Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.007
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Morality :Jurnal Ilmu Hukum YUSTISI Nizham Journal of Islamic Studies Bulletin of Counseling and Psychotherapy Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Al-Mu'awanah El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Bagimu Negeri : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Islamic Mubādalah
Hervin Yoki Pradikta
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahah Izzah, Nurul Izzah; Pradikta, Hervin Yoki
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118

Abstract

Abstrak : Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan tidak selalu dihadiri oleh kedua belah pihak secara langsung, adakala pihak diwakili oleh kuasanya untuk menghadiri mediasi (mediasi dilakukan secara virtual). Realitasnya pemberlakuan mediasi secara virtual dimasa pandemi ini kurang efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari belum adanya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi virtual. Untuk itu tulisan ini mencoba untuk mengkaji bagaimana penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam sisi kemaslahatannya. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perihal metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Lokasi yang diambil yaitu di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Adapun metode analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui penerapan mediasi yang dilakukan secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan belum cukup baik dan dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Faktor yang menyebab mediasi virtual dilakukan karena Tergugat atau Penggugat berada di daerah jauh yang tidak memungkinkan untuk dapat hadir ke pengadilan karena pandemi sehingga mediasi dilaksanakan virtual.Penerapan mediasi secara virtual persfektif maslahat sudah sesuai, dalam hal ini maslahat membantu bagi para pihak dalam berperkara dalam memberikan perdamaian dan menghindari kemudharatan.Kata Kunci: Maslahah, Mediasi, Perceraian
Pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi’i tentang ‘Azl sebagai Upaya Pencegahan Berketurunan Pradikta, Hervin Yoki; Rodhiyah, Aizzatur; Dayani, Tiara Rica
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan substansi pandangan Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Syafi’I tentang ‘azl. Kedua Imam Mazhab tersebut mempunyai persamaan dan perbedaaan pendapat tentang ‘azl sebagai upaya pencegahan berketurunan. Islam mensyariatkan umatnya untuk memelihara serta menjaga keturunan (hifdzul nasl) atau nasab melalui pernikahan sah. Memiliki anak merupakan salah satu (taqorrub) mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwata’ala serta menjaga sunnah Rasululullah SAW. Meskipun demikian, masih ada pasangan suami isteri yang enggan berketurunan. Ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa anak bukanlah investasi masa tua namun kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anak adalah sebuah kewajiban sebagai orang tua. Sehingga, sebuah hubungan yang serius, sepasang kekasih perlu memikirkan untuk masa depannya. Termasuk, dalam hal memiliki keturunan.  Dalam hal upaya pencegahan berketuruanan salah satunya dengan melakukan ‘azl. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian “library research” atau studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bahan-bahan atau obyeknya diperoleh dengan cara menelaah data yang penulis dapatkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subyek yang diteliti. Hasilnya kedua Imam Mazhab sama-sama memperbolehkan menggunakan ‘azl sebagai upaya pencegahan berketurunan. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada segi pelaksanaannya, Mazhab Imam Maliki berpandangan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan ‘azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya. Imam Maliki merujuk kepada hadis sebagai dasar dan alasan boleh melakukan ‘azl. Sedangkan menurut pandangan Mazhab Imam Syafi`i praktek ‘azl diperbolehkan baik dengan persetujuan isteri maupun tidak. Hal ini karena Imam Syafi’I berpandangan bahwa isteri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak mempunyai hak dalam ejakulasi
Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia Rinaldo, M. Edwar; Pradikta, Hervin Yoki
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v1i1.8955

Abstract

The mode of corruption and crime from time to time has undergone a significant change. This can be seen from the various corruption cases managed by law enforcers, both by the Corruption Eradication Commission, the Police and the Attorney General's Office. Influence trading in reality in the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) has been categorized as a form of corruption. This is regulated in article 18 of the convention. As a country that has ratified the UNCAC, Indonesia still has not regulated this trade of influence. However, if we examine a number of cases handled by law enforcers such as the KPK (Anti-Corruption Comission), it clearly has this dimension of influence. Such as the chairman of a political party and the family of a public official who takes advantage of their position and closeness to public officials. From this influence there is an undue advantage (undue advantage). In the view of Islam, this is one of the deviant behaviors that will result in a poor work ethic because it tends to give an affair or case that is not the expert. The authorship uses the method of research in a normative juridical manner, where the author uses laws, journal articles, books and documents that support in analyzing the interpretation of fiqh siyasah dusturiyah in the formation of regulations on Trading in Influence (trading influence) in positive law, its formation or by updating existing laws by accommodating the delik trading in influence contained in the UNCAC into Law No.31 of 1999 jo Law No.20 of 2001 on Corruption Crimes , with Ijtihad (ra'yu) from the role of Ahlu al halliwal Aqdhi he has the right to form and revise the rule of law in force, Consequently ratified united nation convention against corruption (UNCAC) by Indonesia through Law No. 7 of 2006 on Ratification of UNCAC is a necessity to adopt norms that are considered important into positive law in Indonesia.
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah Mustika, Rindy; Yoki Pradikta, Hervin
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v1i2.11368

Abstract

Article 12 Sub C of Law Number 8 of 2016 concerning Health Services for Persons with Disabilities is present by giving responsibility to the government for the right to health services for persons with disabilities. As explained in Article 12 of Law Number 8 of 2016 namely: "That persons with disabilities have the right to obtain equality and opportunity for safe, quality, and affordable health services". Persons with disabilities are also citizens of the Republic of Indonesia who in the 1945 Constitution are guaranteed to have the same position, rights, obligations and roles as other citizens. Inpatient Puskesmas Katibung South Lampung is a health center that has the widest working area compared to other health centers in Katibung, South Lampung. So the Katibung Inpatient Health Center, South Lampung, plays an important role in providing health services for all people in the working area of the health center, without exception for people with disabilities. The formulation of the research problem is how to the right to health services for persons with disabilities from the fiqh siyasah perspective at the Katibung Inpatient Health Center. This study aims to determine how the implementation of the fulfillment of the right to health services for persons with disabilities in the fiqh siyasah perspective at the Katibung Inpatient Health Center. As for this writing, using field research methods means that this research is carried out by going directly to the field that will be the object of research. Sources of data used in this study are secondary data such as books, journals, government publications and primary data such as observations and interviews, so as to obtain primary data it is clear that a population and sample are needed in this study. The total population in this study was 159 people and took a sample of 10 people using purposive sampling technique. In this study, it was revealed that health services for persons with disabilities were still not fully fulfilled due to the absence of information and data collection, stigmatization and socio-cultural factors.  
The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition: Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election Frenki, Frenki; Pradikta, Hervin Yoki
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v4i2.25813

Abstract

Indonesia, as a democratic state, requires the existence of an opposition to perform the functions of oversight, control, and criticism of the government. However, political realities reveal that many party elites prefer to form coalitions by placing their trusted allies in the cabinet rather than serving as the opposition. This study examines the state of coalitions and opposition in parliament following the 2019 General Election and their implications for the principle of checks and balances. It employs a normative method with a statutory and conceptual approach, analyzing secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively. The findings indicate that major political parties that previously acted as opposition during the 2019 General Election joined the government coalition. This situation strengthened the government's position in formulating policies with minimal resistance. Conversely, the opposition seized this opportunity to secure positions within the government. Although the principle of checks and balances continues to function post-2019, it has proven ineffective due to the limited number of opposition parties. Consequently, government-proposed legislation is frequently passed without significant debate in parliament. This reality negatively impacts Indonesia's democracy, reducing the effectiveness of oversight over executive power. The study concludes that the dynamics of coalitions and opposition post-2019 General Election have weakened the principle of checks and balances, ultimately jeopardizing the quality of democracy in Indonesia.
THE PARADIGM OF JUDGE'S THOUGHTS IN THE SETTLEMENT OF ISLAMIC INHERITANCE CASES AND THEIR IMPLICATIONS ON FAMILY LAW RENEWAL IN INDONESIA (Study on Supreme Court Decision Number 721 K/Ag/2015, Supreme Court Decision Number 218 K/Ag/2016, and Supreme Court Decision Number 331/K/AG/2018) Pradikta, Hervin Yoki; Faisal, F.; Pane, Erina; Muafiah, Evi
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 1 No. 2 December (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/smart.v1i2.11037

Abstract

Judges do not only act as mouthpieces of the law and carry out normative and procedural laws and regulations, but also promote a sense of justice in the community. Several Supreme Court decisions such as Supreme Court Decision Number 721 K/Ag/2015, Supreme Court Decision Number 218 K/Ag/2016, and Supreme Court Decision Number 331/K/AG/2018, have illustrated the existence of progressive ijtihad that does not only adhere to positivistic legal reasoning but also to progressive legal reasoning by using the legal discovery method in the form of legal interpretation with a philosophical, empirical and juridical approach. In practice, the decisions mentioned above can be used as permanent jurisprudence by judges in all judicial bodies. The legal values contained in jurisprudence can be used as legal rules in upholding justice and legal certainty. The judge's decision has two important dimensions. First, the decision is a solution for solving Islamic inheritance cases for the disputing parties and outside the parties. Second, as a legal regulation for the future (ius constituendum). Keywords:     Judge's Decision, Ijtihad, Progressive, Jurisprudence.
ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS REGARDING ISLAMIC INHERITANCE CASES AND ITS IMPLICATIONS FOR FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA Pradikta, Hervin Yoki; Mahmudah, Siti; Susanto, Is
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 2 No. 2 December (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/smart.v2i2.14626

Abstract

There is a disparity between the decisions of the Religious Courts, the High Religious Courts and the decisions of the Supreme Court related to Islamic inheritance cases since first-instance and appellate-level decisions tend to use normative law, whereas at the cassation level decision has used a progressive legal paradigm. Therefore, this study aims to look at the judge's decision regarding inheritance cases and its implications for legal reform. This research is a qualitative research, a type of library research with the approach of the Legal Pluralism Triangle Concept by Werner Menski. This study uses the theory of legal discovery, maqasyid as-shari'ah, and progressive legal theory, and draws conclusions using inductive thinking. The results of this study indicate that the decisions of the Religious Courts and the High Religious Courts still use a conservative legal paradigm which tends to only serve as mouthpiece for laws, in contrast to the decisions of the Supreme Court which have described the existence of ijtihad by using a progressive or contextual legal paradigm. The implication of the decision on Islamic inheritance for family law reform in Indonesia is that the Supreme Court's decision can be used as jurisprudence andas a reference for realizing the unification of Islamic inheritance law in Indonesia today.
Implementasi Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Persfektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Studi di Polres Metro Hapsar, Rintan Tri Banowati; Nurnazli, Nurnazli; Pradikta, Hervin Yoki
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4596

Abstract

Penelitian  ini  ditujukan dalam rangka menganalisis Pelaksanaan pasal 20  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  05 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Persfektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah dan Mengetahui pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah tentang pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Penerbitan  dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Penelitian dilaksanakan di Satlantas Polres    Metro. Metode pengumpulan datanya mempergunakan field research dengan cara  wawancara.  Dalam menganalisis datanya diterapkan metode  kualitatif yang tersaji melalui cara deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan, penerapan peraturan tersebut pada satlantas polres metro sudah sesuai pelaksanaannya dikarenakan beberapa  Prinsip  yaitu  Prinsip Legalitas, Prinsip Tranparansi, Prinsip Nondiskriminasi, dan Prinsip Efektif dan Efesien; dan   menurut pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah tentang pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi sudah sesuai dengan prinsip pelayanan dalam Islam yang tercantum melalui siyasah tanfidziyah.
Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender Pradikta, Hervin Yoki; Muhammad, Hasanuddin; Asmara, Musda
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 5 No 2 November (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.127 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v5i2.1932

Abstract

This paper aims to find out the provisions of polygamy in Malaysia and Indonesia related to the protection and fulfillment of wife's rights from a gender perspective. The method of writing this article uses a comparison, by comparing the provisions of polygamy in the two countries then analyzing it with a gender approach. The result is that both countries allow polygamy. However, the provisions on the permissibility of practicing polygamy in Malaysia and Indonesia place more emphasis on physical conditions. Such as reasons because they are barren, aged, crazy and cannot serve and carry out their obligations as a wife. The ability of polygamy prioritizes the fulfillment of the husband's rights by providing solutions for channeling the husband's sexual desire. Whereas in the historical context, polygamy was carried out on the grounds of religious preaching and protection of widows and orphans. This provision is a form of injustice and discrimination against wives. The wife in a weak position has no choice and is the victim of these regulations. For this reason, it is necessary to add polygamy permissibility requirements where the prospective wife to be married is a widow who has orphans.
Financial Responsibility for Out-of-Wedlock Children by Underage Parents: An Islamic Law and Indonesian Legislative Perspective handayani, Puji Tri; Nurhayati, Agustina; Pradikta, Hervin Yoki
Nizham Jurnal Studi Keislaman Vol 13 No 02 (2025): Nizham: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Pascasarjana IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/nizham.v13i02.11678

Abstract

Out-of-wedlock pregnancies involving underage parents create complex legal, social, and moral challenges, particularly concerning the financial responsibility for children born from such relationships. This issue is crucial, as out-of-wedlock children constitute a vulnerable group entitled to legal protection, including the fulfillment of their basic needs, while underage parents do not yet possess full legal capacity. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that under Islamic law, financial responsibility for out-of-wedlock children is normatively borne by the mother, as there is no recognized lineage (nasab) with the biological father. Meanwhile, Indonesian legislation—through Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010—has opened the possibility of establishing a civil relationship between an out-of-wedlock child and the biological father, including the obligation to provide financial support. This study recommends strengthening regulations and developing a more responsive family law model that upholds children’s rights while considering the sociological conditions of underage parents.
Co-Authors Agita Juliana Agustina Nurhayati Aizzatur Rodhiyah Alamsyah Anggraini, Vira Mesi Ani Mardiantari Aulia Rizkiana Dayani, Tiara Rica Dian Resti Wulandari Erike Anggraeni Erina Pane Evi Muafiah F. Faisal Faisal, F. Frenki Frenki Habib Shulton Asnawi Haini, Fatimah Hasan Handayani, Puji Tri Hapsar, Rintan Tri Banowati Is Susanto Izzah, Nurul Izzah Khavid Normasyhuri Khavid Normasyhuri Linda Firdawaty M. Anwar Nawawi M. Edwar Rinaldo M. Muslih Mahdiana, Riska Maya Noviana Sari Mukhlishin, A Musda Asmara Mustika, Rindy Nofika, Yenda Normasyhuri, Khavid Nurfadhilah, Ika Nurleli Nurleli Nurleli, Nurleli Nurnazli Nurnazli Nurnazli Nurnazli Nurul Izzah Izzah Rahman, Ricky Relit Nur Edi Relit Nur Edi Ridho Wahyuni Rinaldo, M. Edwar Rindy Mustika Rintan Tri Banowati Hapsar Rizkiana, Aulia Rodhiyah, Aizzatur Rosalinda Sari, Maya Noviana SITI MAHMUDAH Siti Mahmudah Siti Sopiyah Susanto, Is Tiara Rica Dayani Tunnur, Muti Aulia Zahro Wahyuni, Ridho Wazier, Rawan Ba