p-Index From 2021 - 2026
5.491
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Hayckel, Edralin; Paskarina, Caroline; Solihah, Ratnia
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.51666

Abstract

Tulisan ini mengkaji peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas proses dan hasil penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu sebagai electoral supervisory, bertugas mengawasi jalannya pemilu. Hadirnya Bawaslu adalah untuk mencegah dan meminimalkan pelanggaran atau kecurangan pemilu yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penulis menguraikan prinsip-prinsip International IDEA yang harus diterapkan, khususnya oleh Bawaslu sebagai penjaga integritas pemilu di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa isu integritas penyelenggara pemilu masih menjadi perhatian khusus bagaimana seharusnya Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan yang dapat mendukung terwujudnya integritas dengan dihadapkan banyaknya permasalahan dan tantangan dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Bawaslu harus memperkuat sumber daya untuk menghilangkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, sehingga integritas personal jajaran pengawas pemilu dapat mendukung terwujudnya integritas kelembagaan Bawaslu. This article examines the role of fundamental principles of election administration in improving the integrity of the election process and results. Not only the General Election Commission, Bawaslu as electoral supervisory, is tasked with supervising the course of the election. The presence of Bawaslu is to prevent and minimize election violations or fraud that may occur. Using descriptive analysis methods, the author outlines the principles of International IDEA that must be implemented, especially by Bawaslu as the guardian of election integrity in Indonesia. The results of the study show that the issue of election organizer integrity is still a particular concern for how Bawaslu should carry out supervisory functions that can support the realization of integrity in the face of many problems and challenges in election supervision in Indonesia. Bawaslu must strengthen its resources to eliminate its limitations, so that the personal integrity of the election supervisory staff can support the realization of Bawaslu's institutional integrity.
Pengaruh Keberagaman terhadap Pengambilan Keputusan: Studi Kasus Pemerintah Desa Ngadas Achadiat, Karina Ayu Triutami; David, Aaron Kris; Syukri, Mohammad Kholis; Purnama, Gita Aulia; Paskarina, Caroline
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1687

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai proses pengambilan keputusan di tengah masyarakat yang majemuk di wilayah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan guna mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan yang berlangsung di Desa Ngadas dan bagaimana proses tersebut mengakomodasi keberagaman masyarakat yang ada. Penelitian ini dirasa memiliki urgensi atau signifikansi yang cukup tinggi sebab pada umumnya masih sedikit penelitian yang membahas terkait aspek multikulturalisme dalam ranah politik daerah khususnya di desa, terutama yang dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ngadas dengan keberagaman masyarakatnya, terutama pada agama yang dianut dalam melakukan pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah bersama yang diwadahi oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keputusan yang diambil bisa jadi tidak mengakomodasi seluruh warga mengingat sifat peraturan pemerintah yang mengikat, tetapi pemerintah Desa Ngadas selalu menerapkan prinsip partisipatif, mencakup: gotong royong; musyawarah; peran adat.
REKAYASA SOSIAL MELALUI APLIKASI TEKNOLOGI PADA MASYARAKAT PENAMBANG PASIR BESI DI PESISIR SELATAN JAWA BARAT Yunita, Desi; Gunawan, Wahju; Paskarina, Caroline; Sutrisno, Budi
CREATIVE RESEARCH JOURNAL Vol 3 No 02 (2017): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v3i02.89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan penambangan berdampak pada adanya perubahan dalam masyarakat. Serangkaian tahapan penelitian yang dilakukan memperlihatkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat telah mendorong perubahan yaitu pada struktur, budaya dan ekonomi. Tiga elemen yang mengalami perubahan tersebut merupakan akibat langsung dari adanya penambangan pasir besi. Dimana kegiatan penambangan pasir besi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada pola interaksi, perubahan cara pandang, dan juga memunculkan kelompok-kelompok sosial baru. Perubahan budaya dapat diamati dari berubahnya sistem mata pencaharian masyarakat yang juga mempengaruhi pola relasi dalam masyarakat. sedangkan perubahan ekonomi ditunjukkan dengan beralihnya mata pencaharian, namun hal tersebut tidak secara signifikan merubah kondisi perekonomian masyarakat. Pengaplikasian teknologi telah berhasil mendorong perubahan cara pandang, perubahan sikap, pola pikir, meningkatkan pendapatan masyarakat secara ekonomi, dan mendorong kegiatan penambangan yang ramah lingkungan
Orientasi Politik Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019: The Political Orientation of Extra-Campus Student Organizations in the 2019 Presidential Election Fathullah Syahrul; Caroline Paskarina; R Widya Setiabudi Sumadinata
Society Vol 8 No 2 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i2.201

Abstract

This research aims to analyze extra-campus student organizations' political orientation in the 2019 presidential election in Makassar city using the qualitative descriptive research methods approach. Data collection methods use in-depth interviews and literature studies. Informants selection using purposive sampling techniques. This research indicates that internal factors relate to the extra-campus student organization's internal conditions in the 2019 presidential election in Makassar city. These internal conditions include encouraging their cadres to mature politically and democratically, maintaining the neutrality and idealism of cadres, and keeping the nation and state integrity. Besides, they supervise the government by conducting dialogue and discussion. At the same time, they imply that the 2019 presidential election's political agenda is a learning arena and rejects practical politics and oversees the candidate's vision and mission and every government policy by conducting studies. External factors are related to the influence from outside the extra-campus student organization, namely the alumni organization. The eight extra-campus student organizations consisting of HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, and GEMA Pembebasan stated no intervention to select one candidate pair in the 2019 presidential election in Makassar city based on alumni's organizational instructions. There are three political orientations in the extra-campus student organizations in Makassar city: first, cognitive political orientation, second, affective political orientation, and third, evaluative political orientation.
Modalitas Calon Legislatif Perantau Minangkabau pada Pemilu Legislatif Tahun 2019: Modalities of Minangkabau Migrant Legislative Candidates in the 2019 Legislative Election Novendra Hidayat; Arry Bainus; Caroline Paskarina; Affan Sulaeman
Society Vol 10 No 2 (2022): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v10i2.247

Abstract

This research discusses the modalities in the victory of migrant Minangkabau candidates in the 2019 Legislative Election. Minangkabau is one of the ethnic groups in Indonesia synonymous with a matrilineal kinship system and an institutionalized tradition of migrating. Migrating is a valuable capital utilized by Minangkabau migrant Legislative Candidates to gain support for votes in electoral contests. The research was conducted on two Minangkabau migrant Legislative Candidates who took part in the contestation in the Legislative Elections for the House of Representatives of the Republic of Indonesia. The research method is qualitative with a case study type. Data were collected through interviews with Minangkabau migrant candidates, voting communities, and people involved in winning candidates, such as traditional leaders and the Minangkabau community in the realm and overseas. The results of the research concluded that Fadli Zon (Gerindra Party Legislative Candidate, Electoral District of West Java V) and Jon Erizal (National Mandate Party Legislative Candidate, Electoral District of Riau I) as two of the Minangkabau migrants, the legislative candidates for the House of Representatives of the Republic of Indonesia succeeded in utilizing existing social capital and successfully elected in the 2019 Legislative Election 2019 contestation overseas. Both are considered to have good leadership figures, able to carry out the mandate, and caring, humane, and responsible individuals. Joined in the same social entity, namely the network of Minangkabau migrants who gather through the Minangkabau migrant community, the Minangkabau Family Association. Fadli Zon became General Chairman of the Central Executive Board of the Minangkabau Family Association, and Jon Erizal served as Vice General Chairman of the Riau Minangkabau Family Association. Besides building intensive communication with the community in the election contestation.
Religious Moderation in Indonesia: Navigating Conflict and Pluralism through Agonistic Democracy Danisworo, Tunggul Ganggas; Rahmatunissa, Mudiyati; Paskarina, Caroline
MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial Vol 7 No 2 (2024): Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/muharrik.v7i2.5625

Abstract

Indonesia's religious diversity presents significant challenges, particularly in managing public expressions of religious identity and achieving equality in diversity. To address these issues, the government introduced a religious moderation policy in 2019, which aims to foster tolerance and manage the relationship between religion and the state. This policy, formalized through Presidential Regulation No. 58 of 2023, aims to create a tolerant society that values diversity. However, the policy has faced criticism for emphasizing harmony over religious freedom and potentially favoring the majority religion, thus risking repressive pluralism and government control over religious practices. This study critically analyzes the religious moderation policy using the perspective of agonistic pluralism, which emphasizes the importance of conflict and diversity in democratic life. Using qualitative methods and Ernesto Laclau's critical discourse analysis, this study explores the policy's ability to redirect conflict constructively and prevent hegemonic domination. The findings show that while the policy aims to harmonize religious diversity, it risks undermining pluralism by imposing a state-supported version of religious practice, potentially sidelining minority religions and indigenous faiths. The conclusion is that the government's approach to articulating a discourse of moderation has the potential to create a kind of harmony that appears on the surface but is not authentic. By integrating values such as tolerance and anti-extremism into the dominant narrative, the government seeks to homogenize religious practice and eliminate legitimate diversity of views, which can ultimately curb the dynamics of healthy pluralism and create a false harmony that benefits certain power agendas.
YOUTH MOBILIZATION IN THE 2019 ELECTION CAMPAIGN IN WEST JAVA, INDONESIA (STUDY OF THE GERINDRA PARTY, THE INDONESIA DEMOCRATIC PARTY OF STRUGGLE, AND THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY) Witianti, Siti; Paskarina, Caroline; Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 10, No 1 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) January
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v10i1.51917

Abstract

West Java has the largest number of voters including young elections, but there are symptoms where political parties have rarely been placed as subjects in elections by political parties. This study aims to describe the strategies of the Gerindra Party, PDIP, and PKS in mobilizing youth support in the 2019 elections in West Java and to analyze research phenomena based on the theory used so that it is hoped that new concepts will be obtained in mobilizing youth support during the election momentum, especially in implementing strategies mobilization that places the youth segment as a political subject, not only as an object of party strategy. The research method in this study used qualitative methods and descriptive techniques including literature review and in-depth interviews with party members and youth activists,. The research results show that in the 2019 Election the Gerindra Party, PDI Perjuangan, and PKS used several strategies in mobilizing youth support. However, not all strategies are carried out optimally. For example, the PKS does not utilize volunteers or its party wings in mobilizing youth due to differences in views within political parties, the use of mass media is not yet optimal, as well as the use of election data in formulating strategies is not optimal.
An Analysis of the Role of Youth in Shaping Political Dynamics in West Africa: Perspectives on Political Patronage and Youth Engagement in Guinea-Bissau Seidi, Dembael; Paskarina, Caroline; Djuyandi, Yusa
International Journal of Science and Society Vol 7 No 1 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i1.1383

Abstract

This research investigates the role of youth in shaping political dynamics in Guinea-Bissau, focusing on political patronage and youth engagement. Despite facing significant socio-economic challenges, such as high unemployment and limited access to quality education, young people in Guinea-Bissau actively engage in non-violent activities like sporting events, cultural days in schools, and community clean-ups, often supported by political parties. These activities reflect a shift towards constructive political participation, contrasting with the more violent demonstrations seen in neighboring countries. The study employs qualitative methods, including semi-structured interviews and content analysis, to gather and analyze data from Bissau-Guinean youth engaged in politics. The theoretical framework combines political patronage theory, youth political involvement, and democratic engagement to analyze how youth influence political dynamics. Findings reveal that patronage systems play a significant role in mediating youth political involvement, often reinforcing existing power structures and limiting genuine political participation. To enhance youth political involvement, the research underscores the need for investment in education, raising political awareness, and ensuring transparency to reduce corruption and promote informed debates. Drawing on qualitative data from interviews and thematic analysis, the study provides a nuanced understanding of the unique historical, socio-economic, and cultural contexts influencing youth political engagement in Guinea-Bissau. The findings offer valuable insights for policymakers, practitioners, and scholars, emphasizing the importance of inclusive and effective political processes to foster democratic governance and political stability in the region. This research aims to fill the gap in existing literature by providing a focused analysis of youth political engagement in Guinea-Bissau, contributing to the broader discourse on youth political participation in West Africa.
Paparan Media Dan Dampaknya Terhadap Persepsi Publik Saifullizam, Syamin Sofea; Nizam, Nurshafiqah Yusrina Sharul; Ismail, Nurliyana; Zainuddin, Nurul Syazzahirah; Iswandi, Nurin Khairina Zalman; Ramlan, Aini Faezah; Paskarina, Caroline
Sosioglobal Vol 9, No 2 (2025): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v9i2.62871

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi konsumsi media sebagai fenomena yang sangat penting dengan menyelidiki teori pembingkaian politik dan teori penetapan agenda. Studi ini didasarkan pada data sekunder dari artikel yang ditinjau sejawat. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana visibilitas, konstruksi cerita, dan dominasi algoritmik media memengaruhi wacana politik dan keterlibatan publik. Ditemukan bahwa paparan digital secara signifikan memengaruhi bagaimana publik memprioritaskan isu sebelum memberikan penjelasan atau definisi apa pun. Penelitian ini menyoroti bahwa visibilitas dalam masyarakat kontemporer tidak lagi terbatas pada jurnalisme, karena pengguna dan algoritme secara signifikan mendikte apa yang terlihat dan penting, menyesuaikan keunggulan informasi yang disajikan secara digital. Studi ini berpendapat bahwa stimulasi algoritmik mengubah media menjadi kekuatan yang kuat yang beroperasi berdasarkan identitas, di mana ruang lingkup dan sumber daya politik membentuk legitimasi sistematis dan pemahaman publik tentang ruang lingkup kebijakan yang disampaikan melalui media massa. Berfokus pada dampak algoritma dan politik yang semakin meningkat pada media sosial, penelitian ini menekankan perlunya tanggung jawab dan integritas yang lebih besar dari media dan pengembangan teoritis untuk mengatasi logika kontrol yang tidak diatur.Kata Kunci: Paparan Media, Persepsi Publik, Teori Pembingkaian, Teori Agenda-Setting ABSTRACT This research explores media consumption as a phenomenon of significant importance by investigating the political framing theory and agenda-setting theory. The study is based on secondary data from peer-reviewed articles. It aims to analyze how media outlets' visibility, story construction, and algorithmic dominance impact political and public engagement discourse. It was found that digital exposure significantly influences how the public prioritizes issues before rendering any explanation or definition. The research highlights that visibility in contemporary society is no longer confined to journalism, as users and algorithms significantly dictate what is visible and critical, customizing the superiority of digitally presented information. The study argues that algorithmic stimulation transforms media into a powerful force operating on identity, where political scope and resources shape systematic legitimacy and public understanding of policy scope delivered through mass media. Focusing on the growing impact of algorithms and politics on social media, the research emphasizes the need for greater responsibility and integrity from the media and theoretical development to address the unregulated logic of control.Keywords: Media Exposure, Public Perception, Framing Theory, Agenda-Setting Theory  
PENDIDIKAN POLITIK TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH KOTA BANDUNG Mustofa, Mustabsyirotul Ummah; Paskarina, Caroline; Rahmatunnisa, Mudiyati; Herdiansah, Ari Ganjar
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 2 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i2.58926

Abstract

Sexual violence in the school environment is a phenomenon that needs serious attention. As one of the educational sins according to the Ministry of Education and Culture, sexual violence in the school environment needs to be understood and addressed by various parties, one of which is through socialisation and political education on sexual violence. This political education activity was organised as an effort to reduce the number of cases of sexual violence in the school environment. This political education on sexual violence uses a board game as a learning medium that facilitates school students' understanding of the issues presented. The activity involved the participation of various parties, namely SMAN 25 Bandung City, SMAN 12 Bandung City, Daarut Tauhid High School, the West Java OSIS Forum (FOJB), and Mekarjaya Village PKK Cadre, Bandung City. Political education activities include discussions related to what sexual violence is, the kinds of sexual violence that we are aware of or rarely realise, power relations (body politics), and how to handle sexual violence. Activities are packaged in the form of board games, survey participation, and theatre. This activity provides an overview and fosters public awareness of the importance of the issue of sexual violence. With this awareness, it is hoped that students and the community can prevent or respond effectively if sexual violence occurs around them. Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius. Sebagai salah satu dosa pendidikan menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kekerasan seksual di lingkungan sekolah perlu dipahami dan ditangani oleh berbagai pihak, salah satunya melalui sosialisasi dan pendidikan politik mengenai kekerasan seksual. Kegiatan edukasi politik ini diselenggarakan sebagai satu upaya mengurangi angka kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Edukasi politik tentang kekerasan seksual ini menggunakan board game sebagai medium pembelajaran yang memudahkan pemahaman siswa-siswi sekolah terhadap isu yang disampaikan. Kegiatan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, yakni SMAN 25 Kota Bandung, SMAN 12 Kota Bandung, SMA Daarut Tauhid, Forum Osis Jawa Barat (FOJB), serta Kader PKK Kelurahan Mekarjaya Kota Bandung. Kegiatan pendidikan politik meliputi pembahasan terkait, apa itu kekerasan seksual, macam-macam kekerasan seksual baik yang disadari ataupun jarang kita sadari, relasi kuasa (politik tubuh), dan cara penanganan kekerasan seksual. Kegiatan dikemas dalam bentuk board game, pengisian survei serta pematerian. Kegiatan ini memberikan gambaran dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu kekerasan seksual. Dengan kesadaran tersebut diharapkan siswa dan masyarakat dapat mencegah ataupun menanggulangi jikalau terjadi kekerasan seksual di sekitar mereka.
Co-Authors Achadiat, Karina Ayu Triutami Affan Sulaeman Afifah Amaliya Pohan Alamsah D, Nandang Ari Ganjar Herdiansah Ari Ganjar Herdiansyah Arry Bainus, Arry Ary Bainus Athanasius Hendro Putra D’Fany Budhi Gunawan Budi Sutrisno Choirunisa Agustin Hutari Christina Natalia Jesica David, Aaron Kris Delvira Novasanda Chesary Putri Desi Yunita Doni Hendrik Entang Adhy Muhtar Ery Lilik Suryani Turnip Fathullah Syahrul Fikri Muhammad Gemayasa Kurnia Putra Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan Hayckel, Edralin Herdiansyah, Ari Ganjar Herijanto Bekti Heru Nurasa HERY WIBOWO Hidayat, Novendra Ida Widianingsih Immanuel, Glenn Kevin Iskandar Iskandar Ismail, Nurliyana Iswandi, Nurin Khairina Zalman Jesica, Christina Natalia Jonah Silas M Affan Sulaeman Manan, Firman Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad, Fikri Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nandang Alamsah D Neneng Yani Yuningsih Ningrat, Shinta Ressmy Cakra Nivada, Aryos Nizam, Nurshafiqah Yusrina Sharul Nunung Runiawati Nunung Runiawati, Nunung Nuraeni Suparman Oekan Soekotjo Abdoellah Purnama, Gita Aulia Putra, Anselmus Herosolimitanus Gafita R. Widya S Sumadinata R. Widya Setiabudi Sumadinata Rahman Mulyawan Rahmatunissa, Mudiyati Ramlan, Aini Faezah Rantau, Muhammad Ibrahim Ratnia Solihah Rina Hermawati Rina Hermawati Rina Hermawati, Rina Rokhmat, Dicky Febriansyah Saifullizam, Syamin Sofea Salsa Alicia Saputra Seidi, Dembael Selly Riawanti Simon Tiranda Siti Witianti Sulaeman, Affan Sumadinata, R. Widya S Syahrul, Fathullah Syukri, Mohammad Kholis Tunggul Ganggas Danisworo Utama, Rafif Sakti Wahju Gunawan, Wahju Widya Setiabudi Woro Kandito Yusa Djuyandi Zainuddin, Nurul Syazzahirah Zulkifli Golonggom