Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Rekonstruksi Hidung Bagi Korban Cedera Menurut Pandangan Maqasid Syariah Dan Regulasi Medis Andini Rachmawati; Ahmad Fawwaz; Arif Dian Santoso
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.591

Abstract

Operasi rekonstruksi hidung merupakan tindakan bedah yang dilakukan untuk memulihkan bentuk dan fungsi hidung yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan, trauma, maupun penyakit tertentu. Dari sisi medis, prosedur ini penting untuk mengembalikan fungsi pernapasan, memperbaiki penampilan wajah, sekaligus menunjang kesejahteraan psikologis pasien. Dalam tinjauan hukum Islam, intervensi medis diperbolehkan selama bertujuan menjaga kesehatan dan mencegah kemudaratan, sejalan dengan prinsip Maqāṣid Syarī‘ah yang menekankan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql). Penelitian ini bertujuan menelaah status hukum operasi rekonstruksi hidung bagi korban cedera berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī‘ah dan regulasi medis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis literatur terkait regulasi medis dan ketentuan hukum Islam mengenai tindakan rekonstruktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa operasi rekonstruksi diperbolehkan secara syar‘i apabila terdapat indikasi medis yang jelas dan tidak semata-mata untuk tujuan kosmetik. Di sisi lain, regulasi medis di Indonesia telah mengatur prosedur ini dengan ketat demi menjamin keselamatan pasien sekaligus memastikan kepatuhan pada standar etika kedokteran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operasi rekonstruksi hidung dapat diterima baik dalam perspektif Islam maupun regulasi medis sepanjang dilakukan untuk kepentingan medis yang sah, sesuai standar keselamatan, serta memperhatikan kemaslahatan pasien. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek syar‘i dalam praktik bedah rekonstruktif, serta penguatan regulasi agar prosedur tidak disalahgunakan.
DEFORESTASI SEBAGAI PELANGGARAN FIQH ALBI’AH PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI Saipul Nasution; Muhammad Azrul Amirullah; ‘Ilma Tsaqila Khoirun Nisa; Andini Rachmawati
MIYAH: Jurnal Studi Islam Vol. 22 No. 01 (2026): JANUARI
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/miyah.v22i01.1881

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of unemployment from the perspective of human resource development based on Islamic values, specifically through the maqasid al-shari’ah approach. Conventional development models focused solely on economic growth often fail to comprehensively address unemployment issues because they neglect the dimensions of ethics, social justice, and spirituality. This study employs a qualitative method using a literature review approach, examining various classical and contemporary works related to Islamic economics and human development. The findings indicate that unemployment is not merely an economic issue but also reflects a failure in the holistic management of human resources. From the perspective of the maqasid al-shari’ah, development must be directed toward the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, which implicitly demands the creation of fair, productive, and dignified employment opportunities. Therefore, a reconstruction of development policies is necessary one that focuses not only on macroeconomic indicators but also on the comprehensive enhancement of human quality. This study is expected to provide a conceptual contribution to the development of public policies based on Islamic values to address unemployment in a sustainable manner.
PENGUATAN KOMPETENSI DAN ETIKA JURU SEMBELIH HALAL DI KECAMATAN SLAHUNG MENUJU PEMENUHAN STANDAR HALAL NASIONAL Saipul Nasution; Andini Rachmawati; Yusuf Al Manaanu; Muhammad Naufal Tsabitul Azmi; Agata Daniswara; Muhammad Ariel Naafi'; Ahmad Ridwan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Inpress Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.57220

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan etika juru sembelih halal (Juleha) di Kecamatan Slahung dalam rangka mendukung pemenuhan standar halal nasional. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada masih ditemukannya praktik penyembelihan tradisional yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam serta minimnya pelatihan formal yang diikuti oleh para juru sembelih. Metode pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi kepada pemangku kepentingan, pendataan dan pemetaan kompetensi awal juru sembelih, pelatihan terpadu berbasis teori dan praktik, serta evaluasi melalui observasi dan kuesioner. Materi pelatihan mencakup hukum penyembelihan halal, etika dan adab, teknik penyembelihan yang sesuai syariat, serta aspek kebersihan dan manajemen alat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta, yang sebelumnya didominasi oleh praktik turun-temurun tanpa standar baku. Dukungan pemerintah dan partisipasi mahasiswa turut memperkuat keberhasilan program. Kegiatan ini berkontribusi dalam membentuk juru sembelih yang kompeten, profesional, dan sesuai syariat serta berpotensi direplikasi secara berkelanjutan di wilayah lain.
THE RENEWAL OF THE EVIDENTIARY PROCESS FOR THE CRIMINAL ACT OF SUPERNATURAL PRACTICES Meitria Cahyani; Febrian Arif Wicaksana; Andini Rachmawati; Fazari Zul Hasmi Kanggas; Aisyah Habibah Rahman
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 8 No. 3 (2025): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of supernatural rituals in Indonesia continues despite advancements in science and technology, with various cases of fraud and abuse harming society, such as the cases involving shamans in Sukabumi and Yono. To address this issue, the government has regulated it under Article 252 of the 2023 Criminal Code (KUHP), which will take effect in 2026, aiming to curb harmful practices and prevent vigilante actions, although challenges in proving such offenses remain a major obstacle. This study employs a normative juridical approach, utilizing legal analysis and literature review methods related to evidentiary law in criminal offenses. Additionally, it examines the legal framework surrounding supernatural practices as a criminal act and how evidence is established under Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The findings reveal that shamanic offenses were previously regulated under Articles 545 to 547 of the existing Criminal Code, but these provisions have been found inadequate in addressing harmful supernatural practices and fail to provide a deterrent effect due to lenient penalties.