Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.698
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Literatus Journal of Morality and Legal Culture FOCUS: Journal of Social Studies Journal Evidence Of Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara Uniku Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences J-CEKI PESHUM
Diding Rahmat
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Formulasi Penegakan Hukum Tidana Terorisme Melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial Lovtasya, Fadilla; Rahmat, Diding
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8508

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang mengancam keamanan dan stabilitas global. Aksi terorisme dinilai sebagai pelanggaran terhadap HAM, karena mempunyai dampak yang serius baik untuk para korban, masyarakat luas maupun sebuah negara. Salah satu faktor yang memicu munculnya terorisme adalah paham radikalisme yang menyebar secara masif melalui media sosial. Namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang atau peraturan lainnya yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang Penyebaran Paham Radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan tantangan penegakan hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta menganalisis formulasi penegakan hukum pencegahan paham radikalisme di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan permasalahan hukum sebagai data sekunder serta hasil wawancara sebagai data primer yang diteliti. Adapun hasil penelitian adalah formulasi penegakan hukum yang dibutuhkan adalah regulasi yang jelas mengenai penyebaran paham radikalisme di media sosial agar aparat penegak hukum bersama instansi lain dapat melakukan penindakan, regulasi lainnya seperti aturan pembatasan usia bagi anak dibawah umur untuk mengakses media sosial, membuat police watch pada setiap media sosial dengan bekerja sama dengan pihak media sosial
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar Malik, Ibra; Rahmat, Diding
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8510

Abstract

Bullying merupakan masalah serius yang terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berdampak buruk bagi anak. Bullying meliputi intimidasi, kekerasan fisik, pelecehan verbal, dan penindasan emosional terhadap korban yang rentan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perlindungan hukum menjadi penting ketika menghadapi masalah bullying di lingkungan sekolah. Undang-undang dan peraturan saat ini harus memastikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban bullying, mengidentifikasi tindakan ilegal dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan anak korban bullying di sekolah dasar berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan anak korban bullying di sekolah dasar berdasarkan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU 35/2014 Jo Pasal 1 angka 33 UU 35/2014 Jo Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 yang menyatakan, “Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan sexual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Sekolah Dasar, tercermin dalam Pasal 73A Jo Pasal 74 UU 35/2014. Dengan demikian, melalui UU 35/2014, terdapat berbagai peraturan yang mengatur hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara terkait dengan perlindungan hukum anak serta tindak pidana yang melibatkan anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan berbagai unsur, termasuk negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Sinergi di antara komponen- komponen ini sangat penting untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak- anak, terutama dalam menghadapi tindakan bullying. Anak berhak mendapatkan Perlindungan Hukum dengan baik. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan dibuatkan undang-undang baru khusus terkait bullying dalam undang-undang, perundang-undangan, peraturan pemerintah dan permenkumham serta peraturan terkait dan pemerintah harus membentuk undang-undang, perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham terkait bullying guna memberikan perlindungan terhadap anak korban bullying dari berbagai bentuk tindak pidana.
UPAYA PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES JAKARTA BARAT Jasman; Rahmat, Diding
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The resolution of criminal cases through restorative justice at the investigation stage is regulated in the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases. This circular stipulates that cases must be resolved through restorative justice before the Notification Letter on the Commencement of Investigation (SPDP) is sent to the Public Prosecutor. Additionally, the application of restorative justice is only applicable to crimes that do not result in human victims, leading to various challenges in its implementation.This study employs a normative-empirical juridical method with a legislative and case approach. Primary data collection was conducted through field research, while secondary data was obtained through literature review. The research findings indicate that the implementation of restorative justice in resolving serious traffic accident cases at the West Jakarta Metro Police was carried out by investigators after a peace agreement was reached between the perpetrator and the victim’s family. However, this reconciliation occurred after the investigators had already sent the SPDP to the West Jakarta Attorney General’s Office, resulting in the discontinuation of the case proceedings.Several factors influence the implementation of restorative justice in resolving serious traffic accident cases, including law enforcement factors, legal substance factors, and legal culture factors. Law enforcement factors relate to the knowledge and understanding of investigators regarding the applicable laws and regulations. Legal substance factors refer to the content of the Chief of Police Circular Letter, which sets material requirements that do not accommodate the resolution of cases involving human victims, as well as formal requirements that limit the application of restorative justice only to the investigation stage before the SPDP is sent. Meanwhile, legal culture factors reflect the values, attitudes, and behaviors of society in social life, which also influence decisions to resolve traffic accident cases through a restorative justice approach. The combination of these three factors demonstrates the complexity of implementing restorative justice, particularly in cases involving loss of life, highlighting the need for further adjustments and evaluation of existing regulations.
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA API TANPA IJIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR: 379/PID.SUS/2023/PN.PTK) Umam Ma'arif, Mirojul; Rahmat, Diding
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every Indonesian citizen who wants to own a firearm must meet the requirements stipulated in Article 1 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms. This law is an amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1948. An example of a criminal act without the right to carry and control a firearm and its ammunition is in Decision Number 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk. The formulation of the problem raised is how to regulate the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit based on Indonesian criminal law and How is the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit in the jurisdiction of the Pontianak District Court? The purpose of this study is to find out and understand and examine the regulation of the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit based on Indonesian criminal law. To find out and understand and examine the responsibility of perpetrators of criminal acts of carrying firearms without a permit in the jurisdiction of the Pontianak District Court. This type of research is normative legal research with a normative system regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, agreements. This research approach uses the statute approach method, case approach and conceptual approach. In Decision Number 379/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, the judge sentenced the defendant to 10 (ten) months in prison based on legal and non-legal considerations. Legal considerations include the prosecutor's indictment, criminal charges, evidence, elements of the article of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives, not Article 1 paragraph (1) of the same Law, even though the article actually regulates carrying firearms without a permit. In terms of non-legal considerations, it can be seen from the background of the perpetrator, the condition of the perpetrator, the religion of the perpetrator, and the attitude of the perpetrator when undergoing the examination process in court.
Legal Framework and Financial Management for MSMEs in Brunei Darussalam: Challenges and Strategic Solutions Rahmat, Diding; Istianingsih, Istianingsih
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 3 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (September
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i3.244

Abstract

Effective financial management is a key factor for the success and sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Brunei Darussalam. This article explores the implementation of a legal framework for financial management among MSMEs and examines the challenges encountered in the regulatory implementation process. Using a descriptive-qualitative approach, the study analyzes the financial regulations applied in Brunei and their impact on the financial and legal literacy of MSME actors. The findings indicate that although the financial regulations in Brunei have been comprehensively designed, there remains a significant gap between the formulated policies and their implementation. The low levels of financial and legal literacy among MSME actors, coupled with a lack of support from regulators, exacerbate non-compliance with existing regulations. This article recommends simplifying regulations, enhancing financial and legal literacy programs, and strengthening the role of regulators as facilitators to ensure that MSMEs can more easily understand and comply with their legal obligations. Through regulatory harmonization and improved literacy, MSMEs in Brunei are expected to become more competitive and capable of accessing broader financing opportunities to support business growth.
Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Di Rutan Salemba Jakarta Diding Rahmat
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/170r3t89

Abstract

Penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika di Rutan Salemba Jakarta merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi warga binaan terkait penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UNSURYA dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkotika, dampak negatifnya, serta ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan memanfaatkan sesi interaktif dan diskusi untuk menggali pemahaman warga binaan. Hasil penyuluhan menunjukkan respon positif dari peserta yang antusias dalam mengikuti materi dan bertanya tentang rehabilitasi serta alternatif hukum bagi pengguna narkotika. Namun, tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan perbedaan tingkat pemahaman menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum ini efektif dalam memberikan informasi yang bermanfaat dan diharapkan dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan Rutan Salemba. Legal counseling on the dangers of narcotics at the Salemba Detention Center in Jakarta is a crucial effort to enhance legal awareness among inmates regarding drug abuse. This activity was conducted by the Legal Consultation and Aid Center (PKBH) of Universitas Surya, aiming to provide understanding about the types of narcotics, their negative impacts, and the legal provisions governing narcotics abuse in Indonesia. The method used was a juridical-empirical approach, utilizing interactive sessions and discussions to explore the participants’ understanding. The results of the counseling showed a positive response from the inmates, who actively participated in discussions and expressed interest in rehabilitation and legal alternatives for drug users. However, challenges such as limited facilities and varied levels of understanding among participants posed certain obstacles during the implementation. Overall, this legal counseling was effective in delivering valuable legal information and is expected to contribute to reducing drug abuse within the Salemba Detention Center.
Sosialisasi Program Bantuan Hukum Nonlitigasi di Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon Rahmat, Diding; Junaedi, Junaedi
Empowerment Vol. 5 No. 03 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i03.5845

Abstract

The legal aid program policy is a program that aims to provide access to justice for everyone, including the poor. In its implementation, as in the Law on Legal Aid, there are litigation legal aid programs and non-litigation legal aid programs. The litigation legal aid program is in the form of handling cases related to law enforcement institutions or apparatus in a predetermined judicial system, while the non-litigation legal aid program is a legal aid program that is not in conflict with the existing justice system. In this outreach socialization event, the legal basis of the non-litigation legal aid program was conveyed and what forms the program took. The approach method for implementing the activities used in this Community Service is through a workshop approach method, lectures then at the end of the event a question-and-answer session is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the counseling theme, or the public can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Wanayasa Village, Cirebon Regency, West Java Province is that the community knows the rules regarding non-litigation legal aid programs and what forms of non-litigation legal aid.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KECURANGAN DALAM PILKADA 2020 OLEH BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN Anggraini, Inah; Rahmat, Diding
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Nunukan Regency presents its own challenges, especially related to the potential for fraud that can damage the integrity of the democratic process. This study aims to legally examine the forms of fraud that occurred and how the handling was carried out by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) of Nunukan Regency based on the latest regulations. The method used is normative legal with a statutory and case approach, and is strengthened by empirical data through interviews and documentation. Based on the results of the study, Bawaslu has carried out its supervisory and violation handling functions in accordance with the provisions of Law Number 10 of 2016 and Bawaslu Regulation Number 9 of 2024 concerning amendments to Bawaslu Regulation Number 8 of 2020. The process of handling alleged fraud is carried out through the stages of receiving reports, initial studies, clarification, to providing recommendations for administrative sanctions or delegation to law enforcement through the Gakkumdu Center. The effectiveness of the implementation can be seen from the response to public reports and findings of violations, especially related to money politics and violations of health protocols. However, implementation in the field still faces various obstacles such as limited human resources, difficult geographical access in border areas, low legal literacy of voters, and less than optimal collaboration between election organizing institutions. This study concludes that although normatively Bawaslu has a strong legal basis, in practice it still needs to strengthen institutional capacity and increase community participation in order to create more effective and comprehensive election supervision, especially in areas with social and geographical complexity such as Nunukan Regency.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA ARSITEKTUR PERUMAHAN DI INDONESIA Anita Sinaga, Niru; Rahmat, Diding; Lumban Gaol, Selamat; Zein, Subhan
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i1.192

Abstract

In UUHC it is explained that architectural works are protected objects. However, copyright violations of architectural works still often occur. Therefore, it is interesting and needs to be studied: How is the application of copyright protection for residential architectural works in Indonesia and what obstacles are found in the application of copyright protection for residential architectural works in Indonesia. This study is a normative legal study, using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Using secondary data obtained from primary and secondary legal sources related to laws and regulations and policies on Copyright Protection for Residential Architectural Works in Indonesia. The results of the study show that the Implementation of Copyright Protection for Residential Architecture in Indonesia has not been running well in the sense that violations still often occur. The implementation of Copyright Protection for Residential Architecture in Indonesia is hampered by, among others: lack of socialization of laws and regulations; Lack of legal awareness in society; Lack of good coordination among law enforcers; Weak sanctions given and UUHC is not adequate enough. The solution is: The need to create implementing regulations for the Copyright Law specifically as a complement to the Copyright Law; Cooperate with various related parties and carry out continuous socialization and provide stricter sanctions if violations occur.
Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Dari Perspektif Filsafat Hukum Sub Hukum Progresif Diyanto, Diyanto; Rahmat, Diding; Sudarto, Sudarto
LITERATUS Vol 7 No 1 (2025): International Socio-Cultural Scientific Journal
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v7i1.1979

Abstract

In the life of the nation and the state, Indonesian citizens have the right to obtain fair legal certainty and equal treatment before the law, as guaranteed in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study aims to examine the legal protection for victims of drug abuse and addicts in Indonesian legislation from the perspective of legal philosophy, particularly progressive law. The research uses two legal research methods: normative legal research (juridical-normative) and empirical legal research (sociolegal studies). The findings show that victims of drug abuse and addicts possess constitutional rights to receive medical and social rehabilitation, as stipulated in Articles 54, 55, 103 in conjunction with Article 127 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and relevant articles in Law No. 1 of 2023. A case study of Supreme Court Decision No. 109 PK/Pid.Sus/2023 demonstrates the application of a progressive legal approach, where the judge prioritized the principle of “law that humanizes humans” as a fundamental consideration in overturning the previous decision and granting the judicial review.
Co-Authors Adi Surya, Ridho Adzkari, Feby Agus Prasatya Agus Riwanto, Agus Altansa, Fadlil Andreas Sinaga, Stiven Andryan Aprynaldi Anggraini, Inah Anthon Fathanudien Anugrah , Sandy Kelvin Ardison Asri Aria Cesar Kusuma Atmaja Aridi, Ali Ario Wendra Aris Budiatno Arya Budi Pratama Asri, Ardison Aungrah, Sandy Kelvin Bambang Widarto Baruna, Muhammad Mirza Bias Lintang Dialog Budiman, H. Haris Cipto Pasaribu, Candra Darwis, Nurlely Dhazeng Murwiyandono Diding Suryadi Dikha Anugrah Dipranto Tobok Pakpahan Diyanto Diyanto Ela Nurlaela Eliana, Yosefa Enggartiasto Adipradana Farhani, Athari Fathanudien, Anthon Fitri Purnamasari Fonny Olga Winerungan Fransiskus, Dedy Frida Ramadhani Gaol, Selamat Lumban Gios Adhyaksa Gita, Aulia Harini, Mediana Indah Sari Istianingsih Istianingsih, Istianingsih Jasman Junaedi Junaedi Komar Hidayat Lasmauli Niverita Lovtasya, Fadilla Mahmud, Izmi Izdiharuddin B Che Jamaludin Malik, Ibra Maniur sinaga Muhammad Edra Alamsyah Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Faiz Mumuh Muhyiddin Niru Anita Sinaga Nurhadi, Syarif Pasaribu, Candra Cipto Prasetyo, Teguh Raden Mohamad Herdian Bhakti Ristio Rusmantara, I Wayan Sarip Hidayat Sarip Sarip Satrio, Bagus Shabarudin Shabarudin Sibarani, Irvan Siregar, Zeta Claudia Sandra Sri Endah Wahyuningsih Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sujono Sujono Sujono Sukadi Suwari Akhmaddhian Suwari Akhmaddian Taufik Hidayat Taupik Hidayat, Taupik Teten Tendiyanto Tri Astuti Handayani TRI PRASETYO, YOGI Umam Ma'arif, Mirojul Waldi, Wedri Wendra, Ario Wilsa, Wilsa Zein Sgn, Subhan Zein, Subhan