Claim Missing Document
Check
Articles

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online berdasarkan Teori Keadilan Anugrah , Sandy Kelvin; Rahmat, Diding; Sudarto, Sudarto
LITERATUS Vol 7 No 1 (2025): International Socio-Cultural Scientific Journal
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v7i1.1990

Abstract

Online gambling is a form of cybercrime that must be prevented and eradicated. Law enforcement efforts are needed so that this crime does not continue to develop. This study discusses the regulation of online gambling crimes based on legislation in Indonesia and its law enforcement based on the theory of justice. This study uses a normative legal research method. The results of the study show that online gambling in Indonesia is prohibited in Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024, which includes acts of offering, providing opportunities, making it a livelihood, or being involved in gambling businesses. Violators of this provision can be subject to a maximum sentence of 10 years in prison and/or a maximum fine of IDR 10 billion in accordance with Article 45 paragraph (3) of Law 1/2024. In addition, gambling provisions are also regulated in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code and Articles 426 and 427 of the new Criminal Code (Law 1/2023). Law enforcement based on the theory of justice emphasizes the importance of a balance between the strictness of the law and respect for human dignity. It is hoped that there will be legal updates related to online gambling through the Criminal Code, legislation, government regulations, and ministerial regulations that are able to provide strict criminal sanctions but still pay attention to human rights.
Formulasi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pornografi Siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Satrio, Bagus; Rahmat, Diding; Sudarto, Sudarto
LITERATUS Vol 7 No 1 (2025): International Socio-Cultural Scientific Journal
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v7i1.1994

Abstract

One type of crime that is growing rapidly through the internet is the distribution of pornographic material, known as cyberporn. To find pornographic sites or cyberporn on the internet, users can search on certain computer networks. Websites that provide pornographic content are deliberately created by site owners to provide pornographic images or videos to users. This will certainly have a negative impact on users. The research method is normative juridical. The results of the study are Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions that refers to the principle of lex specialist derogate legi generalis which means that special law overrides general law, so here the Criminal Code can be overridden by the Pornography Law and the ITE Law. The formulation of the Panel of Judges' Considerations in Decision Number 290/Pid.Sus/2020/PT.DKI Reviewed from the Perspective of Legal Objectives has not been maximized, considering that the criminal sanctions in Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions state that it is punishable by imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Basically, the ITE Law can ensnare cyberporn, but the problem is in the guidelines for sentencing and the limitations of human resources and technology in enforcing the law against cyberporn perpetrators by law enforcement officers.
The Role of Gakkumdu Bawaslu East Jakarta In Law Enforcement of Election Crimes Rahmat, Diding; Sujono, Sujono; Sudarto, Sudarto; Farhani, Athari
Jurnal Cita Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Spring Edition
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v13i1.44442

Abstract

Law enforcement of election crimes is a critical aspect to ensure the creation of a fair, honest, and transparent democratic process. This research discusses the role of the Integrated Law Enforcement Centre (Gakkumdu) under Bawaslu East Jakarta in handling and resolving cases related to election crimes. Gakkumdu Bawaslu East Jakarta is mandated to address various violations, including administrative breaches, code of ethics violations, and criminal acts within the electoral process. This study aims to identify how Gakkumdu East Jakarta carries out its preventive and enforcement functions, as well as to analyse the challenges encountered in implementing these tasks. The research adopts a qualitative method with a literature and legal approach, utilising secondary data sources such as official documents, reports, regulations, and interviews with related stakeholders. The findings reveal that Gakkumdu East Jakarta plays a pivotal role in maintaining electoral integrity by actively monitoring, investigating, and processing election violations. However, several obstacles persist, notably limited human and financial resources, the complexity of legal procedures, and challenges in inter-institutional coordination between Bawaslu, the police, and the prosecutor’s office. This research emphasizes the need for improved institutional synergy, capacity building, and clearer regulatory frameworks to enhance the effectiveness of Gakkumdu’s performance in future elections. Strengthening these aspects is vital to upholding democratic values and ensuring that elections run according to the principles of fairness and justice.
Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Deradikalisasi Aridi, Ali; Rahmat, Diding
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11915

Abstract

Penerapan hukum pidana dan deradikalisasi adalah dua pendekatan penting dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Penegakan hukum pidana memberikan efek jera dan mencegah aksi terorisme lebih lanjut, sementara deradikalisasi membantu memulihkan pelaku terorisme dan mencegah mereka kembali ke jalan kekerasan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak terorisme melalui pendekatan deradikalisasi di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana terorisme melalui pendekatan deradikalisasi oleh aparat penegak hukum. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan hukum pidana terhadap tindak terorisme melalui pendekatan deradikalisasi di Indonesia dilakukan melalui undang-undang yang spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. PP 77/2019 sebagai pelaksanan ketentuan Pasal 43D ayat (7) UU 5/2018 dan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana terorisme melalui pendekatan deradikalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia sejak terbitnya Perpres 46/2010 telah berjalan namun dalam pelaksanaan program deradikalisasi belum menyentuh substansi akar permasalahan ialah upaya untuk membendung laju radikalisme. Model deradikalisasi yang mengedepankan reintegrasi seperti counter terorisme, cegah radikalisme, perbandingan faham, mengelak dari provokasi kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan pengaturan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia belum maksimal diharapkan dibuatkan Undang-Undang Khusus Baru  dalam Undang-Undang, KUHP, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Permenkumham dan para penegak hukum harus bersinergi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme agar bias tercapai dengan baik dengan memperhatikan Undang-Undang, Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan Permenkumham.
Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang Rahmat, Diding; Zein Sgn, Subhan; Pasaribu, Candra Cipto; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v16i1.1678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2025). Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penilitian ini adalah untuk mengetahui peraturan mengenai pembinaa warga binaan permasyarakatan khususnya mengenai penerapan disiplin warga binaan yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Kemudian Penerapan hukuman disiplin, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan, Bagi pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana, pemberian sanksi disiplinnya berupa Peringatan Teguran, Bagi pelanggar disiplin tingkat sedang, sanksi disiplin yang diberikan berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan Bagi pelanggaran disiplin tingkat berat untuk narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diserahkan kepada Kepala Rutan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin. sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib Rutan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES JAKARTA BARAT (STUDI PERIODE 1 JANUARI S/D 31 JULI 2025) Sinaga, Maniur; Rahmat, Diding; Wendra, Ario
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.219

Abstract

The resolution of criminal cases through restorative justice at the investigation stage is regulated in the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases. This circular stipulates that cases must be resolved through restorative justice before the Notification Letter on the Commencement of Investigation (SPDP) is sent to the Public Prosecutor. Additionally, the application of restorative justice is only applicable to crimes that do not result in human victims, leading to various challenges in its implementation.This study employs a normative-empirical juridical method with a legislative and case approach. Primary data collection was conducted through field research, while secondary data was obtained through literature review. The research findings indicate that the implementation of restorative justice in resolving serious traffic accident cases at the West Jakarta Metro Police was carried out by investigators after a peace agreement was reached between the perpetrator and the victim’s family. However, this reconciliation occurred after the investigators had already sent the SPDP to the West Jakarta Attorney General’s Office, resulting in the discontinuation of the case proceedings.Several factors influence the implementation of restorative justice in resolving serious traffic accident cases, including law enforcement factors, legal substance factors, and legal culture factors. Law enforcement factors relate to the knowledge and understanding of investigators regarding the applicable laws and regulations. Legal substance factors refer to the content of the Chief of Police Circular Letter, which sets material requirements that do not accommodate the resolution of cases involving human victims, as well as formal requirements that limit the application of restorative justice only to the investigation stage before the SPDP is sent. Meanwhile, legal culture factors reflect the values, attitudes, and behaviors of society in social life, which also influence decisions to resolve traffic accident cases through a restorative justice approach. The combination of these three factors demonstrates the complexity of implementing restorative justice, particularly in cases involving loss of life, highlighting the need for further adjustments and evaluation of existing regulations.