Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA KRTHA BHAYANGKARA Literatus FOCUS: Journal of Social Studies Journal Evidence Of Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi International Journal of Advanced Multidisciplinary JUDGE: Jurnal Hukum JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Governance and Public Administration LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Mimbar Justitia LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Uniku Law Review Jurnal Greenation Sosial dan Politik Greenation International Journal of Law and Social Sciences IPSSJ Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum
Diding Rahmat
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
The Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023 on KPK Sujono, Sujono; Rahmat, Diding; Permana, Sandhi
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.49772

Abstract

This study analyzes Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023 concerning the authority of the Corruption Eradication Commission in coordinating and controlling the investigation, prosecution, and trial of concurrent jurisdiction corruption cases. The research employs normative legal methods with statute and historical approach. The findings indicate that the decision does not alter the justiciability of military courts in handling corruption cases committed exclusively by members of the Indonesian National Armed Forces as the non-concurrent jurisdiction. However, in corruption cases involving both civilian and military elements, the determination of the competent court whether from the general judiciary or military judiciary depends on the defined primary impact of the offense on public or military interests through joint assessment by the Military Prosecution Authority and the State Prosecutor. The legal implications of this decision affirm that the Corruption Eradication Commission retains its authority to handle connectivity corruption cases by adhering to the procedural law on concurrent jurisdiction as regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code and Law No. 31 of 1997 on Military Judiciary. During the investigation phase, the Corruption Eradication Commission collaborates with a dedicated concurrent investigation team from the military judiciary comprising military prosecutors and military police. The examination of investigation results is conducted by the State Prosecutor of the Attorney General’s Office instead of the Commission’s prosecutors or the Military Prosecutor. If the case proceeds to trial at the Corruption Court, the prosecution is led by Commission prosecutors, whereas if it is tried in a military court, the prosecution is led by the Military Prosecutor.
PERAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI KEHIDUPAN KELUARGA KORBAN JUDI ONLINE DI INDONESIA Shilvyana Aprilliani; Diding Rahmat; Lindri Purbowati
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 01 Januari (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong maraknya praktik judi online yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun psikologis yang signifikan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga terhadap kehidupan keluarga sebagai korban tidak langsung. Judi online telah menggerogoti fondasi keluarga melalui kerugian finansial, pengabaian tanggung jawab rumah tangga, meningkatnya konflik keluarga, hingga perceraian. Adapun tujuannya dari penelitian ini guna menganalisa pengaturan regulasi hukum pidana serta peran hukum pidana dalam melindungi kehidupan keluarga korban judi online di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi metode model hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundangan maupun konseptual, dengan memergunakan studi kepustakaan kepada bahan hukum sekunder dan primer. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya meskipun pengaturan mengenai judi dan judi online diatur pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), pengaturan tersebut masih berfokus pada penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi online, serta belum memberi perlindungan hukum yang komprehensif untuk keluarga korban. Oleh karena itu, peran hukum pidana perlu diperkuat dan diarahkan secara holistik melalui fungsi represif, preventif, dan rehabilitatif, dengan mengintegrasikan perlindungan ekonomi, psikologis, dan sosial bagi keluarga korban, serta didukung oleh kerja sama lintas sektor dan literasi digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi keluarga korban judi online di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN DESERSI DI WILAYAH INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER Riskia Anissa Eka Suci, Sudarto, Diding Rahmat
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 02 Februari (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini meneliti sebuah pertanyaan hukum kritis yang berkaitan dengan militer Indonesia: bagaimana negara menggunakan sistem peradilan militer untuk menghukum personel TNI yang melakukan desersi. Pertanyaan penelitian ini memiliki dua komponen utama: pertama, bagaimana UU No. 31 Tahun 1997, yang mengatur tentang peradilan militer, mengatur interpretasi hukum dan persyaratan peraturan yang berkaitan dengan kesalahan pidana atas desersi; dan kedua, bagaimana tanggung jawab pidana ini berhasil ditegakkan dalam dunia nyata peradilan militer Indonesia. Metodologi hukum normatif, yang menggunakan perspektif hukum dan konseptual, digunakan dalam studi ini. Metodologi ini mencakup berbagai sumber hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan militer, serta sumber hukum sekunder, seperti buku dan jurnal akademik. Hasil studi menunjukkan bahwa KUHPM mengatur secara menyeluruh hukum desersi, mengklasifikasikannya sebagai kejahatan militer terpisah dengan sanksi primer dan sekunder. Namun, dalam kenyataan, terdapat banyak kendala dalam penegakan hukum pidana, seperti putusan yang saling bertentangan, kurangnya kerja sama antar organisasi penegak hukum militer, dan kurangnya program rehabilitasi bagi para pelaku. Studi ini menyoroti perlunya perubahan signifikan pada sistem peradilan militer untuk memastikan bahwa sistem tersebut lebih memenuhi persyaratan keadilan yang bermakna sekaligus mempertimbangkan masalah kemanusiaan. Studi ini juga menekankan perlunya pedoman peradilan untuk menyelaraskan standar hukuman dan peningkatan sistem panduan pencegahan.
PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI EKONOMI DI YAYASAN PANTI ASUHAN: PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK Aldy Arveransyah; Diding Rahmat
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Agustus)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i2.250

Abstract

In discussions of children's rights, the economic exploitation of children in orphanages is often overlooked. This exploitation can take various forms, such as exploiting children for financially disadvantageous work that they cannot afford, or exploiting them for work that is harmful to their physical or mental health. The purpose of this study is to determine the types of economic exploitation occurring in orphanages and analyze how it impacts children's rights from the perspective of Indonesian child protection law. This study uses normative juridical approaches, namely prescriptive and comparative legal analysis. This study finds that economic exploitation in orphanages often violates basic principles of child protection, such as the right to education, the right to adequate care, and the right to adequate care. This is demonstrated by related regulations, such as Minister of Social Affairs Regulation No. 30 of 2011 concerning National Standards for Child Care. In addition, this study examines the provisions of the Convention on the Rights of the Child (CRC), adopted by Indonesia through Presidential Decree No. 36 of 1990, with other international regulations. Studies show that, although Indonesian law has established clear regulations on child protection, weak supervision and enforcement result in many orphanages not complying with these regulations. This study recommends increased oversight of orphanages and tougher penalties for child economic exploitation. It is hoped that this research will help develop better and more sustainable child protection policies in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT UMUM BERDASARKAN UU N0.12 TAHUN 2022 Amellia Nugraheni Puspita Sari; Dijan Widijowati; Diding Rahmat
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 03 Maret (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat umum merupakan persoalan serius yang mengancam hak asasi manusia dan kebebasan bergerak perempuan di ruang publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif melalui pengaturan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, jaminan hak korban atas penanganan sensitif gender, pemulihan, restitusi, dan perlindungan dari reviktimisasi. Namun implementasinya menghadapi hambatan signifikan berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, budaya patriarki yang kuat, minimnya sarana prasarana, kesulitan pembuktian, lambatnya penyusunan peraturan pelaksanaan, lemahnya koordinasi antar lembaga, stigma sosial, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU TPKS menawarkan perlindungan progresif bagi korban, diperlukan upaya sistematis untuk mengatasi berbagai hambatan agar perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata dalam praktik penegakan hukum.
Analisis Tindak Perundungan dalam Perspektif Hukum Pidana Muhammad Akmal Fahreza Balman; Diding Rahmat; Sudarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2215

Abstract

Perundungan merupakan perilaku agresif yang semakin sering terjadi, terutama di lingkungan pendidikan, dan dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam perspektif hukum pidana, perundungan berkaitan dengan perlindungan hak atas rasa aman, kehormatan, dan martabat manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai bentuk perundungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui ketentuan mengenai kekerasan, penganiayaan, penghinaan, dan pengancaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perundungan dalam hukum pidana Indonesia serta penerapan penegakan hukumnya di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia instrumen hukum untuk menjerat pelaku perundungan, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan, antara lain minimnya pelaporan, kesulitan pembuktian, budaya permisif di lingkungan pendidikan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta peningkatan peran institusi pendidikan dalam upaya pencegahan.
Tinjauan Yuridis atas Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi Vani Novitasari; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Diding Rahmat
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2217

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum serta mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan regulasi mengenai hak korban KDRT dalam proses pemulihan dan rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji peran lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai dalam menjamin hak korban KDRT melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi terkait lainnya yang menekankan pentingnya pemulihan korban secara komprehensif. Pelaksanaan pemulihan korban melibatkan berbagai lembaga melalui pendekatan lintas sektor, seperti LPSK, UPTD PPA, kepolisian, layanan kesehatan, dan dinas sosial. Namun demikian, implementasi pemulihan korban masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, ketimpangan kapasitas layanan antar daerah, serta faktor budaya yang memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas layanan untuk mewujudkan sistem pemulihan korban KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN IBU KANDUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn) Christanti Natalia; Diding Rahmat
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Juni)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i1.278

Abstract

Human trafficking is a serious violation of human rights that frequently The crime of human trafficking is one of the most serious violations of human rights, often involving vulnerable groups, particularly women and children. Despite the issuance of various regulations, the phenomenon of human trafficking in Indonesia remains prevalent, even within family environments. This study discusses the involvement of a biological mother in the crime of child trafficking based on Decision Number 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn. The research method used is normative juridical with a case approach and a statutory approach supported by secondary data. Based on the findings, the legal provisions regarding the crime of human trafficking in Indonesia are firmly regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, which states that any person committing the crime of human trafficking shall be punished with imprisonment for a minimum of 3 years and a maximum of 15 years, and a fine of at least IDR 120,000,000. Furthermore, Article 76F in conjunction with Article 83 of Law Number 35 of 2014 on Child Protection prohibits the economic and sexual exploitation of children, with a maximum penalty of up to 15 years in prison. These legal provisions are reinforced by Indonesia’s ratification of the Palermo Protocol through Law Number 14 of 2009, as part of its international commitment to combat human trafficking, especially against women and children. In this case, the panel of judges declared that the defendant, Hanita Sari Nasution, as the biological mother of the victim, was legally and convincingly proven to have committed the crime of human trafficking by employing her daughter as a commercial sex worker for seven years. The blood relationship was considered an aggravating factor, as the defendant had abused her authority as a parent. The panel sentenced the defendant to 4 (four) years of imprisonment and a fine of IDR 120,000,000, as stated in Decision Number 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn. This ruling reflects the application of the principle of equality before the law and child protection within Indonesia’s national criminal justice system
PERAN BAWASLU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON Nou’im Hayat; Diding Rahmat
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.313

Abstract

The prevention of violations in general and regional elections carried out by Bawaslu (the Election Supervisory Body) constitutes an integral component of electoral law enforcement, complementing the imposition of sanctions against violations committed by election participants. Such preventive efforts are crucial to ensuring electoral integrity, safeguarding the constitutional rights of citizens, and realizing electoral justice. Law No. 7 of 2017 on General Elections grants Bawaslu both the mandate and the authority to undertake preventive measures in electoral law enforcement, particularly through proactive interventions at every stage of the electoral process. Meanwhile, Law No. 1 of 2016 on Regional Head Elections sets forth the mechanisms governing the conduct of local elections. Bawaslu’s preventive measures are diverse in scope, encompassing the mitigation of electoral vulnerabilities, the issuance of early warnings through advisory letters, the implementation of close supervision across all electoral stages, and, importantly, the mobilization of public participation in monitoring the electoral process. This study seeks to examine the legal framework regulating the prevention of electoral violations as well as its practical implementation during the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Cirebon Regency. The research employs a normative juridical method, supported by empirical data, to analyze both the regulatory provisions and their application in practice.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA ANAK PELAKU PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst) Dicky Darmawi; Diding Rahmat
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Juni)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i1.282

Abstract

This study aims to analyze the juridical considerations of the panel of judges in imposing criminal sanctions on a child perpetrator of aggravated assault that resulted in death, as reflected in Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that the judges applied the principle of lex specialis derogat legi generali, prioritizing the Child Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA) over the general provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP). Under the old Penal Code, aggravated assault resulting in death is regulated in Article 351 paragraph (3) with a maximum sentence of 7 years, while the new Penal Code, stipulated in Law Number 1 of 2023, regulates the same offense in Article 354 paragraph (3), with a maximum sentence of 12 years. In contrast, the Child Protection Act (Article 80 paragraph (3)) prescribes up to 15 years imprisonment. However, since the perpetrator is a child, Article 81 of the Juvenile Criminal Justice System Act limits the maximum sentence to half, which is 7.5 years. The judge also rejected the application of diversion due to the threat of imprisonment exceeding 7 years, in accordance with Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law. Based on considerations of the perpetrator’s age (14 years), psychological condition, family background, and rehabilitative recommendations from BRSAMPK Handayani, the court imposed a two-year educational sanction at a Social Welfare Institution (LPKS). Although the verdict received criticism for being too lenient, the judge took into account child protection principles, the ultimum remedium principle, and the best interests of the child. This decision reflects a juvenile justice paradigm that emphasizes educational and restorative approaches rather than mere punishment.
Co-Authors Adi Surya, Ridho Adzkari, Feby Agus Prasatya Agus Riwanto, Agus Aldy Arveransyah Altansa, Fadlil Amellia Nugraheni Puspita Sari Andi Abdullah Mutakaliman Andreas Sinaga, Stiven Andryan Aprynaldi Anggraini, Inah Anthon Fathanudien Anthon Fathanudien Anugrah , Sandy Kelvin Ardison Asri Aria Cesar Kusuma Atmaja Aridi, Ali Ario Wendra Aris Budiatno Arya Budi Pratama Athari Farhani Aturkian Laia Aulia Gita Aungrah, Sandy Kelvin Bambang Widarto Bambang Widarto Bambang Widarto Baruna, Muhammad Mirza Berliana Putri Pramesti Bias Lintang Dialog Boy Chris Pranata Silaban Christanti Natalia Cipto Pasaribu, Candra Cucun Cundaya Fitria Sari Cynthia Rahmawati Dadang Wahyudin Dani Rahmat Daniel Hendrawan Darwis, Nurlely Dedy Irawan Dhazeng Murwiyandono Dicky Darmawi Diding Suryadi Dikha Anugrah Dipranto Tobok Pakpahan Dipranto Tobok Pakpahan Diyanto Diyanto Ela Nurlaela Eliana, Yosefa Elsa Efritha Wijaya Enggartiasto Adipradana Fahrul Fachroni Fathanudien, Anthon Fera Kusumawati Fitri Purnamasari Fonny Olga Winerungan Fransiskus, Dedy Frida Ramadhani Gatot Afandi Gio Zaky Asadul Haq Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Guruh Tirta Lunggana Halim, Basten Roberto Hamdi Iska Harini, Mediana Haris Budiman Hidayatullah Hidayatullah Indah Sari Istianingsih Istianingsih Istianingsih, Istianingsih Jasman Jenri Ranteallo Junaedi Junaedi Kahpiana Komar Hidayat Lasmauli Niverita Laura Abbas Jackson Lenny Nadriana Lindri Purbowati Lovtasya, Fadilla Mahmud, Izmi Izdiharuddin B Che Jamaludin Malik, Ibra Maniur sinaga Muhammad Akmal Fahreza Balman Muhammad Edra Alamsyah Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Faiz Mumuh Muhyiddin Niru Anita Sinaga Nou’im Hayat Nurhadi, Syarif Pasaribu, Candra Cipto Prasetyo, Teguh Raden Mohamad Herdian Bhakti Riano Purwonegoro Ahmad Ristio Rizky Pratama Rizky Pratama K Rizky Pratama Putra Karo Karo Roza Mulyadi Rr. Dijan Widijowati Rusmantara, I Wayan Sandhi Permana Sarip Hidayat Sarip Sarip Satrio, Bagus Selamat Lumban Gaol Sesilia Eleanor Sarkawi Shabarudin Shabarudin Shilvyana Aprilliani Sibarani, Irvan Simarmata, Lasmauli Noverita Siregar, Zeta Claudia Sandra Sri Endah Wahyuningsih Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sujono Sujono Sujono Sujono Sujono Sujono, Sujono Sukadi Supri Abu Suwari Akhmaddhian Taufik Hidayat Taupik Hidayat, Taupik Teten Tendiyanto Timothius Richard Yudha Saputra Tri Astuti Handayani TRI PRASETYO, YOGI Trianto Umam Ma'arif, Mirojul Vani Novitasari Waldi, Wedri Wilsa, Wilsa Zein Sgn, Subhan