Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.491

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sosiohumaniora Dia: Jurnal Administrasi Publik Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Masyarakat, Kebudayaan dan Politik The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin UMBARA Indonesian Journal of Anthropology Journal of Governance JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal SOLMA Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Creative Research Journal MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Unes Law Review Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PERSPEKTIF Politea : Jurnal Politik Islam International Journal of Demos Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan International Journal of Social Service and Research Jurnal Perempuan & Anak The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP) International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JANE (Jurnal Administrasi Negara) Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Society Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities

Caroline Paskarina

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran

Author-ID : 340909

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Social Analysis of Policy Implementation Regional Head Election Voter Registration in North Sulawesi Province Zulkifli Golonggom; Heru Nurasa; Entang Adhy Muhtar; Caroline Paskarina
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.2007

This study analyzes the social implementation of voter registration policy in the regional head elections in North Sulawesi Province in 2017. According to the eligible residents in the constituency, the process of voter registration through voter list update to produce a voter list is completely fulfilled voting rights. Thus, during the vote, those who have the right to vote can exercise their voting rights. But in the course of the trip, the administrative activities of the preparation of voter lists by the Voter Data Update Officer (PPDP) conducted Matching, and Research (Coklit) encountered obstacles, voter data collection in each village clashed with the constraints of population indifference to be registered as voters and the obligation of recording electronic ID cards, the socio-economic condition of the community that the majority as farmers prioritize their time and needs with agricultural activities and on the other hand the migration of population because of duties and jobs and work and education outside the electoral district.

WACANA NEGARA MARITIM DAN REIMAJINASI NASIONALISME INDONESIA Caroline Paskarina
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Although Indonesia is an archipelagic state, but the discourse on maritime state is not yet become the main discourse in the construction of nation and state of Indonesia. This discourse is reemerged when President Joko Widodo make it as one of the main strategic agenda of hisadministration. The re-emerging of this maritime nation discourse is interesting to be studied in terms of nationalism, as an attempt to reconstructing the Indonesian national identity imagination. By tracking the dynamics of the arguments that enliven the discourse in Indonesian politics, this paper wants to uncover why this discourse re-emerged and what is the political interests behind thereimagination of Indonesian nationalism.

IKM dan Tungku Tigo Sajarangan: Faktor Kemenangan Perantau Minangkabau Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Novendra Hidayat; Ary Bainus; Caroline Paskarina; M Affan Sulaeman
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tulisan ini membahas tentang keberadaan Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) dan Tungku Tigo Sajarangan dalam kemenangan perantau Minangkabau Caleg pada Pemilu Legislatif 2019. Minangkabau adalah satu diantara suku bangsa di Indonesia yang identik dengan sistem kekerabatan matrilineal dan tradisi merantau yang sudah melembaga. Merantau menjadi modal berharga yang didayagunakan oleh Caleg perantau Minangkabau untuk mendapatkan dukungan suara pada kontestasi Elektoral. Penelitian dilakukan terhadap dua orang Caleg perantau Minangkabau yang maju untuk DPR-RI. Metode penelitian adalah kualitatif dengan tipe studi kasus. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada caleg perantau Minangkabau, masyarakat pemilih dan orang-orang yang terlibat dalam proses pemenangan caleg seperti tokoh adat beserta komunitas masyarakat Minangkabau di ranah maupun di rantau.

PSBB Policy Analysis (Large-Scale Social Retrictions) Against Women’s Live Using Feminism Theory Afifah Amaliya Pohan; Caroline Paskarina
Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jpa.v5i2.21499

Permasalahan yang terjadi kala ini tidak terlepas dari hubungannya dengan perempuan. Wacah Covid-19 menjadi salah satu permasalahan yang memiliki dampak besar terhadap kaum perempuan. Penelitian ini mengkaji kebijakan PSBB sebagai kebijakanan penanganan wabah Covid-19 dengan memastikan bahwa apakah kebijakan tersebut sudah memasukkan dan memahami perempuan dan melihat dampak dari kebijakan tersebut masih atau sudah tidak mendiskriminasi perempuan menggunakan teori analisis kebijakan William Dunn dan pandangan feminisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PSBB masih memiliki ketimpangan mengenai dampak yang dihasilkan lebih merugikan perempuan.

Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia Widya Setiabudi; Caroline Paskarina; Hery Wibowo
Sosioglobal Vol 7, No 1 (2022): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jsg.v7i1.29368

Tulisan ini meneliti tentang permasalahan agama serta perkembangan toleransi antar umat beragama khususnya generasi muda di Indonesia. Bertolak dari kondisi Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, setiap kelompok dan individu terbentuk secara alamiah dengan perbedaan pandangan serta pendapat yang sewaktu-waktu bisa saja lepas kendali. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus kajian adalah kondisi toleransi beragama di Indonesia saat ini serta menunjukkan upaya pemerintah membangun toleransi beragama. Agama dan politik menjadi faktor penting bagi politik Indonesia sejak awal berdirinya. Pasca reformasi, masyarakat menjadi lebih terbuka dan demokratis. Meski begitu, di sisi lain, dunia internasional juga menyorot tren kelompok intoleran yang mengecam demokrasi Indonesia sebagai “budaya kafir”, Pancasila sebagai “sistem thoghut”, Indonesia sebagai negara tidak Islami, dan seterusnya. Praktek intoleransi beragama di Indonesia ditunjukkan dengan praktek pelarangan pendirian tempat ibadah, kekerasan yang dialami oleh para ulama, kasus penolakan terhadap identitas tertentu, dan lain sebagainya. Sejatinya, pasca reformasi ada tiga pihak yang seharusnya berperan dan bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya dalam pemeliharaan kerukunan dan toleransi beragama yaitu individu, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sejumlah fakta lapangan menunjukkan dalam perkembangannya, regulasi yang secara tegas disebutkan sebagai pedoman tugas pemerintah daerah nampaknya masih belum diperhatikan dan diimplementasikan secara optimal oleh sejumlah pemerintah daerah. Khususnya terkait dengan fasilitasi kerja dan dukungan untuk FKUB, banyak pemerintah daerah yang belum cukup memberikan perhatian kepada FKUB yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. This paper examines religious problems and the development of tolerance between religious people, especially the younger generation in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with the focus of the study being the current state of religious tolerance in Indonesia and showing the government's efforts to build religious tolerance. Post-reform, society became more open and democratic. Even so, on the other hand, the international world also highlights the trend of intolerant groups that denounce Indonesian democracy as a "pagan culture", Pancasila as a "thoghut system", Indonesia as an un-Islamic state, and so on. The practice of religious intolerance in Indonesia is shown by the prohibition of the establishment of places of worship, violence experienced by scholars, rejection of certain identities, and so on. In fact, after the reform, there are three parties that should play a role and be responsible according to their capacity in maintaining religious harmony and tolerance, namely individuals, local governments, and the central government. A number of field facts show that in its development, regulations that are expressly mentioned as guidelines for local government tasks still seem to have not been considered and implemented optimally by a number of local governments. Especially related to the facilitation of work and support for FKUB, many local governments have not paid enough attention to FKUB which is a forum for the community to build, maintain and empower religious people for harmony and welfare in the life of society, nation and state.

PENGEMBANGAN DESAIN KURIKULUM ILMU POLITIK DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA Caroline Paskarina; Mudiyati Rahmatunnisa; Ari Ganjar Herdiansah
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 11, No 4 (2022): Desember, 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i4.36717

Artikel ini membahas hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop pengembangan desain kurikulum Ilmu Politik dalam konteks Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pemberlakuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mendorong Program Studi untuk meninjau kembali kurikulumnya agar memenuhi standar nasional, termasuk juga dalam hal standar proses pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi, yang bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman empirik yang dapat melengkapi proses perkuliahan di dalam Program Studinya. Tetapi, penjabaran dan adaptasi kebijakan ini dalam struktur kurikulum Program Studi masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain terkait dengan pengaturan proporsi mata kuliah, Satuan Kredit Semester, dan konversi atau pengakuan aktivitas mahasiswa di luar kampus ke dalam Satuan Kredit Semester. Workshop yang diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia ini menyimpulkan bahwa desain kurikulum dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat menjadi peluang untuk menguatkan keunggulan Program Studi. Upaya ini perlu diimbangi dengan penguatan jejaring dan kerja sama antarlembaga agar keunggulan tersebut juga mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional.This article discusses the results of the implementation of community service activities in the form of a Political Science curriculum design development workshop in the context of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Independent Learning-Independent Campus). Enactment of Permendikbud No. 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education encourages study programs to review their curriculum to meet national standards, including in terms of standard learning processes. The Merdeka Belajar-Kampus Merdeka's policy is the legal basis for the implementation of learning held outside the study program, which aims to provide students with empirical experience that can complement the lecture process in their study program. However, the elaboration and adaptation of this policy in the curriculum structure of the study program still face a number of problems, including those related to setting the proportion of courses, semester credit units, and the conversion or recognition of student activities outside the campus into semester credit units. The workshop, which was held together with the Association of Indonesian Political Science Study Programs, concluded that the curriculum design in the context of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka could be an opportunity to strengthen the excellence of the study program. This effort needs to be balanced with strengthening networks and inter-institutional cooperation so that these advantages can also be recognized nationally and internationally.

Diskursus Publik tentang LGBT dalam RUU KUHP: Analisis Isi Talkshow Indonesia Lawyers Club tentang Kontroversi Pidana LGBT Salsa Alicia Saputra; Caroline Paskarina
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v4i2.6647

Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Indonesia bukanlah sesuatu yang langkauntuk ditemui. Reaksi dari masyarakat pun cukup beragam dengan mayoritas berpendapat bahwa LGBTmerupakan perilaku seksual yang salah dan sudah sepatutnya dilarang eksistensinya. Mahfud MDsebagai tokoh politik juga memiliki opininya tersendiri terkait hal ini yang disampaikan pada forumdiskusi Indonesia Lawyers Club, dan tentunya kalimat yang dilontarkan akan banyak dipercayamasyarakat. Penelitian ini akan berusaha menganalisis perspektif pakar hukum tata negara tentang isuLGBT dengan menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough yang memiliki tigadimensi, yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Hasil yang didapat adalah, padadimensi teks ditampilkan bagaimana opini Mahfud MD sebagai pakar hukum tata negaramerepresentasikan maksud yang berusaha disampaikan, relasi yang ditampilkan pada video, danidentitas yang ditunjukan. Kemudian pada dimensi praktik diskursif dijelaskan bagaimana produksi dankonsumsi teks terjadi. Kemudian pada dimensi praktik sosiokultural ditunjukkan bagaimana faktorsosial, budaya, serta politik dapat mempengaruhi opini Mahfud MD

EVALUASI METODE REGISTRASI DATA PEMILIH DALAM JAMINAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK MEMILIH (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City) Woro Kandito; Caroline Paskarina; Ratnia Solihah
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Perludem mengemukakan banyaknya pemilih di hunian vertikal Provinsi DKI Jakarta belum terdokumentasi dengan baik akibat sulitnya aparat melakukan pendataan maupun pencocokan dan penelitian yang terbentur oleh pengelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa metode registrasi pemilih yang digunakan belum optimal dalam mendata pemilih yang bermukim di area vertikal. Hasil penelitian mengetahui penggunaan dalam melindungi hak memilih saat pengumpulan data pemilih di Kalibata City maupun keterbatasannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data wawancara, kepustakaan, media cetak dan elektronik serta triangulasi sumber yang menghasilkan penelitian bahwa adanya jaminan universal suffrage dimana segala aturan lokal yang menghalangi pendataan dapat diindikasikan melanggar HAM, regulasi tersebut dapat dieksposisi menentang konstitusi. Pasifnya Partisipasi penghuni dengan tingginya migrasi memerlukan dukungan kemajuan teknologi dalam proses pendataan di wilayah vertikal. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghasilkan pemutakhiran data di hunian vertikal efisien dan valid. Karenanya, dorongan menuju teknologi biometrik telah difasilitasi oleh sebagian besar yang bersifat apolitis (IDEA, 2017). Area flat melengkapi hunian dengan RT/RW, tetapi yang belum memiliki, kepengurusan sementara berfusi dengan RT/RW terhampir sesuai keputusan kelurahan. KPU Kota Jakarta Selatan bersama pengelola area flat Kalibata City mengharmonisasi data secara berkelanjutan dengan disdukcapil dan memfasilitasi prosedural pindah memilih serta mendirikan TPS Khusus.

COMMUNITY PERCEPTION ON THE PERFORMANCE OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD OF NABIRE REGENCY IN 2019-2020 Simon Tiranda; Caroline Paskarina; Rahman Mulyawan
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 01 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v21i01.7438

The phenomenon in the field shows that there is public dissatisfaction with the performance of the Regional People's Representative Council of Nabire Regency which is considered not optimal. This is because the implementation of village infrastructure development such as roads, there are still many violations and irregularities. Violations that occur in infrastructure development are the construction of roads that are not up to standard, so that there are still many roads in the Nabire district that are easily damaged. This research uses quantitative methods. The population of this study was limited to the adult population of Nabire Regency. This is intended to facilitate researchers in conducting sampling that requires a sample frame. Researchers used the Permanent Voters List for the 2019 general election based on data from the Nabire Regency Regional General Election Commission. The results showed that the Nabire Regency Regional House of Representatives carried out four functions, namely the functions of legislation, supervision, budgeting and harmonization with the local government. The supervisory function is carried out best inversely with the harmonization function with the local government. There seems to be a tendency that if the supervisory function is carried out better it will have an impact on the tendency of harmonization with local governments to decline.

STRATEGI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA BARAT DALAM MENYASAR PEMILIH MUDA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DAERAH 2019 DI JAWA BARAT Gemayasa Kurnia Putra; Widya Setiabudi Sumadinata; Caroline Paskarina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38013

Suara dari pemilih muda dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Jawa Barat menjadi sasaran bagi partai-partai politik, karena jumlah pemilih muda mencapai 30% dari jumlah pemilih keseluruhan. PKB Jawa Barat memiliki strategi untuk menarik suara pemilih muda untuk meningkatkan jumlah anggota terpilih PKB Jawa Barat di DPRD Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah anggota terpilih dari PKB Jawa Barat dalam pemilihan umum legislatif daerah 2019 di Jawa Barat meningkat drastis, pada tahun 2014 PKB Jawa Barat hanya mendapatkan 7 kursi anggota DPRD Jawa Barat dan 2019 PKB Jawa Barat mendapatkan 12 kursi anggota DPRD Jawa Barat. Peningkatan jumlah anggota yang terpilih karena PKB Jawa Barat memiliki strategi yang menyasar pemilih muda untuk memilih PKB Jawa Barat sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Barat.

Co-Authors Achadiat, Karina Ayu Triutami Affan Sulaeman Affan Sulaeman Afifah Amaliya Pohan Alamsah D, Nandang Ari Ganjar Herdiansah Ari Ganjar Herdiansyah Arry Bainus Ary Bainus Athanasius Hendro Putra D’Fany Budi Sutrisno Christina Natalia Jesica David, Aaron Kris Delvira Novasanda Chesary Putri Desi Yunita Doni Hendrik Entang Adhy Muhtar Ery Lilik Suryani Turnip Fathullah Syahrul Fathullah Syahrul Fikri Muhammad Gemayasa Kurnia Putra Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan, Budhi Hayckel, Edralin Herdiansyah, Ari Ganjar Herijanto Bekti Heru Nurasa Hery Wibowo, Hery Hidayat, Novendra Hutari, Choirunisa Ida Widianingsih Immanuel, Glenn Kevin Iskandar Iskandar Ismail, Nurliyana Iswandi, Nurin Khairina Zalman Jesica, Christina Natalia Jonah Silas M Affan Sulaeman Manan, Firman Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad, Fikri Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nandang Alamsah D Neneng Yani Yuningsih Ningrat, Shinta Ressmy Cakra Nivada, Aryos Nizam, Nurshafiqah Yusrina Sharul Nunung Runiawati, Nunung Nuraeni Suparman Oekan Soekotjo Abdoellah Purnama, Gita Aulia Putra, Anselmus Herosolimitanus Gafita R. Widya S Sumadinata R. Widya Setiabudi Sumadinata Rahman Mulyawan Rahmatunissa, Mudiyati Ramlan, Aini Faezah Rantau, Muhammad Ibrahim Ratnia Solihah Rina Hermawati, Rina Rokhmat, Dicky Febriansyah Saifullizam, Syamin Sofea Salsa Alicia Saputra Seidi, Dembael Selly Riawanti Simon Tiranda Siti Witianti Sumadinata, R. Widya S Syukri, Mohammad Kholis Tunggul Ganggas Danisworo Utama, Rafif Sakti Wahju Gunawan, Wahju Widya Setiabudi Woro Kandito Yusa Djuyandi Zainuddin, Nurul Syazzahirah Zulkifli Golonggom

Title

Found 62 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 62 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 62 Documents
Search