Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.691
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Educational Science and Technology JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH AKRUAL: Jurnal Akuntansi Sketsa Bisnis Journal of Public Administration Studies Journal Publicuho JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala FIKROH: JURNAL PEMIKIRAN DAN PENDIDIKAN ISLAM Journal of Management and Bussines (JOMB) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Best Journal of Administration and Management Journal Publicuho Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Karimah Tauhid Journal of Economic, Management and Entrepreneurship Al'Adalah Mozaic: Islamic Studies Journal Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Global Review of Tourism and Social Sciences
Aminullah Aminullah
Universitas Yudharta Pasuruan
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN PUJANANTI BARRU Alam, Aminullah
Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat ITB Nobel Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37476/massaro.v6i1.4715

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai dalam konteks pembangunan pemerintahan daerah dengan menggunakan kerangka teoretis Human Capital Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel penuh yang mencakup 31 responden dari pemerintahan daerah. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur variabel gaya kepemimpinan, pengembangan karir, dan kinerja pegawai. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif dan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, khususnya kepemimpinan instruksi, konsultasi, partisipasi, dan delegasi, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengembangan karir juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja, dengan tahapan pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, penyesuaian, dan kemunduran yang semua memberikan kontribusi penting. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian Human Capital Theory untuk menjelaskan bagaimana investasi dalam pengembangan karir dan gaya kepemimpinan dapat dianggap sebagai investasi dalam modal manusia yang memperkuat kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan pegawai.
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SENGONAGUNG KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN Aminullah, Aminullah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i5.4648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran kepala desa dalam melakukan inovasi dalam pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Sengonagung, Purwosari, Pasuruan. Hasil dari peneltian tersebut adalah bahwa peran kepala desa dibagi menjadi 2, yakni peran sebagai Katalisator, artinya kepala desa Sengonagung merefleksikan satu sikap doktrinasi baik kepada bawahannya atau kepada masyarakat desa Sengonagung bahwa kinerja pemerintah desa Sengonagung dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik terkhusus di bidang administrasi diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan sebagian golongan saja. Peran yang selanjutnya adalah sebagai Fasilitator, artinya Kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagaifasilitator dalam hal memfasilitasi dan melengkapi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, sarana danprasarana yang mendukung proses pemerintahan desa. Dalam upaya mengembangkan inovasi pelayanan di Desa Sengonagung, kepala desa menggunakan pendekatan dengan diskusi atau musyawarah yang bersifat kekeluargaan. Namun, dalam perjalanannya, tentunya terdapat faktor pendukung maupun faktor penghambat. Adapun faktor pendukung tersebut adalah semangat dan antusiasme baik dari perangkat desa maupun dari masyarakat setempat dalam konteks pelayanan publik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah berkaitan dengan sumberdaya manusia serta minimnya infrastruktur di Desa Sengonagung. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih wawasan khususnya dalam kajian peran kepemimpinan sektor publik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA BULUKANDANG KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN: (Studi Kasus Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan) Sonya Puspitasari; Aminullah, Aminullah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i12.5915

Abstract

Program BLT yang dilaksanakan di desa Bulukandang merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Pelaksanaan BLT di desa Bulukandang melibatkan beberapa petugas, serta koordinasi antara pemerintah desa. Pada tahun 2023 sebanyak 38 orang mendapatkan BLT, program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan blt dan juga untuk mengetahui kendala implementasi. Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi program blt didesa bulukandang dan yang kedua yaitu apakah yang menjadi kendala dalam implememtasi blt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program kebijakan blt dengam menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penatikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi van meter dan van horn yang terdiri dari 6 indikator yaitu: (1) standart kebijakan dan sasaran program/tujuan (2) sumberdaya (3) komunikasi (4) karakteristik (5) lingkungan social,ekonomi,politik (6) sikap/disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator berjalan dgn baik, namun beberapa indicator perlu dikaji lebih mendalam yaitu pada indicator standar kebijakan dan sasaran program/tujuan dan juga sumberdaya waktu yang perlu dikembangkan lagi.
KUALITAS PELAYANAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN PASURUAN: (STUDI DI DESA REMBANG KECAMATAN REMBANG) Siti Atika; Aminullah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i12.5916

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL merupakan sebuah program yang berhasil dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. PTSL memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada di seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu Wilayah Desa atau Kelurahan. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, serta proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan program PTSL di Desa Rembang Kecamatan Rembang dengan berdasar pada teori kualitas pelayanan dai Zeithaml (1990): (1) Kualitas pelayanan program PTSL di Desa Rembang telah memenuhi aspek Tangibles. (2) Kualitas pelayanan program PTSL di Desa Rembang belum memenuhi aspek Emphaty. (3) Kualitas pelayanan program PTSL di Desa Rembang belum memenuhi aspek Reliability. (4) Kualitas pelayanan program PTSL di desa Rembang telah memenuhi aspek Responsiveness. (5) Kualitas pelayanan Program PTSL di Desa Rembang belum memenuhi aspek Assurance. Dan untuk proses pelaksanaanya program PTSL di desa Rembang Kecamatan Rembang sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF AGILE GOVERNANCE : (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) Saidah, Chilmiatus; Aminullah, Aminullah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i1.6020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan reformasi birokrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja dalam perspektif agile governance. Dalam era Revolusi Industri 4.0, kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas dan adaptif menjadi semakin penting. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, menganalisis keselarasan 8 area perubahan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi (Perpres Nomor 81 Tahun 2010) dengan 6 prinsip agile governance, yaitu good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, serta simple design and continuous refinement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar area perubahan dalam reformasi birokrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur lebih dominan terkait dengan prinsip human focused dan systematic and adaptive approach. Hal ini disebabkan oleh fokus utama peningkatan kualitas tenaga kerja yang berpusat pada pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan birokrasi untuk beradaptasi terhadap perubahan dinamika kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, penerapan prinsip good enough governance dan simple design and continuous refinement dalam penguatan tata kelola dan peningkatan pelayanan publik juga berperan penting dalam mendukung reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas adaptasi dan responsifitas dalam implementasi reformasi birokrasi agar dapat lebih selaras dengan tuntutan era digital dan dinamis saat ini. This study aims to analyze the implementation of bureaucratic reform at Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, focusing on improving workforce quality from an agile governance perspective. In the era of Industry 4.0, the need for a high-quality and adaptive workforce has become increasingly important. Therefore, bureaucratic reform is required, not only oriented towards increasing efficiency and effectiveness but also responsive to environmental changes and community needs. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study method, analyzing the alignment of the 8 areas of change in the Grand Design of Bureaucratic Reform (Presidential Regulation No. 81 of 2010) with the 6 principles of agile governance: good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, and simple design and continuous refinement. The study results indicate that most areas of change in the bureaucratic reform at the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office are more closely aligned with the principles of human focused and systematic and adaptive approach. This is due to the primary focus on improving workforce quality centered on human resource development and the ability of the bureaucracy to adapt to the changing dynamics of workforce needs. Furthermore, the application of good enough governance and simple design and continuous refinement principles in strengthening governance and improving public services also plays a significant role in supporting more effective and efficient bureaucratic reform. The conclusion of this study emphasizes the need to enhance adaptation capacity and responsiveness in implementing bureaucratic reforms to better align with the demands of the current digital and dynamic era.
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN PURWOSARI Aminullah, Aminullah; Laila Qurrota A’yunina
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i2.6082

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan publik dalam perspektif good governance di desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari, alasan pemilihan studi tersebut dikarenakan desa Sumberrejo menghadapi beberapa kendala dalam memberikan pelayanan publik kepada masayarakat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tehnik pengumpulan data menggunakan studi literatur dimana meta data di ambil dari buku, jurnal online, maupun referensi sekunder lainnya. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori good governance United Nations Development Program (UNDP) dengan menggunakan beberapa prinsip good governance yakni prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip Partisipasi.
Kandungan Protein, Serat Kasar dan Sensori Produk Mochi dengan Isian Kacang-Kacangan Aminullah; Lustiani, Marisa Hijjah; Hapsari, Distya Riski
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13370

Abstract

Penambahan kandungan protein pada mochi menjadi hal yang penting dilakukan namun dengan memperhatikan dan tidak mengubah tekstur mochi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan protein dan serat tanpa mengubah karakteristik khususnya tekstur dari mochi. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yang terdiri dari empat taraf perlakuan yaitu kacang hijau, kacang merah, kedelai, dan kacang tanah yang masing-masing diulang dua kali untuk setiap perlakuan mochi isian kacang-kacangan. Analisis produk meliputi pengujian analisis kadar protein dan kadar serat kasar serta dilakukan uji mutu sensori dan hedonik. Uji sidik ragam (ANOVA) dengan uji lanjut Duncan pada taraf nyata 0,05 digunakan untuk analisis data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian isian pasta kacang meningkatkan kandungan protein dan serat mochi. Mochi dengan penambahan pasta kacang kedelai memiliki kadar protein tertinggi kemudian kadar serat tertinggi pada pasta kacang tanah. Selain itu bahwa terlihat tekstur mochi dalam penilaian yang baik. Hasil uji kadar protein terdapat pada isian mochi kacang kedelai dengan nilai sebesar 12,32%, serta kadar serat kasar terdapat pada isian mochi kacang tanah dengan nilai sebesar 24,00%. Produk terpilih dihasilkan pada mochi dengan isian kacang tanah yang memiliki kadar protein 11,90%, kadar serat kasar 24,00% dengan warna isian coklat, tercium aroma khas kacang, rasa yang manis, terasa rasa khas kacang, tekstur yang kenyal keras dan mengarah kearah disukai.
Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya Aminullah Aminullah
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 8, No 2 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v8i2.5366

Abstract

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga Pancasila  harus tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia, walaupun saat ini Pancasila sebagai ideologi bangsa mempunyai tantangan baik dari ekonomi, politik, sosial dan budaya akan tetapi pancasila mempunyai prisai yang kuat terhadap nilai- nilai yang terkandung didalamnya, sehingga apapun tantangan tersebut bisa di selesaikan dengan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai yang sudah ada, sehingga pancasila tetap dijadikan sebagai Ideologi dan dasar Bangsa dan Negara.
Effectiveness of Anti-Corruption Education in Changing Human Character Aminullah, Aminullah; sukarman, sukarman
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol, 9 No 4 (2024) : JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Desember)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v9i4.7734

Abstract

Corruption is an extraordinary crime, the impact of criminal acts of corruption can damage democratic values, morality, harm state finances, violate the social and economic rights of the community and constitute a threat to the ideals of a just and prosperous society, in In Indonesia there are three law enforcement agencies that have the authority to handle corruption cases, namely the Police, Prosecutor's Office and Corruption Eradication Commission. The government responded to handling corruption with educational media by issuing Permenristekdikti policy no. 33 of 2019 concerning the Obligation to Implement Anti-Corruption Education (PAK) in Higher Education. Corruption from a legal perspective is considered an extraordinary crime because it can have extraordinary impacts. Furthermore, the phenomenon of corruption crimes from a sociological perspective is considered a social disease that can occur in all sectors and is carried out by all levels of society. From this explanation, anti-corruption becomes an antithesis. The definition of anti-corruption is all actions, words or deeds that oppose corruption and all its forms. Someone who understands the meaning of anti-corruption will act in accordance with the values of integrity. The nine integrity values are honest, independent, responsible, brave, simple, caring, disciplined, fair and hardworking, or what is abbreviated as "KK Cycling Friday". By upholding anti-corruption principles, a person has a moral fortress not to commit corruption and also prevent acts of corruption      
Analysis of the Implementation of the Merah Putih Village Cooperative from a Political Economy Perspective Aminullah
Journal of Economic, Management and Entrepreneurship Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : CV. Satria Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61502/jemes.v3.i2.132

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Merah Putih Village Cooperative (Koperasi Desa Merah Putih) program from a political economy perspective, focusing on policy motivations, institutional challenges, and its impact on village economic governance. Employing a qualitative methodology, the research is grounded in a comprehensive literature review and policy document analysis, encompassing official government sources and academic studies. The findings indicate that while the Merah Putih Village Cooperative initiative holds potential for enhancing food security and empowering local economies, its implementation encounters significant challenges. These challenges include a top-down approach that may overlook local contexts, potential politicization of the program, and limited human resource capacity at the village level. Additionally, concerns arise regarding the possible overlap with existing Village-Owned Enterprises (BUMDes) and the risk of misusing village funds. The study concludes that a more participatory and context-sensitive approach is essential for the successful implementation of the Merah Putih Village Cooperative program. Strengthening institutional capacity, ensuring transparency in fund management, and fostering synergy between central and village governments are crucial for the program's success and sustainability.
Co-Authors A. Juli Andi Gani Abuzar Khpalwak Zazai Any Urwatul Wusko Aslikha Bambang Santoso Hariyono Distya Riski Hapsari Dwi Mita Setyasih Erni Ratna Dewi Fawaizul Umam Febriyanti, Emilia Firdaus, Muhammad Rizqy Fuad Azim Hambali Hambali Irfan Islamy Iskandar A. Gani Ismail Roshangar Israyati Rifqoh Khairul Muluk Khoiriyah, Amanatul Khumaidi Laila Qurrota A’yunina Lustiani, Marisa Hijjah Moh Choirul Anam Muhammad Rikzul Fikri Munawaroh Nur Rohmad Nuzil Nur Sayidah Riris Setiyo Rini Saidah, Chilmiatus Sefiya, Helmi Silfiah, Rossa Ilma Silpi Riani Siti Atika Sonya Puspitasari Sukarman Sukarman Suryadi Suryadi