Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Rekam Medis Dalam Pemenuhan Alat Bukti Di Pengadilan Pada Proses Persidangan Eliana, Yosefa; Rahmat, Diding
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 1 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v1i1.38

Abstract

Pentingnya rekam kedokteran selaku bagian dari pelayanan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan warga serta selaku penanda mutu pelayanan. Rekam medis kedokteran, yang mencakup informasi bukti diri, pengecekan, penyembuhan, serta aksi yang diberikan kepada penderita, terkadang dimohon buat keperluan selaku perlengkapan fakta di sidang. Penelitian ini bertujuan buat mengeksplorasi tinjauan yuridis rekam medis dalam pemenuhan perlengkapan fakta di majelis hakim, metode yang digunakan dengan tinjauan yuridis normatif serta pendekatan perundang- undangan. Hasilnya menampilkan kalau rekam medis diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2023 serta Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, mempunyai kekuatan hukum selaku fakta legal dalam pembuktian di Indonesia. pengaturan alat bukti sejalan dengan KUHAP 184 kekuatan pembuktian rekam medis dalam pemenuhan alat bukti dipengadilan dalam proses persidangan Rekam medis mempunyai fungsi ganda sebagai pembuktian. Yakni sebagai alat bukti laporan ahli (Pasal 186 dan 187 KUHAP) dan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP)
PERAN SATUAN PENGAMANAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KERIBUTAN ANTAR WARGA BINAAN DI LAPAS SIBORONGBORONG KELAS II B Sibarani, Irvan; Rahmat, Diding
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 1 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v1i1.39

Abstract

As an important component of the criminal justice system, correctional institutions serve as mentorship programs for inmates and students enrolled in them. Human resources are the main consideration in choosing security measures in correctional institutions. Therefore, officers in prison security units play an important role in enforcing prison security. The main task of the prison security unit is to maximize and minimize errors to ensure that there are no disturbances or security violations in the prison. It is generally acknowledged that prison overcrowding is a problem. There is an inverse relationship between the increasing volume of crime in Indonesia and the capacity of correctional institutions and detention centers, which in this case are places for providing services and guidance. This type of research is empirical legal research (empirical juridical) using a statutory approach method, and empirical juridical or facts that occur in practice in the field. The data collection techniques used in this research are library research and field study techniques. Data collection tools can be in the form of observations and interviews. The results of the research show that the role of prison security units in preventing commotion between inmates is very important and effective when carried out in the right way, such as routine supervision, quick and effective response to an incident and the importance of education for inmates and collaboration with other parties is the key to success in creating a safe, comfortable and orderly prison environment.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKABUMI (STUDI KASUS PEMBOBOLAN ALFAMART) Fransiskus, Dedy; Rahmat, Diding
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 1 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v1i1.40

Abstract

A comprehensive government policy towards non-crime is implemented using government institutions, government regulations and laws with the aim of upholding societal norms including legal regulations as control and public reconciliation. This research aims to answer how to enforce the law. Criminal acts of theft with weights in the Sukabumi Police jurisdiction and studied the obstacles and challenges with a case study of theft with the weight of a mini market burglary specialist, this type of research carried out empirically. The data used in this research comes from primary data and secondary data. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods using literature study and interviews. Meanwhile, data analysis uses qualitative descriptive methods. Based on the results of the research, it was concluded: Law enforcement of criminal acts of theft with weighting in the jurisdiction of the Sukabumi Police, case study of the Alfamart Burglary Police Report Number: LP/ B /11 / I / 2024/ SPKT/ POLRES SUKABUMI / POLDA JAVA BARAT, January 10 2024, The crime of theft is applied with weights and the need for alternative prevention that needs to be carried out in collaboration with the community in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1), especially letter c, to minimize crime in the Sukabumi Police jurisdiction
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES BANDUNG Baruna, Muhammad Mirza; Rahmat, Diding
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 1 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v1i1.44

Abstract

The application of restorative justice in handling cases of criminal acts of abuse at the Bandung Police is a way to resolve conflicts in a more humane and reconciling manner. If used together with Article 352 of the Criminal Code and Article 351 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code to resolve cases of criminal acts of abuse, then restorative justice is considered to be a very effective and efficient process in the Bandung police area. Applying restorative justice to minor offenses makes sense when considering the purpose of the law from the perspective of casuistic priority theory, which states that the application of these priorities varies depending on specific circumstances. Moreover, progressive legal philosophy supports this, emphasizing that society is on the side of the law, not the other way around. The method used in this research is a qualitative method of secondary data and primary data. Then, the data is described descriptively in order to obtain a picture that can be understood clearly and is directed towards answering the problem being studied, so that with this analysis, the activities carried out are only to ascertain the content or meaning of the legal rules. The research results show that the application of restorative justice provides benefits such as faster case resolution, reduced recidivism rates and psychological recovery for victims. Implementation in cases of criminal acts of abuse at the Bandung Police shows positive potential but requires greater support from various parties to overcome existing obstacles
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Agus Prasatya; Diding Rahmat
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 1 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v1i1.45

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah guna memahami bagaimana regulasi terkait tindak pidana pencemaran nama baik di platform media sosial serta pelaksanaan penegakan hukum mengenai pencemaran nama baik di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda. Metode riset yang diterapkan mencakup pendekatan yang bersifat normatif dan bersifat empiris. Pendekatan yang dimanfaatkan meliputi tinjauan hukum, konseptual, serta perspektif sosiologis. Referensi hukum primer dan sekunder menjadi landasan dari tinjauan ini. Pengolahan data dijalankan melalui analisis yang bersifat kualitatif. Dalam menjalankan proses penegakan hukum, prinsip yang diterapkan sejalan dengan KUHAP, tetapi pembuktian dilaksanakan melalui bukti elektronik, seperti cetakan hasil tangkapan layar dari platform media sosial Facebook yang memuat konten yang melanggar pencemaran nama baik. Akses terhadap informasi elektronik yang mengandung konten pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 19 tahun 2016. Terdapat ketidaksesuaian interpretasi diantara penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan interpretasi autentiknya. Penjelasan Pasal 27 ayat (3) dari UU No. 11 tahun 2008 hanya merujuk pada pasal yang membahas pencemaran nama baik ataupun penghinaan sebagaimana dalam KUHP, di mana penghinaan harus dikenal oleh lebih dari satu individu. Namun, dalam penafsiran materiil, terdapat unsur pengiriman konten kepada satu pihak.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OPLOSAN GAS LPG BERSUBSIDI DI POLRES SUKABUMI Andreas Sinaga, Stiven; Rahmat, Diding
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 1 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v1i1.47

Abstract

The government is making efforts to ensure that gas energy can be enjoyed by all levels of society. Energy subsidies are the state's efforts to support equitable development. One of the energies that society needs is subsidized LPG gas. Which is gas that is allocated by the state for the poor, in the implementation of its distribution there are certain LPG agents or distributors who commit unlawful acts, namely mixing gas to gain personal profit, one of which occurs in the jurisdiction of the Sukabumi Police. The author attempts to conduct research with the aim of finding out how the law is implemented and enforced, both administratively and criminally, against perpetrators of smuggling government-subsidized LPG gas which occurs in the Sukabumi Police jurisdiction. In carrying out this research, a normative juridical method approach was used using qualitative analysis examining secondary data from previous researchers, regulations and laws and other legal sources. The results of this research are that the transfer and injection of 3 Kg subsidized LPG gas into 12 Kg LPG gas cylinders is work that is prohibited because it does not comply with specified standards, with threats as intended in Article 62 paragraph 1 of Law Number 8 of the Year 1999 Concerning Consumer Protection, they are punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SIARAN PIALA DUNIA 2022 TERHADAP TINDAKAN KOMERSIALISASI TANPA IZIN (STUDI KASUS RESTORAN DAN CAFÉ DI BINJAI) Sukadi; Diding Rahmat
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 1 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v1i1.49

Abstract

Pendaftaran hak cipta adalah pembelaan hukum. Bukti bahwa pencipta memiliki hak atas hasil karya berhak ciptanya. Kontrak hak cipta audiovisual wajib dicatat oleh Menteri dalam daftar umum kontrak hak cipta berbayar, sesuai dengan Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (4), suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga apabila tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal ini, pertama FIFA sebagai pencipta siaran piala dunia 2022, kemudian PT EMTEK GROUP membeli perjanjian lisensi siaran dengan FIFA yang melibatkan otorisasi beberapa hak media timbul sehubungan dengan siaran piala dunia sepak bola 2022 dan bertindak sebagai pemegang hak cipta. Untuk menghasilkan karya ilmiah ini digunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang melibatkan penelitian hukum untuk mengumpulkan data langsung dari bebera restaurant dan café yang ada di wilayah Binjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya metode yuridis empiris yang menitikberatkan pada analisis kasus. Adapun Tujuan penelitian Studi ini yaitu untuk mengumpulkan informasi dari sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis dan wawancara yang dilakukan di restaurant dan cafe. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada dua upaya hukum bagi pemegang lisensi hak siar yakni upaya preventif dan upaya represif. pemegang lisensi hak siar yang menderita kerugian akibat pelanggaran hak cipta dapat berupaya menyelesaikan perselisihan mereka melalui alternatif penyelesaian perselisihan, arbitrase atau pengadilan.
ANALISIS YURIDIS BUKTI TIDAK LANGSUNG (CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE) DALAM PERKARA KARTEL TRI PRASETYO, YOGI; RAHMAT, DIDING
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 1 No. 1 (2024): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v1i1.51

Abstract

The aim of this research is to examine how circumstantial evidence is used in cartel trials from a legal perspective. Because corporate actors often carry out cartels secretly, this is a violation that is difficult to prove under business competition law. In uncovering cartel agreements or actions that undermine market competition, circumstantial evidence is a very important weapon. This study examines various legal sources, such as statutory regulations, court decisions, and scientific literature, using qualitative methodology and a normative juridical approach to determine how circumstantial evidence can be used successfully in court. The research results show that circumstantial evidence is reliable and valid in cartel cases, as long as it meets the criteria of relevance, consistency and legal logic. In conclusion, the use of circumstantial evidence in cartel cases can strengthen the law enforcement process and provide justice for all parties involved.
Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Hidayat, Taupik; Suwari Akhmaddian; Diding Rahmat; Sarip Hidayat
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.16

Abstract

Judicial Review of Arresting Terrorist Based on Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, by Taupik Hidayat, 2014142039, Department of Law Science, Faculty of Law, University of Kuningan.  This research is based on how organizing Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist’s suspect on Regulation of Counter Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist’s suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested  by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist’s suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism’s suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.   Tinjauan Yuridis Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Oleh Taupik Hidayat, 2014142039, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2017. Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia.  maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.  
Modelling the Development of Child Prisoners Based on Justice Wilsa, Wilsa; Rahmat, Diding; Mahmud, Izmi Izdiharuddin B Che Jamaludin
JURNAL LEGALITAS Vol 17, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v17i1.21928

Abstract

This study examines the importance of reconstructing the development model for child prisoners through justice-based diversion, focusing on how to better accommodate their right to quality education, as guaranteed by international resolutions, conventions, and Indonesia's 1945 Constitution. The research highlights the need for appropriate educational models that enable child prisoners to reintegrate into society as responsible, law-abiding citizens. Using a normative juridical approach, the study explores literature-based sources to propose a model incorporating formal and non-formal education to enhance the self-competence of child prisoners. The proposed educational model aims to equip children with skills and knowledge, ensuring they can reintegrate successfully into their families and communities after serving their sentences. By aligning educational approaches with the principles of justice, the model offers a pathway to reducing recidivism and improving the long-term prospects for child prisoners. The study emphasises the need for a comprehensive and child-centred development program that reflects the child's best interests and supports their rehabilitation. 
Co-Authors Adi Surya, Ridho Adzkari, Feby Agus Prasatya Agus Riwanto, Agus Altansa, Fadlil Andreas Sinaga, Stiven Andryan Aprynaldi Anggraini, Inah Anthon Fathanudien Anugrah , Sandy Kelvin Ardison Asri Aria Cesar Kusuma Atmaja Aridi, Ali Ario Wendra Aris Budiatno Arya Budi Pratama Asri, Ardison Aungrah, Sandy Kelvin Bambang Widarto Baruna, Muhammad Mirza Bias Lintang Dialog Budiman, H. Haris Cipto Pasaribu, Candra Darwis, Nurlely Dhazeng Murwiyandono Diding Suryadi Dikha Anugrah Dipranto Tobok Pakpahan Diyanto Diyanto Ela Nurlaela Eliana, Yosefa Enggartiasto Adipradana Farhani, Athari Fathanudien, Anthon Fitri Purnamasari Fonny Olga Winerungan Fransiskus, Dedy Frida Ramadhani Gaol, Selamat Lumban Gios Adhyaksa Gita, Aulia Harini, Mediana Indah Sari Istianingsih Istianingsih, Istianingsih Jasman Junaedi Junaedi Komar Hidayat Lasmauli Niverita Lovtasya, Fadilla Mahmud, Izmi Izdiharuddin B Che Jamaludin Malik, Ibra Maniur sinaga Muhammad Edra Alamsyah Muhammad Faiz Aziz, Muhammad Faiz Mumuh Muhyiddin Niru Anita Sinaga Nurhadi, Syarif Pasaribu, Candra Cipto Prasetyo, Teguh Raden Mohamad Herdian Bhakti Ristio Rusmantara, I Wayan Sarip Hidayat Sarip Sarip Satrio, Bagus Shabarudin Shabarudin Sibarani, Irvan Siregar, Zeta Claudia Sandra Sri Endah Wahyuningsih Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sujono Sujono Sujono Sukadi Suwari Akhmaddhian Suwari Akhmaddian Taufik Hidayat Taupik Hidayat, Taupik Teten Tendiyanto Tri Astuti Handayani TRI PRASETYO, YOGI Umam Ma'arif, Mirojul Waldi, Wedri Wendra, Ario Wilsa, Wilsa Zein Sgn, Subhan Zein, Subhan