMO DALAM UPAYA REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN UNTUK KEMANDIRIAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) ]]>
<![CDATA[Maryatun Maryatun]]>;
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 10, No 2 (2020): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/share.v10i2.30639
<![CDATA[ABSTRAKAdministrator memiliki peran besar dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi panti pelayanan sosial melalui upaya rehabilitasi dan pemberdayaan untuk kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional ataupun penunjang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus pengemis, gelandangan orang terlantar (PGOT). Dalam melaksanakan tugas pokok rehabilitasi, panti pelayanan sosial PGOT Mardi Utomo menselaraskannya dengan upaya pemberdayaan melalui pelaksanaan manajemen open system dengan media pengembangan Taman Edukasi Pelangi dan Agrososial Mardi Utomo. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan/tindakan kepala panti dalamupaya rehabilitasi dan pemberdayaan untuk kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Teori yang digunakan untuk mengetahui peranan administrator dalam penelitian ini menggunakan konsep organisasi layanan manusia dilihat dari Social Work Administrator. Metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang sudah melaksanakan peran/ tindakannya dengan baik dalam upaya rehabilitasi dan pemberdayaan dilihat dari aspek penerimaan, kreatif, demokrasi, kepercayaan, perencanaan, pengorganisasian dan pembuatan keputusan yang terkait upaya rehabilitasi dan pemberdayaan sosial untuk kemandirian PPKS.ABSTRACK Administrators have a large role in the implementation of the functioning duties of social services through rehabilitation and empowerment efforts for the independence of social welfare service (PPKS). Social Services Orphanage Beggar Homeless People Displaced Mardi Utomo Semarang has a duty in the field of social rehabilitation with social welfare problems especially beggars, homeless people displaced. Panti Mardi Utomo aligns it with empowerment efforts through the implementation of open system management with the development media of Taman Pendidikan Pelangi and Agrosocial Mardi Utomo. This research aims to illustrate the role of nursing heads in rehabilitation and empowerment for the independence of social welfare service. To find out the role of an administrator using the human services organization concept is viewed from the Social Work Administrator. Qualitative descriptive research methods, interview data collection techniques and literature studies. The results showed the head of Social Services Forgging Homeless People Mardi Utomo Semarang has performed a good role in rehabilitation and empowerment from the aspects of acceptance, creative, democracy, trust, planning, organizing and decision making related to rehabilitation and social empowerment for PPKS independence. ]]>
